BADAN STANDARDISASI NASIONAL Jakarta, November 2013
latar belakang: INFRASTRUKTUR PASAR GLOBAL
BIPM
WTO; OIML
Ketertelusuran Pengukuran Penilaian Kesesuaian
Akreditasi
ILAC; IAF
Regulasi PASAR GLOBAL
Standar
ISO; IEC; Codex; dll
latar belakang:
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 – 2025 (UU No. 17 tahun 2005) Visi pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025:
“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025: 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
latar Belakang:
STANDARDISASI DALAM RPJPN 2005 - 2025 Kelembagaan ekonomi...mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing IV.1.2.B (9) Pengembangan iptek untuk ekonomi... pengembangan dan penerapan standar mutu IV.1.2.B (12) Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global... sarana dan prasarana fisik (.......; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas;.....) IV.1.2.B (18) Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional..(b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional, serta fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing IV.1.2.B (20) Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan...... (4) pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional ... termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional IV.1.2.D(32) Catatan: IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025
IV.1.2 Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing IV.1.2.B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Daya Saing Global IV.1.2.D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju
latar belakang
MP3EI 2011 - 2025 Bersifat komplementer dan terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025:
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Dikembangkan dengan pendekatan “breakthrough” dengan semangat “not business as usual”: o Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia 2025 o Swasta sebagai pemeran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi o Pemerintah sebagai regulator (melakukan deregulasi), fasilitator dan katalisator (penyediaan infrastruktur, pemberian insentif fiskal dan non fiskal) Dilaksanakan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama: o Mengembangkan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi RI o Meningkatkan konektivitas nasional yang locally integrated dan globally connected o Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi
latar belakang
STANDARDISASI NASIONAL (PP 102: 2000) STANDARDISASI NASIONAL PP 102: 2000 [2]
SNSU PP 102: 2000 [4(4)]
Kalibrasi Perumusan dan Penetapan SNI PP 102: 2000 [6 - 11]
Metrologi Teknik
Standar
Penerapan SNI PP 102: 2000 [12 - 21]
Akreditasi
Sistem Standardisasi Nasional (SSN)
MUTU
PP 102: 2000 [5]
Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)
PP 102: 2000 [4(2)] PP 102: 2000 [5]
Pengujian, Sertifikasi, Inspeksi PP 102: 2000 [14]
Pengujian untuk mencapai tujuan:
PP 102: 2000 [3]
meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan
latar belakang: STANDARDISASI NASIONAL DAN KONSEP TIGA PILAR INFRASTRUKTUR MUTU PRODUK AMAN DAN BERMUTU
lembaga sertifikasi
STANDARDISASI
laboratorium; lembaga inspeksi
METROLOGI; KALIBRASI; BAHAN ACUAN
PRODUK AMAN DAN BERMUTU
KONSUMEN
PRODUSEN
AKREDITASI
latar belakang: KETERLIBATAN BERBAGAI SEKTOR DALAM STANDARDISASI
standar nasional (sukarela)
ISO IEC CAC IEC, ILAC, BIPM
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Kementrian (regulator) 1 Kementrian (regulator) 2
regulasi teknis
Kementrian (regulator)… Kementrian (regulator) n
persyaratan wajib: kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen
Notification Authority untuk WTO TBT/SPS
Enquiry Point untuk WTO TBT/SPS notifikasi komentar
pertanyaan komentar
Organisasi internasional
PRODUK DAN PROSES dalam NATIONAL VALUE CHAINS
panitia teknis perumusan standar
WTO
latar belakang:
KERANGKA WAKTU PERANAN STANDARDISASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2005 - 2025 2005
2009 RPJMN 1
2014 RPJMN 2
2025
MP3EI 2011 - 2025
2015
2010
GENAP SNI
AEC
China – ASEAN FTA
2013
mendefinisikan kembali kontribusi sistem standardisasi nasional
2025
RPJMN 4
RPJMN 3
2011
Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 ??
2024
2019
2020
2025
APEC FTA
2025
pencapaian visi pembangunan nasional 2005 - 2025
Sistematika Bab I
Pendahuluan
Bab II
Kondisi Umum
Bab III
Visi dan Misi Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025
Bab IV
Arah, Tahapan, dan Prioritas Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025
Bab V
Penutup
PERAN MUTU UNTUK PERLINDUNGAN K3LH DAN PENINGKATAN DAYA SAING
MUTU
KRITERIA
Kepatuhan Kesesuaian Kepercayaan PENDEKATAN SISTEMATIK
PERLINDUNGAN (K3LH) Konsensus minimal, statik wilayah nasional
INFRASTRUKTUR MUTU
DAYA SAING kemungkinan terbaik, dinamis
pasar: nasional, regional, internasional
PERAN INFRASTRUKTUR MUTU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL area non-regulasi klien (industri, pemerintah)
INSENTIF
pengujiian dan analisis untuk produk dan proses
inovasi produk dan proses sertifikasi produk
kalibrasi
INFRASTRUKTUR MUTU NASIONAL
Kementerian / LPNK
lembaga standardisasi nasional
REGULASI
lembaga metrologi nasional
penilaian kesesuaian (pelanggan)
laboratorium uji dan kalibrasi
pengukuran, peralatan, asesmen
lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi
sertifikasi sistem mutu
DAYA SAING, PENINGKATAN MUTU
SEKTOR PRODUKTIF
lembaga akreditasi nasional
-
kelayakan dampak penerapan
penilaian kesesuaian (terhadap regulasi)
pengawasan pasar
metrologi legal
inspeksi sertifikat kesesuaian
PERLINDUNGAN K3LH, WAJIB
KONSUMEN, LINGKUNGAN HIDUP
PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM
PRODUK
standar
area regulasi
Kebijakan MUTU Nasional
PERAN INFRASTRUKTUR MUTU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL IPTEK
Nilai Tambah: Jaminan Mutu untuk Daya Saing
standar Pengujian dan analisis untuk produk dan proses
LITBANG
kalibrasi Asesmen alat ukur
Inovasi dalam produk dan proses
Persyararan Minimum: Regulasi Teknis
Sertifikasi produk
inspeksi
Metrologi legal
Sistem sertifikasi mutu
Lembaga metrologi nasional
Penilaian Kesesuaian (pelanggan)
Laboratorium uji dan kalibrasi Lembaga sertifikasi dan inspeksi
Perlindungan Konsumen
Sertifikat kesesuaian
Pengawasan pasar
Lembaga standardisasi nasional
Penilaian Kesesuaian (regulasi)
Tera
Industri, Eksportir, Pemerintah, Konsumen
Lembaga Akredtasi
KONDISI SAAT INI (kekuatan): o Indonesia telah menjadi anggota dan berperan aktif dalam seluruh organisasi internasional terkait dengan infrastruktur mutu o Indonesia telah menjadi P-members dalam Technical Committe Organisasi Pengembangan Standar di tingkat internasional untuk bidang-bidang yang selaras dengan kepentingan nasional o Indonesia telah memiliki lebih dari 7000 (tujuh ribu) SNI yang dapat digunakan sebagai acuan penetapan persyaratan untuk berbagai sektor dan kepentingan nasional o Sistem akreditasi lembaga penilaian kesesuaian Indonesia telah diakui di tingkat internasional dan regional melalui APLAC /ILAC MRA dan PAC/IAF MLA
o Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Indonesia telah diakui dalam Konvensi Meter melalui CIPM MRA o Sistem penetapan regulasi teknis berbasis standar di Indonesia telah mengacu pada kaidah good regulatory practices o Indonesia telah memiliki jaringan lembaga penilaian kesesuiaian yang telah diakreditasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
KONDISI SAAT INI (kelemahan): o Partisipasi Indonesia sebagai P-members dalam Technical Committe Organisasi Pengembangan Standar di tingkat internasional belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempengaruhi penetapan standar internasional o Mayoritas SNI masih dikembangkan atas inisiatif pemerintah o Prosentase penerapan SNI masih rendah dan mayoritas diterapkan oleh pelaku usaha baru sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi teknis o Jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Indonesia masih relatif rendah dan belum mencakup sistem metrologi kimia yang sangat dibutuhkan
o Pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI belum optimal mencapai sasaran pemberlakuannya o Tingkat integritas tanda SNI dan sistem pengawasan pasar masih lemah o Tingkat budaya standar di masyarakat (konsumen dan pelaku usaha) masih relatif rendah o Ruang lingkup lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi belum mampu memenuhi kebutuhan nasional
KONDISI SAAT INI (peluang): o Perjanjian pasar tunggal ASEAN, APEC, serta beberapa perjanjian bilateral dan multilateral ASEAN dengan beberapa negara partner (a.l. ASEAN China, ASEAN – Australia – New Zealand, ASEAN – Korea – Jepang – China, dll) memberikan potensi pasar dan daya beli yang besar bagi produk Indonesia o Luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia memberikan potensi untuk digunakan sebagai basis produksi utama dari berbagai perjanjian pasar tunggal o Kekayaan alam Indonesia berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pengembangan berbagai sektor industri yang berpotensi menjadi komoditi utama dalam berbagai perjanjian pasar tunggal o Infrastruktur mutu nasional yang kuat dan diakui di tingkat internasional dapat memfasilitasi keberterimaan produk nasional untuk dapat beredar bebas di berbagai kawasan pasar tunggal o Riset berbasis standar dan pengembangan standar berbasis riset berpotensi dapat mendukung infrastruktur mutu nasional dalam melindungi pasar dalam negeri maupun meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional di pasar global
KONDISI SAAT INI (tantangan): o Luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia dipandang sebagai pasar utama oleh negara-negara produsen dalam penerapan perjanjian pasar tunggal o Produk impor bermutu rendah banyak beredar di pasar akibat dari perjanjian pasar tunggal yang dapat membahayakan konsumen dan pengembangan industri nasional o Negara-negara produsen yang mendorong perjanjian pasar tunggal telah memiliki infrastruktur mutu nasional yang kuat o Sistem pengawasan pra-pasar dan pengawasan di negara-negara tujuan ekspor komoditas nasional yang ketat, menyulitkan komoditi nasional menembus pasar tujuan ekspor potensial o Sektor industri sebagai kontributor utama GDP Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur mutu yang kuat untuk dapat bersaing di pasar global o Perjanjian pasar tunggal regional maupun global mensyaratkan infrastruktur mutu sebagai perangkat bagi produk nasional untuk dapat beredar di kawasan pasar tunggal o Persyaratan transposisi peraturan perundang-undangan dalam perjanjian pasar tunggal
PERANAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Visi nasional 2005 – 2025
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Melindungi kepentingan publik dan lingkungan
Meningkatkan kepercayaan pasar
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Visi Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, nasional maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 2005 – 2025 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Membuka akses pasar global
Platform bagi inovasi
Menciptakan keunggulan kompetitif
peran efektif standardisasi untuk mendukung daya saing dan kualitas
Harapan pemangku kepentingan terhadap standardisasi
hidup
SNI yang bermutu sesuai dengan kebutuhan stakeholders
Budaya standar berbasis Informasi dan kompetensi standardisasi
Strategi penguatan standardisasi
kontribusi standardisasi
Sistem penerapan standar dan peniaian kesesuaian yang handal dan terpercaya
Keluaran kegiatan standardisasi
PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2025 VISI:
“Sistem Standardisasi Nasional mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa”
MISI:
1. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup 2. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik 3. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global 4. Mewujudkan sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi nasional 5. Mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional
ROADMAP PENCAPAIAN TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL 2025 menciptakan keunggulan kompetitif
platform bagi inovasi
mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa indonesia
membuka askses pasar produk nasional ke pasar global meningkatkan kepercayaan thd produk nasional di pasardomestik melindungi kepentingan pulik dan lingkungan 2015 2017 2019 2021 2023 2013 bertumpu pada penguatan penguatan penguatan penguatan pemberlakuan penerapan kemampuan sinergi efisiensi sistem regulasi teknis SNI secara penerapan produksi dengan sukarela standar nasional sistem inovasi berdasarkan negara tujuan nasional kebutuhan ekspor pasar government driven
market driven
2025
research and industry driven
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL 2025
visi pengembangan standardisasi nasional 2025
mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa melindungi kepentingan pulik dan lingkungan
meningkatkan kepercayaan produk nasional pasar domestik
membuka askses produk domestik ke pasar global
platform bagi inovasi
menciptakan keunggulan kompetitif
5 (lima) misi pengembangan standardisasi nasional 2015 2025
penguatan sistem penerapan standar penguatan Sistem Pengembangan SNI
penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian
penguatan Sistem Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
penguatan penelitian dan kerja sama standardisasi (mutu) penelitian dan pengembangan standardisasi penguatan budaya standar berbasis sistem informasi dan kompetensi standardisasi (mutu) nasional penguatan infrastruktur Standardisasi (mutu) Nasional penguatan Kebijakan Standardisasi (mutu) Nasional: dasar hukum dan peraturan perundang-undangan
8 (delapan) program pengembangan standardisasi nasional 2015 2025
RENCANA IMPLEMENTASI
STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2025
• Finalisasi strategi standardisasi nasional 2015 – 2025 akan dilaksanakan sampai dengan akhir November 2013 dengan persetujuan BAPPENAS • Strategi Standardisasi Nasional 2015 – 2025 memberikan arah pencapaian sasaran kegiatan standardisasi nasional untuk digunakan oleh pemangku kepentingan standardisasi nasional dalam penyusunan kegiatan, sektor prioritas, dan indikator kinerja dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan • Transisi implementasi strategi standardisasi nasional 2015 – 2025 dilaksanakan pada tahun 2014 dengan fokus pada penyelesaian transposisi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 • Sinkronisasi program dan kegiatan standardisasi nasional oleh pemangku kepentingan untuk tahun berikutnya dilaksanakan melalui rapat koordinasi pemangku kepentingan standardisasi secara periodik dalam rangkaian kegiatan bulan mutu dan hari standar dunia
