AD-ART ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI INDUSTRI KREATIF DAN PELAKU USAHA BANTEN ( ASIPA ) Anggaran Dasar PEMBUKAAN Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan amanat Tap. MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah segera secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta potensi usaha Mikro, Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang kuat dan globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian bangsa , ternyata Pengusaha mikro dan kecil tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar bebas dan globalisasi. Pengusaha mikro dan kecil sangat perlu dilindungi namun realitas saat ini para pengusaha mikro dan kecil belum terwadahi dalam sebuah perhimpunan khusus pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan wadah yang menghimpun, membina dan memberdayakan para pengusaha mikro dan kecil di Banten. BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama ASOSIASI INDUSTRI KREATIF dan PELAKU USAHA disingkat dengan nama ASIPA Banten . Pasal 2 WAKTU ASOSIASI INDUSTRI KREATIF DAN PELAKU USAHA BANTEN (ASIPA ) didirikan pada hari Selasa tanggal 11-06-2013 (Tanggal Sebelas bulan Juni tahun duaribu tiga belas) Di ANEKA BEACH HOTEL BALI, dalam rangkan Study Tour bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Pasal 3 TEMPAT DAN KEDUDUKAN Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten (ASIPA ) Pusat berkedudukan di Banten BAB II AZAS Pasal 4 Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 27 ayat (2) dan 33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III VISI DAN MISI Pasal 5 Visi Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) adalah Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif guna membangun daya saing dalam dunia Usaha. Pasal 6 Misi Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten adalah : 1. Memperkuat peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar perekomian Nasional. 2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor, regional maupun Internasional dalam percaturan ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran berskala Lokal, Nasional dan Internasional. 3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil kesemua wilayah dalam mendukung ekonomi wilayah yang berdampak positif pada regional development. 4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujud peluang kerja serta penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7 1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha usaha Mikro dan kecil dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang berkeadilan. 2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan dalam daya saing dan kewirausahaan Pengusaha Mikro dan Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional. 3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam Pembangunan Daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja sehingga terwujud pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan. BAB V SIFAT, FUNGSI dan USAHA Pasal 8 1. Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten sebagai masyarakat dunia usaha akan ikut berperan serta secara aktif dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank. 2. Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) sebagai mitra dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha besar. Membantu Pemerintah membentuk struktur pasar yang akan menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan anggota ASIPA
BAB VI PENDIRI Pasal 9 Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) didirikan oleh penghadap yaitu : 1. YOSAFAT, sebagai Ketua 2. NANA SUPRIATNA, sebagai Sekretaris 3. Hj. Endoh Mahfudoh S.Pd sebagai Bendahara 4. AGUS NURWANTO, sebagai Penasehat 5. SUHARTA, sebagai Anggota 6. HARJO, sebagai Anggota 7. SOFIE, sebagai Anggota 8. SRI TITIN, sebagai Anggota Apabila Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan yang diterima oleh ahli waris. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) yaitu : 1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan / atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan/ atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 11 Keanggotaan Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten terdiri dari : A. Anggota biasa. B. Anggota Luar Biasa. C. Anggota Kehormatan. Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di Sekretariat ASIPA di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Pasal 12 Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih lanjut diatur dalamAnggaran Rumah Tangga. BAB VIII ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) terdiri dari :
1. Tingkat Pusat ( Provinsi Banten ) : a. Dewan Penasehat b. Dewan Pembina c. Dewan Pimpinan Pusat 2. Tingkat Daerah ( Kabupaten / Kota ) : a. Dewan Penasehat b. Dewan Pembina c. Dewan Pimpinan Daerah Pasal 14 Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh masyarakat yang mengerti dan memahami tentang perekonomian Nasional dan Daerah terutama bidang usaha mikro dan Kecil. Pasal 15 Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Cabang agar Organisasi dapat maju dan berkembang. Pasal 16 Susunan Dewan Penasehat terdiri dari : - Satu orang Ketua. - Satu orang Sekretaris. - Satu orang anggota. - Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga) orang. Pasal 17 Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang berpengalaman di lembaga Pemerintah maupun Daerah yang berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya pembinaan dan pengembangan. Pasal 18 Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain dapat menjelaskan masalah dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan Pusat maupun Daerah baik diminta maupun tidak. Pasal 19 Susunan Dewan Pembina terdiri dari : -
Satu orang Ketua.
-
Satu orang Sekretaris.
-
Satu orang anggota.
-
Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang. BAB IX PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 20
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional organisasi untuk tingkat Provinsi Banten
Pasal 21 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari : -
Seorang Ketua.
-
Seorang Sekretaris.
-
Seorang Bendahara.
-
Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Bidang BAB X PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH Pasal 22
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Kabupaten dan atau Kota. Pasal 23 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari : -
Seorang Ketua.
-
Seorang Sekretaris.
-
Seorang Bendahara.
-
Beberapa orang Kordinator Bidang. BAB XI MASA JABATAN Pasal 24
Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada kedudukan Ketua umum dan Ketua Daerah BAB XII RAPAT-RAPAT Pasal 25 Rapat Organisasi terdiri dari : MUBES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH. BAB XII KEUANGAN Pasal 26 KEUANGAN ORGANISASI Keuangan untuk pembiayaan Organisas Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) diperoleh dari : 1. Iuran Anggota biasa. 2. Usaha- usaha- lain yang sah sesuai dengan undang- undang. 3. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat. Pasal 27 PENGGUNAAN DANA KEUANGAN dan PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI. Pengurus Harian Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan Keuangan serta harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.
BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 28 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUBES Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) dan dihadiri anggota sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah. Pasal 29 PEMBUBARAN ORGANISASI 1. Pembubaran Organisasi Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) hanya dapat diselenggarakan dalam MUBES Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak quorum peserta dan setelah mendengarkan pertimbangan serta masukan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. 2. Setelah Organisasi dibubarkan maka MUBES Asosiasi Industri Kreatif dan pelaku Usaha Banten ( ASIPA ) sekaligus menetapkan penghibahan atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada Badan Sosial atau Badan lainnya. BAB XV PENUTUP Pasal 30 1. Hal- hal yang belumdiatur dalamAnggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) . 2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. 3. Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA) disahkan dan ditetapkan dalam Rapat para pendiri di BANTEN hari Sabtu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2013 dan berlaku sejak ditetapkan. Banten, Sabtu 24 Agustus 2013. Para pendiri : 1. YOSAFAT 2. NANA SUPRIATNA 3. Hj. ENDOH MAHFUDOH 4. AGUS NURWANTO 5. SUHARTA 6. HARJO 7. SOFIE 8. SRI TITIN
1.......................................... 2............................................. 3......................................... 4............................................ 5.......................................... 6............................................. 7.......................................... 8.............................................
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI INDUSTRI KREATIF DAN PELAKU USAHA BANTEN ( ASIPA ) BAB I Pasal 1 KEANGGOTAAN Ialah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun sehat rohani telah memiliki usaha produktif. Pasal 2 ANGGOTA LUAR BIASA 1. Pengusaha yang telah mencatatkan namanya. 2. Pengusaha luar negeri yang berusaha di Indonesia yang telah mencatatkan namanya. Pasal 3 ANGGOTA KEHORMATAN Ialah orang yang berjasa kepada Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA) yang telah ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 4 SYARAT KEANGGOTAAN Setiap yang akan menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta pedoman dan peraturan organisasi. Pasal 5 MASA KEANGGOTAAN 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri. 3. Diberhentikan atau dipecat. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada Pengurus serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 2. Anggota luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada pengurus baik lisan maupun tertulis. Pasal 7 1. Kewajiban anggota membayar uang administrasi pendaftaran dan iuran anggota. 2. Menjaga nama baik organisasi. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ). 4. Bagi anggota luar biasa dan kehormatan tidak berlaku ayat (1). Pasal 8 SKORSING DAN PEMECATAN 1. Anggota dapat diskor/dipecat karena bertindak bertentangan dengan Anggara Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ).
2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Banten ( ASIPA ). 3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan, diatur dalam ketentuan/ peraturan . BAB II STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR KEKUASAAN Pasal 9 MUBES 1. MUBES merupakan musyawarah utusan Daerah- daerah. 2. MUBES memegang kekuasaan tertinggi organisasi. 3. MUBES diadakan 5 (lima) tahun sekali. 4. Dalam keadaan luar biasa, MUBES dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (3). 5. Dalam keadaan luar biasa , MUBES dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan sekurang kurangnya melebihi separuh dari jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pasal 10 KEKUASAAN/WEWENANG MUBES 1. Menetapkan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman- pedoman pokok, Peraturanperaturan, garis- garis umum haluan organisasi dan program kerja Nasional. 2. Menetapkan calon- calon tempat penyelenggaraan MUBES berikutnya. 3. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan sistem Formatur yang dipilih berdasarkan hasil MUBES yang mengamanahkan agar Ketua Umum demisioner diikut sertakan menjadi anggota formatur. 4. Jumlah formatur sebanyak 5 (lima) orang. Pasal 11 TATA TERTIB MUBES 1. Peserta MUBES terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan pusat dan utusan Daerah dan undangan Pengurus Dewan Pimpinan pusat. 2. Pengurus Dewan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan MUBES. 3. Peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak suara dan hak bicara. 4. Semua Pengurus Dewan PimpinanPusat mempunyai hak bicara. 5. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak suara meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 6. Jumlah peserta ditetapkan oleh pengurus pusat. 7. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 8. Apabila ayat (7) tidak terpenuhi maka MUBES diundur paling lama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. 9. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di hadapan peserta MUBES dan dinyatakan sah dan diterima, maka Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner.
Pasal 12 MUSYAWARAH DAERAH 1. Musyawarah anggota Daerah merupakan musyawarah tertinggi anggota Daerah 2. Musyawarah anggota Daerah satu kali dalam 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Daerah diadakan minimal satu kali dalam satu tahun. Pasal 13 KEKUASAAN/ WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH 1. Menetapkan program kerja . 2. Memilih pengurus Dewan Pimpinan Daerah dengan sistem formatur yang dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang meng amanahkan agar Ketua demisioner diikut sertakan menjadi anggota formatur. 3. Jumlah Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri Ketua Formatur satu orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota. Pasal 14 TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA DAERAH 1. Peserta musyawarah Daerah terdiri dari Pengurus Daerah dan anggota- anggota. 2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Daerah dan anggota adalah utusan. 3. Semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota yang hadir mempunyai hak suara , hak bicara dan hak dipilih maupummemilih. 4. Pimpinan sidang musyawarah Cabang dipilih dari anggota peserta. 5. Musyawarah Cabang dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. 6. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah Daerah diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. 7. Setelah Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Pengurus Daerah diterima oleh peserta musyawarah Daerah, maka Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan demisioner. Pasal 15 STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT 1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. 2. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner. Pasal 16 PERSONALIA PENGURUS PUSAT 1. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara. Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 2. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh sidang Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 17 TUGAS DAN WEWENANG 1. Selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUBES, personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus sudah dibentuk , dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru. 2. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner. 3. Melaksanakan hasil- hasil ketetapan MUBES. 4. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ASIPA kepada Pengurus Dewan Pimpinan ASIPA seluruh BANTEN. 5. Melaksanakan sidang Pleno minimal satu kali setahun atau setidak tidaknya 5 (lima) kali selama priode berlangsung. 6. Menyelenggarakan MUBES pada akhir Periode kepengurusan. 7. Menyiapkan draft materi MUBES. 8. Mengangkat dan mensahkan Pengurus Dewan Pimpian Daerah dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Daerah 9. Menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban kepada anggota melalui MUBES. 10. Menghadiri sebagai saksi pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 11. Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara lansung terhadap anggota/Pengurus. Pasal 18 PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG TUGAS DAN WEWENANG 1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan/ serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah demisioner. 2. Selambat- lambatnya setelah 20 (dua puluh) hari setelah musyawarah personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah harus sudah terbentuk, dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah demisoiner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang baru. 3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, kebijaksanaan Pusat Organisasi serta ketentuanketentuan lainnya. 4. Melaksanakan Pleno sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sekurang- kurangnya 5 (lima) kali selama satu periode. 5. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun sekali kepada kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. 6. Menyelenggarakan musyawarah Daerah 7. Menyampaikan Laporan Pertangungjawaban kepada anggota melalui musyawarah Daerah. 8. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah merupakan anggota pleno Pusat. Pasal 19 PENDIRIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
Anggota ASIPA yang ingin mendirikan Daerah harus mendapatkan pengesahan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. 1. Untuk mendirikan Daerah harus mengajukan permohonan kepada Pengurus ASIPA Pusat untuk mendapatkan pengesahan, setelah mempunyai anggota sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) orang. 2. Masa Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/sejak serah terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah demisioner. BAB III Pasal 20 KEUANGAN 1. Besarnya uang pangkal iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah 2. Sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART ASIPA serta Perundangan maupun Peraturan Pemerintah 3. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat. 4. Usaha- usaha dari perdagangan umum yang sah. 5. Pengelolaan keuangan ASIPA dikelola oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Besarnya jumlah ayat 1 dan ayat 4 ditetapkan 30 perseratus pada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 21 HARTA KEKAYAAN Harta Kekayaan Organisasi ASIPA diperoleh dari : 1. Iuran anggota. 2. Hasil usaha organisasi. 3. Sumbangan dari dari Lembanga Pemerintah maupun Swasta. 4. Harta yang dihibahkan dari Donatur. BAB IV Pasal 22 LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi ASIPA lainnya diatur dan ditetapkan oleh Kongres. BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23 1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh MUBES 2. Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah- Daerah selambat- lambatnya satu bulan sebelum MUBES. BAB VI PEMBUBARAN Pasal 24 Pembubaran ASIPA hanya dapat dilaksanakan oleh MUBES Pasal 25 Keputusan pembubaran ASIPA sekurang- kurangnya harus disetujui 2/3 (duapertiga) peserta Kongres.
Pasal 26 Harta benda ASIPA sesudah dibubarkan dan telah memenuhi kewajiban finansial harus diserahkan kepada Yayasan Kemanusiaan atau badan sosial. BAB VII ATURAN TAMBAHAN Pasal 27 Setiap anggota ASIPA dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan. Pasal 28 Semua Badan/Instansi dan Lembaga- lembaga yang menggunakan nama/atribut ASIPA diatur dan ditetapkan oleh MUBES. Pasal 29 Setiap anggota ASIPA harus mentaati AD/ART ini dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi- sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sendiri. Pasal 30 Apabila Anggota Pendiri Meninggal dunia diberikan penghargaan yang diterima oleh ahli waris. BAB VIII PENUTUP Pasal 31 A. Segala ketentuan dan peraturan organisasi yang belumdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Kongres. B. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat para pendiri ASIPA yang diselengarakan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2013 (tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas) di BANTEN yang berlaku sejak ditetapkan. BANTEN, 24 Agustus 2013. Para Pendiri : 1. YOSAFAT 2. NANA SUPRIATNA 3. Hj. ENDOH MAHFUDOH 4. AGUS NURWANTO 5. SUHARTA 6. HARJO 7. SOFIE 8. SRI TITIN
1......................................... 2............................................ 3......................................... 4........................................... 5........................................ 6........................................... 7........................................ 8...........................................
