PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO JL. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6 – 8, Telp. 031-5501011-1013, Fax. 031-5022068, 5028735.
SURABAYA - 60286
SURAT PERJANJIAN Paket Pekerjaan Konstruksi BIAYA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI TAHAP 2 RSUD. Dr. SOETOMO SURABAYA Nomor
: 027/8703/301/VIII/2016
Tanggal
: 12 Agustus 2016
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari ini Jum’at, tanggal Dua belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas ( 12-08-2016) antara : I.
Nama Jabatan Alamat Kantor Berkedudukan di
: : : :
Ir. Choirul Wangit, M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6 -8 Surabaya Kota Surabaya
Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : 188.4/4913/301/2016, Tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2016, bertindak untuk dan atas nama RSUD. Dr. Soetomo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. II.
Nama Jabatan Nama Perusahaan Alamat Kantor
Berkedudukan di
: IMAM ZARKASYI : Direktur : CV. BUANA : Kampung Karang Tengah RT. 01 RW 01 Gebangan Kapongan : Situbondo
Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan akte pendirian nomor 27 tanggal 15 September 2004 yang dibuat oleh Lukman Hakim Gusti, SH Notaris di Situbondo, dengan akta perubahan nomor 33 tanggal 24 Januari 2005 dalam hal ini bertindak sebagai Direktur untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
MENGINGAT BAHWA : (a). Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini ( selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi “ );
(b). Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen , memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1). Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat; 2). Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3). Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4).Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal pasal sebagai berikut : Pasal 1 Arti dan ungkapan dalam kontrak Kata – kata dan ungkapan – ungkapan dalam kontrak ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat – syarat kontrak. Pasal 2 Tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan yaitu : BIAYA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI TAHAP 2 RSUD. Dr. SOETOMO SURABAYA Pasal 3 Waktu pelaksanaan dan pemeliharaan (1) Sesuai dengan kontrak ini dan Dokumen Kontrak sebagaimana ditentukan dibawah ini. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja (SPMK) adalah 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 09 Desember 2016, ditambah masa pemeliharaan selama 06 ( Enam ) bulan setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). (2) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal – hal sebagai berikut : a) Pekerjaan tambah b) Perubahan disain c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK d) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/ atau e) Keadaan Kahar
(3) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang – kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. (4) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. (5) PPK dapat menugaskan Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. (6) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Addendum Kontrak. Pasal 4 Dokumen Kontrak Dokumen – dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini : (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
Adendum Surat Perjanjian Surat Perjanjian Syarat – syarat khusus kontrak Surat penawaran beserta lampirannya sebagai berikut : (i) Daftar kuantitas dan harga (RAB) (ii) Daftar satuan upah dan bahan (iii) Daftar analisa upah dan bahan (iv) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (v) Dokumen kualifikasi Syarat – syarat umum kontrak Spesifikasi teknis Gambar Lampiran – lampiran (i) Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (ii) Jaminan pelaksanaan (iii) Surat kuasa penandantanganan kontrak (bila ada) (iv) Salinan yang disahkan dari suatu kemitraan atau perjanjian kemitraan untuk kerjasama operasi (bila ada) (v) Berita acara evaluasi penawaran (vi) Berita acara hasil lelang (vii)Lampiran lain yang dipersyaratkan Pasal 5 Ketentuan dan Syarat – syarat kontrak
(1) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 4 diatas. (2) Ketentuan dan syarat – syarat Dokumen Kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam kontrak ini atas kesepakatan bersama. Pasal 6 Penyediaan Bahan dan lainnya (1) Sesuai dengan ketentuan kontrak, Kontraktor wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dengan menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan peralatan kontraktor, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau disekitar pekerjaan, serta segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,penyelesaian dan perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak dan ditafsirkan secara wajar dari kontrak.
(2) Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh Pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai diterima dengan baik oleh Pihak Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh kedua belah pihak.
Pasal 7 Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor (1) Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a.
Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor
b.
Meminta laporan- laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
c.
Membayar Kontraktor atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan Harga Satuan yang tertera dalam daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak atau dengan harga-harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan kontrak.
(2) Hak dan Kewajiban Kontraktor a.
Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu, mutu, manfaat
b.
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
c.
Mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan di tempat lokasi kerja dan membatasi kerusakan yang berpengaruh kepada masyarakat yang disebabkan kegiatan Kontraktor.
d.
Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
e.
Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan.
f.
Menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan keatau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Pasal 8 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
(1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas/ Manajemen Konstruksi, PPK dan Pengelola Teknik Kegiatan dari Dinas PU Cipta Karya; (2) Pihak kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknik (bestek) dengan memperhatikan petunjuk teknis dan atau perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengawas Lapangan (3) Semua tahapan pekerjaan yang sedang dikerjakan/ direalisasikan pelaksanaannya, harus difoto sebagai dokumentasi. Pasal 9 Harga Pekerjaan Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan sebagaimana tertera dalam Daftar Kuantitas dan Harga, sesuai ketentuan kontrak, adalah : Rp. 1.301.233.000,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :
Harga Konstruksi PPN 10 %
: Rp. 1.182.939.090,91 : Rp. 118.293.909,09
Total
: Rp. 1.301.233.000,00
(Terbilang : Ribu Rupiah)
Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga
Dana pembangunan pekerjaan tersebut diatas dibebankan pada DPA - BLUD Tahun Anggaran 2016 Nomor : 914/219/213.2/2015 Tanggal 23 Desember 2015 dengan Program : 48, Kegiatan : 001, Kode rekening : 5 2 3 22 01 Jenis kontrak dan harga kontrak diatas adalah Kontrak Harga Satuan Pasal 10 Uang Muka Kerja Pihak Kedua dapat menerima Uang Muka dari Pihak Pertama untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Pasal 11 Cara Pembayaran 1. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) dengan retensi 5 % dari fisik yang akan diserap dan dikurangi pengembalian uang muka secara proporsional. 2. Pembayaran Uang Muka : Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan Uang Muka sebesar 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak atau 20% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 260.246.600,00. Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah). 3. Pembayaran secara termin dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut :
Angsuran ke I (ke pertama) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 17,5% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke II (ke dua) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 30% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke III (ke tiga) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 42,5% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke IV (ke empat) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 55% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke V (ke lima) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 67,5% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke VI (ke enam) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 80% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
Angsuran ke VII (ke tujuh) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai minimal 92,5% dari pekerjaan seluruhnya yaitu sebesar : 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah. Angsuran ke VIII (ke delapan) Dibayarkan 12,5% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 12,5% setelah prestasi kerja mencapai 100% dari pekerjaan seluruhnya dan telah diadakan Serah Terima I ( pertama ) Pekerjaan Pelaksanan tersebut yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak, pekerjaan tersebut dapat dibayarkan sebesar: 12,5% x Rp. 1.301.233.000,00 = Rp. 162.654.125,00 Pengembalian uang muka : 12,5 % x Rp. 260.246.600,00 = Rp 32.530.825,00 Rp. 130.123.300,00 Terbilang : Seratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah.
4
Pembayaran Retensi sebesar 5% ( Lima persen ) dari nilai kontrak dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama di Tanda Tangani kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa Bank Garansi sebesar nilai tersebut kepada PIHAK KESATU.
5
Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan adalah : Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Foto – Foto Pelaksanaan.
Pasal 12 Pekerjaan Tambah Kurang (1) Bilamana terjadi perubahan – perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang merupakan pekerjaan tambah kurang, kontraktor harus mendapatkan ijin dahulu dari Pihak Pertama. Pekerjaan tambah/ kurang untuk kontrak tahun tunggal, tidak diberikan eskalasi harga. Nilai pekerjaan tambah kurang diperhitungkan berdasarkan harga satuan pekerjaan dan analisa yang tercantum dalam kontrak. Apabila harga satuan pekerjaan tambah kurang tidak terdapat didalam kontrak, maka Pihak Kedua wajib mengajukan harga satuan baru kepada Pihak Pertama, yang akan dipertimbangkan berdasarkan indeks harga satuan Pemda terkait pada tahun bersangkutan.
(2) Dalam pekerjaan tambah kurang Pihak Kedua memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Tambahan pekerjaan sebagai akibat kesalahan/ kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab dan beban Pihak Kedua. b. Pengajuan pekerjaan tambah kurang harus dilaksanakan secara tertulis. c. Adanya pekerjaan tambah kurang akan dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama. d. Apabila ada pekerjaan tambah terhadap item pekerjaan yang dinyatakan sebagai harga timpang, maka harga satuan kembali kepada harga HPS (Harga Perkiraan Sendiri). e. Apabila ada pekerjaan tambah (nilai kontrak tambah) Pihak Kedua dalam pekerjaan tambahan tidak melebihi 10 % terhadap nilai kontrak sejauh dana pagu tersedia. Pasal 13 Sanksi dan Denda (1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada pasal 3 perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut : a) 1/ 1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau b) 1/ 1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. (2) Jika denda telah mencapai 5 % ternyata Pihak Kedua tetap melakukan keterlambatan, maka akan berlaku pasal 14 perjanjian ini. (3) Denda tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. (4) Bilamana dalam masa pemeliharaan, Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan sesuai spesifikasi teknis, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pelelangan pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 14 Pemutusan Kontrak Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian secara sepihak, dalam hal : 1. Dalam 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak atau belum mulai melakukan pekerjaan; 2. Dalam 1 (satu) bulan berturut – turut tidak dilanjutkan pekerjaan yang telah dimulai; 3. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan; 4. Terbukti secara meyakinkan telah menyerahkan/ memborongkan pekerjaan sebagian/ seluruhnya kepada Pihak Ketiga (kecuali pekerjaan yang diperbolehkan disubkontrakkan sebagaimana yang tercantum didalam persyaratan teknis Dokumen Lelang); 5. Mendapat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut pada pekerjaan yang sama dikarenakan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Pasal 15 Berlakunya Kontrak Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak oleh Kedua Belah Pihak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung mulai Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di Republik Indonesia. Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya lembar 1 dan lembar 2 dengan dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Untuk Dan Atas Nama Penyedia PIHAK KEDUA CV. BUANA
IMAM ZARKASYI Direktur
PIHAK KESATU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Ir. CHOIRUL WANGIT, M.Si Pembina NIP. 19671010 199103 1 011
Mengetahui PENGGUNA ANGGARAN
Menyetujui KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dr. ENDANG DAMAYANTI, M.Mkes.M.Hum
Dra. Ec. Setyana Heddy Laksnanti, MM
Pembina Utama Muda NIP. : 19591008 198903 2 003
Pembina Tingkat I NIP. : 19600916 199003 2 003
