PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI IDONESIA Oleh
: Prof. Dr. Edi Setiadi, SH., M.H.
Dian Andriasari, SH., M.H. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Setiadi, Edi., Prof., DR., SH., M.H.; Andriasari, Dian, SH., M.H.
PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA/Prof. DR. Edi Setiadi, SH., M.H.; Dian Andriasari, SH., M.H. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 viii + 86 hlm, 1 Jil. : 23 cm. ISBN:
978-602-262-097-6
1. Hukum
I. Judul
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirahim Segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang mustahil untuk kita hitung, dan segala puji bagi Allah atas sifat kasih dan sayang-NYA, alhamdulilah buku Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia ini dapat terselesaikan, ditulis dengan harapan agar dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum pidana memiliki posisi penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan dalam suatu negara. Sifat kekhasan pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), tetapi hakikatnya hukum pidana sangat berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh keteraturan di masyarakat. Dalam konteks pembaruan hukum pidana yang saat ini masih bergulir, tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya harapan masyarakat yang menginginkan konsep hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku (dalam KUHP warisan kolonial Belanda) dapat segera diperbarui dengan lebih mengedepankan nilainilai keindonesiaan. Harapan-harapan tersebut, yakni mengubah KUHP yang saat ini berlaku, tentunya disadari sangat wajar, hal ini telah dilakukan oleh
vi
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
para ahli hukum pidana terdahulu (para pendahulu dan sangat berjasa dalam tatanan hukum pidana di Indonesia: Alm. Prof. Moeljatno) hingga saat ini, terhitung puluhan tahun sejak (Alm. Prof. Moeljatno) mewacanakan pembaruan substansi KUHP, hingga konteks kekinian, upaya perwujudan ke arah itu masih dinilai jauh panggang daripada api. Konsep perkembangan hukum pidana yang bermuara pada keinginan untuk memperbarui KUHP substansial seyogyanya, menurut hemat penulis, dengan tetap dilakukan atas dasar mempertimbangkan azas-azas hukum pidana yang fundamental dan berpegang teguh pada sifat fundamen azas-azas itu sendiri. Kiranya konsep perkembang an hukum pidana yang mengarah pada keinginan untuk mengubah substansi harus diawali dengan mengkaji azas-azas yang fundamen tersebut, tanpa harus didahului oleh keinginan bahwa memperbarui itu identik (diartikan) dengan “merubah total” atau harus merubah. Makna pembaruan hukum pidana dapat dilakukan pada aspek lain, yakni aspek budaya hukum dan struktur hukum misalnya. Penulis menyadari bahwa hal yang telah dipaparkan dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan insan hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini, kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu Watta’alla memberikan balasan atas seluruh kebaikan dalam bentuk sekecil apa pun kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan buku ini. Alhamdulilah, Amiin ya Rabb. Bandung, Januari 2013 Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 SEJARAH KODIFIKASI HUKUM PIDANA DAN URGENSI Pembaruan HUKUM PIDANA
v vii 1
A. Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana B. Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia BAB 2 SIFAT HUKUM PIDANA DAN SISTEMATIKA KUHP
1 11 17
A. Pengertian dan Sifat Hukum Pidana B. Sistematika Hukum Pidana BAB 3 LINGKUNGAN BERLAKUNYA KUHP
17 20 27
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana B. Teori-teori Pemidanaan BAB 4 TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA
27 55 59
A. Tindak Pidana dan Peristilahannya B. Pertanggungjawaban Pidana dalam RUU KUHP BAB 5 DASAR PENIADAAN PIDANA
59 69 73
A. Makna Dasar Peniadaan Pidana B. Dasar Peniadaan Pemidanaan dalam Lingkup Hukum Pidana Islam
73 76
viii
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
81
GLOSARIUM
83
DAFTAR SINGKATAN
85 -oo0oo-
BAB 1 SEJARAH KODIFIKASI HUKUM PIDANA DAN URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
A.
SEJARAH KODIFIKASI HUKUM PIDANA
P
asca Perang Dunia II, semua KUHP Negara-kemajuan tekhnologi bertambah pesat, sehingga timbul jenis kejahatan baru dengan modus operandi baru. KUHP Indonesia yang masih ciptaan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku mulai 1 Januari 1918 setelah diundangkannya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 perubahannya sedikit sekali.1 Delik-delik baru yang muncul dari teknologi baru seperti perekaman pembicaraan tanpa izin, penyadapan telepon. Delik komputer, dan cyber sampai delik lingkungan hidup belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam KUHP. Bahkan ancaman pidananya yang berupa denda sudah terlalu jauh dimakan inflasi. Pembuat undang-undang (DPR bersama pemerintah) sangat lalai dalam hal ini. Pidana denda sudah menjadi primadona pemidanaan di negara maju, sedangkan Indonesia masih saja mengandalkan pidana penjara, yang berdasarkan penelitian sesudah Perang Dunia II sama sekali tidak mengurangi kejahatan. 2
2
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
Sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia (tahun 1596), hukum pidana yang berlaku di daerah-daerah Indonesia adalah hukum pidana adat, yang pada umumnya tidak tertulis. Dan kalau pun tertulis tidak merupakan suatu kodifikasi, sebab masih bercampur dengan bidang hukum lain, lagi pula hukum acara pidananya bersifat sedaerah-daerah. Salah satu contoh dari hukum pidana adat yang tertulis adalah apa yang disebut dengan “Kutaramanawa” di Kerajaan Mojopahit kira-kira tahun 1350.3 Di beberapa daerah, hukum pidana adat itu sangat dipengaruhi oleh agama Islam (Aceh, Palembang, UjungPandang) dan agama Hindu (Bali). Namun pada sebagian besar daerah Indonesia masih bersifat asli.4 Sejak kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, maka keinginan untuk adanya suatu kodifikasi tetap menggebu-gebu tetapi kedua kodifikasi yang diinginkan di Indonesia harus sama dengan kodifikasi yang berada di Belanda, keinginan itu tertunda sampai kodifikasi KUHP di Belanda selesai. Setelah bangsa Belanda menguasai Indonesia, pada tahun 1642 dibuat Bataviasche Statuten (statuta betawi). Kemudian pada tahun 1848 dibentuk Interimaire Strafbepalingen. Disamping kedua peraturan hukum pidana itu berlaku pula peraturan hukum pidana lain yang berdasarkan hukum belanda Kuno dan hukum Romawi. Usaha-usaha kodifikasi KUHP di Indonesia, dimulai diintensifkan sejak tahun 1830 dengan memberi tugas kepada suatu panitia khusus, dengan kodifikasi ini dimaksudkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana yang berasal dari hukum Adat dihapuskan sehingga nantinya semua orang harus tunduk kepada suatu Kodifikasi KUHP atau dengan kata lain melalui kodifikasi ini akan tercipta suatu Unifikasi Hukum Pidana. Setelah melalui berbagai penggantian panitia Kodifikasi Hukum Pidana dan terahir panitia tersebut terdiri dari Stibbe, Voenstra, Hagen, dan Scheur pada tanggal 28 Mei 1913 panitia ini menyelesaikan tugasnya
