PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PADANG
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
RUDI SYAPUTRA 1010012111180
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 Reg. No. 98/Pdt-02/II-2015
1
1
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PADANG Rudi Syaputra1, Elyana Novira1, Yofiza Media 2 1) Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRAK
Mortgage financing (mortgage) Welfare Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) is a financing program to help low-income communities (MBR) to get credit for having a place to stay that is simple, healthy and livable. FLPP Fund is a pooled fund government to fund the executing bank lending remained throughout the credit period. The formulation of the problem is: 1) How is the implementation of the provision of mortgage (mortgage) FLPP prosperous conducted in the State Savings Bank branch Padang? 2) The problem is that arising from the agreement prosperous FLPP Home Loan? and 3) efforts made by the State Savings Bank in overcoming the problems arising from the agreement sejatera FLPP Home Loan ?. This type of research is the Law of Juridical Sociological research using primary data in the form of direct interviews and secondary data sheet Housing Loan application and data analysis technique is qualitative descriptive analysis technique. Results of the study were 1) the existence of an agreement between the applicant mortgage financing with PT BTN 2) bad debts become a major issue 3) bank reviewing, monitoring and analysis with these loans. Keywords: agreement, mortgage, FLPP terpenuhinya kebuhan primer dan sebagai
Latar Belakang Manusia memiliki tiga kebutuhan yang
penunjang untuk memelihara kelansungan
harus dipenuhi untuk bisa dikatakan hidup
hidup. Contoh kebutuhan sekunder meliputi
dengan layak. Kebutuhan tersebut adalah
kesehatan,
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan
Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang
kebutuhan tersier. Pertama,
dipenuhi setelah kebutuhan primer dan
primer
adalah
kebutuhan
Kebutuhan yang
pendidikan,
dan
rekreasi.
harus
sekunder telah terpenuhi dengan baik.
dipenuhi karena kebutuhan pokok berguna
Contoh kebutuhan tersier meliputi mobil,
untuk melangsungkan kehidupan. Kebutuhan
barang-barang elektronik, perhiasan dan
primer meliputi kebutuhan akan sandang,
lain-lain.
pangan dan papan. Kebutuhan sekunder
Rumah sangat dibutuhkan oleh manusia,
merupakan Kebutuhan yang timbul setelah
Perumahan dan pemukiman memiliki fungsi 1
dan peranan yang sangat penting dalam
1. Kependudukan,
penduduk
kehidupan manusia. Hal inipun tidak terlepas
Indonesia
pada
berkembang merupakan faktor
masyarakat
indonesia,
baik
itu
yang
perorangan maupun dalam kesatuan dan
utama
kebersamaan dengan lingkungan alamnya.
permasalahan
Indonesia merupakan negara berkembang,
pemukiman ini selalu menjadi
salah satu ciri dari negara berkembang
sorotan utama pihak pemerintah
adalah
tingginya
angka
yang
selalu
menyebabkan perumahan
dan
pertambahan
2. Tata ruang dan pengembangan
penduduk. urbanisasi adalah akibat dari
wilayah. Daerah perkotaan dan
pembagunan berbasis industri yang dianut
perdesaan
merupakan
oleh negara-negara berkembang di dunia
kesatuan
wilayah
yang menyebabkan berubahnya struktural
seharusnya menjadi pihak yang
ekonomi
berkepentingan
perkotaan.
Impilikasi
dari
satu yang
dalam
hal
urbanisasi adalah maraknya bermunculan
pembangunan
ini,
rumah-rumah kumuh dan yang tidak layak
pembangunan
perumahan
huni. Konsekuensi logis dari pertambahan
pemukiman
penduduk ini adalah semakin banyak pula
3. Pertanahan
kebutuhan
yang
diperlukan
untuk
Pembangunan
melangsungkan kehidupan. Kekurangsiapan
kota
dalam
dengan
mengatisipasi
selalu
sistem
timbulnya
perumahan
dan
tersedia
yang
akan
menjadi
merupakan
Secara
penting
salah dalam
permasalahan
semakin
satu
poin
pemecahan
perumahan
dan
pemukiman ini. Secara mikro, hal
jika
ini disebabkan oleh kemampuan
dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat
kepada
4. Pembiayaan. Permasalahan biaya
permasalahan
pemukiman.
yang
dan
langka dan semakin mahal.
pemukiman ini adalah tidak sesuainya hunian
perumahan
dihadapkan
perkotaan
pertambahan
sederhana, permasalahan perumahan dan
jumlah
prasarana.
masalah tanah yang didaerah
penduduk, menjadi penyebab utama yang memacu
dan
pemukiman berskala besar akan
perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat
dan
khususnya
ekonomis masyarakat indonesia
menempatinya.
untuk menjangkau harga rumah
Apabila dilihat lebih dalam lagi, pokok-
yang layak bagi mereka masih
pokok permasalahan dalam perumahan dan
sangat
pemukiman ini sebenarnya adalah: 2
susah
sekali
karena
sebagian
besar
masyarakat
8. Peraturan
indonesia merupakan masyarakat
undangan
dengan
landasan hukum bagi penerapan
tingkat
perekonomian
dan
perundang-
yang
merupakan
menengah kebawah. Sedangkan
berbagai
secara makro hal ini juga tidak
kebijakan pelaksanaan di bidang
terlepas
pemerintahan maupun di bidang
dari
ekonomi
kemampuan
nasional
untuk
Dalam perkembangannya, rumah saat ini
perumahan secara menyeluruh Industri
Bangunan
dan
juga dapat dijadikan alternatif investasi yang
Bahan
menarik dengan harapan keuntungan yang
Industri
dapat dinikmati di masa depan. Rumah juga
Konstruksi 6. Kelembagaan.
orang
dibidang
perumahan kestuan
menjadi identitas sosial bagi seseorang, jika Perangkat
kelembagaan
merupakan
sistem
tinggi,
sebagai
bahwa
begitu
seseorang
berencana,
rumah
mewah
pemiliknya
adalah
pula
memiliki
sebaliknya rumah
apabila
sederhana
menandakan orang tersebut dari kalangan
terarah dan terpadu, baik itu yang berfungsi
memiliki
seseorang dengan kemampuan ekonomi
kelembagaan
secara
itu
menandakan
satu
untuk mewujudkan pembagunan perumahan
dasar
pembangunan.
mendukung pemecahan maslah
5. Teknologi
kebijakan
kelas menengah ke bawah.
pemegang
Tujuan pembangunan nasional adalah
kebijaksanaan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tingkat
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
pemerintahan, maupun lembaga-
masyarakat yang adil dan makmur di segala
lembaga pelaksana pembangunan
aspek kehidupan. Salah satu upaya dari
di sektor pemerintah dan swasta
pemerintah dalam meningkatkan pemerataan
masyarakat.
pembangunan adalah dengan mengusahakan
negara
pemenuhan kebutuhan pokok penduduknya
menyatakan bahwa setiap warga
yaitu dengan melakukan kerjasama dengan
negara indonesia berhak atas
pihak bank dalam rangka penyediaan Kredit
perumahan yang layak, tetapi
Perumahan Rakyat (KPR) untuk golongan
juga
masyarakat menengah kebawah, yang mana
7. Peran
serta
Kebijakan
dasar
mempunyai
peran
serta
program ini diberi nama Kredit Perumahan
dalam pengadaannya
3
Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas
kena stagnasi, sektor perbankan juga terkena
Pembiayaan Pembangunan (FLPP).
imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Pembuktian hal ini dilihat
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
bukan hanya berdasarkan dari Indonesia
nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas
saja,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
di Eropa yang terkena dampak dari krisis
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
ekonomi global, dimana perbankan negara
menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk
tersebut sangat kacau. Dengan demikian
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
jelas
hidup
satunya
berkaitan
dipengaruhi
peranan erat
oleh
perbankan
perbankan
dengan
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
sangat
rangka
pembangunan
sehat akan memperkuat
sehat
Perbankan). Salah satunya pemberian
mempengaruhi
Tentang
dinamis dan konstribusi nyata dari sektor
Kredit
dan
Peraturan
Menteri
perumahan
melalui
Pembiayaan
Pemilikan
Rumah
dengan
dukungan
Fasilitas
dan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 05
penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, juga
masyarakat
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
nyata peran strategi sektor perbankan sangat
nasional
kepada
Pengadaan
Sejahtera
moneter di Indonesia memberikan gambaran
perekonomian
dengan cara
Perumahan Rakyat nomor 4 Tahun 2012
sangat bergantung kepada perkembangan
ekonomi
kredit
Berdasarkan
Pembangunan ekonomi di suatu negara
krisis
stabilitas
perorangan dan/atau badan usaha.
kesehatan dunia perbankan.
Pasca
dan
rakyat banyak (Pasal 4 Undang-undang
kegiatan ekonomi
akan
ekonomi
pemerataan,
nasional, serta meningkatkan kesejahteraan
suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi tidak
meningkatkan
pertumbuhan
bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang
perbankan.
sektor
Tujuan bank adalah untuk membantu
sektor
ekonomi. perbankan dapat mengalirkan dana
yang
bahwa
dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Perkembangan ekonomi suatu bangsa
perbankan.
sekali
merupakan salah satu sektor yang penting
masyarakat.
salah
yang
menjadi tidak stabil. terutama negara-negara
adalah badan usaha yang menghimpun dana
taraf
global
belakangan ini membuat banyak negara
dengan Undang-undang Perbankan, Bank
meningkatkan
ekonomi
mengguncang perekonomian internasional
tentang Perbankan selanjutnya disingkat
rangka
masalah
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana
terpuruk.
perumahan
Demikian sebaliknya, ketika perekonomian 4
melalui
Kredit
Pemilikan
Perumahan Sejahtera. FLPP merupakan dukungan
pembiayaan
perumahan
Dalam melakukan penelitian ini,
bagi
penulis
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
berikut:
dana FLPP ini merupakan dana gabungan dengan
dana
bank
metode
sebagai
1. Jenis Penelitian
untuk
Mengacu pada rumusan masalah,
menerbitkan KPR Sejahtera dengan bunga
maka penelitian ini termasuk dalam jenis
kredit pembiayaan yang terjangkau dan tetap
penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal
sepanjang
ini, peneliti berusaha memberikan dan
masa
pelaksana
menggunakan
kredit/
pembiayaan.
Pengelolaan dana FLPP ini dilakukan oleh
menguraikan
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan
pemberian Kredit Pemilikan Rumah
Perumahan Rakyat (BLU-PPP Kemenpera)
(KPR)
melalui lembaga Perbankan yang sudah
permasalahan
bekerja sama dengan Kemenpera.
karenanya.
1. Bagaimanakah
pelaksanaan
sejahtera
FLPP
sejahtera
pelaksanaan
FLPP
yang
beserta
ditimbulkan
2. Sumber Data
pemberian KPR (Kredit Perumahan Rakyat)
tentang
Penelitian ini menggunakan dua (2)
yang
sumber data yaitu:
dilakukan di PT Bank Tabungan
a. Data primer
Negara cabang Padang?
Data primer adalah data
2. Kendala apakah yang timbul dari
yang diperoleh melalui penelitian
perjanjian Kredit Perumahan Rakyat
langsung
sejahtera FLPP?
lapangan,
guna
mendapatkan
data
yang
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh
berhubungan
dengan
masalah
PT Bank Tabungan Negara dalam
yang diteliti.
mengatasi permasalahan yang timbul
Adapun informan dalam penelitian
dari perjanjian Kredit Perumahan
ini adalah :
Rakyat sejatera FLPP?
1. Kepala divisi kredit PT. Bank Tabungan
Metode Penelitian Penelitian
di
adalah
suatu
Negara
Cabang
Padang, Bapak Dedi
upaya
2. Pegawai bagian Kredit PT.
manusia untuk mencari jawaban masalah
Bank
yang dialami, sehingga kesulitan yang
Tabungan
Negara
Cabang Padang, Bapak Vindi
dihadapi manusia tersebut dapat diatasi.
3. Pegawai bagian informasi PT. Griya, Bapak Adi 5
4. Nasabah/pemohon Sejahtera
FLPP,
KPR
hukum primer seperti, buku-
Lina
buku
Adriayana
sudah
diolah
didokumentasikan, juga
Pemilikan Rumah.
dan
3. Teknik dan alat pengumpulan data
sehingga
disebut
kepustakaan.
Data
Dalam
data
pengumpulan
data
digunakan dua (2) macam teknik,
sekunder
yaitu:
terdiri dari:
a. Wawancara
1) Bahan hukum primer
primer
Wawancara adalah teknik
Bahan
hukum
adalah
peraturan
perundang-undangan berkaitan
dengan
pengumpulan digunakan
yang
a) Kitab
masalah
pertanyaan kepada
untuk
yang
memperoleh
secara
langsung
informan.
Dalam
Undang-Undang
melakukan wawancara ini penulis
Perdata
menggunakan sistem wawancara
Hukum (KUHPerdata) b) Kitab
data
data dengan cara mengajukan
yang diteliti:
terbuka, yaitu wawancara dengan
Undang-undang
memberikan kesempatan kepada
Hukum Dagang (KUHD) c) Undang-undang 10
dengan
pelaksanaan perjanjian Kredit
Data sekunder adalah data
sering
yang
berhubungan
b. Data sekunder
yang
literatur
informan
untuk
menjawab
Nomor
pertanyaan secara bebas, tidak
Tahun 1998 tentang
menyediakan pilihan jawaban,
Perbankan
alat
d) Undang-Undang
Nomor
yang
digunakan
dalam
berupa
daftar
wawancara
04 Tahun 1996 tentang
pertanyaan yang berbentuk semi
Hak
terstruktur.
Tanggungan
Atas
Tanah
b. Studi dokumen
2) Bahan hukum sekunder Bahan sekunder hukum
hukum
adalah yang
penjelasan
Studi dokumen merupakan alat
bahan
data
yang
penulis lakukan terhadap bahan-
memberikan
terhadap
pengumpulan
bahan
bahan
kepustakaan
hukum.
Adapun caranya adalah dengan 6
membaca, mencatat, meresume,
Pemberian KPR FLPP di PT Bank
dan mengutip peraturan, buku-
Tabungan
buku,
dilakukan dengan dua cara yaitu :
serta
dokumen
yang
berkaitan dengan masalah yang
1. Nasabah
diteliti.
(persero)
datang
dapat
ke
Bank
Tabungan Negara
4. Teknik pengolahan dan analisis data
a. Nasabah meminta informasi
a. Teknik pengolahan Data setelah
yang
terkait diperoleh
penelitian
mengalami
proses
b. Nasabah meminta informasi
editing.
Developer yang bekerja sama dengan bank c. Nasabah
data-data yang diperoleh apakah
lengkap
sudah serta
dipertanggungjawabkan.
KPR
akan
meneliti kembali catatan atau
tersebut
Program
Sejahtera FLPP kepada bank
Editing merupakan suatu upaya
data
Negara
mendatangi
developer yang dituju
cukup
d. Kemudian nasabah membayar
dapat
uang muka kepada developer
Pada
dan
melengkapi
dokumen
editing,terjadi pemisahan antara
yang dipersyaratkan
data yang diperlukan dengan data
program FLPP ini
yang tidak diperlukan sesuai
e. Selanjutnya
dengan permasalahannya.
untuk
pihak
bank
melakukan perjanjian kredit
b. Analisis data
dengan nasabah.
Setelah semua data dirasa
2. Nasabah
datang
kepada
lengkap, maka data dianalisis
Developer
secara kualitatif, yaitu data yang
a. Nasabah menentukan lokasi
diperoleh dikelompokkan sesuai permasalahan kemudian
yang
diteliti
diambil
suatu
rumah yang ingin dibeli b. Nasabah membayar Booking Fee kepada developer
kesimpulan.
c. Nasabah
melengkapi
dokumen persyaratan yang HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan
pemberian
ditentukan oleh bank KPR
d. Developer
menyerahkan
Sejahtera FLPP yang dilakukan oleh
dokumen persyaratan kepada
PT BTN cabang Padang
bank 7
e. Pihak
bank
perjanjian
melakukan
kredit
desa/lurah untuk penghasilan yang
dengan
tidak tetap;
nasabah. Pemohon
harus
4.
memenuhi
instansi
beberapa
untuk
persyaratan diantaranya : 5.
b. Telah berusia 21 Tahun atau telah
keterangan
dari
RT/RW
tempat bekerja atau surat keterangan
tidak
sewa/ kuitansi sewa rumah; 7. Surat pernyataan yang ditandatangani
sejahtera tapak
pemohon di atas materai secukupnya
e. Memiliki masa kerja atau usaha
yang mencakup :
minimal 1 tahun
1) Berpenghasilan tidak melebih
f. Memiliki NPWP dan SPT tahunan
ketentuan kelompok sasaran
PPh orang pribadi sesuai dengan
KPR Sejahtera ;
perundang-undangan yang berlaku yang
Surat
rumah dari RT/RW setempat/instansi
melebihi Rp 5 juta untuk rumah
dokumen
berpenghasilan
6. Surat keterangan belum memiliki
pemerintah untuk pemilikan rumah
Kelengkapan
masyarakat
rumah;
dan belum pernah menerima subsidi
pokok
gaji
surat keterangan sewa/kuitansi sewa
pasangan
(suami/istri) belum memiliki rumah
d. Gaji/penghasilan
bekerja/slip
setempat/instansi tempat bekerja atau
menikah maupun
tempat
tetap;
a. WNI dan berdomisili di Indonesia
c. Pemohon
Surat keterangan penghasilan dari
2) Belum
harus
pernah
memiliki
rumah;
dipenuhi oleh pemohon :
3) Menggunakan sendiri rumah
1. FC kartu tanda penduduk (KTP)
sejahtera
2. FC Nomor Pokok Wajib Pajak
tempat tinggal;
(NPWP)
tapak
sebagai
4) Tidak
3. FC SPT Tahunan atau Orang Pribadi
akan
memindahtangankan
rumah
atau surat pernyataan penghasilan
Sejahtera Tapak sebelum 5
yang ditandatangani pemohon di atas
tahun;
materai secukupnya dan diketahui
5) Belum
oleh
pimpinan
penghasilan
tetap
pernah
menerima
instansi
untuk
subsidi perumahan melalui
atau
kepala
kredit/pembiayaan pemilikan rumah. 8
8.
Akta Jual Beli (AJB) atau surat
penyelesaian
kredit
atau
keterangan pengurusan AJB yang
pembiayaan bermasalah.
dikeluarkan oleh pihak notaris atau Perjanjian (PPJB)
Pengikatan
untuk
Jual
Rumah
Dalam
Beli
perjanjian
KPR
Sejahtera
FLPP ini ada beberapa kendala yang
Sejahtera
timbul diantaranya sebagai berikut :
Tapak yang disertai dengan Berita
1. Letak
Acara Serah Terima (BAST).
rumah yang dibangun untuk
mendapatkan KPR ini Letak rumah yang dibangun menjadi salah satu faktor
masalah
pihak bank. Bank harus melakukan kalkulasi yang sedemikian cermat Ketentuan Penghunian :
dalam perhitungan dan mengesahkan pemberian
1. Penggunaan sebagai tempat tinggal
menentukan
atau hunian oleh pemilik 2. Jika
Pemilik
1
(satu)
tahun
harga
tanah
dan
akan membuat harga rumah lebih
tanpa
mahal dibanding lokasi yang kurang stategis.
perjanjian, Pemerintah berwenang
Biasanya
mengambil alih kepemilikan rumah
membangun
tersebut. sewa
Lokasi
tempat. Lokasi yang strategis tentu
memenuhi kewajiban berdasarkan
3. Ketentuan
ini.
bangunan yang dibangun disuatu
meninggalkan
rumah/hunian secara terus menerus selama
KPR
pemohon rumah
tanpa
menggunakan developer yang telah
/dialihkan
bekerja sama dengan pihak bank.
kepemilikannya dalam hal: a. Pewarisan
Pemohon menggunakan developer
b. Telah dihuni lebih dari 5
yang
telah
menyediakan
rumah
(lima) tahun untuk Rumah
sendiri.Tentunya ini akan sangat
Sejahtera Tapak
memperlama proses pemberian kredit karena
c. Pindah tempat tinggal akibat
perlu
mengkaji
dan
peningkatan sosial ekonomi;
melakukan penelitian data rumah
atau
tersebut.
d. Untuk
kepentingan
Pelaksana
dalam
Bank
2. Pengurusan
rangka
surat
developer kepada bank 9
rumah
dari
Pemohon
biasanya
b.
Tidak
menggunakan
menginginkan rumah yang letaknya
sebagimana
sesuai dengan selera dan kebutuhan
perjanjian
pemohon. Hal ini membuat pemohon
c. Terjadinya
mencari rumah yang telah dibangun
seperti
pemohon. rumah
dan
tertera
kredit
dalam
bermasalah
dalam cicilan pembayaran.
oleh developer yang menyediakan rumah
rumah
Dalam pembayaran angsuran
yang
diharapkan
kredit seringkali terjadinya kredit
Pengurusan
surat-surat
bermasalah.
nantinya
pembayaran
data
yang
Keterlambatan kredit
menjadi
serahkan kepada bank tentunya akan
masalah dalam perjanjian kredit
lebih lama dalam memproses untuk
yang telah diberikan pihak bank.
pemberian KPR dari pihak bank
Pemohon menunggak pembayaran
menjalankan
untuk melunasi kredit rumah.
kewajibannya sebagaimana mestinya
Tunggakan ini membuat keuangan
seperti:
bank menjadi terganggu.
3. Pemohon
a.
Tidak
tidak
menjaga
dan
merawat
Adapun
upaya-upaya
Bank
dalam
rumah karena rumah merupakan
mengatasi permasalahan yang timbul dari
Hak Tanggungan/ Agunan pokok
perjanjian KPR Sejahtera FLPP ini adalah :
dalam perjanjian.
1. Pihak bank melakukan peninjauan/
Dalam perjanjian dinyatakan bahwa
pemohon
menjaga
dan
survey terhadap rumah yang akan
diharuskan
merawat
diberikan KPR Sejahtera FLPP
rumah
Sebelum
memberikan
dengan sebaik-baiknya sehingga
persetujuan kepada pemohon untuk
rumah tetap terlihat layak untuk
mendapatkan KPR Sejahtera FLPP,
dihuni. Akan tetapi ada juga yang
bank terlebih
tidak menjaga rumah sehingga
analisis kredit yang mendalam atas
rumah
itikad
yang
dihuni
menjadi
dan
dahulu
melakukan
kemampuan
serta
pemohon
untuk
seperti terabaikan seperti keramik
kesanggupan
rumah yang pecah-pecah, coret-
melunasi
coretan dinding yang mengurangi
memperoleh keyakinan tersebut bank
keindahan rumah, halaman yang
harus melakukan penilaian yang
tidak dibersihkan.
seksama atas watak, kemampuan,
KPR
ini.
Untuk
modal, prospek usaha pemohon dan 10
objek/rumah. Bank akan melakukan
d. Jika kredit bermasalah selama
peninjauan terhadap rumah yang
empat sampai lima bulan, pihak
akan dijadikan objek KPR. Lokasi
bank akan menyatakan bahwa
penempatan rumah mempengaruhi
rumah pemohon dalam perhatian
perjanjian KPR ini.
khusus bank akan tetapi pemohon masih dapat menempati rumah
2. Pihak bank melakukan pengawasan
tersebut.
terhadap penggunaan rumah yang
e. Jika
ditempati pemohon
kredit
macet
telah
melakukan
melampaui jangka waktu enam
pengawasan terhadap rumah yang
bulam pembayaran, maka pihak
mendapatkan KPR Sejahtera FLPP.
bank
Biasanya bank akan mengirim tim
tersebut. Rumah akan dikuasai
untuk menilai penggunaan rumah
penuh oleh pihak bank dan bank
yang ditempati pemohon. Tim yang
berhak melelang rumah tersebut.
Bank
dikirim
akan
biasanya
melakukan
akan
menyita
rumah
Simpulan
peninjuan 1x selama 6 bulan atau
1. Pelaksanaan perjanjian Kredit KPR
setahun.
Sejahtera FLPP yang diberikan PT.
3. Pihak bank melakukan analisis kredit
BTN Cabang Padang adalah diawali
serta pengawasan yang mendalam
dengan pemeriksaan syarat pemohon
terhadap kredit pemohon. Apabila
apakah berhak diberikan KPR ini.
terjadi
Selanjutnya
kredit
pemohon,
bermasalah
pihak
bank
dari
pemohon
dokumen-dokumen
akan
melengkapi
yang
diajukan
melakukan tindakan antara lain :
oleh pihak bank. Pihak bank nantinya
a. Jika kredit bermasalah dalam satu
akan memproses data dan analis
bulan,
pihak
bank
kredit yang akan diberikan kepada
akan
pemohon. Untuk mendapatkan KPR
memberikan SP1 b. Jika kredit bermasalah dalam dua
ini, rumah yang akan dibiayai harus
bulan, pihak bank mengeluarkan
telah selesai dibangun sehingga pihak
SP2
bank dapat meninjau rumah yang akan diberikan KPR. Pemohon dapat
c. Jika kredit bermasalah selama tiga
bulan,
pihak
membangun rumah dengan keinginan
bank
sendiri
mengeluarkan SP3
apakah
akan
memakai
developer yang telah bekerja sama 11
dengan pihak bank atau developer
c. Bank melakukan analisis dan
lain. Setelah peninjauan rumah maka
kajian serta tindakan tertentu
developer akan memberikan surat-
untuk
suarat rumah kepada bank beserta
bermasalah
mengatasi
kredit
kunci rumah. Bank nantinya akan memberikan kunci rumah yang akan
A. Saran
ditempati oleh pemohon. 2. Permasalahan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
yang
timbul
dari
penulis menyampaikan saran sebagai
perjanjian KPR Sejahtera FLPP ini
berikut :
sebagai berikut :
1. Hendaknya
a. Penempatan lokasi rumah yang
surat
rumah
dari
developer
kepada
bank
yang
lumayan
lama
dan
kepada
dalam
melalui
pembiayaan pemilikan rumah yang seperti ini sehingga masyarakat yang
c. pemohon yang tidak menjalankan
dirumuskan
luas
mengetahui tentang adanya program
penuh
sebagaimana
masyarakat
media masa, sehingga masyarakat
pengkajian.
kewajiban
sosialisi
mengenai KPR Sejahtera FLPP ini
dibangun b. Pengurusan
diadakan
belum
yang
memiliki
rumah
tetapi
memenuhi persyaratan bisa memiliki
perjanjian
rumah.
seperti :
2. Hendaknya pembiayaan seperti ini
1) tidak mejaga dan merawat
tidak terhenti karena pembiayaan
rumah
seperti
2) tidak menggunakan rumah
ini
sangat
membantu
masyarakat berpenghasilan rendah.
sesuai perjanjian 3) adanya kredit bermasalah 3. Upaya-upaya
PT.
BTN
Ucapan Terima Kasih
dalam
Pada
mengatasi permasalahan yang timbul
kesempatan
ini
penulis
dari pemberian KPR Sejahtera FLPP
mengucapkan terima kasih banyak kepada
ini antara lain :
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
a. Bank
melakukan
selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak
peninjauan
yang dengan sabar membimbing dan selalu
terhadap rumah b. Bank
melakukan
memotivasi penulis dalam menyelesaikan
pengawasan
skripsi.
terhadap rumah 12
Pihak Elayana
tersebut
Novira,
adalah:
S.H.,
(1)
M.H,
Ibu
Perjanjian, PT Rajagrafindo Persada,
selaku
Jakarta
Pembimbing I (2) Ibu Yofiza Media, S.H.,
M Bahsan, 2007,Hukum Jaminan Dan
M.H, selaku Pembimbing II. Ketua Bagian
Jaminan
Hukum Perdata Fakultas Hukum, (3) Bapak
Kredit
Perbankan
Indonesia, PT Rajagrafindo Persada,
Adri, S.H., M.H, dan selaku Penguji III (4)
Jakarta
Ibu As Suaiti Arief S.H., M.H, selaku
Mohammad
Penguji II, (5) Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H,
Narzif,
2011,
Metode
Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor
selaku Penguji I, (6) Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun
Muhammad
materi. (7) serta teman-teman seperjuangan.
Djuhamna,
2000,Hukum
Perbankan Di Indonesia. PT Aditya Bakti, Bandung Purwajid Patrik, 1994, Dasar – Dasar Hukum
Perikatan,Mandar
Maju,
Bandung
Daftar Pustaka
R M. Sudikno Mertokusumo, 2005, A. Buku-buku : Andi
Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar
Rahmah.
Keretakan
2004.
Hancurnya
Sosial,
Rusaknya
), Liberty, Yogyakarta Ryan Kiryanto, 2007,Langkah Terobosan
Lingkungan Kota Jakarta, Pustaka,
Ekspansi
Jakarta
Jurnal
Hukum
Bisnis
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,
R Subekti, 2005, Hukum Perjanjian
2006, Pokok-Pokok Hukum Dagang
Cetakan
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Hukum
Perbankan,
Keduapuluhsatu,
PT
Intermasa, Jakarta
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012,
Kredit.
Rachmadi
Sinar
Hukum
Grafika, Jakarta
Usman,
2008,Aspek-Aspek
Perbankan
Keperdataan,
di
Gramedia
Indonesia Pustaka
Utama, Jakarta
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003,Perikatan Yang Lahir Dari
B. Peraturan Perundang-undangan : 13
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Petunjuk
(KUH Perdata)
Perumahan
Melalui Kredit Pemilikan Perumahan Sejahtera
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan
Pokok-Pokok
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Agraria
Nomor
dengan PBI No.8/13/PBI/2006.
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan
Atas
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan
Pemerintah
Peraturan
Pengganti
Undang-
Undang
Nomor
2
Tahun
2008
Tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang
Bank
Indonesia
Menjadi Undang-undang Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit Pembiayaan
Pemilikan
27/162/KEP/DIR
PBI
No.7/3/PBI/2005 dan perubahannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
2009
Pelaksana
Rumah
Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2012 Tentang 14
