BAB V PENUTUP
V.1. Kesimpulan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, merupakan program yang diperuntukkan bagi Keluarga Sangat Miskin/Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM/RTSM), untuk membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama kepada anak-anak yang berada dalam Keluarga Sangat Miskin/Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM/RTSM). Program ini diberikan karena selama ini telah banyak program bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun masih menunjukkan hasil yang buruk seperti, ketidaktepatan sasaran serta munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan, dimana ketidaktepatan sasaran tersebut dapat mengakibatkan kecemburuan sosial, kesenjangan
serta
tingginya
angka
ketergantungan
masyarakat,
yang
menyebabkan masyarakat semakin malas untuk berusaha dan bekerja, karena mereka telah mengandalkan uang dari program bantuan yang ada.
Melalui
Program Keluarga Harapan (PKH) ini, program bantuan tersebut akan disertai dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh para pendamping kepada peserta, sebagai wujud pengarahan dan pengawasan dalam penggunaan bantuan, agar dapat sesuai dengan ketetapan yang telah ada.
154
Melalui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), hal penting yang bisa didapatkan adalah perubahan-perubahan yang dialami peserta baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pendapatan keikutsertaan, dan kepatuhan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya unsur pemberdayaan di dalam kegiatan pendampingan, berupa pertemuan yang diadakan secara rutin, setiap satu bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut, pendamping selalu memberikan arahan berupa motivasi dan dorongan, agar peserta dapat memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan peluang untuk melakukan usaha. Selain itu, pendamping juga menekankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang ada di Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, agar memiliki pola pikir bahwa, “tidak selamanya menerima itu baik”. Hal tersebut ia tanamkan agar peserta tidak selalu bergantung kepada bantuan yang diberikan. Dengan potensi dan usaha yang dimiliki oleh masing-masing peserta, maka secara perlahan peserta dapat mengusahakan kebutuhan bagi dirinya, walaupun masih disertai dengan bantuan. Melalui pendampingan yang menyertakan pemberdayaan di dalamnya, maka akan semakin mempermudah peserta dan pendamping dalam percepatan menuju kesejahteraan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada babbab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbasis kepada masyarakat, dengan diterapkannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, khususnya di Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dapat
155
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui perubahan dari segi pengetahuan, kesadaran, keterampilan serta pendapatan. Perubahan ini tentunya didapatkan dari adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dalam mewujudkan pemberdayaan bagi para peserta. Pendampingan ini diwujudkan dengan adanya pertemuan anggota pada setiap bulannya, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pemberian motivasi, saling tukar keterampilan, serta saling tukar pengalaman. Selain itu, karakter pendamping yang memiliki sifat cekatan maupun aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga selalu melibatkan peserta disetiap kegiatan luar, sehingga membantu peserta dalam memiliki pengalaman dan wawasan yang luas. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) juga dapat membantu akses peserta yang memang benar-benar berada dalam kondisi sangat miskin untuk dapat menerima kucuran bantuan lainnya, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Miskin (Raskin), serta Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun dalam pelaksanaanya, seringkali peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ada yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, dikarenakan kesalahan pendataan. Pada Akhirnya, mereka harus menerima bahwa mereka tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Namun, tidak hanya bantuan yang sifatnya langsung yang dapat diterima oleh masing-masing peserta Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan modal yang dinamakan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) juga sempat diterima oleh masing-masing peserta, dengan dibagianya secara merata. Kemudian bantuan
156
modal tersebut, digunakan untuk membuat dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masing-masing peserta, menurut potensi yang dimiliki. Namun dalam perjalanannya, program tersebut ditentang dan kemudian ditinjau kembali karena adanya perbedaan kluster antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada akhirnya, saat ini Program Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) hanya diberikan kepada peserta yang keanggotaanya sudah mau habis. Hal ini juga sebagai upaya peralihan peserta dari Kluster I kepada Kluster selanjutnya yang menekankan kepada pemberdayaan. Sanksi yang diberikan untuk peserta yang melanggar prosedur ataupun kewajiban dari Program Keluarga Harapan (PKH), akan dikenakan pemotongan bantuan karena terdapat presensi yang kosong. Selain itu, apabila terdapat keluarga ataupun anak yang sudah tidak mau memenuhi kewajiban ataupun sudah tidak mau untuk sekolah lagi, maka orangtua dari anak tersebut, harus membuat surat pernayataan bahwa anak mereka sudah tidak mau sekolah lagi, dan tidak akan menuntut apapun kepada Program Keluarga Harapa (PKH). Sanksi ini dipertegas dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang mengetahui dan menyelidiki penyebab apa saja yang menyebabkan peserta tersebut melakukan pelanggaran. Selain adanya sanksi yang diberlakukan, adanya kontrol dari lingkungan sekitar juga dapat mendukung adanya perubahan pada kondisi peserta. Namun dala hal ini, kondisi lingkungan peserta yang saling berbeda, sehingga memunculkan berbagai macam penilaian terhadap para peserta.
157
Ada yang lingkungannya mendukung dengan cara mengingatkan, ada pula lingkungan yang acuh dan tidak menghiraukan. Melalui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbasis kepada masayarakat ini, kemudian peneliti dapat mengetahui mengenai penilaian dari hasil evaluasi yang dapat menjelaskan hasil yang beragam, yang didapatkan langsung dari pengalaman pendamping maupun peserta. Oleh karena itu, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis kepada masyarakat, sangat tepat untuk digunakan dalam hal melakukan penilaian menurut perspektif masyarakat. Sehingga melalui evaluasi ini peneliti dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat setelah diterapkannya Program Keluarga Harapan (PKH), karena bagaimana pun masyarakat yang menjalankan dan merasakan pengalamannya langsung, menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). V.2. Saran Dalam pemberian saran dari penelitian ini, dapat dibagi menjadi 2, yaitu saran praksis (kebijakan) dan saran akademis. Saran yang dapat diberikan dari adanya penelitian mengenai evaluasi berbasis masyarakat adalah : Saran Praksis 1. Sosialisasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya lebih digencarkan lagi, agar seluruh masyarakat mengetahui untuk dapat saling mendukung dan mengawasi.
158
2. Penerapan pendampingan untuk mewujudkan pemeberdayaan dapat diterapkan di kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) lainnya. Karena hal ini menunjukkan hasil yang baik dalam upaya peningkatan keterampilan dan pendapatan. 3. Pembaharuan data seharusnya diterapkan pada perekrutan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), karena seringkali data yang digunakan sudah tidak valid, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran pada saat program tersebut diterapkan. Saran Akademis 1. Penelitian mengenai program pengentasan kemiskinan, perlu dikembangkan lagi, untuk mengetahui kondisi masyarakat miskin dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membantu masyarakat miskin, agar program bantuan yang diberikan lebih mendatangkan manfaat bagi masyarakat miskin.
159
