PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR
: 08 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSITERMINALMoBILANGKUTANPENUMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BU.PATIKATINGAN
Menimbang
:4.
bahwaunfukkeperluanpengahlranmenurunkandanmenaikkan bansportasi Gu*p"ng, perpindahan inra dan atau antar moda
kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum perlu adanya Terminal mobil angkutan penumpang
!.rt ,..,garr
Mengirqat
:
b.
poin huruf (a) di atas bahwa untr.rk memenuhi maksr"rd ketentuan perlu ditetapkan Perat rran Daerah'
1.
Undang
F.n"i"-p"n Undanglundan$'oarurat Nomor 3 Tahun 1953 rentani pembentlkan Daerah Tingkat ll di Kalimantan Nomor 9 ) sebag-1i UU G*U."o" Negara Tahun 1953 1959 Nomor it-"*U"t"n Neglra Republik lndonesia Tahun
)i,
2. 4*'"4
Undang Nomgr- 27. tahun 1959 Tentang
tamUahan Lembaran Negara Nomor 1820);
Pajak Undang-Undang Nomor '18 Tahun 1997 Tetang
lndonesia Tahun 1997 Nomor 41' Tambahan Lembaran diubah dergan tt"g.rt Nornor 36g5 ) sebagairnana telah Negara (Lembaran 200O Uniang-undang Nomor 34 Tahun Tambahan Repubiik lndonesia Tahun 20OO Nomor 246' Lembaran Negara Nomor AO4ti):
Urdang Nornor 14 tahun 1992 Tentarg Lalu Undang - Angku6n -dan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 ilntr, NororagTambahanLembaranNegaraNomor34SO)'
5 Tahun 2W2 Tentang Undang UMang Nomor Katingan' Kabupaten Seruyan'
Fembe-ntukan Kabupaten Kabupaten Sukamara' Kabupaten Lamandau' Kabupaten C;;;g Mas. Kabupaten Pulang Prsau' Kabupaten Murung 97
Murung Gununo Mas Kabupai.n Puiarrg Plsau Kabupaten Kaltmantan Raya Jan Kabupaten Barrto Trmur dt Provtnsl Tengan ( L€mbaran Nelara Recuolrk lndonesia Tahun 20C2 Nonic, 1B Tamba536 iEmbara" Negara Nomcr 4180)
UnCang r'lamnr : '^r Tahun 2OOA Tentang Pe;ioeilrratl Perai'ra:, Pe;r':':a:19 - Undangan (Lembaran Negara Repuolr< rnconesra Tanun zOU Nomor '53'
Undang
Tairbanan Lembaran Negara Nomor 4389)
:
Tentang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4lndonesia
pemerintahan Daerarr (Lembaran Negara Republik Tahun2004Nomorl25TambahanLembaranNegaraNomor 4437)', 7
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang dan
Perimblngan Keuangan antara Pemerintah...Pyt?t
pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ): B
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia taiun 1g93 Nomoi SS Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527):
9.
10.
-4--
-.-
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun - 1993 Nomor 90' Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ); Peraturan Pemerintah NOmor. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran.Negara Republik lruconesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahuri 1993 Tentang rai:: Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaan Negara Republik---r-I;'-:
lndonesiaTahunrsgrNomorgTambahanLembaran Negara Nornor 3530 12
I
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintan dan Kewenangln Provinsi Sebagai Daerah Otorprn ( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahtn 20ffi Nomor 5e Tamba^an Lembaran Negara Nomor 3952 )
13
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Keuenangan Pemerrntah Kabupaten Katingan sebagar Daerah Otonom 1 Lemoaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO3 Nomor 03
)
9B
14
Peraturan Daerah Nomoi'
1: Ta'": 2003 Tentang
Drnas Pembentukan Susunan Organrsasr oail Tata Kerla Katrnoan Perhubungan dan Telekomunrkasr Kabupaten Tahun 2003 Nomor Katrnoan ( LembarJn Daerah Kabupaten 12 Serr D ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN Menetapkan
.
:
PERATURANDAERAHKABUPATENKAINGANTENTANG RETRIBUSITERMINALMoBILANGKUTANPENUMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
:
.
'
l.Daerahotonom,selanjutnyadisebutdaerah.adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai. batas-batas wilayah tertentu yang- berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintjnan dan kepentingan masyarakat setempat menurut sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem irafarsa 't'tug"t" Kesatuan Republik lndonesia'
perangkat 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dandaerah'
3.
Daerah
sebagai unsur penyelenggara. pemerintahan Bupati adalah BuPati Katingan'
4.DPRDadalahDewanPerwakitanRakyatDaerzr'KabupaienKatingan adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
5 Dinas 6 7
KabuPaten Katingan: Pelaksana Tekrus Unit pelaksa* f&"o Dinas (UPTD) adalah UrHt Kabngan' Kabupalen Dnas Perfxrburqpn dan Tebkomunrkasr adalah Pejabat Terminal (UPTD) Kepala Ur[t Pel*sana Teknis Dnas yang memimpin sdtnulr kegratan diTermrnal Pemtrgiut xaLn PetLPas Dnas Perfrubungan dan retnbxlsr mobl TeH
B i'"t!"t
99
gRetrrbusiadalahPurrgutanolehPemenntahDaerahatasJasadan Umum dr Un{ Pelayanan Terhadai Mobtl Arqkutan Penumpang prasaran terminal keperluan memual adalah prasarana Transportasilalan untuk
l0 Terminal
danmenurunkanorangdanalaubarargsertamergaturkedatargan yar€ maupakan salah sal; dan pemberarpkatan [endaraan umum' simpd ranr€an uaftspoflast' bermotu yang dtsedekan Kendaraan ,*,,.n",d"tah setiap kerrdaraan bayaran; untuk dipergunakan oleh umum dergan dip'rrgd
vvl.,lrLd
11.
12.Reribusiaoaraheur'gtrtanOlehPemerintahDaerahatasJasadan Umum di Unit Pelayanan ferfradap" Mobil Angkutan Penumpang Prasaran terminal-
I}AI] II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
'
Pasal
2
.
Ulnum y1p meTasuki terminal Dengan nama Retibusi Terminal setiap Mobil Angkutan pemanfaatan Fasilitas Terminal' dikenakan Retribusi sebagai pembayaran atas Pasal 3
Mobil Angkutan Umum yang Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal masuk dan keluar Terminal pasal 4 .
SubyekRetribusiadalahorangpribadiataubadanHukumyangmenggunakan fasilitas Terminal. BAB III PENGGUNAAN TERMINAL Ffasal
5
'
(1).Te-rminalpenunpangmefl,pakanprasartr'ararsportasiialanmhJkkeperluan pergahrran kedatarqan serta menrunkan dan menaikkan poi^p",lg dan penrberangkatan tGrdaaan UrntrnlGtirgan
(2).
itlobd Ar€kutan tkmm F.,g b"t p.-r" dluepkil rnernas*i Ternrtd ;I"-r-,*''
(3) %
d daerarr \ filayah tGbupaten
dar neren*an peilrnparp s€suai
1"grd rrEr*rd 1,.€g.,.€ Fur&
Keo'la Llr*
Eksana
tangtrlg iawabnya' Teknb Dnas Tertrrd sesuai ftrrg' trgas dan Pasd 6
C)ibrargbagisapaB,r'yang*-.d"tk.kegiatandanataupekefiaandldalam yrrg-;,r*d"t r". Perauran D"-th !'i' keo:afl serzln obl"l Bupab Katingan
terminai sdar5r
100
BAB
tV
RETRIBUSITERMINAL
,
Pasal 7 dikenakan Retribusi Setrap Mobil Ar€kutan Umum yang memasuki terminal
PasalS
dan Telekomunikasi Pungutan Retribusi Terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabipaten Katingan dan disetor ke Kas Daerah' Pasal 9
Kepala Dinas Perhubungan Petugas pemungut retribusi terminalditunjuk dengan Kepufusan dan Telekomunikasi Kabupaten tGtngan pasal 10 sebagai berikut: Besamya tarif retribusi terminai untuk setiap kali masukditerminaladalah Besamya tarip (RP) kendaraan
Jenb
No 1
2
kota
{.000,-
kapasihs 1€ orang Mobil argkr.rtan Pedesaan kapasihs 1€ ocang Mobit angfutan penumpang lainnya kapasitas 1€
.2.000,-
umum dalam
@umpar€ olzlng
4.
MoUl angkutan penumparg umum dervgan kapasitas 8 orang ke atas
1-500,-
2 503,-
5
BAB V
PENYIDIKAN Pasal (1)
(2)
11
tindak pidana' Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik Daerah penyidik aias tindak iiOrn" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pegawai (PPNS). sipil Negeri ini dlpat juga dilakukan oteh eenyioix Dalampelaksanaantugaspenydik.parapejabatpenyidiksebagaimana dimaksud ayat (1)
a b
pasl
ini berwenang
:
adanya tindak Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang pidana:
dan Melakukan trndakan ptdana pertama pada saat itu ditempat kejadian rtelak ukan Pemeriksaan.
CMenyuruhberhentiSeseorangtersangkadanmemerrksatandapengenal
d e
drrr tersangka.
Melakukan penyrtaan benda dan atau surat' Mengambtl srdrk;arr dan memotret seseorang' 141
atau Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka saksi. g
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam huburigannya dengan pemeriksaan Perkara: Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari p"nyiOit p6Lil Uifrwa terdapat cukup bukti, atau.peristiwa tersebut bukan merupafan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya:
Mengadakan tindakan
lain menurut
hukum
:
yang
dapat
dipertang gungjawabka n;
(2)' Penyidik Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai ' penyiOik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI' : -
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 12
palir€ lama 6 (1) Petanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kugngan jda puiuh (Lima rurtiah): (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.(3) Tindak pidana yang dimaksr-rd pada ayal (1) pasat ini adalah pelangEaran-
BAB VII KETENTUAN PERAUI.IAN
Pasal 13
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-
keteituan lain dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah inidinyitakan tidak berlaku lagi
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah rnr sepanjang menge.ii petatsanaannya akan diatur bbth tanlut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupat
102
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal
14
n' Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangka
Peraturan Agar sebap orar€ dapat mengetahuinya. memmntahkan Pergurdargan Kabupaten Kabngan' Daerah inidengan penernpatanriya dalanr Lembar:an Daerah
Kasongan 15 Pebruari
Diundangkandi Kasongan pada tanggal 18 Pebruari 2006 SEKRETARIS DAERAH XASUPETEN KATINGAN GATIN RANG?(AI Pembina Utama Muda NtP. 080 068 389
IT.
LEMBARANDAERAHKABUPATENKATINGANTAHUN2006 NOMOR : OB SERI: C
103
PENJELASAN ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN NOMOR
: 08 TAHUN 2006 TENTANG
TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG
l.
Penjelasan
Umum
.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah. .dipandang perlu penetapan tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penuinpang sebagai sumber PendaPatan Asli Daerah-
Untuk mewujudkan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang dan Retribusi Angkutan Barang diwilayah Kabupaten Katingan-
ll.
Penjelasan Pasal Demi Pasal
1s/dg Pasal 10 Pasal
: CukuPJelas : - Retribusi Terminal
meliputi Mobil Angkutan
Umum, Mobil Angkutan PenumPang'
-
Besatny, t"rif Retribusi Terminal dimaksud di tas adalah besar tarif yang ditetapkan untuk
1
(satu) ka" masu'' :erminal
Pasal 11 s/d
14
-
CukuP Jelas
TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENKATINGAN SERI C TAHUN 2006 NOMOR 08
104
