RPL... 37

COVER DALAM

KOSONG

DAFTAR ISI

Keterangan

Halaman

Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 262/2011 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Di Provinsi DKI Jakarta .............................................................................................

1

Pedoman Penyusunan Laporan Implementasi RKL / RPL ......................................................................................

37

T F

A R

Pedoman Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak ...............................................................................

51

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 Tentang Tentang Penetapan Peruntukan Dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair D l W i l a ya h D a e ra h K h u s u s I b u k o t a Jakarta ......................................................................................

73

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ......................................................................................

101

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 Tentang Perizinan Pembuangan Air limbah ......................................................................................

111

D

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 262/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Menimbang: a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, pasal 63, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; b. Bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010, tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta; d. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 298 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Beban Limbah Cair di Propinsi DKI Jakarta; 1

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

T F

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

A R

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D

7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi Perusahaan / Industri / Kegiatan yang Menimbulkan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan; 8. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta; 9. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 299 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta; 10.Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11.Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi DKI Jakarta; 2

12.Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta; 13.Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; 14.Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Limbah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA :

:

Keputusan ini sebagai pedoman bagi aparatur tingkat provinsi dan kota/kabupaten administrasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah.

KETIGA

:

Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala Nomor 298 tahun 2003 tentang Petunjuk Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Limbah Cair di Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd Ir. PENI SUSANTI, Dipl. Est. NIP 195507301980012001

3

Lampiran I

: Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta : 262/2011 : 4 Oktober 2011

Nomor Tanggal

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

T F

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009. Dalam hal pengendalian pencemaran air limbah, ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketaatan terhadap izin pembuangan air limbah, ketaatan terhadap pemenuhan jadwal pemeriksaan contoh air limbah secara berkala, serta ketaatan terhadap pemenuhan batasan beban dan konsentrasi baku mutu air limbah. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan akan perundangundangan. Salah satu bentuk pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan dan konsultasi, pendampingan teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan, serta pemberian Surat Pemberitahuan. Agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik maka perlu dibuat pedoman teknis pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah di Provinsi DKI Jakarta.

A R

D

1.2

Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah agar pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air dapat terlaksana secara tertib dan bertanggungjawab. 4

1.3

Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi petunjuk teknis untuk 6 (enam) kegiatan sebagai berikut: 1. Inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan; 2. Pengiriman contoh air limbah; 3. Evaluasi pemenuhan jadwal pemeriksaan contoh air limbah; 4. Pembuatan status mutu; 5. Pembinaan; 6. Pengawasan. Ruang Lingkup petunjuk teknis ini dapat dilihat di Gambar 1.

14.

Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta; b. Sektor/Instansi Pembina adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pembinaan terhadap berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan di DKI Jakarta sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya masingmasing; c Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang ditunjuk untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, d. UPT Laboratorium adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; e. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen air ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan; f. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air; g. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair; h. Izin adalah izin pembuangan air limbah; i. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimaksukkan ke media air; j. Status mutu air limbah adalah hasil evaluasi ketaatan perusahaan terhadap ketentuan pengelolaan air limbah yang meliputi pemeriksaan berkala contoh limbah dan pemenuhan baku mutu limbah berdasarkan hasil analisa laboratorium, pemasangan alat ukur debit, pembuatan tempat pengambilan 5

k.

contoh air limbah, pelaksanaan swapantau dan pelaporannya, yang disertai pula rekomendasi, Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan yang berisi status mutu tidak taat yang selanjutnya disingkat dengan P. BAB II INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER AIR LIMBAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah adalah kegiatan penulusuran, pendataan, dan pencacahan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air. Dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah ini dapat diketahui besaran dan/atau karakteristik air limbah dari usaha dan/atau kegiatan. Proses inventarisasi dan indentifikasi dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Pulau Seribu berkoordinasi dengan sektor/instansi pembina di wilayah masing-masing. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi ini antara lain profil usaha dan/atau kegiatan, sumber air limbah yang dikeluarkan (limbah proses maupun domestik), badan air penerima serta karakteristik air limbah yang dihasilkan. Formulir inventarisasi dan identifikasi dapat dilihat di Formulir 1. Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dari proses inventarisasi dan identifikasi, usaha dan/atau kegiatan dikelompokkan sebagai berikut: 1. Memiliki izin dan rutin melakukan pemeriksaan berkala, Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memeriksakan contoh air limbahnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh UPT Laboratorium. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan rutin memeriksakan contoh air limbahnya dibina dan diawasi sesuai dengan mekanisme pada Bab VI dan Bab VII. 2.

Memiliki izin tapi tidak rutin melakukan pemeriksaan berkala,Setiap awal bulan, berdasarkan laporan hasil uji UPT Laboratorium, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan menyampaikan nota dinas kepada KLH Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berisi rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memeriksakan contoh air limbah pada bulan sebelumnya. Kepada usaha dan/atau kegiatan yang tidak memeriksakan contoh air limbahnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Pulau Seribu sesuai dengan mekanisme pada Bab IV. 6

3.

Tidak memiliki izin dan rutin melakukan pemeriksaan berkala, Setiap awal bulan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan mengirimkan nota dinas ke Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan berisi rekapitulasi data usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan contoh air limbah outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah tetapi tidak memiliki izin. Status mutu dari usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan dengan rekomendasi kewajiban usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki izin.

4.

Tidak memiliki izin dan tidak rutin/tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala. Usaha dan/atau kegiatan kelompok 4 ini terdiri dari usaha dan/atau kegiatan yang baru beroperasi serta usaha dan/atau kegiatan yang sudah operasional tapi tidak rutin/tidak pernah melakukan pemeriksaan contoh air limbahnya. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang baru beroperasi, proses perizinannya dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan. Setiap awal bulan, Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan menyampaikan nota dinas kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan berisi rekapitulasi/data izin yang terbit bulan sebelumnya. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak rutin mengirimkan contoh air limbah dan tidak memiliki izin akan dikenakan Surat Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Pulau Seribu sesuai dengan mekanisme pada Bab IV.

T F

A R

D

Proses inventarisasi dan identifikasi sumber air limbah usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat di Gambar 2.

BAB III PENGIRIMAN CONTOH AIR LIMBAH

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memeriksakan contoh air limbahnya 1 (satu) kali dalam sebulan ke Laboratorium Teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan jadwal pemeriksaan air limbah ke UPT Laboratorium yang telah ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Jadwal pemeriksaan air limbah terbagi menjadi 3 (tiga), yakni: Jadwal I : Januari, April, Juli, Oktober Jadwal II : Februari, Mei, Agustus, Nopember Jadwal III : Maret, Juni, September, Desember 7

Dalam mengirimkan contoh air limbah untuk pemeriksaan berkala setiap 3 (tiga) bulan ke UPT Laboratorium, yang harus dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Contoh air limbah yang dikirimkan adalah contoh air limbah yang berasal dari outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah. Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun memeriksakan juga contoh inlet instalasi pengolahan air limbah untuk mengetahui kinerjanya, 2. Setiap mengirimkan contoh air limbah wajib menyertakan surat pengantar dengan format sesuai dengan Formulir 2, 3. Pengambilan contoh, pewadahan, dan pengirimannya ke UPT laboratorium mengikuti prosedur baku SNI. Selanjutnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan, melakukan pemutakhiran database, yang meliputi data-data yang tertera pada surat pengantar pengiriman contoh air limbah dan laporan swapantau harian usaha dan/atau kegiatan. Format laporan swapantau dapat dilihat pada Formulir 3. BAB IV EVALUASI PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH (1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

Setiap bulan, paling lambat tanggal 5, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan mengirimkan nota dinas rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memeriksakan contoh air limbah pada bulan sebelumnya kepada KLH Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1), KLH Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi memeriksa silang terhadap jadwal pemeriksaan contoh limbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepada usaha dan/atau kegiatan yang tidak memeriksakan contoh air limbah sesuai dengan jadwalnya, KLH Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyampaikan Surat Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah Paling lambat 14 (hari) setelah dikirimkannya rekapitulasi tersebut pada butir (1). Format Surat Pemberitahuan Tidak Kirim Contoh Air Limbah dapat dilihat pada Formulir 4. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima surat pemberitahuan, wajib memeriksakan contoh air limbah ke UPT Laboratorium. Apabila pada bulan berikutnya setelah jadwal yang telah ditetapkan, usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tetap tidak memeriksakan contoh air limbah, KLH Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dapat melakukan pengambilan langsung contoh air limbah. Setiap pengambilan langsung contoh air limbah sebagaimana dimaksud butir (5) dilengkapi dengan Berita Acara dan semua biaya pemeriksaan contoh air limbah ditanggung oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 8

(7)

(8)

Apabila usaha dan/atau kegiatan menolak pengambilan langsung contoh air limbah sebagaimana dimaksud dalam butir (5) maka KLH Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi membuat Berita Acara Penolakan dan menyampaikan laporan kepada Bidang Penegakan Hukum untuk dikenakan sanksi administratif. Skema evaluasi pemenuhan jadwal pemeriksaan contoh air limbah dapat dilihat pada Gambar 3. BAB V PEMBUATAN STATUS MUTU

Status mutu, sebagaimana format yang ada dalam Formulir 4 sampai dengan Formulir 7, diterbitkan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan melalui tahapan kerja sebagai berikut: 1. Bidang Pengendalian Pencemaran menerima laporan hasil uji pemeriksaan berkala usaha dan/atau kegiatan dari UPT Laboratorium. 2.

Status mutu air limbah menunjukkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap baku mutu air limbah dari sisi konsentrasi dan/atau beban yang dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582/1995 atau Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122/2005. Dalam hal instalasi pengolahan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan digunakan untuk mengolah air limbah campuran proses dan domestik, maka tolok ukur ketaatan didasarkan pada baku mutu terketat diantara kedua baku mutu tersebut.

3.

Terdapat 2 (dua) jenis status mutu usaha dan/atau kegiatan, yaitu: a. Memenuhi baku mutu. Status mutu ini dikeluarkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi baku mutu dari segi konsentrasi, batasan beban air limbah serta batasan debit air limbah yang telah ditetapkan. Format status mutu sebagaimana pada Formulir 5. b. Tidak memenuhi baku mutu. Status mutu untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu air limbah terdiri dari: 1) Tidak memenuhi baku mutu dalam batas toleransi Diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang konsentrasi air limbahnya melebihi hingga 20% dari konsentrasi baku mutu, namun masih memenuhi baku mutu dari segi batasan beban dan batasan debit air limbah yang telah ditetapkan. Untuk kategori ini status mutu tidak mencantumkan Pemberitahuan. Format status mutu dimaksud terdapat pada Formulir 6.

9

2)

Tidak memenuhi baku mutu dan diberikan Pemberitahuan I (P I) atau Pemberitahuan II (P II) Diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya tidak memenuhi baku mutu air limbah dari segi beban atau melebihi 20% konsentrasi baku mutu atau melebihi batasan debit air limbah yang telah ditetapkan. P I diberikan ketika pertama kali status mutu usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi baku mutu. P II diberikan ketika status mutu usaha dan/atau kegiatan yang sudah terkena P I, kembali tidak memenuhi baku mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya hingga kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P I. Usaha dan/atau kegiatan yang kembali tidak memenuhi baku mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya hingga kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II akan ditindaklanjuti dengan Rapat Teknis pada Bab VI. Format status mutu dimaksud terdapat pada Formulir 7 dan Formulir 8.

4.

Pengembalian status mutu usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I kepada status mutu taat memenuhi baku mutu dilakukan apabila usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan senantiasa memenuhi baku mutu selama 1 (satu) tahun terhitung setelah jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P I. Pengembalian status mutu usaha dan/atau kegiatan yang terkena P II kepada status mutu taat dilakukan apabila usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan senantiasa memenuhi baku mutu selama 1 (satu) tahun terhitung setelah jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II.

5.

Status mutu juga mencantumkan kewajiban-kewajiban selain pemenuhan baku mutu dari segi konsentrasi, beban, maupun debit yang harus dipenuhi oleh usaha dan/atau kegiatan seperti kepemilikan izin, pemasangan alat ukur debit, pelaksanaan dan pelaporan swapantau serta kewajiban pemeriksaan berkala air limbah setiap 3 (tiga) bulan.

6.

Status mutu dari usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II dikirimkan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan. Sementara untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi baku mutu, status mutunya dapat diambil di Sekretariat BPLHD Provinsi DKI Jakarta,

10

7.

Pembuatan status mutu yang sesuai dengan Keputusan Kepala ini mulai diberlakukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang mengirimkan contoh air limbahnya pada tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala ini.

8.

Dengan diberlakukannya Keputusan Kepala ini, usaha dan/atau kegiatan yang sebelum peraturan ini ditetapkan terkena Teguran, maka setara dengan Pemberitahuan dan yang terkena Peringatan akan ditindaklanjuti berdasarkan evaluasi tim pembina/pengawas.

T F

BAB VI PEMBINAAN 1.

2.

3.

Pembinaan adalah seluruh rangkaian upaya sektor/instansi pembina dalam membina usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dimaksud terhadap ketentuan peraturan pengelolaan air limbah. Tahapan pembinaan yang dilakukan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan terdapat pada Gambar 4. Pembinaan dapat berupa: a. Sosialisasi tentang kebijakan perundang-undangan/peraturanperaturan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, b. Pemberian penghargaan dengan kriteria tertentu atas ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan pengelolaan air limbah, c. Pengenaan P I dan P II, d. Pemanggilan suatu usaha dan/atau kegiatan untuk paparan tentang upaya pengelolaan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan di dalam rapat teknis, Kelompok sasaran pembinaan: a. Seluruh usaha dan/atau kegiatan Seluruh usaha dan/atau kegiatan yang membuang/menyalurkan air limbah ke lingkungan dapat diberikan sosialisasi dengan materi sesuai kebutuhan. Sosialisasi pengelolaan air limbah secara umum dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi dan/atau oleh Bidang Penegakan Hukum. Sosialisasi pengelolaan air limbah secara khusus atau tematik sesuai kebutuhan dapat dilakukan oleh Bidang-Bidang BPLHD dan/atau oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi, b. Usaha dan/atau kegiatan berkinerja baik Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan air limbah dapat diberi penghargaan untuk mempertahankan atau

A R

D

11

c.

4.

meningkatkan kinerjanya. Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Hukum dalam kaitan program edukasi lingkungan, Usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II Usaha dan/atau kegiatan yang terkena P I dan P II dapat dipanggil untuk paparan tentang upaya perbaikan pengelolaan air limbahnya di dalam rapat teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan.

Tahapan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan yang terkena P II: a. Rapat teknis dilaksanakan dengan mengundang usaha dan/atau kegiatan dimaksud, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan, UPT Laboratorium, Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi, sektor/instansi pembina, dan dapat melibatkan tenaga ahli. Rapat teknis dilaksanakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah terkena P II tapi kembali tidak memenuhi baku mutu saat diperiksa sesuai jadwal pemeriksaannya, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak jadwal pemeriksaan yang menghasilkan P II, b. Pengawasan lapangan disertai pengambilan contoh air limbah usaha dan/atau kegiatan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan sesuai jadwal pemeriksaan berkala berikutnya dari usaha dan/atau kegiatan dimaksud atau sesuai dengan jadwal pengawasan yang disetujui pada Rapat Teknis,

BAB VII PENGAWASAN 1.

Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air, serta persyaratan-persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

2.

Pengawasan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. a. Pengawasan pasif Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan contoh air limbah berkala di UPT Laboratorium. Penetapan status ketaatan dalam pengawasan pasif didasarkan atas data-data laporan swapantau dan hasil uji laboratorium terhadap contoh air limbah yang dikirimkan usaha dan/atau kegiatan ke 12

b.

BPLHD. Dalam hal ditemukan indikasi manipulasi data laporan dan/atau contoh air limbah maka usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam sasaran kegiatan pengawasan aktif. Pengawasan aktif Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan secara langsung di lokasi/tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh petugas BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan/atau KLH Kota/Kabupaten Administrasi disertai pengambilan contoh air limbah.

3.

Kelompok sasaran pengawasan meliputi: a. Usaha dan/atau kegiatan yang pada Pengawasan Pasif diindikasikan terdapat ketidaksesuaian data/laporan dan/atau contoh air limbah, b. Usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya lebih berpotensi menyebabkan pencemaran air. Potensi menyebabkan pencemaran air tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Sangat potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 500 kg COD/hari; 2. Potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 100kg COD/hari sampai dengan 500 kg COD/hari; 3. Cukup potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 10 kg COD/hari sampai dengan 100 kg COD/hari; 4. Kurang potensial, apabila beban pencemaran inlet lebih besar dari 1 kg COD/hari sampai dengan 10 kg COD/hari; 5. Tidak potensial, apabila beban pencemaran inlet kurang dari atau sama dengan 1 kg COD/hari. c. Usaha dan/atau kegiatan terkena P II sebagai tindaklanjut pembinaan yang telah dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, d. Usaha dan/atau kegiatan yang dinominasikan memperoleh penghargaan terkait dengan pengelolaan air limbahnya untuk verifikasi kelayakannya memperoleh penghargaan.

4.

Tahap – tahap pengawasan antara lain: a. Kegiatan Pra-Pengawasan b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan c. Kegiatan Pasca Pengawasan Tahap – tahap pengawasan ini mengikuti tahap pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Format Berita Acara Pengawasan yang digunakan dapat dilihat di Formulir 9-12. 13

5.

Tindaklanjut Pengawasan Aktif Tindaklanjut pengawasan aktif didasarkan pada kelompok sasaran pengawasan. Tindak lanjut pengawasan, sebagai berikut: a. Usaha dan/atau kegiatan yang pada Pengawasan Pasif diindikasikan terdapat ketidaksesuaian data/laporan dan/atau contoh air limbah, Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, jika pada pengawasan aktif terbukti melakukan manipulasi data/ laporan dan/atau contoh air limbah, maka usaha dan/atau kegiatan ini langsung dikirimkan ke Bagian Penegakan Hukum untuk proses selanjutnya. b. Usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya lebih berpotensi menyebabkan pencemaran air. Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, jika usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air, serta persyaratan-persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait maka usaha dan/atau kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam program SUPER (Surat Pernyataan) untuk percepatan pemenuhan kewajiban-kewajiban dimaksud. c. Usaha dan/atau kegiatan terkena P II Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, tindaklanjut dari hasil pengawasan didasarkan pada hasil rapat teknis. Keputusan hasil rapat teknis antara lain: 1. Dilakukan pembinaan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan sesuai dengan mekanisme pembinaan yang ada, atau 2. Dikirimkan ke Bidang Penegakan Hukum untuk di proses sanksi administrasi. d. Usaha dan/atau kegiatan yang dinominasikan memperoleh penghargaan terkait dengan pengelolaan air limbahnya. Untuk kelompok sasaran pengawasan ini, tindaklanjutnya adalah layak atau tidak usaha dan/atau kegiatan tersebut menerima penghargaan.

BAB VIII TIM PELAKSANA Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari, 1. Sektor/Instansi Pembina, 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan, 3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan PSDP,

14

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Penegakan Hukum, Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan, UPT Laboratorium, UPT PLL dan Air Tanah, KLH Kota/Kabupaten Administrasi, Tenaga Ahli/Pakar

Tugas dari tim pelaksana pembinaan dan pengawasan ini antara lain: 1. Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, 2. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan, 3. Mengevaluasi status ketaatan dari usaha dan/atau kegiatan, 4. Memutuskan tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan.

15

IV.

V.

Tenaga Kerja dan Waktu Kerja a. jumlah karyawan b. jumlah shift c. jumlah hari kerja

: : : :

Data Air Baku a. sumber air baku NO.

Nama Sumber

1.

Air PAM

1.

Air tanah dangkal

1.

Air tanah dalam

1.

Air Permukaan

b.

Kapasitas Pengambilan Sesuai Izin (m3/hari)

a.

Proses produksi

b.

Utilitas

Penggunaan Air Riil (m3/hari)

D

- ........................... - ........................... c.

domestik

d.

lainnya

Keterangan

T F

A R

Penggunaan air Fasilitas

- ........................... - ........................... TOTAL

VI.

.......................... orang .......................... / hari .......................... / jam / hari .......................... hari / bulan

Data Air Limbah a. lampirkan layout gedung b. lampirkan neraca air c. sumber air limbah

16

Air yang di recycle (m3/hari)

FORMULIR 1 FORMULIR INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI I.

II.

DATA PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan 2. Jenis Kegiatan 3. Nama Penanggung Jawab 4. Alamat a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kota Adminstrasi e. Kode Pos f. Telp / Fax

DOKUMEN PERIJINAN YANG DIMILIKI

NO.

III.

: : : : : : : : : :

Jenis Dokumen Lingkungan & Perijinan

KAPASITAS KEGIATAN a. Luas lahan b. Luas lantai sesuai izin c. luas lantai terbangun d. jumlah lantai e. jumlah bed / kamar / unit * f. kapasitas sesuai izin g. kapasitas terpasang h. kapasitas ril (senyatanya) I. proses produksi

No Rekomendasi/Izin

: : : : : : : : : Batch / continue

17

Sumber Air Limbah a.

Proses produksi

b.

utilitas

Volume Karakteristik Air Limbah Keterangan (m3/hari) (m3/hari) (continue/batch)

- ...................... - ...................... c.

domestik

d.

lainnya - ...................... - ...................... TOTAL

* karateristik air limbah : sifat fisik / biologi/kimia d.

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

e. f.

Sistem Pengolahan Air Limbah Sistem IPAL : Batch/continue Kapasitas IPAL : ............. m3/hari Unit

Keterangan

penyaring (screen) penangkap lemak /minyak (grease trap oil separator penghancur padatan (communitor) bak ekualisasi koagulasi flokulasi pengendapan primer (primer clarifier) anaerobik proses aerobik proses lumpur aktif (activated sludge) pengendapan akhir sand filter / carbon filter kolam resin lain-lain penghilang nutrient filter proses unggun pengering (drying bed) lain.lain

layout gedung bserta saluran pembuangan air limbah pembuangan air limbah : batch / continue

18

VII.

Pembuangan Air Limbah a. b.

ada / tidak ada sampel tab, manhole, bak kontrol..... ada / tidak ada open channel wirs, ventury, orifice, rotameter, watermter, .......................... : sudah / belum sebutkan ............................................

c.

pelaksanaan swapantau

d.

pemeriksaan berkala contoh air limbah : sudah / belum jadwal pemeriksaan I : (Januari, April, Juli, Oktober) II : (Februari, Mei, Agustus, November) III : (Maret, Juni, September, Desember)

e.

*)

Tempat pengambilan contoh : jenis : alat ukur debit : jenis :

sesuaikan dengan jenis kegiatan: RS/Hotel/Apartemen

19

FORMULIR 2 KOP SURAT KEGIATAN USAHA Nomor Lampiran Hal

: : : Permohonan analisis contoh air limbah

Jakarta, ................................. Kepada Yth; Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta, Jl. Casablanca Kav. 1 di Jakarta

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penaatan baku mutu air limbah (BMAL), maka bersama ini disampaikan contoh air limbah perusahaan kami dengan keterangan sebagai berikut: Nama perusahaan : ............................................................ Jenis kegiatan : ............................................................ Alamat perusahaan : ............................................................ Telepon / Fax : ............................................................ Situs / e-mail : ............................................................ Jumlah contoh air limbah : ............................................................ Jenis contoh : ............................................................ Untuk : 1.

2.

Dianalisis sesuai dengan BMAL untuk kegiatan / industri : ……………………………... (sesuai Keputusan Gubernur KDKI Jakarta 582 / 1995, atau Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 122/2005) Dapat diterbitkan status mutu air limbah, dalam rangka pengawasan dan pengendalian air limbah. Sebagai pendukung, kami informasikan : a. Jumlah pemakaian air : ........................... m3/hari b. Jumlah debit air limbah Inlet : ........................... m3/hari c. Jumlah debit air limbah Outlet : ............................m3/hari d. Jumlah tingkat hunian, BOR, pemakaian bahan baku atau jumlah produksi (disesuaikan dengan dasar perhitungan beban pada penerapan BMAL : .................................... / hari e. Tempat pengambilan contoh air limbah : ada/tidak f. Titik koordinat tempat pengambilan contoh air limbah : g. Alat ukur debit : ada/tidak h. Pelaksanaan pengamatan air limbah harian (swapantau) terhadap pemeriksaan secara kualitas dan kualitas air limbah selama proses pembuangan limbah : ada/tidak I. Pelaporan pelaksanaan swapantau : ada/tidak j. DPS : (Sungai tempat limbah dibuang) Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih. Pimpinan Perusahaan,

Nama jelas dan stempel perusahaan 20

21

: : :

................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

2 3 4 5 6 7 KONSENTRASI KONSENTRASI TINGKAT HUNIAN, DEBIT INDEKS BATAS 4a 4b BOR ATAU PRODUKSI LIMBAH DEBIT MAKSIMUM 7a(3x4ax faktor koreksi) 7b(6x4b)x faktor koreksi Batas maksimum (tergantung Batas maksimum Rill Rill KONSUMSI BAHAN (m3/hari) DEBIT (BAKU) Tergantung Jenis jenis) (m3/hari) TSS KMnO4 pH TSS KMnO4 pH TSS KMnO4 pH TSS KMnO4 pH H P O Ci Cm I Qm BA.I BM. I

hari

1

Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Bulan

FORMULIR 3

FORMULIR 4 Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

Jakarta, ................................. Yth. Pimpinan PT. ........................... Jl. .......................................... di Jakarta

Pemberitahuan Pemeriksaan Air Limbah

Sehubungan dengan kewajiban usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengendalian pencemaran air limbah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Sesuai Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 582/1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pasal 15 ayat (1) huruf c : “bahwa setiap penanggung jawab kegiatan usaha wajib memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke Laboratorium Lingkungan BPLHD Propinsi DKI Jakarta.”

2.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPLHD No…./… tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta Bab III tentang Pengiriman Contoh Air Limbah.

3.

Hasil inventarisasi usaha dan/atau kegiatan, dimana perusahaan Saudara wajib memeriksakan contoh air limbah sesuai dengan jadwal … (….., …., …., …..)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka: 1.

Perusahaan Saudara diwajibkan untuk memeriksakan contoh air limbah ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Jl. Casablanca Kav. 1 Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ini

2.

Apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan Saudara belum memeriksakan contoh air limbahnya, maka akan dilakukan inspeksi disertai dengan pengambilan langsung contoh air limbah dengan biaya ditanggung oleh perusahaan,

3.

Apabila perusahaan Saudara telah melakukan pemeriksaan contoh air limbah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, diharap untuk melaporkan Tanda Bukti Penerimaan Contoh Uji Laboratorium ke Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Administrasi ……. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI …………..

(…………………………………………) NIP .................................... Tembusan : Walikota Jakarta Timur Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Kepala Instansi Terkait Arsip 22


: : : :


Evaluasi status air limbah

Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah : sudah memenuhi baku mutu. Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Selanjutnya Saudara diwajibkan : - Untuk mempertahankan kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat

sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukannya. - Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada

bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara. Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN SANITASI LINGKUNGAN

(…………………………………………) NIP ....................................

Tembusan : Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta

-

Kepala Instansi Terkait Arsip 23

FORMULIR 6

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :


Evaluasi status air limbah

Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah : a.

belum memenuhi baku mutu untuk parameter : …………..

Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Selanjutnya Saudara diwajibkan : - Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan

Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya. - Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara

pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara. Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih. a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN SANITASI LINGKUNGAN

(…………………………………………) NIP ....................................

Tembusan : Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Kepala Instansi Terkait Arsip

24


: : : :


Evaluasi status air limbah Pemberitahuan I

Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah :

T F

a.


b.

Sehubungan dengan butir diatas maka kegiatan / perusahaan Saudara dikenakan Pemberitahuan I, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan bila pada pengujian berkala berikutnya belum memenuhi baku mutu, akan dikenakan Pemberitahuan II.

A R

Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Selanjutnya Saudara diwajibkan :

- Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap

saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya.

D

- Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan

sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara. - Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih. a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN SANITASI LINGKUNGAN (…………………………………………) NIP .................................... Tembusan : Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Kepala Instansi Terkait Arsip

25


: : : :


Evaluasi status air limbah dan Pemberitahuan II

Sehubungan dengan laporan hasil pengujian dari UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta terhadap air limbah kegiatan/perusahaan Saudara dengan nomor contoh ………. Dan setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai / Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta / Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, hasil status mutu limbah : a.


b.

Sehubungan dengan butir diatas maka kegiatan / perusahaan Saudara dikenakan Pemberitahuan II, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan bila pada pengujian berkala berikutnya belum memenuhi baku mutu, dapat dikenakan sanksi administratif. Contoh air buangan yang dilakukan pengenceran melanggar PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 38 ayat 2 butir h, maka akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Selanjutnya Saudara diwajibkan :

-Untuk secepatnya memperbaiki kualitas air buangan kegiatan / perusahaan Saudara setiap saat sesuai dengan baku mutu air limbah, sehingga tidak merubah fungsi air sesuai dengan peruntukkannya. -Memeriksakan kembali contoh air buangan kegiatan usaha / perusahaan Saudara pada bulan sesuai jadwal …… (…….) Disertai pelaporan swapantau, data debit air limbah, tingkat produksi dan atau konsumsi bahan baku pada saat itu, agar dapat dilakukan evaluasi terhadap beban air limbah kegiatan / perusahaan Saudara. Apabila Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban diatas, maka Saudara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih. a.n KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN SANITASI LINGKUNGAN

(…………………………………………) NIP .................................... Tembusan : Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Kepala Instansi Terkait Arsip

26

GAMBAR 3 PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR LIMBAH (GAMBAR 4)

Kirim Contoh Air Limbah

PEMBERITAHUAN TIDAK KIRIM CONTOH AIR LIMBAH

Kirim Contoh Air Limbah

PENGAMBILAN LANGSUNG OLEH KLH KOTA ADM / KABUPATEN ADM

Bersedia diambil

SANKSI ADMINISTRASI

27

GAMBAR 4 MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR LIMBAH USAHA / KEGIATAN

MEKANISME PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH (GAMBAR 3)

Tidak Kirim Contoh Air Limbah periode ke -n Kirim

EVALUASI KETAATAN Tidak Taat

Sudah Jangka Waktu 1 Tahun

Taat

PEMBERITAHUAN I Belum

Kirim Contoh Air Limbah periode ke -n + 1

Tidak Kirim

P E M B I N A A N

Kirim Taat

EVALUASI KETAATAN Tidak Taat

Sudah PEMBERITAHUAN II Jangka Waktu 1 Tahun

Belum

Tidak Kirim

Kirim Contoh Air Limbah periode ke -n + 2

Kirim Taat

EVALUASI KETAATAN Tidak Taat RAPAT TEKNIS

PENGAWASAN

Taat

EVALUASI KETAATAN

P E N G A W A S A N

Tidak Taat SAKNSI ADMINISTRASI

28

PENEGAKKAN HUKUM

GAMBAR 2 INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI AIR LIMBAH

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

WILAYAH

DAFTAR USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

PROVINSI PENGELOMPOKKAN BERDASARKAN: 1. KEPEMILIKKAN IPAL 2. PEMENUHAN JADWAL PENGIRIMAN CONTOH AIR LIMBAH

USAHA/KEGIATAN YANG: 1. MEMILIKI IPAL 2. RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR LIMBAH (GAMBAR 4)

USAHA/KEGIATAN YANG: 1. TIDAK MEMILIKI IPAL 2. RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH

UNTUK USAHA/KEGIATAN YANG RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH: MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR LIMBAH (GAMBAR 4)

USAHA/KEGIATAN YANG: 1. MEMILIKI IPAL 2. TIDAK RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH

UNTUK USAHA/ KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI IPAL: DIKIRIMKAN KE BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK UNTUK PROSES LEBIH LANJUT

MEKANISME PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH (GAMBAR 3)

PROVINSI

WILAYAH 29

USAHA/KEGIATAN YANG: 1. TIDAK MEMILIKI IPAL 2. TIDAK RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH

UNTUK USAHA/ KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI IPAL: DIKIRIMKAN KE BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK UNTUK PROSES LEBIH LANJUT

UNTUK USAHA/ KEGIATAN YANG TIDAK RUTIN MENGIRIMKAN CONTOH AIR LIMBAH: MEKANISME PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH (GAMBAR 3)

PROVINSI

WILAYAH

GAMBAR 1 RUANG LINGKUP

INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI

WILAYAH PENGIRIMAN CONTOH AIR LIMBAH

EVALUASI PEMENUHAN JADWAL PEMERIKSAAN CONTOH AIR LIMBAH

WILAYAH

PEMBUATAN STATUS MUTU

PEMBINAAN

PROVINSI

PENGAWASAN

PENEGAKKAN HUKUM

30

FORMULIR 9 BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, ……………………. Tanggal ………………………………………………. Bulan ………………..…………. Tahun dua ribu ……………………………… pukul ……………. WIB, di Kabupaten/Kota …………..…………… Provinsi ……………………………………… , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan Instansi

: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

2.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

3.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap : Perusahaan Alamat Nama Jabatan

: : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Pengawasan yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap Pengendalian Pencemaran Air Limbah. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenarbenarnya dan disaksikan oleh yang bertanda-tangan di bawah ini. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah .......................

Pihak Perusahaan

Nama : ..................................... Nama : ..................................... Nama : ..................................... Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : ............................ ............................ ............................ Nama : ..................................... Nama : ..................................... Nama : ..................................... Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : ............................ ............................ ............................

31

Lampiran Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Perusahaan Hari / tanggal

: :

..................................................................................................... .....................................................................................................

Ringkasan Temuan Lapangan : 1. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..

T F

2. LAIN - LAIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..

A R

Rencana Tindak Lanjut :

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..……………………………………………………………………………………………… ………………

D

Mengetahui, Pihak Perusahaan

Petugas Inspeksi/ PPLHD

Nama : ..................................... Nama : ..................................... Tanda Tangan : Tanda Tangan : ............................ ............................ Nama : ..................................... Nama : ..................................... Tanda Tangan : Tanda Tangan : ............................ ............................ 32

FORMULIR 10 BERITA ACARA PENGAMBILAN VIDEO / FOTO



: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

2.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Telah melakukan pengambilan video / foto di lokasi : 1. 2. 3. 4. 5.

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Disaksikan oleh: 1. Perusahaan Nama Jabatan Instansi 2.

Perusahaan Nama Jabatan Instansi

: : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

: : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Demikian Berita Acara Pengambilan Video / Foto ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi


Pihak Perusahaan


33

FORMULIR 11 BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL



: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

2.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Secara bersama-sama telah melakukan sampel air limbah terhadap: Perusahaan Alamat Nama Jabatan

: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Deskripsi Sampel :

No.

Kode Sampel

Lokasi Sampel

Waktu Parameter Pengambilan Uji

Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi


Pihak Perusahaan


34

FORMULIR 12 BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL Pada hari ini, ……………………. Tanggal ………………………………………………. Bulan ………………..…………. Tahun dua ribu ……………………………… pukul ……………. WIB, di Kabupaten/Kota …………..…………… Provinsi ……………………………………… , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.


: : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

2.


: : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Bertindak untuk dan atas nama .............................................. menolak pelaksanaan pengambilan sampel air limbah oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup yang terdiri dari : 1.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

2.


: : : : :

...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................…………………………………………………. ...........................................………………………………………………….

Penolakan dilakukan dengan alasan: 1. ......................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................... Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi


Pihak Perusahaan


35

T F

A R

D

36

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN IMPLEMENTASI RKL / RPL

37

38

A.

PENDAHULUAN Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan AMDAL diperlukan Kerangka Acuan yang merupakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penangan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan, sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Upaya Terpadu adalah pelaksanaan yang melibatkan Pemerintah sebagai Pengawas, Badan Usaha/Pemrakarsa kegiatan sebagai sumber dampak dan masyarakat sebagai bagian yang terkena dampak, yang dilaksanakan dengan terencana, supaya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup tetap terjaga. Banyaknya kegiatan khususnya di DKI Jakarta yang dinilai mengakibatkan dampak besar dan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan hidup, mendorong perulu adanya suatu tindakan yang dapat meminimalisasi dampak negative tersebut terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dibuatkan suatu instrument pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan melakukan AMDAL. Pelaksanaan AMDAL tentu saja menemui permasalahan-permasalahan antara lain: minimnya pengetahuan Badan Usaha/Kegiatan terhadap pentingnya Amdal, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaanya. Pelaksanaan Amdal tidak berhenti sampai disitu saja, setelah Rekomendasi dikeluarkan, pelaksanaannya dilakukan dengan Implementasi RKL-RPL yang pelaporannya dilakukan 6 Bulan sekali ke BPLHD Provinsi DKI Jakarta. BPLHD Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap 39

pengelolaan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta bertugas melakukan koordinasi pemantuan dan pengawasan dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Hasil pemantauan merupakan tolak ukur, efektif atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh pemrakarsa yang mengacu kepada dokumen RKL-RPL. Pentelaahan hasil pemantauan dengan evaluasi dampak penting pada laporan AMDAL, kosnep upaya pengelolaan sebagaimana tercantum di dalam RKL, serta konsep yang dilaksanakan disebut sebagai evaluasi. Dengan adanya Panduan Pelaksanaan Implentasi RKL-RPL ini, diharapkan wawasan dan pengetahuan masyarakat ataupun Badan Usaha baik yang sudah ataupun belum melakukan kegiatan akan bertambah sehingga dapat membuat/menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan khususnya Implementasi RKL-RPL. B.

T F

LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

6.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/X/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/X/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.

8.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.

9.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/III/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

10.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan

11.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran.

12.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Kebauan.

13.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup

A R

D

40

14.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang diproduksi.

15.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

16.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

17.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

18.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

19.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/08/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

20.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-02/BAPEDAL/08/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

21.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-225/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

22.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-68/BAPEDAL/05/1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

23.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

24.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.

25.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

26.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukkan Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta.

27.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 229 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peruntukkan dan Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta.

28.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 30 Tahun 1999 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). 41

A.

29.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

30.

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambient dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

31.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku MUtu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.

32.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1041 Tahun 2000 tentang Baku MUru Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

33.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Kawasan.

34.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan.

35.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

36.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.

MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Penyusunan Laporan Implemantasi RKL dan RPL dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan RKL-RPL. Tujuan Penyusunan Laporan Implementasi RKL dan RPL in iadalah:

B.

1.

Memberikan kemudahan kepada pemrakarsa kegiatan dalam melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL

2.

Memberikan kemudahan kepada berbagai instansi terkait dalam pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL.

3.

Mendorong Pemrakarsa memanfaatkan data-data pemantauan lingkungan dalam menerapkan system pengelolaan lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip perbaikan secara terus-menerus.

LINGKUP KEGIATAN IMPLEMENTASI RKL-RPL YANG DILAPORKAN Lingkup kegiatan menggambarkan kegiaran sekarang yang disesuaikan dengan dokumen awal RKL-RPL yang telah disetujui, lengkap dengan nomor rekomendasinya yang mencakup tahap: Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi yang meliputi: 1.

Pengelolaan limbah: a. Limbah cair (proses dan domestic) b. Limbah padat (B3 dan Non B3) 42

c. Emisi (sum d. ber bergerak dan tidak bergerak) 2. C.

Pemantauan

PENYAMPAIAN LAPORAN Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen ang dilengkapi dengan cover/sampul dan dianjurkan disertai dengan file elektronik (disket/compact disc). Laporan dikirimkan kepada BPLHD Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Pencemaran dengan tembusan:

D.

1.

BPLH Wilayah

2.

Dinas Terkait

3.

Pertinggal

SISTEMATIKA LAPORAN Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL mengikuti sistematika sebagai berikut: I.

BAB I PENDAHULUAN I.1.

Identitas Perusahaan Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan a. Nama Perusahaan/Pemrakarsa

:

……….

b. Jenis Badan Hukum

:

CV/PT/Koperasi

c. Alamat Perusahaan/Pemrakarsa

:

……..

d. Nomor Telepon

:

……..

e. Nomor Fax

:

……..

f.

:

……..

g. Status Pemodalan

:

……..

h. Bidang Usaha atau kegiatan

:

……..

i.

Nomor Rekomendasi SK AMDAL

:

……..

j.

Penanggung Jawab (Nama dan :

……..

:

……..

Email

Jabatan k. Izin yang terkait dengan AMDAL (lampirkan)

43

I.2.

Lokasi usaha dan atau kegiatan Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengakp dan nomor telepon) lengkapi dengan peta dan koordinat)

I.3.

Deskripsi Kegiatan Uraikan dengan singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luas lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi. Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau instansi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan – PROPER) I.4 Perkembangan Lingkungan Sekitar Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan disekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan yang disertai dengan foto-foto.

II.

BAB II PELAKSANAAN Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknin dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan laporan harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan dampak komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan perkomponen kegiatan dan pemantauan perkomponen lingkungan. II.1.

RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak pentik terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana dan atau usaha kegiatan.

44

Penyusunan laporan pelaksanaan RKL disesuaikan dengan lingkup pengelolaan (butir D) yang meliputi: II.1.1.

Jenis Dampak dan Sumber Dampak Uraikan jenis dampak dan sumber dampak yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutank, untuk sumber dampak diuraikan kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak serta potensi/ kapasitasnya antara lain: a.

Air : meliputi sumber air, proses utilitas dan limbah

b.

Udara : meliputi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak

c.

Kebisingan

d.

Limbah padat Limbah B3

f.

Penghijauan

g.

Lalu lintas

h.

Kesempatan berusaha

i. j.

Keresahan social

Kamtibmas

k.

Kesehatan masyarakat

l.

Sanitasi lingkungan

D II.1.2.

T F

A R

e.

m.

Kontribusi kegiatan terhadap sekitar

n.

Keselamatan dan kesehatan kerja

o.

Dan lain-lain yang berhubungan dengan kegitan

Upaya Pengelolaan Uraikan upaya pengelolaan yang dilaksanakan baik dalam proses maupun di luar proses dengan mengacu ke hirarki pengelolaan: a.

Reduksi limbah pada sumber (source reduction). Reduksi limbah pada sumber adalah upaya mengurangi volume, konsentrasi toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang akan keluar ke lingkungan atau secara preventif dilakukan pada sumber. Reduksi dapat limbah dapat dilakukan melalui proses bahan baku, operasi dan teknologi 45

teknologi proses dengan menerapkan Good Housekeeping. b.

Meminimalisasi limbah dengan memanfaatkan limbah yang dihasilkan dengan menggunakan kembali (reuse), rekoveri (recovery) dan daur ulang (recycle). Langkah yang dilakukan untuk daur ulang dapat dilaksanakan dengan cara memperoleh kembali dan penggunaan kembali melalui pengolahan fisik atau kimiawi, untuk menghasilkan produk yang sama atau produk yang lain. Penggunaan kembali (reuse) adalah pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakan kembali untuk keperluanyang sama atau fungsinya sama, tanpa mengalami pengolahan atau perubahan bentuk, missal sisa asam untuk pembersihan logam, dapat digunakan kembali untuk keperluan yang sama oleh pabrik logam. Perolehan kembali adalah upaya pemanfaatan limbah dengan jalan memprosesnya, untuk memperoleh kembali salah satu atau lebih materi atau komponen yang terkandung didalamnya.

c.

Melakukan pengolahan limbah apabila limbah yang dihasilkan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. System pengolahan limbah disesuaikan dengan karakteristk limbah yang dikeluarkan. System pengolahan bisa bersifat fisik, biologis atau kimia.

d.

Pengaturan pembuangan limbah yang dikeluarkan. Pengaturan pembuangan dilakukan untuk mengantisipasi beban berat secara tiba-tiba terhadap lingkungan. Pembuangan limbah dilakukan pada waktu air laut tiba-tiba terhadap lingkungan. Pembuangan limbah dilakukan pada waktu air laut surut bagi kegiatan atau industry yang letaknya dekat dengan pantai dan kuantitas limbah yang dibuang harus diatur.

II.1.3.

II.2.

Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, table peta lokasi pemantauan, dan sebagainya)

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan lingkugnan hidup yang 46

terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegitan. Penyusunan laporan pelaksanaan RPL disesuaikan dengan lingkup pemantauan (butir D) yang meliputi: II.2.1.

II.2.2.

Jenis Dampak dan Sumber Dampak Uraikan jenis dampak dan sumber dampak yang terkait dengan yangkegiatan yang bersangkutan, untuk sumber dampak diuraikan kegiatan yang menjadi sumber damapk dan besaran dampak serta potensi/kapasitasnya antara lain: a.

Air : meliputi sumber air, proses utilitas dan limbah

b.

Udara : meliputi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak

c.

Kebisingan

d.

Limbah padat

e.

Limbah B3

f.

Penghijauan

g.

Lalu lintas

h.

Kesempatan berusaha

i.

Keresahan social

j.

Kamtibmas

k.

Kesehatan masyarakat

l.

Sanitasi lingkungan

m.

Kontribusi kegiatan terhadap sekitar

n.

Keselamtan dan kesehatan kerja

o.

Dan lain-lain yang berhubunganan dengan kegiatan

Uraikan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan (disesuaikan dengan dokumen RPL) dan hasil-hasil yang dicapai yang meliputi antara lain: a.

Jenis dampak

b.

Sumber dampak

c.

Lokasi pemantauan

d.

Parameter lingkungan yang dipantau

e.

Metode pemantauan

47

II.2.3.

Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran. Lampiran berisikan antara lain hasil analisa dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat, dan data aspek pelaporan social. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto grafik, table, peta lokasi pemantauan, dan sebagainya). Untuk memudahkan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolana dan pemantauan lingkungan, pemrakarsa dapat mengacu ke matrik dibawah ini. Matrik ini wajib dibuat sebagai persyaratan minimal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Matrik Pelaksanaan dan Pengelolaan Lingkungan

II.2.3.

Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran. Lampiran berisikan antara lain hasil analisa dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat, dan data aspek pelaporan social. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto grafik, table, peta lokasi pemantauan, dan sebagainya). Untuk memudahkan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolana dan pemantauan lingkungan, pemrakarsa dapat mengacu ke matrik dibawah ini. Matrik ini wajib dibuat sebagai persyaratan minimal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

III.

BAB III EVALUASI Tujuan Evaluasi: 1.

Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturanlingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan.

2.

Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara terusmenerus (continual improvement).

3.

Mengetahui kecendrungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

48

suatu kegiatan, sehingga memudahkan dalam penyelesaian permasalahanlingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar. 4.

Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kerja.

Setiap jenis dampak dievaluasi sesuai dengan lingkupnya dengan menggunakan cara-cara evaluasi berikut: Setiap jenis dampak dievaluasi sesuai dengan lingkupnya dengan mengunakan cara-cara evaluasi berikut: 1.

T F

Evaluasi Kecendrungan (trend evaluation)

Evaluasi kecendrungan adalah evaluasi untuk melihat kecendrungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan

A R

data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, Karen aproses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal. 2.

Evaluasi Tingkat Ktitis (critical level evaluation) Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan iuntuk menilai tingkat kekritisan

D

(critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat

dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun

dari data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi resiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik

untuk periode watu saat ini maupun waktu mendatang.

3.

Evaluasi Pentaatan (compliance evaluation)

Evaluasi pentaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegaitan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup dengan melihat data dengan target yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan evaluasi, pemrakarsa kegaitan dapat menggunakan evaluasi lebih dari satu jenis evaluasi.

49

II.

BAB IV KESIMPULAN Uraikan kesimpulan dalam hal hal penting untuk setiap lingkup kegiatna sebagai berikut: 1.

Pengelolaan limbah

2.

Komponen lingkungan

3.

Social ekonomi

4.

Keselamatan dan kesehatan kerja

50

PEDOMAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER TIDAK BERGERAK A.

Acuan Peraturan Dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak untuk industri mengacu pada peraturan :

B.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2.

Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

3.

Kepmen LH No. 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Pupuk, dibagi menjadi beberapa bagian, Lampiran I (Baku Mutu Emisi Pabrik Pupuk ZA), Lampiran II (Baku Mutu Emisi Pabrik Pupuk Urea), Lampiran III (Baku Mutu Emisi Pabrik Pupuk Fosfat), Lampiran IV (Baku Mutu Emisi Pabrik Pupuk Asam Fosfat dan Hasil Samping).

4.

Kegiatan utilitas dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi untuk ketel uap.

5.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

6.

Keputusan Gubernur Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tdaik bergerak.

KEGIATAN PERSIAPAN PENGAWASAN Persiapan pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : 1.

Menyusun data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan. Secara umum data dan informasi yang diinginkan dalam pengawasan adalah data dan informasi tentang : a. Profil industri. ?

Nama Perusahaan;

?

Nama pemilik perusahaan;

?

Kepemilikan Modal ( PMA /PMDN);

?

Jenis produk yang dihasilkan;

?

Kapasitas produksi ( pertahun, perbulan atau perhari);

?

Jumlah karyawan;

?

Struktur organisasi perusahaan.

b. Kesesuaian terhadap kewajiban dan larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. c. Kesesuaian terhadap kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

51

2.

Menyiapkan kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang perlu disiapkan adalah : a. Surat Pemberitahuan Kunjungan Surat pemberitahuan pelaksanaan kunjungan perlu dibuat untuk meminta izin melakukan pengawasan dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak industri dalam menyiapkan data–data dan staf pendamping. Pengiriman surat pemberitahuan kunjungan pengawasan paling lambat 3 ( tiga) hari sebelum kunjungan. Konfirmasi dengan pihak industri dilakukan 1 (satu) hari setelah surat pemberitahuan dikirim kepada pihak industri. Dalam konfirmasi pihak industri diminta dapat menyiapkan data dan informasi pengelolaan lingkungan dan menyiapkan staf/karyawan pendamping yang bertanggungjawab atau memahami pengelolaan lingkungan. b. Surat Tugas Pengawas. Surat tugas perlu dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan. Surat tugas berisikan keterangan identitas petugas, tujuan pengawasan dan waktu pelaksanaan kegiatan secara lengkap. Bila terjadi penggantian petugas, maka perlu dibuatkan surat penugasan baru. c. Formulir Berita Acara Formulir berita acara yang harus dibawa adalah : ?

Formulir Berita Acara Pengawasan.

?

Formulir Berita Acara Penolakan Pengawasan.

?

Formulir Berita Acara Pengambilan Foto/Video.

?

Formulir Berita Acara Penolakan Pengambilan Foto/Video.

?

Formulir Berita Acara Pengambilan Sampel

?

Formulir Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel.

Formulir berita acara pengawasan disusun sesuai dengan lampiran III Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup. d. Konfirmasi dengan pihak laboratorium Apabila kegiatan pengawasan merencanakan pengambilan sampel emisi/udara ambien maka perlu konfirmasi dengan pihak laboratorium untuk dapat melakukan pengambilan sampel. 3.

Penyiapan sarana / alat dan bahan Sarana dan bahan -bahan yang dibutuhkan di lapangan adalah : a. Tanda pengenal / identitas pengawas; b. Menyiapkan buku catatan/note book; c. Sarana transportasi; d. Format /daftar periksa pengendalian pencemaran udara; e. Alat GPS; f.

Kelengkapan keselamatan pengawas yang harus dibawa adalah sarung tangan, kaca mata pelindung, ear plug (penutup telinga), safety shoes, helm, 52

masker; g. Menyiapkan sarana dokumentasi kamera, video, tape recorder; 4.

Mempelajari dokumen terkait dengan penaatan pengendalian pencemaran udara. Dokumen terkait dengan pengendalian pencemaran udara yang perlu dipelajari sebelum kegiatan pengawasan adalah : a. Mempelajari RKL dan RPL atau UKL & UPL. b. Mempelajari tentang kewajiban dan larangan yang tercantum dalam izin . c. Mempelajari data dan informasi terkait dengan profil industri, proses produksi dan data teknis tentang sarana prasarana pengendalian pencemaran udara. d. Mempelajari riwayat penaatan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan. Riwayat penaatan dapat berupa : ?

Data seri tentang hasil pemantauan kualitas emisi udara yang telah dilakukan (hasil analisa kualitas emisi udara serta kualitas udara ambien baik dari hasil swa pantau maupun eksternal/laboratorium rujukan).

?

Laporan swapantau.

?

Berita Acara pemantauan sebelumnya (temuan yang dianggap penting oleh petugas)

?

Surat peringatan atau surat perintah melakukan tindakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah.

?

Laporan kemajuan pengelolaan lingkungan atau pengendalian pencemaran termasuk tanggapan perusahaan terhadap temuan.

?

Data penaatan terkait dengan kegiatan unit penegakan hukum, apabila ada;

?

Arsip penaatan PPU perusahaan yang ada di pemda

?

Data perizinan daerah yang dimiliki oleh perusahaan;

?

Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya.

e. Mempelajari informasi perusahaan secara umum ?

Denah pabrik dan letak cerobong sumber-sumber emisi;

?

Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;

?

Data industri pendukung dalam satu lokasi (jika ada), lengkap dengan bahan baku dan produknya;

?

Diagram proses produksi dan sumber emisi;

?

Informasi tentang apakah diperlukan persyaratan khusus untuk dapat memasuki lokasi;

?

Peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan;

?

Skala produksi: dahulu, sekarang, dan rencana ke depan;

?

Data tentang perubahan fasilitas yang ada diperusahaan;

53

f.

5.

Mempelajari sistem pengendalian pencemaran udara ?

Data desain dan deskripsi proses sistem pengendalian pencemaran udara yang dimiliki.

?

Karakteristik emisi cerobong yang dihasilkan (parameter dan konsentrasi)

?

Rencana tanggap darurat yang dimiliki oleh perusahaan

Persiapan tenaga pengawas. Jumlah tenaga pengawas yang dibutuhkan tergantung dari jenis industri, kapasitas dan kompleksitas permasalahan. Bila kegiatan pengawasan dilakukan pada industri yang akan diawasi tersebut industri komplek, maka dibutuhkan jumlah dan tenaga pengawas yang memiliki pengalaman serta memiliki pengetahuan teknis sesuai dengan obyek/jenis industri yang akan diawasi. Hal lain yang perlu disiapkan adalah pembentukan tim dan pembagian tugas masing–masing anggota pengawas

6.

Menyiapkan strategi dan metode pengawasan. Strategi pengawasan perlu disusun sesuai dengan tujuan pengawasan dan riwayat penaatan industri yang akan diawasi. a. Pengawasan pada industri baru/baru diawasi . Strategi pengawasan pada industri baru atau industri yang baru pertama kali diawasi adalah diprioritaskan pada kegiatan pembinaan. Kegiatan lainnya adalah pengumpulan data dan informasi tentang sumber- sumber kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemar, kewajiban dan larangan yang harus ditaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kegiatan utama pengawasan. Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan penaatan melalui penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan pada industri yang sudah pernah diawasi. Kegiatan utama pengawasan adalah melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan sebelumnya serta laporan pengendalian pencemaran udara. Bila masih memungkinkan (ada waktu), maka perlu melakukan pengamatan lapangan pada sumber-sumber yang berpotensi terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan. Apabila tindak lanjut berupa sanksi, kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sanksi yang diberikan. c. Pengawasan pada industri yang diduga melakukan pencemaran. Kegiatan pengawasan difokuskan pada sumber–sumber yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan lokasi yang diduga tercemar. d. Pengawasan pada industri yang tidak menjalankan perintah melakukan tindakan tertentu. 54

Kegiatan difokuskan pada pengumpulan bukti-bukti pelanggaran, alasan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam surat perintah melakukan tindakan tertentu. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh petugas pengawas yang memiliki brevet PPLH/PPLHD dan memiliki pengalaman pengawasan. Sedangkan kegiatan pengambilan sampel udara dilakukan oleh pihak laboratorium yang terakreditasi 7.

Rencana Kerja Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara Perencanaan inspeksi yang baik akan menentukan keberhasilan kegiatan inspeksi tersebut. Setiap petugas inspeksi harus mempersiapkan dokumen rencana inspeksi secara tertulis sebelum melakukan kunjungan lapangan. Penyusunan rencana inspeksi harus dilakukan oleh seluruh anggota tim inspeksi, dan ditanda-tangani oleh masing-masing anggota tim inspeksi. Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan perlu dikoordinasikan dengan laboratorium yang akan menganalisa air limbah. Rencana kerja pengawasan harus diserahkan atasan untuk disetujui paling lambat sehari sebelum berangkat ke lapangan. a. Hal-hal yang harus tercantum dan dijelaskan dalam rencana kerja pengawasan mencakupi antara lain : １）Tujuan pengawasan ?

Secara ringkas tujuan umum pengawasan pengendalian pencemaran udara

?

Apa yang ingin dicapai dari pengawasan

２）Gambaran ringkas tentang perusahaan ?

Jenis kegiatan dan proses produksi ringkas

?

Riwayat penataatan perusahaan

３）Sumber daya yang digunakan ?

Nama petugas pengawas

?

Peralatan yang digunakan

?

Anggaran yang dibutuhkan

４）Status koordinasi dengan pihak terkait: ?

Pusat Regional Lingkungan Hidup

?

Bapedalda Propinsi

?

Laboratorium, apabila diperlukan

５）Jadwal Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran air secara keseluruhan yang mencakup : ?

Kapan pengawasan dimulai

?

Kapan pengawasan selesai

?

Kapan laporan pengawasan selesai

55

b．Koordinasi 1). Surat Koordinasi ?

Checklist kesiapan koordinasi: Surat pemberitahuan kepada pihak terkait termasuk surat tugas

?

Tim pengawasa harus memiliki salinan surat pemberitahuan kepada pihak terkait selama kegiatan pengawasan

2). Surat pemberitahuan

B.

?

Surat Tugas yang mencantumkan tujuan, nama petugas, nomor PPLHD/PPNS, dan tanggal kunjungan;

?

Pemberitahuan ke Perusahaan;

T F

KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Tahapan–tahapan kegiatan pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut : 1.

Persiapan Pengawasan

A R

Tim Pengawas terdiri dari beberapa orang oleh karena itu perlu terlebih dahulu mengadakan pertemuan koordinasi. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun strategi pelaksanaan pengawasan di lapangan antara lain: a. Menentukan ketua Tim Pengawas

b. Mendiskusikan riwayat penaatan perusahaan c. Melakukan konfirmasi dan finalisasi rencana pengawasan d. Mereview checklist persiapan pengawasan

D

e. Mengatur sarana transportasi menuju ke lokasi perusahaan. Setelah semua persiapan sudah lengkap baik teknis maupun administratif, Tim Pengawas siap diberangkatkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan 2.

Proses dan Prosedur Masuk ke Perusahaan 1. Ketua Tim Pengawas menyerahkan surat tugas kepada pihak perusahaan dan menjelaskan sekilas mengenai maksud kedatangan Tim Pengawas. 2. Jika perusahaan menolak kehadiran Tim Pengawas, maka pihak perusahaan harus menandatangani berita acara penolakan (diberi stempel perusahaan), atau 3. jika perusahaan tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan tersebut diusahakan dapat merekam suara pada saat melakukan penolakan dengan menggunakan recorder.

3.

Pertemuan pendahuluan Sebelum kegiatan inti pengawasan maka perlu pertemuan pendahuluan. Dalam pertemuan pendahuluan pengawas perlu menjelaskan hal-hal seperti berikut dibawah ini : a. Perkenalan pengawas dengan penanggungjawab usaha kegiatan. Ketua tim sebagai juru bicara Tim Pengawas bertugas: 56

?

memperkenalkan anggota tim.

?

menyerahkan surat tugas asli.

b. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan. Menjelaskan secara ringkas kepada pihak perusahaan tentang tujuan pengawasan apakah berkaitan dengan pengawasan rutin, pengawasan penegakan hukum, pengawasan spesifik terhadap instalasi tertentu, pengawasan akibat terjadinya kasus pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pengaduan masyarakat. c. Menjelaskan secara rinci dasar tindak kegiatan pengawasan (tunjukkan aturannya/dasar hukum kegiatan pengawasan serta menerangkan hak dan kewajiban petugas pengawas). d. Menawarkan serta menetapkan jadwal/agenda pengawasan secara berurutan untuk mengefektifkan waktu yang disediakan. Tim Pengawas perlu menyampaikan rencana dan agenda pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Agenda pengawasan tersebut antara lain memeriksa fasilitas proses produksi, pengendalian pencemaran udara, dll. Langkah ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan petugas pendamping dan situasi nyata yang ada diperusahaan. Apabila ada keberatan dari perusahaan terhadap agenda pengawasan tersebut dimintakan alasan keberatannya. Namun, apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh Tim Pengawas maka Tim Pengawas dapat memintakan kepada perusahaan untuk menjelaskan alasan keberatannya secara tertulis atau dibuat Berita Acara penolakan yang berkasnya sudah disediakan oleh Tim pengawas. Agenda pengawasan dapat didiskusikan dengan pihak perusahaan termasuk kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi tetapi Tim pengawas yang memutuskan unit/lokasi yang akan diperiksa sesuai dengan tujuan pengawasan yang telah direncanakan. e. Mengkonfirmasikan persyaratan kesehatan dan keselamatan, serta kepastian memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan petugas pengawas dalam menjalankan kegiatan. f.

4.

Pihak perusahaan diharapkan menjelaskan kegiatan perusahaan secara keseluruhan kepada tim pengawas menyangkut: ?

manajemen perusahaan,

?

proses produksi,

?

pengelolaan lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat sekitar lokasi perusahaan.

Pengumpulan data dan informasi terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui wawancara (tanya jawab), menyalin/mengcopy dokumen, merekam audio atau video serta melakukan dokumentasi melalui foto. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan difokuskan pada data dan informasi terkait dengan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu : a. Komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. b. Proses produksi. 57

c. Sumber–sumber kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi udara. d. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan emisi).

emisi (data teknis tentang

e. Data swapantau emisi udara secara manual dan kontinyu. f.

Penaatan terhadap baku mutu emisi sesuai dengan RKL & RPL atau UKL & UPL atau kewajiban dan larangan yang tercantum dalam izin.

Berikut disajikan tabel berisikan informasi untuk mempermudah pengambilan data dan informasi yang diperlukan.

Tabel … : Informasi Proses Produksi.

No.

Informasi Yang Dibutuhkan

Keterangan

1

Kapasitas Produksi

Catat satuan kapasitas produksi disesuaikan dengan satuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Baku Mutu). Contoh untuk kapasitas produksi industri tekstil kapasitas produksi bulanan dalam ton produk tekstil, bukan dalam bentuk yard atau meter per bulan.

2

Kondisi Kegiatan operasi produksi pada saat kunjungan

Catat kapasitas produksi pada saat kunjungan (produksi normal atau 50 % atau hanya berproduksi bila ada order) cek kapasitas produksi pada log book yang tersedia.

3

Ringkasan proses produksi, jenis, jumlah bahan baku dan penunjang yang dibutuhkan per hari atau per bulan

Catat secara singkat tentang proses produksi, jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan.

4

Penanggungjawab kegiatan

Catat nama manager produksi, hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap bila ada masalah paska kunjungan.

5

Kepemilikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ( AMDAL/UKL &UPL)

Catat ada atau tidak dan copy bagian bagian yang diperlukan.

58

4.

Pemeriksaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara a.

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber emisi mulai dari ruang proses produksi, kegiatan utilitas seperti steam boiler, power boiler, boiler oil thermat heater, genset, cogen, power plant, tungku pembakaran.

b.

Pemeriksaan kondisi seluruh cerobong, baik dari proses produksi maupun kegiatan utilitas.

c.

Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong. Tabel

. Pengawasan Fasilitas Pengelolaaan Emisi Udara

KOMPONEN FASILITAS Sumber Emisi

TINDAKAN ?

Periksa kondisi fisik sumber emisi pada penanganan bahan baku, proses produksi, dan utilitas. Contoh : Sumber emisi dari Utilitas : Boiler ?

Cerobong

Alat pengendali udara emisi

Continuous Emission Monitoring (CEM)

Catat jumlah dan jenis boiler (oil boiler/termo boiler atau steam boiler) serta kapasitas masing masing boiler.

?

Jenis bahan bakar yang digunakan

?

Catat jumlah cerobong emisi yang dimiliki.

?

Periksa jumlah cerobong .

?

Periksa apakah setiap cerobong telah dilengkapi lubang sampling dan posisi lubang sampling telah sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara.

?

Periksa apakah setiap cerobong telah dilengkapi sarana pendukung sampling emisi (tangga, landasan kerja, pagar pengaman dan sumber listrik).

?

Periksa apakah lubang sampling sudah memenuhi persyaratan teknis.

?

Periksa apakah memiliki alat pengendalian pencemaran udara pada cerobong.

?

Periksa jenis alat pengendali dan apakah alat pengendali berfungsi dengan baik.

?

Periksa apakah memiliki alat CEM (Continuous Emission Monitoring) pada stack.

?

Periksa kinerja alat pengendali pencemaran udara/CEM dari control room.

?

Periksa parameter apa saja yang dapat dimonitor oleh CEM dan periksa data CEM untuk harian, bulanan dan 3 bulanan serta berapa kali melebihi Baku Mutu Emisi Udara.

59

5.

Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong. a.

Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.

b.

Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling adalah berada diantara minimal 8 x diameter stack (ds) untuk down stream dan 2x diameter stack (Ds) untuk upstream, -

c.

Diameter lubang pengambilan sampel sekurang-kurangnya 10 cm atau 4 inci;

d.

Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat flange yang dilengkapi dengan baut (gambar 6);

e.

Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong;

f.

Untuk cerobong berdiameter dalam lebih kecil (d) dari diameter dalam aliran bawah (D), dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut : Ket. : De = diameter ekuivalen

De = 2 dD / ( D + d)

D = diameter dalam cerobong bawah d = diameter dalam cerobong atas

Untuk cerobong berpenampang empat persegi panjang, dapat ditentukan dengan diameter equivalen (De) sebagai berikut:

De = 2 LW / ( L + W)

Ket. : De = diameter ekuivalen L

= Panjang Cerobong

W

= Lebar Cerobong

d 2D

2D

2De

2De

8D 8D

8De

8De

D D = Diameter Dalam

L

De=2 x d x D / (D+d)

De=2LW/(L+W)

Gambar Penempatan Lubang sampling pada berbagai cerobong

60

W

g.

Pada boiler dan genset yang berkapasitas kecil biasanya memiliki cerobong yang bentuknya tidak sesuai peraturan (bentuk leher angsa). Disarankan kepada pihak perusahaan untuk memodifikasi bentuk cerobong tersebut seperti gambar dibawah ini :

2D

T F

8D

Silents

2D

Si len tser

8D

Genset /

Genset / Boi ler

A R

Boiler

Gambar Modifikasi cerobong genset/boiler yang berbentuk leher angsa

6.

Pemeriksaan alat pengendalian pencemaran udara a. Periksa apakah perusahaan memasang alat pengendali pencemaran udara (emisi gas dan/atau partikulat) sebelum dibuang ke lingkungan.

D

b. Periksa apakah alat pengendali pencemar udara berjalan dengan baik. c. Jenis alat pengendali pencemaran udara : *

Separator (Siklon)

Keuntungan penggunaan siklon antara lain:

•

harganya cukup murah,

•

tidak banyak bagian-bagian yang berputar, dan

•

dapat digunakan dalam segala kondisi suhu operasi.

Kerugian penggunaan siklon antara lain: •

Hanya untuk ukuran partikel tertentu (relatip besar);

•

Baku mutu konsentrasi partikulat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengontrolan melalui siklon.

61

Gambar Alat Pengendali Siklon

Electrostatic Precipitator (EP) Keuntungan pemakaian EP antara lain: •

Menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi, walaupun untuk partikulat yang sangat kecil.

•

Dapat menangani volume gas yang besar dengan kehilangan tekanan yang kecil.

•

Dapat bekerja pada material kering ataupun basah (fumes, mists).

•

Dapat didesain pada berbagai tingkat suhu operasi.

•

Rendah biaya operasinya kecuali pada efisiensi yang sangat tinggi.

Kerugian pemakaian EP adalah: •

Biaya kapital yang tinggi.

•

Tidak dapat menangani polusi gas.

•

Tidak begitu fleksibel; sekali pasang harus menggunakan kondisi operasi yang sama.

•

Perlu tempat yang luas dalam instalasi.

•

Kemungkin besar tidak dapat bekerja baik pada partikulat electricalresistivity" yang sangat tinggi.

62

dengan

Gambar Electrostatic Precipitator

Fabric Filter Keuntungan dari pada Fabric filter adalah: •

Efisiensinya cukup tinggi walaupun untuk partikulat yang kecil.

•

Dapat dioperasikan pada kondisi partikulat yang berbeda-beda.

•

Dapat dioperasikan dalam volume alir yang berbeda-beda.

•

Memerlukan kehilangan tekanan yang relatip rendah.

Kerugiannya: •

Memerlukan lantai yang luas.

•

Material fabrics dapat rusak bila beroperasi pada suhu yang tinggi dan juga korosi.

•

Tidak dapat beroperasi pada keadaan basah (moist).

•

Kadang-kadang dapat terbakar atau meledak.

63

Gambar Baghouse Filter

7.

Pengambilan Contoh Uji Emisi Udara Pengambilan contoh uji emisi udara diambil pada cerobong kegiatan yang diduga berpotensi adanya pelanggaran atau berpotensi besar/dominan mencemari udara dan cerobong yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan syarat cerobong sudah dilengkapi dengan lubang sampel emisi sesuai dengan Keputusan Bapedal Nomor: 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran. Pengambilan sampel emisi diambil oleh petugas pengawas (petugas pengawas dapat menunjuk pihak laboratorium yang telah terakreditasi). Metode pengambilan contoh uji dan analisa emisi udara sebagai berikut: 1.

Metode penentuan tempat pengambilan contoh uji titik-titik lintas dalam emisi sumber tidak bergerak

2.

Metode penentuan kecepatan aliran dan tingkat aliran volumetrikgas dalam emisi sumber tidak bergerak

3.

Metode penentuan komposisi dan berat molekul gas dalam emisi sumber tidak bergerak

4.

Metode penentuan kandungan uap airgas buang dalam cerobong dari emisi sumber tidak bergerak

64

4.

Metode penentuan kandungan uap airgas buang dalam cerobong dari emisi sumber tidak bergerak

5.

Metode pengujian kadar partikulat dalam emisi sumber tidak bergerak ecara isokinetik

6.

Metode pengujian opasitas dalam emisi sumber tidak bergerak secara visual

7.

Metode pengujian kadar Sulfur Dioksida (SO2) dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Turbidimetri

8.

Metode pengujian kadar Sulfur Dioksida (SO2) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Tetrimetri.

9.

Metode pengujian kadar Nitrogen Oksida (NOx) dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Kolorimetri

10. Metode pengujian kadar Total Sulfir Tereduksi (TRS) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Oksida Termal. 11. Metode pengujian kadar Klorin dan Klor Dioksida (Cl2 dan ClO2) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Titrimetri 12. Metode pengujian kadar Hidrogen Klorida (HCL) emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Merkuri Tiosianat 13.

8.

Metode pengujian kadar Hidrogen Klorida (HCL) emisi sumber tidak bergerak secara Titrimetri.

Metode Sistem Pemantauan Emisi secara Emission Monitoring) a.

Kontinyu (Continuous

Metode Ekstraksi Gas buang diambil oleh probe sampel dari cerobong dan sampel gas dikirim ke gas analyzer (yang berlokasi di ruang kontrol) melalui pipa sampel gas yang dilengkapi dengan heater untuk mencegah terjadinya kondensasi.

b.

Metode Insitu Gas buang langsung diukur di cerobong dan keluarnya sudah berupa sinyal analog yang akan dievaluator (yang berlokasi di ruang kontrol) sehingga hasil akhirnya dapat dibaca.

65

Metode Ekstraksi Sampler probe

Sinyal Listrik

Panel

Gas Analyzer

Cerobong

Gas Standard

Lokasi dekat cerobong

Control room

Gambar Pemantauan CEM Metode Ekstraksi

Metode In Situ

Opacity Analyzer

Sample probe

SO 2, NOx Analyzer Data Udara Kompresor

akuisisi

Switching

Work Station

Cerobong

Gas Standard Lokasi dekat cerobong

Control room

Gambar Pemantauan CEM Metode Insitu

66

9.

Dokumentasi Pengambilan foto diperlukan untuk melengkapi data pengawasan. Mengingat foto dapat dijadikan informasi dasar maupun alat bukti, maka sebelum melakukan pengambilan foto perlu diperhatikan hal–hal sebagai berikut : ?

Periksa memori kamera apakah masih cukup untuk menampung gambar/foto yang di inginkan

?

Periksa apakah seting tanggal sesuai dengan tanggal pada saat pengambilan foto.

?

Posisi obyek gambar sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan

Sedangkan lokasi atau obyek foto yang perlu diperhatikan adalah :

10.

?

Lokasi–lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah atau mencemari lingkungan.

?

Sarana yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran udara

Pembinaan Pembinaan dapat dilakukan pada saat pengawasan dan setelah kegiatan lapangan/kunjungan lokasi. Pembinaan dilakukan setelah petugas memahami dokumen–dokumen terkait dengan pengendalian pencemaran dan informasi–informasi yang diperoleh dari pihak industri serta hasil pemantauan lapangan. Dalam pembinaan tersebut sebaiknya petugas pengawas dapat menjelaskan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pihak industri dan langkah–langkah pengendalian atau perbaikan sehingga pihak industri dapat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teknis pembinaan dapat melalui diskusi atau tanya jawab untuk memperkaya data dan informasi tentang status penaatan, termasuk hal-hal menyangkut masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian baku mutu. Selain hal tersebut diatas, bila waktu memungkinkan diskusi dan tanya jawab diperlukan untuk mengetahui lebih jauh tentang kepedulian pihak industri terhadap masyarakat sekitar maupun kepedulian terhadap lingkungan ( minimasi limbah serta penerapan Sistem Menejemen Lingkungan/ISO 14000). Selanjutnya pembinaan kepada industri dapat ditulis dalam berita acara pemeriksaan/pengawasan dalam bentuk Rencana Tindak (rencana yang harus dilakukan oleh pihak industri) untuk perbaikan pengelolaan lingkungan.

11.

Penyusunan Berita Acara Untuk mengefektifkan penyusunan berita acara yang nantinya sebagai bukti serta dasar tindak untuk perbaikan penaatan, diharapkan pihak penanggungjawab dan staf lain yang beranggungjawab terhadap pengendalian pencemaran dan semua pengawas terlibat dalam penyusunan berita acara. Dalam penyusunan berita acara tersebut pihak industri diberi kesempatan untuk ikut menyanggah dan menanggapi atau memberikan komentar terhadap berita acara yang telah disusun pihak petugas tersebut. Bila pihak industri akan merubah/menanggapi berita acara, maka pihak industri diberi kesempatan untuk menjelaskan serta menunjukan bukti-bukti. Sedangkan hal–hal yang tidak dapat dirubah oleh pihak industri dalam penyusunan berita acara adalah hal- hal terkait dengan hasil temuan lapangan, sertifikat hasil analisa laboratorium. 67

Sedangkan hal- hal yang perlu ditulis dalam berita acara adalah : ?

C.

Ringkasan tentang profil industri.

?

Ringkasan tentang proses produksi.

?

Ringkasan tentang pengendalian pencemaran udara.

?

Uraian tentang temuan lapangan.

?

Ringkasan pelaksanaan rencana tindak (sesuai dengan Berita Acara pada kunjungan lapangan sebelumnya).

?

Uraian tentang rencana tindak .

?

Denah lokasi adanya pelanggaran–pelanggaran (bila perlu disertakan titik koordinat).

?

Tanda tangan pihak penanggungjawab kegiatan serta semua pengawas;

?

Berita acara pengambilan sampel emisi udara;

?

Bila pihak industri menolak petugas lapangan, maka penanggungjawab kegiatan perlu menandatangani Berita Acara Penolakan.

?

Bila pihak industri melarang petugas pengawas melakukan pengambilan sampel emisi udara serta pengambilan gambar/photo maka kondisi tersebut perlu ditulis dalam berita acara pengawasan atau menandatangani Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel Emisi serta menandatangani Berita Acara Penolakan Pengambilan Gambar/photo.

KEGIATAN PASKA PENGAWASAN Kegiatan paska pengawasan terdiri dari : 1.

Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan Data yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara berupa hasill analisa laboratorium maupun temuan di lapangan selanjutnya diolah untuk dijadikan dasar dalam menetapkan status penaatan serta rencana tindak pengawasan.

2. 3.

Penyusunan laporan pengawasan Penyusunan rekomendasi (rencana tindak) pengawasan Data yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara berupa hasill analisa laboratorium maupun kondisi di lapangan yang diperoleh dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah selanjutnya akan diolah untuk dijadikan dasar dalam menetapkan status penaatan serta rencana tindak pengawasan. Rencana tindak pengawasan bisa berupa pembinaan maupun penetapan sanksi administrasi. Bagi industri yang beberapa kali dibina/ diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, akan tetapi masih belum bisa melaksanaan pengendalian pencemaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun KLH baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi dapat menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Tindak lanjut pengawasan dapat berupa rekomendasi pembinaan, teguran, maupun sanksi administrasi sampai pada sanksi pidana maupun perdata. Dalam menetapkan apakah industri itu perlu dibina, mendapat teguran, mendapat peringatan ataupun pemberian sanksi maka perlu ditetapkan kriteria ( kriteria disusun oleh pemerintah daerah sebagai panduan petugas pengawas) 68

Tabel

No. 1

2

3

: Beberapa Contoh Jenis Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan

Jenis Pelanggaran Sesuai Temuan di Lapangan

Rekomendasi

?

Industri yang telah melaksanakan surat Masih perlu dibina perintah melakukan tindakan tertentu tetapi masih belum taat terhadap peraturan peruandangan.

?

Tidak mengerti tentang kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

?

Melakukan semua kewajiban yang diatur oleh peraturan tetapi masih belum taat.

?

Tidak melakukan pengendalian pencemaran layak diberi sanksi udara. administrasi

?

Memiliki sarana pengendalian pencemaran tetapi dengan sengaja tidak melakukan kewajiban.

?

Tidak melakukan salah satu kewajiban yang diatur oleh peraturan perundangan terkait dengan pengendalian pencemaran udara.

?

Dari hasil pemantauan kualitas emisi udara yang dibuang ke lingkungan secara berturutturut hampir semua parameter melampaui Baku Mutu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

?

Menolak / menghalangi petugas pengawas melakukan pengawasan.

?

Dengan sengaja tidak melakukan kewajiban- Pencabutan izin atau kewajiban yang diatur oleh peraturan larangan membuang perundangan yang berlaku. limbah ke lingkungan

?

Tidak ada perubahan peningkatan kinerja pengendalian udara secara signifikan (hampir semua parameter melebihi Baku Mutu) sesuai dengan berita acara terdahulu atau sesuai dengan surat peringatan maupun surat perintah melakukan tindakan tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah.

?

Te r b u k t i d e n g a n s e n g a j a mengindahkan/mengabaikan Peringatan / Teguran.

?

Tidak memiliki dokumen pengolahan lingkungan .

?

Ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran Baku Mutu dan terjadinya pencemaran lingkungan.

tidak Surat

69

Keterangan Penerbitan Surat Pembinaan oleh Kepala Dinas/Badan sebagai bukti pembinaan

Sanksi administrasi berupa Surat teguran atau peringatan dapat berupa Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas/Badan a t a u o l e h Bupati/Walikota .

Surat pemberian sanksi diterbitkan oleh Bupati/Walikota

4.

Pemeliharaan data dan informasi Data dan informasi hasil kunjungan perlu disimpan dalam data base, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya data yang hilang serta memudahkan pengawasan di masa datang.

C.

PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN Setiap pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat yang menugaskan/yang memberi tugas. Sedangkan isi laporan memuat tentang profil industri, kondisi lingkungan setempat saat kunjungan serta data dan informasi tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran. Data dan informasi yang disampaikan dalam laporan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulisan sebaiknya : ?

Harus jelas dan sistematis

?

Akurat ,aktual dan faktual.

?

Harus difokuskan sesuai dengan tujuan pengawasan.

?

Bukan merupakan pendapat, pandangan dan asumsi-asumsi pribadi.

?

Didukung dengan data atau bukti akurat dan faktual.

?

Dokumen pendukung seperti foto, berita acara harus disebutkan dengan jelas.

Berikut di bawah ini data dan informasi yang perlu disampaikan dalam laporan yaitu : 1.

Informasi Umum Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi:

2.

?

Nama perusahaan

?

Jenis Industri

?

Alamat

?

Website perusahaan

?

Status Permodalan

?

Bank

?

Tanggal pengawasan

?

Contact Person perusahaan

?

Petugas pengawas

Pendahuluan Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut: ?

Alur proses produksi;

?

Kapasitas produksi terpasang dan nyata;

?

Produk utama;

?

Produk Samping;

?

Bahan baku & bahan penolong dalam proses produksi;

?

Sumber-sumber limbah;

?

kondisi housekeeping ; 70

?

3.

kondisi housekeeping ;

?

Merk produk atau merk dagang;

?

Prosentase produk yang diexpor dan lokal

Pengendalian Pencemaran Air Uraikan dengan singkat, antara lain :

4.

?

Sumber –sumber air limbah

?

Air limbah dari sumber mana saja yang diolah di IPAL;

?

Kesesuaian dengan Kepmen No. 51 tahun 1995 pasal 6

?

Parameter air limbah yang diuji;

?

evaluasi hasil pengujian air limbah terhadap BMAL dalam 1 tahun terakhir

?

pelaporan data swapantau kepada instansi terkait;

?

catatan kasus pencemaran air yang terjadi 1 tahun terakhir

Rencana Tindak Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

5.

?

rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati

?

laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

Penutup Kesimpulan: tingkat penaatan pengelolaan lingkungan secara umum ditinjau dari aspek teknis dan administratif.

71

72

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 582 TAHUN 1995

T F

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI / BADAN AIR SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR Dl WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri, dan pembangunan, yang cukup tinggi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah pula kemungkinan bahaya terjadinya pencemaran pada perairan yang merupakan salah satu media pembuangan dari limbah atau buangan tersebut; b. bahwa penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 tahun 1988 sebagai upaya pengendalian mutu air sungai dan beban limbah air lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat ini; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan-buangan air sungai/badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

D

Mengingat:

1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl. 1926 Nomor 226); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan; 73

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ungkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1993 tentang Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/Men. KLH/VI/1993 tentang Baku Mutu Limbah Cair; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan pengotoran udara, air dan lepas pantai dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Urnum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Urnum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administra -tif bagi perusahaan/ industri/kegiatan yang menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI /B ADAN AIR SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

74

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Instansi terkait adalah instansi yang ada hubungannya dengan program pengelolaan lingkungan, antara lain: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Bina Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Urnum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian; c. KPPL adalah Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; d. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut; e. Peruntukan air sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air; f. Baku mutu air sungai/badan air adalah batas atau kadar mahluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan pemntukannya; G. Target operasional peningkatan kualitas air adalah target yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas air pada periode tertentu; h. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditanggung adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu; i. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan pemntukannya; J. Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali; k. Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus; l. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan.

75

BAB II PENETAPAN PERUNTUKAN DAN PENGGOLONGAN AIR Pasal 2 Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan satu kesatuan dengan program pengendalian pencemaran air di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Pasal 3 (1)Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan menurut golongan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air rninum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan petemakan. Golongan D : air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air. (2)Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada rencana peruntukan wilayah dalam RUTR 2005, kondisi penggunaan air sungai, dan kondisi kualitas air sungai. Pasal 4 Peruntukan air sungai/badan air dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I keputusan ini. Pasal 5 Setiap saluran/kali/sungai yang masuk ke sistem aliran sungai sesuai dengan segmen- segmennya diberlakukan peruntukan yang sama dengan sistem aliran sungai yang bersangkutan. BAB III BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR Pasal 6 Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada peruntukan golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

76

Pasal 7 (1)Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran n keputusan ini. (2)Penerapan baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku untuk daerah muara dan hilir sungai yang kondisi mutu airnya dipengaruhi oleh mutu air laut. Pasal 8 (1)Untuk mencapai kondisi air sungai/badan air sesuai dengan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini. (2)Target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pedoman dalam program pengendalian pencemaran dan selambat- larnbatnya dievaluasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 9 (1)Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada prinsip beban limbah dan teknologi pengolahan terbaik yang dapat diterapkan. (2)Baku mutu limbah cair berlaku untuk j enis kegiatan; a. industri pelapisan logam; b. industri penyamakan kulit; c. industri kertas; d. industri tekstil; e. industri farmasi; f. industri pestisida dan insektisida; g. industri pengolahan ikan; h. industri makanan; i. industri susu dan makanan dari susu; j. industri minuman ringan; k. industri sirop; l. industri minyak nabati, sabun, dan margarin; m. industri detergent; n. industri bir; o. industri perakitanmobil; p. industri barang elektronika; q. industri baterai sel; R. industri baterai timbal-asam (aki).

77

Pasal 10 (1)Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran IV keputusan ini. (2)Baku mutu limbah cair untuk jenis kegiatan yang belum tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran V. Pasal 11 Ketentuan pelaksanaan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair ditetapkan dengan keputusan Gubemur Kepala Daerah.

T F

BAB IV PENGENDALIAN Pasal 12

A R

(1)Setiap orang/badan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melakukan perlindungan mutu air sungai/badan air sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8; (2)Setiap orang/badan yang membuang limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10; (3)Setiap orang/badan yang membuang limbah cair ke sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendapatkan izin membuang limbah cair dari Gubernur Kepala Daerah; (4)Ketentuan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

D

BAB V PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13 (1)Pengawasan dan pemantauan mutu air sungai dan limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL); (2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. KPPL berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil pengawasan langsung kepada Gubernur Kepala Daerah; (3)Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini antara lain meliputi: a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air sungai pada tempat yang ditentukan; 78

b. pemantauan dan evaluasi perubahan baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan; c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air; dan d. evaluasi laporan pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. (4)Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (5)Apabila hasil pengawasan dan pemantauan menunjukkan terjadinya pencemaran air, instansi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kegiatan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah memerintahkan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran; (6)Ketentuan tata laksana pengawasan dan pemantauan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 petugas KPPL berwenang: a. memasuki lingkungan sumber pencemar b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan; c. mengambil contoh limbah; d. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.

Pasal 15 (1)Setiap penanggung j awab kegiatan wajib : a. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit; b. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut; c. memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke laboratorium lingkungan KPPL; d. melaksanakan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung; e. apabila penanggungj awab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan d di atas, maka KPPL akan melakukan peninjauan dan pengambilan contoh ke lapangan; 79

f.

melaporkan hasil swa-pantau sebagaimana dimaksud dalam huruf d beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq. KPPL secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2)Setiap penanggungjawab kegiatan yang membuang limbah cair dilarang melakukan pengenceran. (3)Ketentuan pelaksanaan swa-pantau diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis. BAB VI SANKSI Pasal 16 Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 (1)Pembiayaan inventarisasi kualitas air dan pengawasan pencemaran dibebankan kepada Anggaran Belanj a Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (2)Pembiayaan pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan e dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Untuk mencapai baku mutu air sungai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 menugaskan kepada instansi-instansi terkait untuk menunjang dengan program pengelolaan lingkungan secara terpadu. Pasal 19 Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

80

BAB IX PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang penetapan Peruntukan dan baku mutu air sungai/ badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 1981 tentang Pelimpahan wewenang kepada PPMPL (KPPL) untuk memasuki perusahaan dan badan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan pemeriksaan hasil buangan industri/badan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1995 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SURJADI SOEDIRJA Tembusan: Yth, 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Negara Lingkungan Hidup 3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Kesehatan 5. Menteri Pekerjaan Umum 6. Menteri Perdagangan dan Koperasi 7. Menteri Pertanian 8. Menteri Perhubungan 9. Menteri Riset dan Teknologi 10. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 11. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) 12. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 13. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta 14. Pemimpin DPRD DKI Jakarta 15. Sekretaris Wilayah/Daerah DKI Jakarta 16. Sekretaris DPRD DKI Jakarta 17. Ketua Bapeda DKI Jakarta 18. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat 19. Para Walikota 20. Para Kepala Dinas/Jawatan Dalam Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta 21. Para Camat

81

Lampiran I: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 582 Tahun 1995 Tanggal : 12 Juni 1995 PERUNTUKAN AIR SUNGAI SESUAI DENGAN GOLONGAN AIR DI WILAYAH DKI JAKARTA

NO. SISTEM ALIRAN SUNGAI SUNGAI-SUNGAI DI DKI JAKARTA I

GOLPERUNTUKAN AIR SUNGAI

WILAYAH PENGEMBANGAN BARAT 1. Wilayah Pengembangan Barat

Sungai Kamal

Hulu sungai di Jakarta s.d Muara Sungai Kamal

D

Pertanian

2. Sistem Aliran Cengkareng Drain

Kali Mookevart

Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain Hulu sungai di Jakarta s.d Cengkareng Drain Hulu Sungai di Jakarta s.d Sodetan sungai Pesanggrahan Hulu Cengkareng Drain s.d Pintu Air II di daerah Pesing Pintu Air II s.d Muara Cengkareng Drain

C

Perikanan

C

Perikanan

C

Perikanan

C

Perikanan

C

Perikanan

C

Perikanan

D

Pertanian

D

Usaha Perkotaan Usaha Perkotaan

Sungai Angke Sungai PesanggraHan Sungai Sepak Sungai Grogol

Cengkareng Drain

Cengkareng Drain

II

BATAS

WILAYAH PENGEMBANGAN TENGAH 1. Sistem Aliran Sungai Angke

Sungai Angke Sungai PesanggraHan Kali Mookevart Sungai Sekretaris Sungai Grogol Sungai Krukut

Kali Mampang Sungai Kalibaru Sungai Ciliwung

82

Pintu Air di Cengkareng Drain s.d Muara Angke Cabang ke Sungai Angke s.d sungai Angke Pintu Air Pintu Air di Cengkareng Drain s.d Sungai Angke Hulu sungai s.d Sodetan Grogol ke sungai Angke Sodetan ke Sungai PesaNgrahan s.d Sodetan Grogol ke Sungai Angke Hulu sungai di Jakarta s.d Banjir Kanal Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Krukut Hulu sungai di Jakarta s.d Banjiir kanal Hulu sungai di Jakarta, Pintu Air Manggarai s.d pertemuan dengan Sungai Ankge

D

D D D B

B B B

Usaha Perkotaan Usaha Perkotaan Usaha Perkotaan Air Baku Air Minum Air Baku Air Minum Air Baku Air Minum Air Baku Air Minum

NO. SISTEM ALIRAN SUNGAI SUNGAI-SUNGAI DI DKI JAKARTA

2. Sistem Aliran Kali Muara Karang

3. Sistem Aliran Waduk Pluit

BATAS


Tarum Barat

Hulu disungai di Jakarta s.d pertemuan Ciliwung

B

Air Baku Air Minum

Kali Duri

Hulu s.d pertemuan Sungai Grogol/Kali Karang

D

Usaha Perkotaan

Sungai Grogol

Sodetan Grogol Sekretaris s.d Muara Karang

D

Usaha Perkotaan

Kali Mati

Sodetan di Sungai Angke s.d Kali Karang

D

Usaha Perkotaan

Sungai Ciliwung Gajah Mada Sungai Ciliwung Kota

Percabangan di Istiqlal s.d Waduk Pluit Pitnu Air Sungai Ciliwung Gunung Sahari di Pintu Besi s.d Sungai Ciliwung Gajah mada

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

Kali Surabaya

Banjir Kanal Ciliwung s.d pertemuan Sungai Krukut

D

Usaha Perkotaan

Hulu Sungai s.d Sungai Krukut

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D D


D

Usaha Perkotaan

D

Usaha Perkotaan

D D


D

Usaha Perkotaan

T F

A R

Ali Cideng

Sungai Krukut

Banjir Kanal-Ciliwung s.d Waduk Pluit

4. Sistem Aliran Ciliwung Gunung Sahari

Sungai Ciliwung

Pintu Air Manggarai s.d Muara Marina

III WILAYAH PENGEMBANGAN TIMUR

D

1. Sistem Aliran Sungai Sentiong

2. Sistem Aliran Sungai Sunter

Kalibaru Timur

Hulu Sungai di Jakarta s.d Muara Sentiong

Sungai Cipinang

Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Sunter - Hulu sungai di Jakarta s.d pertemuan Sungai Cipinang - Pertemuan Cipinang Sunter s.d Muara

Kali Sunter

Sodetan Sungai Sunter Cakung Sungai Utan Kayu

3. Sistem Aliran Cakung Drain

Sungai Sunter s.d Sungai Cakung

Sistem Saluran

Kalibaru Timur s.d Kali Sunter

Sungai Cakung

Aliran-aliran di Saluran Pulomas

Sungai Buaran

Hulu sungai di Jakarta s.d Cakung Drain (Pintu air) Cabang Cakung Drain s.d Sungai Marunda

83

NO. SISTEM ALIRAN SUNGAI SUNGAI-SUNGAI DI DKI JAKARTA

BATAS


Sungai Jati Kramat

Hulu disungai di Jakarta s.d sungai Buaran

D

Pertanian

Cakung Drain

Hulu Cakung Drain s.d Muara

D

Pertanian

Sungai Petukangan

Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Cakung

D

Usaha Perkotaan

Hulu sungai di Jakarta s.d Muara

D

Usaha Perkotaan

Hulu sungai di Jakarta s.d Sungai Marunda

D

Usaha Perkotaan

Situ-situ di Wilayah DKI Jakarta

C

Pertanian

Sungai Marunda Kali Blencong

IV SITU, RAWA/EMPANG, DANAU DI WILAYAH DKI JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SURJADI SOEDIRJA

84

Lampiran II: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 582 Tahun 1995 Tanggal : 12 Juni 1995 BAKU MUTU AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA BAKU MUTU GOLONGAN A: AIR MINUM

PARAMETER

SATUAN

Bau Zat Padat Terlarut (TDS) Kekeruhan Suhu Warna Rasa

mg/L Skala NTU ºC TCU -

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

FISIKA 01. 02. 03. 04. 05. 06.

- Tidak berbau 1000 5 Suhu udara ±3ºC 15 - Tidak berasa

KIMIA A. KIMIA ANORGANIK 01. Air Raksa 02. Alumuniaum 03. Arsen 04. Barium 05. Besi 06. Flourida 07. Kadmium 08. Kesadahan CaCO3 09. Klorida 10. Kromium, valensi 6 11. Manggan 12. Natrium 13. Nitrat, sebagai N 14. Nitrit, sebagai N 15. Perak 16. PH

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

17. Selenium 18. Seng 19. Sianida 20. Sulfat 21. Sulfida, sebagai H2S 22. Tembaga 23. Timbal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.001 0.20 0.05 1.0 0.30 0.50 0.005 500 250 0.050 0.10 200 10.0 1.0 0.050 6.5-8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.010 5.0 0.10 400 0.050 1.0 0.050

B. KIMIA ORGANIK 01. Aldrin dan Dieldrin 02. Benzene 03. Benzo (a) pyrene 04. Chlordane (total Isomer) 05. Chloroform 06. 2.4 - D 07. DDT 08. Detergen 09. 1.2 - Dichloroethane 10. 1.1 - Dichloroethane 11. Heptachlor dan Heptachlor epoxide 12. Hexachlorobenzene 13. Lindane

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Mg/L

0.00070 0.010 0.000010 0.00030 0.030 0.10 0.030 0.50 0.010 0.00030 0.00030 0.000010 0.0040

85

PARAMETER 14. Methoxychlor 15. Pentachloropenol 16. Pestisida total 17. 2,4,6 - Trichloro phenol 18. Zat Organik (KMNO4)

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

mg/L mg/L mg/L

0.030 0.010 0.10 0.010 10.0

MIKROBIOLOGIK 01. Koliform Tinja 02. Total Koliform

Jumlah per 100 ml Jumlah per 100 ml

0 3.0

Bq/L

0.10

Bq/L

1.0

RADIOAKTIVITAS A1. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) 02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

Keterngan: mg = miligram ml = mililiter L = liter Bg = Bequerel NTU = Nephelometric Turbidity Units TCO = True Colour Units Logam berat merupakan logam terlarut

86

KETERANGAN

BAKU MUTU GOLONGAN B: AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

FISIKA 01. Suhu 02. Zat Padat Terlarut (TDS)

ºC mg/L

Suhu air normal 500.0

KIMIA A. KIMIA ORGANIK 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Air Raksa Amoniak Bebas Arsen Barium Besi Flourida Kadmium Klorida Kromium, valensi 6 Manggan Nitrat, sebagai N Nitrit, sebagai N Oksigen Terlarut

14. PH

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Selenium Seng Sianida Sulfat Sulfida, sebagai H2S Tembaga Timbal

B.

KIMIIA ORGANIK

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

Aldrin dan Dledrin Chlordane DDT Endrine Fenol Heptachlor dan Heptachlor epoxide Karbon Kloroform Ekstrak Lindane Methoxychlor Minyak dan Lemak Organosfosfat dan Carbamate PCB Senyawa Aktif Biru Metilen Toxaphene

0.0005 0.50 0.050 1.0 2.0 1.50 Nihil 250 Nihil 0.50 5.0 0.10 * Air permukaan dianjurkan lebih besar atau sama dengan 6 6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.010 1.0 0.050 50.0 0.10 0.050 0.050

-

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.017 0.003 0.042 0.001 0.002 0.018 0.50 0.056 0.035 Nihil 0.10 Nihil 0.50 0.01


2000 10000

MIKROBIOLOGIK 01. Koliform Tinja 02. Total Koliform RADIOAKTIVITAS 01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) Keterngan: mg = miligram ml = mililiter Logam berat merupakan logam terlarut

0.10

Bq/L

L

= liter

Bq = Bequerel

87

BAKU MUTU GOLONGAN C: PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

FISIKA 01. Suhu

ºC

02. Zat Padat Terlarut (TDS)

Suhu air normal ±3ºC -

mg/L

KIMIA A. KIMIA ORGANIK 01. 02. 03. 04. 05. 07. 08. 09. 10.

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Air Raksa Amoniak Bebas Arsen Flourida Kadmium Klorin Bebas Kromium, valensi 6 Nitrit, sebagai N Oksigen Terlarut (DO)

Selenium Seng Sianida Sulfida, sebagai H2S Tembaga Timbal

B.

KIMIIA ORGANIK

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

BHC DDT Endrine Fenol Minyak dan Lemak Organofosfat dan Carbamate Senyaw Aktif Biru Metilen

T F

A R

14. pH

15. 16. 17. 18. 19. 20.

0.002 0.020. 0.50 1.50 0.010 0.003 Nihil 0.060 * Disyaratkan lebih besar dari 3

-

mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

D

RADIOAKTIVITAS 01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) 02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.050 0.020 0.010 0.002 0.020 0.030

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Mg/L mg/L

0.210 0.002 0.004 0.001 0.50 0.10 0.20

Bq/L Bq/l

0.10 1.0

Keterngan: mg = miligram ml = mililiter L = liter Bq = Bequerel Logam berat merupakan logam terlarut

88

BAKU MUTU GOLONGAN D: PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

umhos/cm ºC mg/L

1000 1000 Suhu air normal

KETERANGAN

FISIKA 01. Daya Hantar Listrik 02. Suhu 03. Zat Padat Terlarut (TDS) KIMIA A. KIMIA ORGANIK 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Air Raksa Arsen Boron Kadmium Kobalt Kromium, valensi 6 Mangan Na (garam alkali) Nikel PH

11. Residual Sodium Carbonat (RSC)

ML/L

12. 13. 14. 15. 16.

Mg/L mg/L mg/L mg/L

Selenium Seng Sodium Absorption Ratio (SAR) Tembaga Timbal

0.0005 0.050 1.0 0.010 0.020 0.050 1.0 40.0 0.050 6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 1.25 - 2.50 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.050 1.0 10.0 0.10 0.05

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L % Mg/L -

RADIOAKTIVITAS 01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) 02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

Bq/L Bq/l

0.10 1.0

Keterngan: Ug = mikrogram mg = miligram ml = mililiter L = liter Bq = Bequerel Logam berat merupakan logam terlarut


89

Lampiran III: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 582 Tahun 1995 Tanggal : 12 Juni 1995 TARGET OPERASIONAL YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000 AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA BAKU MUTU GOLONGAN B: AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

FISIKA 01. 02. 03. 04. 05.

Daya Hantar Listrik Zat Padat Terlarut (TDS) Kekeruhan Suhu Warna

umhos/cm mg/L Skala NTU ºC Skala Pt Co-

500 Tidak berbau 500 100 Suhu air normal 100

KIMIA A. KIMIA ANORGANIK 01. Air Raksa 02. Amoniak Bebas 03. Arsen 04. Barium 05. Besi 06. Flourida 07. Kadmium 08. Klorida 09. Kromium, valensi 6 10. Manggan 11. Nikel 12. Nitrat, sebagai N 13. Nitrit, sebagai N 14. pH

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Mg/L

15. Phospat 16. Selenium 17. Seng 18. Sianida 19. Sulfat 20. Sulfida, sebagai H2S 21. Tembaga 22. Timbal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.001 1.0 0.050 1.0 2.0 1.50 0.010 250 0.050 0.50 0.10 10.0 1.0 6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.50 0.010 1.0 0.050 100 0.10 0.10 0.10

B. KIMIA ORGANIK 01. Aldrin dan Dieldrin 02. Chlordane 03. DDT 04. Endrin 05. Fenol 06. Heptachlor dan Heptchlor epoxide 07. Karbon Kloroform Ekstrak 08. Lindane 09. Methoxychlor 10. Minyak dan Lemak 11. Organofosfat dan Carbamate 12. PCB 13. Senya Aktif Biru Metilen (surfaktan) 14. Toxaphene 15. Zat Organik (KMnO4)

0.017 0.003 0.042 0.001 0.050 0018 0.50 0.056 0.035 Nihil 0.10 1.0 0.005 15.0

mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

90

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

KHUSUS 01. 02. 03. 04.

BOD (5 hari 20 ºC) COD (Bichromat) Oksigen Terlarut (DO) Zat Tersuspensi

mg/L mg/L mg/L mg/L

10 20 3 100


2000 1000

MIKROBIOLOGI 01. Koliform Tinja 02. Total Koliform RADIOAKTIVITAS 01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity) 02. Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

Bq/L Bq/L

-

Keterngan: mg = miligram ml = mililiter L = liter Bq = Bequerel NTU = Nephelometric Turbidity Units Logam berat merupakan logam terlarut

91

KETERANGAN

BAKU MUTU GOLONGAN C: PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER

SATUAN

Daya Hantar Listrik Zat Padat Terlarut (TDS) Kekeruhan Suhu

umhos/cm mg/L Skala NTU ºC

KADAR MAKSIMUM

KETERANGAN

FISIKA 01. 02. 03. 04.

750 Tidak berbau 500 100 Suhu air normal ±3ºC

KIMIA A. KIMIA ANORGANIK 01. Air Raksa 02. Amoniak Bebas 03. Arsen 04. Flourida 05. Kadmium 06. Klorida 07. Klorin Bebas 08. Kromium, valensi 6 09. Nikel 10. Nitrit, sebagai N 11. pH

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12. Phospat 13. Selenium 14. Seng 15. Sianida 16. Sulfat 17. Sulfida, sebagai H2S 21. Tembaga 22. Timbal

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.002 2.0 0.50 1.50 0.010 20.0 0.003 0.050 0.10 1.0 6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.50 0.050 0.050 0.010 50.0 0.002 0.020 0.030

B. KIMIA ORGANIK 01. BHC 02. DDT 03. Endrine 04. Fenol 05. Minyak dan Lemak 06. Organofosfat dan Carbamate 07. Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan) 08. Zat Organik (KMnO4)

mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.210 0.002 0.004 0.00 1.0 0.10 0.50 25.0

mg/L mg/L mg/L mg/L

20.0 30.0 3.0 100

KHUSUS 01. 02. 03. 04.


MIKROBILOGIK 01. Koliform Tinja 02. Total Koliform


RADIOAKTIVITAS

Bq/L

Keterngan: mg = miligram ml L = liter Bq NTU = Nephelometric Turbidity Units Logam berat merupakan logam terlarut

4000 20000

0.1

= mililiter = Bequerel

92

BAKU MUTU GOLONGAN D: PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER

SATUAN

KADAR MAKSIMUM

01. Daya Hantar Listrik 02. Zat Padat Terlarut (TDS) 03. Suhu

umhos/cm Mg/L ºC

1000 200 Suhu air normal

KETERANGAN

FISIKA

KIMIA A. KIMIA ANORGANIK 01. Air Raksa 02. Arsen 03. Boron 04. Kadmium 05. Kobalt 06. Kromium, valensi 6 07. Mangan 08. Na (garam alkali) 09. Nikel 10. pH

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L % mg/L

mg/L mL/L

13. Selenium 14. Seng 15. Sodium Apsortion Ratio (SAR) 16. Sulfat 17. Tembaga 18. Timbal B. KIMIA ORGANIK

KHUSUS 01. 02. 03. 04.


Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

D

01. Minyak dan Lemak 02. Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan) 03. Zat Organik (KMnO4)

MIKROBILOGIK 01. Koliform Tinja 02. Total Koliform RADIOAKTIVITAS 01. Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)

T F

A R

11. Phospat 12. Residual Sodium Carbonat (RSC)

0.005 0.050 1.0 0.010 0.20 0.050 1.0 50.0 0.10 6.0 - 8.5 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.50 1.25 - 2.50 Merupakan batas minimum dan maksimum 0.050 1.0 10.0 - 18.0 100 0.10 0.10

mg/L mg/L

Nihil 0.50 25.0

mg/L mg/L mg/L mg/L

20.0 30.0 3.0 200


Bq/L Bq/L

4000 20000

0.10 1.0

Keterngan: mg = miligram ml = mililiter L = liter Bq = Bequerel NTU = Nephelometric Turbidity Units Logam berat merupakan logam terlarut

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SURJADI SOEDIRJA 93

Lampiran IV: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 582 Tahun 1995 Tanggal : 12 Juni 1995 A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPISAN LOGAM PELAPISAN TEMBAGA (Cu) PARAMETER

PELAPISAN NIKEL (Ni)

PELAPISAN KROM (Cr)

PELAPISAN DAN GALVANISASI SENG (Zn)

Kadar Beban Kadar Beban Kadar Beban Kadar Beban maksimum Limbah maksimum Limbah maksimum Limbah maksimum Limbah (mg/L) Maksimum (mg/L) Maksimum (mg/L) Maksimum (mg/L) Maksimum (mg/kg(mg/kg(mg/kg(mg/kgpelapis) pelapis) pelapis) pelapis)

Padatan Tersuspensi (total)

60.0

120.0

60.0

120.0

60.0

120.0

60.0

120.0

Cadmium (Cd)

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0.1

Sianida (Cn)

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0.1

Logam Total

8.0

16.0

8.0

16.0

8.0

16.0

8.0

16.0

Krom Total (Cr)

-

-

-

-

1.0

2.0

-

-

Krom Heksavalen (Cr+6)

-

-

-

-

0.3

0.6

0.1

0.2

Seng (Zn)

-

-

-

-

-

-

0.2

4.0

6-9

-

6-9

-

6-9

-

6-9

-

1.0

2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.4

-

-

-

-

Zat Organik (KMnO4)

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

COD (Bichromat)

75.0

150.0

75.0

150.0

75.0

150.0

75.0

150.0

pH Tembaga (Cu) Nikel (Ni)

Debit limbah maksimum : 2 liter/kg logam pelapis

94

B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

KADAR MAKSIMUM (mg/L) Menggunakan Menggunakan khrom daun-daunan

PARAMETER

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Sulfida (sbg H2S) Chrom (total) Minyak dan Lemak Amonia Total (sbg N) pH Zat Organik (KMnO4)

75.0 100.0 100.0 1.0 1.0 3.0 5.0 6-9 85.0

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku) Menggunakan Menggunakan khrom daun-daunan

75.0 100.0 100.0 1.0 1.0 3.0 5.0 6-9 85.0

3.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.1 0.2 3.4

3.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.1 0.2 3.4

Debit limbah maksimum : 40 m3 per ton bahan baku

C. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KERTAS

KADAR MAKSIMUM

PARAMETER

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku)

(mg/L) BOD BOD(5( 5 hari, ha ri,2ºC) 2 ºC) COD (Bichromat) COD ( Bichroma t) Padatan tersuspensi total Pada PH tan tersuspen si tota l Zat Organik (KMnO4)

70.00 7 0. 100.0 1 00. 0 80.0 8 0. 0 6-9 80.0

1 1.4 . 4 2.0 2 . 0 1.6 1 .-6 1.6

Debit limbah maksimum : 20 m3 per ton produk

D. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

PARAMETER

Kadar maksimum (mg/L)

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Fenol (total) Chrom (total) Minyak dan Lemak pH Zat Organik (KMnO4)

Debit limbah maksimum : m3 per ton produk teksil

75.0 100.0 50.0 0.5 1.0 3.0 6-9 85.0

Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis) Terpadu Pencucian Sizing/ Scouring Bleaching Mersekapas, pe Desizing risasi mintalan, penemuan 9.375 12.50 6.25 0.063 0.125 0.375 10.625

125

0.525 0.70 0.35 0.0035 0.007 0.021 0.595

7

0.750 1.00 0.50 0.005 0.010 0.030 0.850

1.800 2.40 1.20 0.012 0.024 0.072 2.040

1.1350 1.80 0.90 0.009 0.018 0.054 1.530

1.125 1.50 0.75 0.008 0.015 0.045 1.275

10

24

18

15

95

Dyeing

1.500 2.00 1.00 0.010 0.020 0.060 1.700

20

Printing

0.450 0.60 0.30 0.003 0.006 0.018 0.510

6

E. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI FARMASI

PARAMETER

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Fenol (total) Nitrogen total pH Zat Organik (KMnO4) Tes Antibiotik

KADAR MAKSIMUM (mg/L)

SINTESA BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton)

75.0 100.0 60.0 0.5 30.0 6-9 85.0 Negatif

FORMULASI KADAR MAKSIMUM (mg/L)

1.875 2.50 1.50 0.0125 0.75 2.125 -

Debit limbah maksimum Liter per produk

75.0 100.0 60.0 0.5 30.0 6-9 85.0 Negatif

25

-

F. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PESTISIDA

PARAMETER


BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Kepadatan tersuspensi total Fenol (total) Sianida Total Tembaga (Cu) Bahan Aktif Total pH Zat Organik (KMnO4) Debit limbah maksimum : M3 per ton produk

70.0 100.0 50.0 0.5 0.1 1.0 2.0 6-9 80.0

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton) 0.35 0.50 0.25 0.0025 0.00025 0.005 0.01 0.40

5

G. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

PARAMETER


BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Kepadatan tersuspensi total Minyak dan Lemak pH Zat Organik (KMnO4)

Debit limbah maksimum : M3 per ton bahan baku ikan

75.0 100.0 60.0 5.0 6-9 85.0

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton) 1.875 2.50 1.50 0.125 2.125

25

96

H. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MAKANAN Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis) PARAMETER


BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total pH Zat Organik (KMnO4)

Mie

Biskuit dan Roti kg/ton produk

Kembang Gula kg/ton produk

0.15 0.20 0.20 0.17

0.375 0.50 0.50 0.425

1.125 1.50 1.50 1.275

2

5

kg/ton produk

75.0 100.0 100.0 6-9 85.0

Debit limbah maksimum :

Tahu

Kecap/Tempe

Sambal

kg/ton b. Baku

kg/ton b. Baku

kg/ton b. Baku

1.125 1.50 1.50 1.275

0.375 0.5 0.5 0.425

15

15

m3/ton produk m3/ton produk m3/ton produk

0.188 0.25 0.25 0.213

5

m3/ton b.baku

2.5

m3/ton b.baku

m3/ton b.baku

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU


PARAMETER

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total PH Zat Organik (KMnO4)

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM Industri Susu Industri Makanan (g/kg total padatan dari susu dalam produk) (g/kg produk)

30.0 90.0 25.0 6-9 50.0

0.105 0.315 0.0875 0.175

Debit limbah maksimum

0.045 0.135 0.375 0.075

3.5 L/kg total padatan dalam produk

1.5 L/kg produk

J. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER

Kadar maksimum Dengan pencucian (mg/L) botol dan dengan pembuatan sirop

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Minyak dan Lemak pH Zat Organik (KMnO4) Detergent

50.0 100.0 30.0 3.0 6-9 85.0 1.0

Debit limbah maksimum : Liter per liter

Beban Limbah Maksimum (g/liter) Dengan pencucian botol dan tanpa pembuatan sirop

Tanpa pencucian botol dan dengan pembuatan sirop

Tanpa pencucian botol dan tanpan pembuatan sirop

0.20 0.40 0.12 0.012 0.34 0.004

0.15 0.30 0.09 0.009 0.255 0.003

0.15 0.30 0.09 0.009 0.255 0.003

0.075 0.15 0.045 0.0045 0.1275 0.0015

4

3

3

1.5

K. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SIROP Kadar maksimum (mg/L)

Beban Limbah Maksimum (g/liter)

PARAMETER

FERMENTASI FERMENTASI

BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Minyak dan Lemak pH Zat Organik (KMnO4)

75.0 100.0 100.0 3.0 6-9 85.0

Dengan cuci PELARUTAN botol 75.0 100.0 100.0 3.0 6-9 85.0

1.50 2.00 2.00 0.06 1.70

Debit limbah maksimum : Liter per liter produk

20.0

97

PELARUTAN

Tanpa cuci botol

Dengan cuci botol

1.125 1.50 0.45 0.05 1.275

0.20 0.40 0.12 0.012 0.34

15.0

4.0

Tanpa cuci botol 0.15 0.30 0.09 0.009 0.255

3.0

L. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK NABATI, SABUN DAN MARGARINE PARAMETER


BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Minyak dan Lemak pH Zat Organik (KMnO4)

Beban Limbah Maksimum (g/liter) Minyak Nabati

75.0 100.0 100.0 5.0 6-9 85.0

Sabun

Margarine

0.75 1.0 1.0 0.05 0.85

0.60 0.8 0.8 0.04 0.68

0.375 0.5 0.5 0.025 0.425

10

8

Debit limbah maksimum : M3/ton

T F

M. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI DETERGENT KADAR MAKSIMUM (mg/L)

PARAMETER BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Po4 Detergent pH Zat Organik (KMnO4)

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (g/liter)

75.0 100.0 50.0 2.0 1.0 6-9 85.0

A R

Debit limbah maksimum : M3/ton

1

0.075 0.10 0.05 0.002 0.001 0.085

N. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BIR


PARAMETER BOD (5 hari, 2ºC) COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total pH Zat Organik (KMnO4)

Debit limbah maksimum : Hl per hl

D

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (g/liter)

30.0 50.0 50.0 6-9 40.0

0.015 0.025 0.025 0.020

5

O. BAKU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATTERAI SEL ALKALIN - MANGAN

KARBON - SENG

PARAMETER


Beban Limbah Maksimum (gram/ton)


COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Amonia Total (sbg N) Minyak dan Lemak Seng (Zn) Merkuri (Hg) Mangan (Mg) Kromium (Cr) Nikel (Ni) pH Zat Organik (KMnO4) Fosfat (Po4) Tembaga (Cu)

50.0 25.0 3.0 0.80 0.015 0.25 0.10 0.10 6-9 40.0 1.0

300.0 150.0 18.0 4.8 0.1 1.5 0.6 0.6 240.0 6.0

50.0 25.0 5.0 3.0 0.80 0.015 0.60 0.10 6-9 40 -

Debit limbah maksimum : Liter per kg

6

Beban Limbah Maksimum (gram/ton) 25.0 12.5 2.5 1.5 0.40 0.01 0.80 0.05 20.0 -

0.5

98

P. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATTERAI TIMBAL - ASAM (AKI) BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (kg/ton bahan baku Pb KADAR MAKSIMUM (mg/L)

PARAMETER

COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Timbal (Pb) Tembaga (Cu) Minyak dan Lemak pH Sulfat Zat Organik (KMnO4)

Batterai Kering (Dehidrasi) (pembentukan Terbuka)

100.0 25.0 0.3 1.0 3.0 6-9 200.0 80.0

Batterai Basah atau Lembab

1.0 0.25 0.003 0.01 0.03 2.0 0.80

0.3 0.075 0.0009 0.003 0.009 0.60 0.24

10

3

Debit limbah cair maksimum : Liter per kg bahan baku Pb

Q. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PERAKITAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR KADAR MAKSIMUM (mg/L)

PARAMETER

COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Merkuri (Hg) Seng (Zn) Timbal (Pb) Tembaga (Cu) Krom total (Cr) Krom Heksavalen (Cr + 6) Kadmium (Cd) Fenol (total) Minyak dan Lemak pH Fosfat (Po4) Zat Organik (KMnO4)

100.0 100.0 0.015 2.0 0.10 1.0 2.0 0.30 0.05 0.40 5.0 6.0 - 9.0 4.0

BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (gram/unit yang dicat) Kel A

Kel B2

Kel C

450 450 0.07 9.0 0.45 4.50 9.0 1.35 0.23 1.80 22.5 18.0 360

Kel B1 250 250 0.04 5.0 0.25 2.50 5.0 0.75 0.13 1.00 12.5 10.0 200

400 400 0.06 8.0 0.40 4.0 8.0 1.20 0.20 1.60 20.0 16.0 320

500 500 0.08 10.0 0.50 5.0 10.0 1.50 0.25 2.00 25.0 20.0 400

Kel D 1500 1500 0.23 30.0 1.50 15.0 30.0 4.50 0.75 6 75.0 60.0 1200

Kel E 15.0 15.0 0.002 0.30 0.015 0.15 0.30 0.045 0.008 0.060 0.75 0.60 12.0

4.5

2.5

4.0

5.0

15.0

0.15

Debit limbah cair maksimum : M3Unit Yang dicat Keteran gan: Kelompok A

=

Sedan, min ibus, pickup

Kelompok C

=

Gen era l Purpose

R. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BARANG ELEKTRONIKA PARAMETER COD (Bichromat) Padatan tersuspensi total Merkuri (Hg) Seng (Zn) Timbal (Pb) Tembaga (Cu) Krom Heksavalen (Cr+6) Kadmium (cd) Fenol (total) Minyak dan Lemak pH Fosfat (Po4) Zat Organik (KMnO4)


BEBAN LIMBAH MAKSIMUM (gram/liter cat yang digunakan)

100.0 100.0 0.015 2.0 0.10 1.0 0.30 0.05 0.25 5.0 6.0 - 9.0 4.0 80.0

17.0 17.0 0.003 0.34 0.017 0.17 0.051 0.009 0.043 0.85 0.68 13.6

Debit limbah maksimum : Liter/liter cat yang digunakan

170


99

Lampiran V: Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 582 Tahun 1995 Tanggal : 12 Juni 1995 BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI/PERUSAHAAN/BADAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PARAMETER

BAKU MUTU

SATUAN

I. FISIS Suhu Zat padat terlarut Zat padat tersuspensi

38 1000 100

ºC mg/L mg/L

0.02 5.0 0.1 5.0 2.0 0.05 1.0 0.5 0.1 0.1 10.0 1.0 6-9 2.0 0.05 1.0 0.1 2.0 0.5 5.0 1.0 0.05 85.0 75.0

mg/L mg-N/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg-C12/L mg/L mg-Cr6/L mg/L mg-N/L Mg-N/L mg/L Mg-S/L mg/L mg/L mg/L Mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

II. KIMIAWI Air raksa Amonia Arsen Besi (total) Flourida Kadmium Khlorin bebas Krom (total) Krom heksavalen Nikel Nitrat Nitrit pH Seng Sulfida Tembaga Timbal Mangan Fenol Minyak dan Lemak Senyawa aktif biru metilen Sianida Zat organik (KMnO4) BOD


100

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 122 TAHUN 2005

T F

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a. Bahwa pembangunan kawasan baru dan pemadatan bangunan di kawasan lama serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota; b. bahwa pengolahan limbah rumah tangga dengan cara septic tank dan dengan belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal pada bagian-bagian kota mengakibatkan akumulasi bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah; c. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas air tanah maka perlu diwajibkan setiap orang atau badan usaha melakukan pengelolaan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kebijakan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

A R

D

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1971 Pengairan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Kesehatan; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 Penataan Ruang; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup;

101

tentang tentang tentang tentang tentang

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai; 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor: 27 tahun 1999 tentang AMDAL; 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air; 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 tahun 1990 tentang Air Minum; 16.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 17.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut; 18.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai Dalam Wilayah DKI Jakarta; 19.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 1999 tentang RT/RW Wilayah Provinsi DKI Jakarta; 20.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekreatriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 21.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembangunan di DKI Jakarta; 22.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 45 tahun 1992 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan Dalam Wilayah DKI Jakarta; 23.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 582 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair;

102

24.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta; 25.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair; 26.Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 27.Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 28.Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 139 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPLHD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; 5. Instansi Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai bidang dan tugasnya masing-masing; 6. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan;

103

7. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya memperbaiki kualitas air yang berasal dari kegiatan rumah tangga/perkantoran sehingga layak untuk dibuang ke saluran kota/drainase; 8. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk lain; 9. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang atau dimasukkan kedalamnya; 10.Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang langsung melalui atap atau pipa talang bangunan, dapat berupa sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya; 11.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas permukaan air tanah; 12.Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu; 13.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkan mahluk, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya; 14.Air Limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali; 15.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga,perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasae swalayan, balai pertemuan, hotel, industri, sekolah, baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air kotor/tinja); 16.Pengolahan air limbah domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. 17.Perairan umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari system limbah perpipaan; 18.Pengelolaan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah dimana sarana pengolahan air limbah yang disiapkan/ dibangun berada dekat dengan sumber air buangannya. 19.Sistem Perpipaan adalah sistem pengelolaan air limbah dimana air limbah dari tiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang untuk kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama / terpusat. 20.Sistem Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana sumber air limbah, pipa pengumpul dan pengolahannya terletak dalam satu tempat / lokasi, seperti tanki septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.

104

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan asas tanggung jawab pemerintah, asas berkelanjutan, asas hak dan kewajiban masyarakat, Pasal 3 Tujuan pengelolaaan air limbah domestik adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah dan air tanah akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah. Pasal 4 Sasaran Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah: a. Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah. b. Terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagianbagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota. c. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap. d. Berkurangnya air limbah sebagai bahan pencemar yang masuk ke saluran umum dan/ atau meresap ke dalam tanah. e. Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik adalah: a. Arahan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam Rencana Induk Sanitasi Lingkungan. b. Cara pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan, bangunan tinggi dan bangunan tunggal, baik bangunan baru maupun bangunan lama.

105

c. Arahan pembinaan industri jasa konstruksi di bidang perlengkapan dan peralatan pengolahan air limbah domestik. d. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah, termasuk kegiatan diseminasi kebijakan bagi aparat dan sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA INDUK SANITASI LINGKUNGAN

T F

Pasal 6

(1)Instansi yang membidangi perencanaan kota dan Instansi yang membidangi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Sanitasi Lingkungan, secara hirarkhi. (2)Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual. (3)Rencana Induk Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I

A R

D

BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pasal 7

(1)Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota. (2)Perencanaan instalasi air limbah domestik yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terbangunnya instalasi air limbah domestik. merupakan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Pengunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB), serta perijinan operasional dari instansi yang berwenang terkait dengan operasional dimaksud.

106

Pasal 8 (1)Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik. (2)Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3)Penyusunan Prosedur dan Panduan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi instansional dan masyarakat serta dunia usaha. Pasal 9 (1)Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perumahan bersama instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan air limbah wajib membangun instalasi pengolahan air limbah domestik bersama masyarakat pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan ekonomi masyarakatnya terbatas (2)Penyusunan kriteria dan pedoman penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan kota bersama instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pasal 10 (1)Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik didasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukan bangunan, sebagaimana tercantum pada lampiran II. (2)Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengolahan air limbah secara biologis, baik proses biomasa tersuspensi maupun proses biomasa melekat. Pasal 11 (1)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal dan komunal di kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran dan kawasan peremajaan. 107

(2)Pengolahan air limbah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan mengacu pada Pedoman Umum tentang sistem pengolahan air limbah domestik. (3)Air Limbah yang akan dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum pada lampiran III. (4)Penerapan sistem pengolahan air limbah mengacu pada Pedoman Umum Tentang Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana tercantum pada lampiran IV. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1)Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi instansional pengelolaan air limbah yang menjadi kewajiban pemerintah. (2)Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang industri dan perdagangan bersama asosiasi perusahaan sejenis melakukan program pembinaan bagi sektor jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik. (3)Instalasi pengolahan air limbah domestik yang ditawarkan pemegang merk kepada masyarakat harus memiliki sertifikat yang menyatakan tingkat kemampuan instalasi memenuhi baku mutu air limbah domestik. (4)Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi. Pasal 13 (1)Instansi yang berwenang dalam perizinan bangunan, melakukan pengawasan konstruksi instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun ditempat. (2)Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengawasan kualitas hasil pengolahan air limbah domestik. (3)Walikota dan Bupati melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini di wilayah masing-masing;

108

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Hak Masyarakat Pasal 14 Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak : (1)Berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah perpipaan, komunal dan semi komunal. (2)Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. (3)Melaksanakan kegiatan usaha dalam kegiatan jasa konstruksi dengan mengikuti / mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kewajiban Masyarakat Pasal 15 Dalam Kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat wajib : (1)Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik. (2)Menaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan.

Peran Serta Masyarakat Pasal 16 Peran Serta Masyarakat dalam proses pelaksanan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi : (1)Pemberian masukan dalam rangka penyusunan kebijakan Sanitasi Lingkungan Kawasan Tertentu. (2)Pemberian informasi tentang pengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan. (3)Bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman. (4)Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan Rencana sanitasi Lingkungan. (5)Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Sanitasi Lingkungan. (6)Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan kebijakan sanitasi lingkungan. 109

(7)Lingkungan masyarakat rumah tangga wajib mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dari pencemaran air limbah domestik. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1)Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kegiatan yang berbentuk badan usaha adalah berupa pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan. (3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kegiatan rumah tinggal adalah berupa penyegelan bangunan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

T F

A R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2005 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUTIYOSO

D

Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd RITOLATA TASMAYA NIP 140091657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR

110

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 220 TAHUN 2010

T F

TENTANG

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk merevisi/merubah Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurkan; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan dalam rangka pengendalian pemberian izin air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah;

A R

Mengingat:

D

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20078; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air; 111

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 10.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri; 11.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit; 12.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah kHusus Ibukota Jakarta; 14.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah; 15.Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 16.Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; 17.Keputusan Gubernur Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18.Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Tindakan Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum; 19.Keputusan Gubernur Nomor 582 tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 20.Keputusan Gubernur Nomor 299 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 112

3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota; 5. Perairan Umum adalah Saluran air atau sungai, yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah; 6. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair; 7. Baku Mutu Air Limbah adalah Batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu; 8. Pencemaran Air adalah Masuknya atau dimasukkanya makhluk, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh karena manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 9. Pemanfaatan Air adalah Pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan. 10.Beban Pencemaran Air Limbah adalah Jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air limbah. 11.Pemohon adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin. 12.Penanggungjawab Kegiatan adalah Orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan. 13.Izin adalah Izin membuang air limbah. 14.Tim adalah Tim pemberi izin pembuangan air limbah. 15.Tim Evaluasi adalah Tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah perusahaan yang akan/telah dibuang serta kondisi kualitas air pada badan air/perairan umum penerima air limbah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

(1).

(2).

Pasal 2 Perizinan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/sumber air. Perizinan pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air bertujuan agar yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan perutukkannya. 113

BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1).

(2).

Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua dokumen lingkungan setingkatnya, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Gubernur. Izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur. Bagian Kedua Persyaratan Pasal 4

(1)

(2)

(3)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 BAB III, dilakukan melalui tahapan: a. Pengajuan permohonan izin; b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. Penetapan izin. Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan, dengan harus memenuhi persyaratan: a. Administrasi; dan b. Teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Data isian tentang pembuangan air limbah; b. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan contoh air limbah dengan skala proporsional; c. Foto kopi akta pendirian perusahaan; d. Desain Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); e. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan/atau Dokumen Lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah direkomendasikan; f. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratorium BPLHD periode 1 (satu) tahun bagi kegaitan yang sudah operasional; 114

g. Data swapantau selama 3 (tiga) bulan terakhir bagi kegiatan yang telah operasional; h. Penanganan kondisi darurat; dan I. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 tentang kesanggupan untuk mentaatai persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. (4).

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan b. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.

(5)

Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan Dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pembuangan air limbah.

Pasal 5 (1)

Penelitian kelengkapan administrasi dilakukan oleh Sekretariat Tim dengan ketentuan : a. Jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan dikembalikan; dan b. Proses pengembalian diberitahukan kepada pemohon selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja

(2) (3) (4)

Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, dilakukan penelitian dan evaluasi/penilaian oleh Tim Evaluasi. Tim Evaluasi keanggotaannya terdiri dari Instansi Pembina, Instansi Terkait dan Pakar. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Bagian Ketiga Perolehan Izin Pasal 6

(1)

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penelitian dan penilaian sebagai berikut: 115

a. melakukan penelitian dan penilaian teknis kelayakan pembuangan air limbah yang berasal dari kegiatan usaha pemohon; b. melakukan pengecekan dan pengambilan contoh air limbah pada 2 (dua) titik inlet dan outlet. c. melakukan pembahasan/penelitian teknis dan kelayakan dokumen serta hasil analisis laboratorium; dan d. melakukan perhitungan debit air limbah maksimum dan beban maksimum yang diizinkan untuk dibuang ke saluran umum. (2) (3)

(4) (5)

Hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara. Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya kepada pemohon yang bersangkutan diberikan izin dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Persetujuan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.

T F

A R Pasal 7

(1)

(2)

D

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada pengembangan kapasitas maksimum dan/atau produksi 3 (tiga) tahun dengan produksi/kapasitas maksimal adalah produksi terpasang atau kriteria desain. Izin dapat diberikan kepada kegiatan yang telah beroperasi maupun kegaitan baru setelah memperoleh rekomendasi teknis kelayakan upaya penurunan beban air limbah dan kelayakan pembuangan air limbah dari Tim evaluasi.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 8 Setiap pemegang izin diwajibkan untuk: a. b.

mentaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah; tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam izin; 116

c. d.

e. f. g. h.

tidak melakukan pengenceran; tidak menggabungkan (memisahkan) saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan limbah cair dari proses produksi, kecuali keduanya dioleh bersama; memasang alat ukur debit air limbah; menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah; memeriksakan kualitas air limbah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan ke Laboratorium Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; dan melakukan swapantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. BAB V PERPANJANGAN IZIN Pasal 9

(1)

Prosedur perpanjangan izin adalah sebagai berikut: a. permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir masa berlakunya dengan mengisi formulir perpanjangan izin dilampiri dengan foto kopi izin sebelumnya; b. terhadap perusahaan yang telah melengkapi persyaratan tersebut pada huruf a, diadakan penelitian ke lapangan; c. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata buangan air limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki semula, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan izin baru; dan d. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.

(2)

Perpanjangan izin diterbitkan berdasarkan: a. hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan air limbah dari Tim Evaluasi; dan b. hasil analisis contoh air limbah dari laboratorium BPLHD yang menyatakan dipenuhinya baku mutu air limbah yang ditetapkan. BAB VI PENGENDALIAN Pasal 10

(1)

Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola 117

(2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk: a. pembinaan dan pengawasan; dan b. monitoring dan evaluasi.

(3)

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Pemberian Sanksi Pasal 11

(1)

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin sebagaimana ketetntuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan tindakan langsung berupa: a. Penutupan sementara saluran pembuangan air limbah; b. Penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan c. Penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

(2)

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa: a. Teguran; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin; dan d. Pencabutan izin

Bagian Kedua Pencabutan Izin Pasal 12 (1) (2)

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau tidak diperpanjang Izin dicabut apabila: 118

(3)

a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan; b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan c. menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bagi pelaku usaha yang dilakukan pencabutan izin sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur ini selanjutnya diikuti dengan tindakan: a. penutupan sementara saluran pembuangan air limbah; b. penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan c. penyegelan semua saluran pembuangan air limbah. Pasal 13

(1)

Prosuder untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis untuk jangka waktu 7 x 24 jam; b. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan c. jika kegiatan penutupan sementara sebagaimana tersebut pada huruf b, telah habis jangka waktunya dan tidak ada upaya sama sekali dari yang bersangkutan, maka izin tersebut dicabut.

(2)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, izin dapat juga dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila yang bersangkutan: a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan; dan b. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin yang memenuhi unsur tindak pidana dan/atau perdata, pemberian sanksi dan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3)

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka: a. Perizinan yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masiha tetap berlaku sampai dengan berakhir tanggal berlakunya izin; dan 119

b.

Perizinan yang masih dalam proses agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

T F

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

A R

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

D

T.T.D FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, T.T.D FADJAR PANJAITAN \ NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 3

120

RPL... 37

Recommend Documents