ROADMAP PEREKONOMIAN 2014 – 2019
Sistematik Kondisi Awal Tujuan Jangka Menengah Bauran Kebijakan Makro, Struktural dan Luar Negeri Infrastruktur, Kepastian Hukum, Reformasi Birokrasi Aksi Segera: Penggerak Perubahan
KONDISI AWAL: Banyak Peluang, Sulit, Kepemimpinan Transformasional dan Tata Kelola Yang Baik Penduduk naik dengan 11 juta, angkatan kerja dengan 8-9 juta, sektor informal Mendominasi penyerapan angkatan kerja Sumber Daya Manusia: Kesehatan, pendidikan, kewirausahaan membaik tetapi tertinggal dalam Penguasaan sains, matematik, rekayasa, kewirausahaan Biaya logistik domestik sangat tinggi dibanding negara-negara tetangga dalam Kelompok stratejik yang sama Pertumbuhan melemah ke kisaran bawah 5%-an karena perlambatan dunia Dan profil moneter yang ketat demi keseimbangan transaksi berjalan
KONDISI AWAL: Inflasi dekat dengan target BI, tetapi biaya uang tinggi dibanding negaranegara dalam kelompok stratejik yang sama Transaksi berjalan defisit karena impor barang naik cepat (2013 = 4 kali 2004), Sementara ekspor barang naik lambat (2,6 kali dalam waktu yang sama), dan Pendapatan investasi asing melebihi investasi langsung baru Kemiskinan menurun, keluarga rentan/harapan sangat besar, lowongan yang Rentan sangat besar, koefisien Gini naik ke atas 0,4 Kondisi ekonomi dunia meredup menurut taksiran OECD bulan September 2014: Pasar sumber daya alam tetap lemah, permintaan impor hasil industri dan Jasa melesu, investasi asing langsung melemah, tetapi tekanan kenaikan Bunga mereda Keterbatasan penggunaan ICT
Tujuan Umum Pembangunan Berjuang mendekati status pendapatan tengah atas yang lebih adil, partisipatif, kompetitif di kawasan dan inter-kawasan bertumpu pada momentum pertumbuhan yang ada dan Penciptaan momentum baru dengan menjaga stabilitas internal dan eksternal Beberapa sektor lokomotif: pertanian dan pangan, manufaktur, jasa, keuangan, infrastruktur sebagai bisnis Modal manusia sebagai andalan utama, sumber daya alam sebagai tumpuan pelengkap, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sebagai sumber perbaikan daya saing, kepastian hukum sebagai jangkar, otonomi daerah dan reformasi birokrasi sebagai motor fasilitasi Elevasi literasi digital rakyat Indonesia menuju praktik terbaik regional dan global
Penciptaan lapangan kerja 3 juta orang per tahun, untuk menjaga pengangguran terbuka pada tingkat 6% dan perpindahan dari sektor informal sekitar 1 juta orang per tahun. Target Pertumbuhan rata-rata 7% dalam kurun 2014-2019 dengan target tahunan: 6% (2015), 7% (2016), 7,5% (2017, 2018, 2019) atau pertumbuhan pendapatan per kepala dengan 5,9% per tahun sehingga pendapatan per kepala 2019 = 141% Menjaga defisit transaksi berjalan yang berkelanjutan di bawah 4% dari PDB Menjaga nilai tukar seirama dengan Paritas Daya Beli (PPP – purchasing power parity) untuk memikat pengekspor
Pemotongan subsidi konsumsi berjalan terutama Energi menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp.3.000/liter yang akan menghemat Rp. 17 Trilyun dalam 2 bulan terakhir tahun 2014 dan mungkin sekitar Rp 150 triilyun dalam 2015 Pemeliharaan proteksi sosial, momentum percepatan pemupukan modal manusia berupa kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan UMKM. Penaikan pengeluaran modal pemerintah untuk infrastruktur Pendayagunaan maksimum dari ICT
Persoalan Pokok: Produksi gagal merespon permintaan, kemacetan (tempo lambat), biaya logistik yang sangat tinggi, ketika persaingan di dunia menuntut konektivitas cepat dan biaya rendah.
Tujuan: Percepatan pembangunan infrastruktur yang handal, kompetitif (lancar cepat dan efisien berbiaya rendah)
Kebijakan: Pemulihan peran pemerintah dalam infrastruktur dengan menaikkan pengeluaran investasi dan pemeliharaan infrastruktur dengan palaing sedikit 1,5% poin dari PDB. Penguatan KPS (PPP) melalui penguatan ekuitas lembaga-lembaga KPS, penegakan kepastian hukum yang menyangkut KPS, akselerasi pengadaan lahan untuk KPS. Koordinasi kebijakan untuk menjamin koherensi kebijakan (policy coherence) melalui pemberdayaan KPPIP Prioritas debottlenecking (pelancaran) KEK Pendayagunaan ICT sejauh mungkin dalam proses-proses inti
Masalah Pokok: Produksi gagal merespon permintaan, nilai impor bahan bakar mineral 2013 = 3,9 kali 2004 sementara nilai ekspor hanya 3 kali, harga jual premium yang rendah dan menggoda penyelundupan, sklerosis infrastruktur.
Tujuan: Ketahanan energi pada harga keekonomian pengurangan subsidi.
Kebijakan: •Kenaikan harga BBM bersubsidi dengan Rp3000/liter menuju harga keekonomian • Kepastian kontrak Migas yang berakhir dalam 5 tahun yang akan datang • Investasi dalam hulu Migas dan kilang minyak baru • Harga keekonomian untuk BioDiesel • Harga keekonomian untuk listrik • Difusi teknologi energi yang efisien untuk menurunkan intensitas energi • Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
Persoalan pokok: Produksi gagal merespon permintaan Tujuan: Ketahanan dan kemandirian pangan, dan respon cepat produksi terhadap permintaan
Bidang PERTANIAN & PANGAN Kebijakan: Perbaikan sistem pasca panen komoditas pangan strategis Modernisasi penggilingan beras dengan skala kecil, menengah dan besar di seluruh sentra produksi (11 propinsi) Pengadaan pengeringan padi dan beras modern di 22 propinsi selain sentra produksi beras tersebut di atas Gerakan nasional perbaikan komoditas perkebunan potensial: jutaan bibit kakao dan kopi Penyuluhan dan pendampingan yang komprehensif bagi petani di bawah koordinasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan sertifikasi komoditas Perbaikan infrastruktur pertanian dan pencetakan sawah Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
Bidang MANUFAKTUR Persoalan pokok : Produksi gagal merespon permintaan; erosi daya saing sejak krisis 1997-1998, penurunan minat pengusaha, dan daya serap tenaga kerja yang menurun dalam manufaktur, biaya logistik yang sangat tinggi, ekspor yang lemah, partisipasi terbatas dalam Global Value Chain (GVC)
Tujuan: Pemulihan daya saing internasional manufaktur sehingga menjadi lokomotif akselerasi ekspor Dan penciptaan lapangan kerja berproduktifitas sedang dan tinggi
Bidang MANUFAKTUR Kebijakan: Pengembangan cluster industri dan UKM di sekitar estat industri yang terkoneksi dengan GVC Terutama di Pantura Jawa dan beberapa pusat industri di luar Jawa Reinvensi kawasan ekonomi khusus di Pantura Jawa, Medan Besar, Makassar Besar, Balikpapan, dan beberapa pusat pembangunan yang lain Kesepakatan industrial yang responsif terhadap penduduk yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur dengan menjaga tingkat UMP/K yang seirama dengan produktivitas Debottlenecking kawasan manufaktur di pusat-pusat prooduski untuk menurunkan biaya logistik ke tingkat yang kompetitif
Bidang MANUFAKTUR …lanjutan …lanjutan Revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai kerjasama pemerintah dan swasta untuk mengangkat kompetensi pekerja ke tingkat regional dan internasional Pembentukan program dana pelatihan nasional Pemupukan kultur layanan (service structure) di seluruh Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Pemacuan ekspor manufaktur dengan memanfaatkan GVC terutama untuk industri ringan, industri hilir sumber daya alam, industri ICT, dan industri otomotif * Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
Bidang JASA Persoalan Pokok: Produksi gagal merespon permintaan: jasa terselip dalam seluruh kegiatan ekonomi sebagai masukan yang kritikal; menurut taksiran sekitar 78% dari nilai tambah industri pengolahan adalah jasa-jasa; sangat kompleks dalam GVCnya
Tujuan: Transformasi Indonesia menjadi ekonomi layanan yang unggul dengan kultur layanan (Service Culture) Yang dibangun melalui “revolusi mental”
Bidang JASA Kebijakan: Revolusi kultur jasa dalam logistik kesehatan, pendidikan, jasa bisnis, pariwisata, ekonomi kreatif, dan Perdagangan Infrastruktur konektivitas domestik, regional dan global (Fisik, institusi, dan manusia) Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan dalam jasa-jasa prioritas dengan kemitraan publik swasta dan kerjasama internasional Sertifikasi perusahaan manajemen dan tenaga kerja industri jasa Pengembangan jasa pariwisata inklusif dan berkelanjutan di Indonesia Timur dan situs-situs natural di bagian lain Indonesia Pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan PPTSP sebagai motor fasilitasi industri jasa Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
Bidang FINANSIAL Persoalan Pokok: Biaya intermediasi yang tinggi (selisih bunga pinjaman dan bunga deposito): jasa keuangan non-bank yang tertinggal, akses UMKM dan rumah tangga yang sangat terbatas, ketertinggalan dalam internasionalisasi
Tujuan: Penurunan biaya intermediasi mendekati praktik terbaik regional dan pembukaan akses keuangan bagi UMKM dan rumah tangga
Bidang FINANSIAL Kebijakan:: Kebijakan Pendalaman keuangan melalui perluasan akses keuangan bagi UMKM melalui pembentukan bank pembangunan UMKM (Small Business Development Bank) Pemeliharaan persaingan yang sehat dan konsolidasi dalam perbankan umum (Commercial Banking) sehingga selisih bunga pinjaman dan bunga deposito berkurang Pemulihan keseimbangan yang sehat antara ekspansi jasa keuangan dan stabilitas keuangan melalui Konsertasi antara pemerintah, OJK dan Bank Sentral Penerbitan Perpres tentang kepemilikan asing dalam Perbankan Nasional Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
Bidang KETENAGAKERJAAN Persoalan Pokok: Pertumbuhan angkatan kerja, penduduk yang berjejal dalam sektor informal, hubungan industrial yang tidak fleksibel, UMP/K yang naik melebihi kenaikan produktivitas, pengetahuan dan keakhlian yang tidak kompetitif secara regional dan global
Tujuan: Pemulihan fleksibilitas pasar ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat yang bekerja di sektor formal, yang bekerja di sektor informal, yang masih menganggur, dan yang baru memasuki angkatan kerja
Bidang KETENAGAKERJAAN Kebijakan: Penciptaan lapangan kerja dengan tiga juta per tahun termasuk satu juta untuk perpindahan dari sektor informal ke sektor formal Pemulihan kerukunan hubungan industrial dalam arti bahwa biayabiaya ketenagakerjaan dipelihara seirama dengan produktivitas Revisi Undang Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengakomodasi kepentingan komplementer antara pekerja, pengusaha, dan pencari kerja, termasuk ketentuan terkait UMP/K, PHK, dan Outsourcing Upah minimum sebagai jaring pengaman (Safety Net) didasarkan atas kepentingan bersama dari Pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Dalam mekanisme penentuannya dimasukkan lembaga teknokratik, independen, dan terpusat (mengikat bagi semua kepala daerah) * Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
LINTAS SEKTOR: KEPASTIAN HUKUM Persoalan Pokok: Benturan kronik antara kepastian hukum dan pragmatisme-pragmatisme dalam penegakan sehingga melemahkan daya tarik Indonesia bagi pelaku bisnis termasuk profesional yang unggul; tumpang tindih antara Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di bawahnya
Tujuan: Pemulihan kepastian berusaha dalam bentuk investasi maupun bentuk lain dari usaha dan pemulihan reputasi Indonesia sebagai negara hukum
LINTAS SEKTOR: KEPASTIAN HUKUM Kebijakan:: Kebijakan Pembentukan satuan tugas untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan ke pemerintah perundang- Undangan yang koherent termasuk dalam lingkup pertambangan, energi, kehutanan, perkebunan, tata ruang wilayah, dan perijinan usaha Pemulihan kepastian tentang pemilikan atau hak atas tanah terlantar Penghentian kriminalisasi kasus-kasus perdata oleh POLRI dan Kejagung untuk mencegah rongrongan kewibawaan pengadilan Tipikor, POLRI dan Kejagung sendiri Kepastian dalam hal divestasi saham, gadai saham, pembiayaan usaha tani, asuransi pertanian, dan pengusahaan sampah kota
LINTAS SEKTOR: KEPASTIAN HUKUM Kebijakan Keselarasan perundang-undangan, lembaga pendukungnya, dan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas utuh : Kepastian status keuangan Badan Usaha Milik Negara Pendayagunaan ICT dalam semua proses inti
LINTAS SEKTOR: OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI Persoalan Pokok: Proliferasi otonomi daerah yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang sepadan dan sumber keuangan yang memadai; efektivitas rendah, tumpang tindih otoritas, ketidakjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK = KPI), disiplin lemah seperti ketidakhadiran guru, korupsi yang parah
Tujuan: Penegakan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan pusat dan perbaikan manajemen sehingga responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan birokrasi. Elevasi pemerintah daerah menjadi pusat jasa pemerintahan yang kompetitif, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerahnya (otonomi daerah dalam arti pelayanan mutu tinggi, bukan sebagai satuan kedaulatan)
LINTAS SEKTOR: OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI Kebijakan:: Kebijakan Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam penetapan penegakan dan pengawasan Tata Ruang dan Tata Wilayah untuk memulihkan kepastian hukum dalam berusaha Peningkatan profesionalisme birokrat yang membidangi dunia usaha melalui pelatihan yang melibatkan pelaku usaha Perumusan IKK (KPI) setiap pejabat menengah dan tinggi birokrasi Supervisi yang efektif tentang peraturan daerah pemulihan kepastian Tata Ruang UMP/K yang patuh terhadap Undang-Undang Nasional
LINTAS SEKTOR: OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI… lanjutan Perbaikan konektivitas intra dan antar daerah Penetapan pengeluaran modal daerah sesedikitnya 30% dari belanja total daerah Reformasi birokrasi perijinan: pembentukan tim bersama Kemendagri/BKPM/Kemenpan/Kemenko Perekonomian di bawah koordinasi Setwapres dan Setkab Penguatan Gubernur dalam fungsi gandanya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat Perintah Presiden tentang transparensi APBD dengan kewajiban pengunduhan program dan anggaran di website pemerintah daerah. Pemupukan kultur layanan di seluruh birokrasi pusat dan daerah dan elevasi setiap pejabat Menjadi agen perubahan * Penggunaan sejauh mungkin ICT dalam setiap proses inti
Terimakasih
