PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA KUSU LOVRA KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
RIZKY PAUL UTOMO NGANGANGOR J. H. Posumah T. Sondakh
ABSTRACT :This study questioned the fundamental problems, namely: the extent of the influence of policy implementation Budget Village (APBDes) the success of development in the village of Lovra Kusu District of North Halmahera Kao? Thus, this research aims: to determine the extent of the effect of policy implementation Budget Village (APBDes), the success of Rural Development in Kusu Lovra Kao District of North Halmahera. This empirically using a quantitative approach to the application of descriptive and explanatory methods. The data and information collected through questionnaires distributed technique to 50 respondents, and is equipped with observation and documentation, then analyzed by applying techniques prosuct moment correlation analysis and simple linear regression. Based on the results of data analysis, it is known that the success of the implementation APBDes and Rural Development in the Rural District of Kao Kusu Lovra North Halmahera in the category "medium" or quite successful. This fact indicates that the optimal policy implementation APBDes yet so can impact on non-optimal achievement of success of rural development in the village. This is due to inadequate availability of resources, particularly the amount and quality of human resources involved in the policy itself APBDes. Thus, it can be concluded that the implementation of policy APBDes positive and significant impact on the success of rural development, particularly in rural Kusu Lovra Kao subdistrict of North Halmahera. To optimize the execution / implementation of policies APBDes, North Halmahera district government needs to increase the number and quality of village officials in charge of human resources managing rural finance through professional technical training. Keywords : Implementation of policy, Budget Village, Rural Development. 25 Tahun 1999 tentang “ Perimbangan
PENDAHULUAN Dalam otonomi
rangka
daerah
di
pelaksanaan Indonesia,
Keuangan
Pusat
dan
Daerah
”.
Pelaksanaan otonomi daerah menurut
ditetapkan Undang-Undang Nomor 22
Undang-Undang
tersebut
lebih
Tahun 1999 tentang “ Pemerintahan
ditekankan pada azas desentralisasi
Daerah ” dan Undang-Undang Nomor
terutama untuk daerah kabupaten/kota.
Azas desentralisasi yang dimaksud
Dengan melihat keuangan desa
yaitu daerah diberi kewenangan untuk
yang
mengatur dan mengurus kepentingan
pembangunan di desa Kusu Lovra sangat
masyarakat
sesuai
maju dibandingkan dengan daerah yang
aspirasi masyarakat di daerah tersebut
lainnya, tapi kenyataannya belum sesuai
(sesuai
dan
dengan harapan masyarakat, sehingga
kebutuhan masyarakat). Kewenangan
pembangunan di desa Kusu Lovra belum
daerah
berjalan optimal.
di
daerahnya
dengan
untuk
termasuk
keinginan
mengatur
didalamnya
daerahnya
sangat
besar,
seharusnya
kewenangan
Meskipun dana yang dimiliki
untuk mengelolah keuangan daerahnya
oleh suatu daerah sangat besar, tetapi
masing-masing.
bila tidak dikelola dengan baik dalam
Undang-Undang
ini
kemudian direvisi menjadi Undang-
penggunannya
Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004,
implementasinya)
tetapi
ada
mengakibatkan dana tersebut menjadi
terlalu
mencolok
sia-sia atau tidak bisa memberikan
undang-undang
tersebut
hasil yang maksimal kepada daerah
pada
perubahan dalam
dasarnya
yang
terutama
dalam
hal
tidak
pengelolaan
keuangan daerah. Desa Kusu Lovra adalah salah
tersebut,
(dalam
proses
maka
karena
akan
dalam
proses
implementasi
selalu
terbuka
kemungkinan
terjadinya
perbedaan
yang
diharapkan
satu desa yang berada di kecamatan Kao
antara
kabupaten Halmahera Utara. Desa Kusu
(direncanakan)
Lovra merupakan desa yang jauh dari ibu
senyatanya
kota kabupaten. Desa Kusu Lovra pun
penerapan kebijakan), atau dengan kata
yang setiap tahunnya diberikan bantuan
lain
dana yang begitu besar oleh perusahaan
peluang gagal dalam pelaksanaannya.
dan pemerintah daerah, dengan demikian
apa
dengan dicapai
kebijakan
apa
yang
(hasil
dari
tersebut
Hogwood
dan
Gun
(dalam
keuangan desa makin bertambah karena
Abdulwahab,
ditambah dengan pendapatan asli desa.
pengertian kegagalan kebijakan ke dalam
Anggaran/keuangan desa ini disusun
dua kategori, yaitu non implementation
dalam
dan unsuccessful implementation. Tidak
APBDes
pemerintah.
setiap
tahun
oleh
2004:61),
memiliki
membagi
terimplementasikan
mengandung
bahwa
kebijakan
suatu
arti tidak
dilaksanakan sesuai dengan rencana,
diperlukan dukungan sumber daya yang
mungkin karena pihak-pihak yang terlibat
memadai,
dalam pelaksanaan tidak mau bekerja
penerimaan
desa
sama, atau mereka telah bekerja secara
Berdasarkan
ketentuan
tidak efisien, atau karena mereka tidak
undangan
sepenuhnya
permasalahan.
pemerintah desa Kusu Lovra mengelola
Akibatnya, impelmentasi yang efektif
beberapa sumber pendapatan, antara lain
sukar untuk dipenuhi. Sementara itu,
: a). pendapatan asli desa (PADes), yang
implementasi
terdiri dari
menguasai
yang
tidak
berhasil
terutama
yang
pendapatan yang
atau cukup.
perundang-
berlaku,
di
mana
hasil usaha, hasil aset,
biasanya terjadi manakalah suatu tertentu
swadaya dan partisipasi, gotong royong,
telah
dilaksanakan
rencana,
namun
sesuai
dengan
dan lain-lain pendapatan asli Desa; b).
mengingat
kondisi
alokasi
Anggaran
Pendapatan
dan
eksternal ternyata tidak menguntungkan
Belanja Negara; c). bagian dari hasil
(misalnya tiba-tiba terjadi pergantian
pajak
kekuasaan, bencana alam, dan lain
Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa
sebagainya) kebijakan tersebut tidak
(ADD) yang merupakan bagian dari dana
berhasil mewujudkan dampak atau hasil
perimbangan
akhir yang dikehendaki.
Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan
Suatu suatu
pembangunan
menuntut
perubahan yang dinamis dari
daerah
dan
yang
daerah
diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi
keadaan yang ada menuju suatu keadaan
Pendapatan
yang lebih baik. Dengan
Kabupaten/Kota;
kata lain
retribusi
dan
dan
Anggaran
Belanja f).
Daerah
hibah
dan
pembangunan bukan hanya menuntut
sumbangan yang tidak mengikat dari
pertumbuhan secara kuantitatif tetapi
pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan
pada hakekatnya menuntut perubahan
Desa yang sah (Anonimous, 2014).
yang mendasar kualitatif pada setiap
Untuk itu, Pengaruh Implementasi
kehidupan masyarakat yaitu merubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
masa yang lampau yang buruk menjadi
(APBDes)
lebih baik untuk sekarang dan masa yang
mencapai tujuan dari pembangunan itu
akan datang.
sendiri, begitu juga dengan pembangunan
Untuk pembangunan
meraih desa
keberhasilan yang
optimal,
sangat
diharapkan
guna
di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten
Halmahera
Utara.
Pembangunan akan terlaksana dengan
perhitungannya
baik apabila pemerintah desa memainkan
penafsiran kuantitatif (Umar, 2007).
perannya dapat secara langsung dan melibatkan diri dalam pembangunan desa
ditujukan
untuk
B. Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel penelitian ini terdiri dari
agar desa Kusu yang tadinya relatif tertinggal dibandingkan dengan desa-desa
dua
lain dapat secara bertahap menuju kearah
Kebijakan APBDes” (variabel bebas), dan
yang lebih baik. Disamping itu partisipasi
“Keberhasilan
dari seluruh masyarakat akan menjadi
(variabel
terikat).
Variabel-variabel
kontribusi yang sangat besar dalam
penelitian
tersebut
dibuat
definisi
menunjang program pemerintah desa.
operasional
masing-masing
sebagai
Keterlibatan dari seluruh masyarakat
berikut :
dalam pembangunan desa Kusu akan
1.
sangat
menjamin
tercapainya
variabel
Variabel
yaitu
“Implementasi
Pembangunan
Implementasi
Desa”
Kebijakan
APBDes (X), indikatornya adalah :
tujuan
Transparansi,
berhasilnya pembangunan tersebut.
Akuntabilitas,.
Partisipasi
Dalam kaitannya dengan latar
masyarakat,
belakang penulisan ini, maka penulis
Penyelenggaraan pemerintahan yang
mengangkat judul dalam penelitian ini
efektif, Pemerintah tanggap terhadap
dengan menitik beratkan pada “Pengaruh
aspirasi
Implementasi
masyarakat,. Profesional.
Kebijakan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap
2.
yang
berkembang
di
Variabel Keberhasilan Pembangunan
Keberhasilan Pembangunan Desa”(Suatu
Desa (Y) didefinisikan sebagai suatu
studi di Desa Kusu Lovra Kec.Kao
keadaan atau kondisi prestasi yang
Kabupaten Halmahera Utara).
dicapai secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam
METODE PENELITIAN
wujud peningkatan kondisi dan taraf
A. Desain Penelitian Penelitian
Ini
dapat
didesain
sebagai suatu penelitian kuantitatif yang bersifat
korelasional.
Umar
(1998)
mengatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan
suatu
penelitian
yang
didasarkan atas data angka-angka dan
hidup; peningkatan partisipasi dan peningkatan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program atau proyek-proyek pembangunan desa yang ditetapkan baik yang berasal
dari
program/proyek
pemerintah maupun program yang
2. Analisis regresi linear sederhana
ditetapkan di tingkat desa. Indikator
digunakan untuk mengetahui pola
pengukurannya sebagai berikut :
hubungan pengaruh dari variabel
Peningkatan kondisi dan taraf hidup
bebas
masyarakat, Peningkatan partisipasi
APBDes”
masyarakat
pembangunan,
terikat “Keberhasilan Pembangunan
kemampuan
desa” (Y). Pola hubungan pengaruh
berkembang secara mandiri, Tingkat
dinyatakan dengan persamaan regresi
tercapainya tujuan, sasaran, ataupun
linear sederhana, sebagai berikut :
dalam
Peningkatan
target-target
dari
“Implementasi
(X) terhadap variabel
Ŷ =
program/proyek
kebijakan
a + bX
Dimana :
yang dilaksanakan.
Ŷ =
C. Populasi dan Sampel
(Keberhasilan Pembangunan
Yang menjadi Populasi dalam
Desa)
penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pemerintah desa serta BPD yang ada
Nilai Y prediksi
a
=
Nilai Y pada posisi konstan
(tetap), ketika nilai X= 0, diproleh
di desa Kusu Lovra sebanyak 50 Kepala
melalui rumus :
Keluarga. D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen dan
teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
Kuesioner atau
daftar pertanyaan; , Studi Dokumentasi,
a
=
(Y)(X2) - (X)( XY) nX2 - (X)2
b
=
(nXY) - (X)( Y) nX2 - (X)2
3. Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap Y digunakan rumus Product Moment (Sugiyono,
Observasi.
2005) : E. Teknik Analisa Data 1. Untuk
mendeskripsikan
4. Untuk variabel
penelitian, digunakan teknik analisis persentase yang diolah dalam tabel distribusi
frekuensi,
dengan
menerapkan rumus sebagai berikut : P
fi = n (100 %)
mengetahui
derajad
determinasi (daya penentu) atau besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas, diperoleh mengkwadratkan
dengan
cara harga/nilai 2
koefisien korelasi, yaitu (r ).
Untuk uji signifikansi hubungan
rata Implementasi kebijakan APBDes
antara variabel, maka nilai r-hitung
diperoleh sebesar X = 19,82 atau dalam
langsung
skala
dikonsultasikan
dengan
ideal
pengukuran
nilai r-tabel pada taraf uji 1 %
kriterium
dengan dk = n.
diperoleh sebesar 0,661 atau 66,1 %.
Penerapan semua teknik analisis
Ini berarti bahwa secara nyata, rata-rata
dibantu dengan program SPSS for
pelaksanaan
windows versi 20, melalui perangkat
APBDes berada pada kategori sedang
computer.
atau cukup memadai.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Variabel Penelitian
(skor
berdasarkan
maksimum
Implementasi
=
30)
kebijakan
B. Pembahasan Dari hasil analisis regresi linear
pengujian
sederhana dengan persamaan Ŷ = 8,613
terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu
+ 1,073X, dan korelasi product moment
akan
dengan koefisien korelasi ( r ) sebesar
Sebelum melakukan
penulis
gambarkan
atau
deskripsikan keadaan variabel-variabel
0,935
dapat
teruji
hipotesis,
yang
penelitian, sebagai berikut:
menyatakan “ Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Variabel Implementasi Kebijakan APBDes
berpengaruh positif terhadap keberhasilan
Mengacu pada hasil analisis data
pembangunan di Desa Kusu Lovra
dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden
Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera
yang diwawancarai, ternyata ada sekitar
Utara ”, pada taraf signifikansi 1%.
20 responden atau sebesar 40,0 % yang
Sementara itu, kontribusi Implementasi
menyatakan
Implementasi
Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
kebijakan APBDes berada pada kategori
Belanja Desa (X) terhadap keberhasilan
sedang; 19 responden atau sekitar 38.0 %
pembangunan desa (Y) diperoleh sebesar
berada pada kategori tinggi dan sisanya
87,3%. Hal ini bermakna bahwa, variasi
sebanyak 11 responden atau sekitar 22.0
perubahan Keberhasilan pembangunan
% yang menyatakan bahwa pelaksanaan
desa turut dipengaruhi oleh variasi
fungsi pengawasan berada pada kategori
perubahan pada Implementasi kebijakan
rendah.
APBDes sebesar 87,3%, dan sisanya
bahwa
Hasil ini sejalan dengan hasil analisis rata-rata (hitung), di mana rata-
sebesar 12,7% turut ditentukan oleh faktor-faktor lain.
Dengan
terujinya
hipotesis
keberhasilan
pembangunan
penelitian, sebagaimana tlah diuraikan
sebagaimana
telah
pada
sebelumnya.
bagian
sebelumnya,
maka
persamaan regresi di atas dapat dilakukan
desa
dikemukakan
Hasil-hasil
penelitian
prediksi. Artinya bahwa naik turunnya
menunjukkan
Keberhasilan pembangunan desa karena
impelemntasi/pelaksanaan APBDes di
pengaruh
Kebijakan
desa Kusu Lovra dipacu sampai 100%,
APBDes dapat diprediksikan melalu
maka Keberhasilan pembangunan desa
persamaan regresi tersebut. Berdasarkan
akan
instrumen
peningkatan hingga menacapai 81.6 %.
Implementasi
yang dikembangkan, skor
Implementasi Kebijakan APBDes yang
bahwa
ini
mengalami
apabila
perubahan
atau
Realitas hasil penelitan ini secara
tertinggi atau skor ideal adalah 50, oleh
teoritis
karena itu bila Implementasi Kebijakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDes dinaikkan menjadi 50 skor,
(APBDes)
maka Keberhasilan pembangunan desa,
instrument keuangan desa yang dapat
khususnya di desa Kusu Lovra akan
membiayai
meningkat sebesar Ŷ = 8,613 + 1,073(30)
terutama pembangunan desa, khususnya
= 40.803. Ternyata jika Implementasi
di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao
kebijakan APBDes ditingkatkan hingga
Kabupaten Halmahera Utara.
maksimal (30 skor) atau 100 %, maka
dapat
dibenarkan
merupakan
aktivitas
Tanpa
karena
satu-satunya
pemerintahan,
adanya
anggaran
Keberhasilan pembangunan desa akan
pendapatan desa yang dapat membiayai
naik dari rata-rata empirik sebesar 29,9
pelaksanaan
menjadi 40,80 atau naik sebesar 10.9
walaupun
(21.8%)
Perlu
desa telah tersusun dengan baik, maka
diketahui bahwa walaupun Impelemntasi
pemerintah dan masyarakat desa tidak
kebijakan APBDes telah didorong hingga
dapat
mencapai skor maksimal (30 skor),
membangunan
namun Keberhasilan pembangunan desa
ditunjukkan dari harga konstanta “a”
tidak dapat mencapai skor maksimal =
hanya sebesar 6.613 atau keberhasilan
50. Hal ini berarti bahwa terdapat pula
pembangunan desa hanya dapat dicapai
faktor lain yang turut mempengaruhi
sebesar 13.22 % saja apabila tanpa
perubahan
adanya anggaran desa yang memadai.
dari
skor
(naik
idealnya.
atau
turunnya)
pembangunan perencanaan
berbuat
desa,
pembangunan
banyak desanya.
untuk Hal
ini
Oleh karena itu, hasil penelitian
Implementasi
Kebijakan
Anggaran
ini berimplikasi perlu dilakukan upaya-
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
upaya
meningkatkan
dan Keberhasilan Pembangunan Desa di
Desa
Desa
konkrit
untuk
Penerimaan/pendapatan
yang
Kusu
Lovra
Kecamatan
Halmahera
Utara,
Kao
bersumber dari : a). pendapatan asli Desa
Kabupaten
terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
swadaya dan partisipasi, gotong royong,
1. Implementasi
APBDes
dapat
dan
dan lain-lain pendapatan asli Desa; b).
Keberhasilan Pembangunan Desa di
alokasi
dan
Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao
Belanja Negara; c). bagian dari hasil
Kabupaten Halmahera Utara berada
pajak
daerah
pada kategori “sedang” atau cukup
Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa
berhasil. Fakta ini menunjukkan
(ADD) yang merupakan bagian dari dana
bahwa
perimbangan
APBDes belum optimal sehingga
Anggaran
daerah
Pendapatan
dan
retribusi
yang
diterima
implementasi
Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan
dapat
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
optimalnya pencapaian keberhasilan
Daerah
Anggaran
pembangunan desa di desa tersebut.
Daerah
Hal ini disebabkan oleh belum
dan
memadainya ketersediaan sumber
sumbangan yang tidak mengikat dari
daya, terutama jumlah dan mutu
pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan
sumber daya manusia pelaksana
Desa yang sah (Anonimous, 2014).
kebijakan APBDes itu sendiri.
Provinsi
Pendapatan
dan
Kabupaten/Kota;
dan Belanja f).
hibah
Dengan mengoptimalkan sumbersumber
penerimaan/pendapatan
desa,
berdampak
kebijakan
pada
belum
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi
kebijakan
APBDes
maka diharapkan proses pelaksanaan
berpengaruh positif dan signifikan
pemerintahan dan pembangunan desa
terhadap keberhasilan pembangunan
dapat dibiayai sehingga mencapai hasil
desa, khususnya di desa Kusu Lovra
yang optimal pula.
Kecamatan
Kabupaten
Halmahera Utara.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan
demikian,
hipotesis
Mengacu pada hasil analisis data
penelitian
yang
diajukan
pembahasan
sebelumnya
A. Kesimpulan
dan
Kao
penelitian
tentang
telah telah
teruji
keberlakuannya
secara
empiris
sekaligus memberikan pembenaran terhadap
teori-teori
yang
mendasarinya.
Anonimous, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakrta. Arikunto. 2000. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta. Betten,
B. Saran Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam
penelitian
ini,
maka
perlu
dikemukakan beberapa saran, antara lain : 1. Untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan/implementasi kebijakan APBDes,
maka
pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara perlu meningkatkan
jumlah
dan
Bintaro. 1983. Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta. Chandler. R. C. & J. C. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Second Edition: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc. Danim.
S. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta.
Dunn.
W.N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc.
mutu
SDM aparat desa yang bertugas mengelola keuangan desa melalui pelatihan teknik professional. 2. Mengingat signifikannya pengaruh implementasi
kebijakan
APBDes
terhadap keberhasilan pembangunan desa,
maka
pendapatan
desa
sumber-sumber berdasarkan
peraturan desa perlu dikelola secra efektif.
Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs Prentice Hall Inc. Goni, Jourdan, 1984, Hubungan Antara Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Di Minahasa, Thesis S2, UGM, Yogyakarta. Islamy.
DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab, Solichin, 2008, Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Afifuddin, , 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta. Bandung . Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
T.R., 1979, Pembangunan Masyarakat Desa, terjemahan Surjadi, Alumni, Bandung.
I. 2009. Kebijakan Publik. Universitas Terbuka. Jakarta.
Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan) Jakarta : PT. Pustaka SIDESINDO. Moeljarto, Vidhyandika dan Sonia, Prabowo, 1997. Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Sosial, dalam Majalah CSIS Tahun XXVI No.1 Januari-Februari 1997.
Ndraha Taliziduhu, 1988, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Bina Aksara. Jakarta.
Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
Sumber-sumber lain : PP No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Perturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang desa
Safi’I,
2009, Perencanaan Pembangunan Daerah. Averroespress. Malang.
Sayogyo, Pudjiwati. 1980. Sosiologi Pedesaan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. Sukasmanto dkk. 2004. Promosi Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press. Sutardjo, Kartohadikusumo. 1953. Proses Pembangunan Desa. LSIS. Jakarta. Syafie,
Kencana Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984, Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung. Tjokroamidijojo, Bintoro, Mustopadidjaja, 1984, Pengantar Tentang Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta. Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987, Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, yogyakarta. Umar. H., 2007, Metodologi Penelitian. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta. Widjaja. HAW. 2010. Otonomi Desa. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
