Ringkasan Executives

Ringkasan Executives Selama tahun lalu, perekonomian Indonesia mengalami pasang-surut. Masa tersebut adalah tahun yang sibuk, dengan diselenggarakannya pemilu, dicapainya kemajuan yang nyata dalam memerangi korupsi dan meningkatnya daya dorong reformasi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 merupakan yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir, tetapi melambat pada akhir tahun 2005 dan pertengahan pertama tahun 2006 ketika perekonomian terkena dampak kenaikan harga BBM dan suku bunga. Meskipun demikian, pasar-pasar keuangan memberikan respons yang baik terhadap arah kebijakan makro yang jelas: rupiah menguat dan bursa efek mencapai puncaknya dalam sejarah. Penduduk yang hidup dalam kemiskinan terus menurun jumlahnya sekitar 1 juta setiap tahun. Pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya di tingkat kabupaten/kota terlaksana dengan aman dan kemenangan para penantang dalam pemilu ini menyiratkan meningkatnya pertanggungjawaban. Presiden diakui telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi, terutama dengan aktifnya Komite Anti Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada akhir tahun 2005, terjadi perombakan kabinet yang mendongkrak daya dorong reformasi. Paket kebijakan prasarana dan investasi telah dikeluarkan dan paket ketiga untuk sektor keuangan akan segera dikeluarkan. Akhirnya, proses rekonstruksi di Aceh menjadi cepat. Pembangunan rumah dalam jumlah besar dan prasarana dalam jumlah yang lebih banyak kini sedang berlangsung, anak-anak kembali bersekolah, dan perawatan medis secara umum telah tersedia. Prestasi terbesar tahun 2005 ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah dengan GAM yang benar-benar telah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Aceh. Namun menyedihkan, sekali lagi Consultative Group menghadapi tragedi yang telah dan mungkin terjadi. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei, kota pelajar Yogyakarta dan daerahdaerah sekitarnya Bantul dan Klaten diserang oleh gempa bumi berkekuatan 6.2 skala Richter. Saat laporan ini ditulis, gempa bumi tersebut diperkirakan telah menewaskan 5.800 orang dan menyebabkan setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Meskipun kerusakan prasarana tidak sebesar tragedi Aceh, jumlah rumah yang hancur atau rusak parah lebih banyak, melebihi angka 150.000. Sementara itu, kemungkinan tragedi lain dapat terjadi, Flu Burung terus memakan korban jiwa. Selama tahun lalu, lebih banyak orang meninggal dunia di Indonesia akibat virus ini daripada di negara lain manapun di dunia. Penanganan bencana alam dan kemungkinan epidemi jelas menjadi prioritas termasuk melalui komunikasi, koordinasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik. Pada tahun 2005, pertumbuhan mencapai 5.6 persen, tingkat tertinggi sejak krisis. Tetapi, menjelang akhir tahun, perekonomian merosot dengan pesat dan, dalam triwulan pertama tahun 2006, pertumbuhan PDB hanya mencapai 4.6 persen. Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian kebijakan termasuk kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 114 persen pada bulan Oktober 2005 dan kenaikan suku bunga tertata sebesar 400 poin dasar (antara bulan Agustus dan Desember 2005). Penyesuaian kebijakan ini diperlukan untuk memulihkan dorongan perekonomian dan keseimbangan fiskal dengan membawa harga BBM mendekati harga pasar dan untuk mengendalikan kemungkinan inflasi. Meskipun kenaikan harga BBM tersebut mengubah penghasilan langsung masyarakat menjadi penghasilan pemerintah senilai US$8-10 milyar, ini menjadi guncangan jangka pendek yang signifikan bagi perekonomian. Rencana Pemerintah untuk mempercepat pengeluaran (menggunakan kembali subsidi BBM) masih belum efektif, meskipun program bantuan tunai kepada lebih dari 16 juta keluarga i

miskin seharusnya lebih dari sekedar mengurangi dampak atas pengeluaran untuk 28 persen penduduk termiskin dan mengembalikan sekitar US$2 milyar ke perekonomian. Pengeluaran pemerintah kini bertambah cepat dan dapat menjadi jauh lebih besar menjelang akhir tahun karena dibarengi dengan penurunan suku bunga untuk memicu pemulihan seraya dilakukan penyesuaian dengan harga energi yang lebih tinggi. Pada akhir tahun, perekonomian seharusnya meningkat sekitar 6 persen dan pertumbuhan tahunan pada tahun 2006 mencapai sekitar 5,5 persen atau kurang-lebih sama dengan tahun 2005. Sebagian besar indikator perekonomian meningkat. Karena adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dan arah kebijakan yang sehat, maka kebanyakan indikator perekonomian meningkat, sebagian diantaranya secara dramatis. Pasar-pasar keuangan pulih dan berpacu pada akhir tahun 2005 hingga lima bulan pertama tahun 2006 sehingga membawa rupiah ke tingkatnya yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir, dan bursa saham mencapai serangkaian puncak, sebelum belakangan terjadi kemerosotan pada pasar-pasar secara umum. Dengan menyebut adanya perbaikan kebijakan, Moody’s International menaikkan peringkat obligasi Indonesia (luar dan dalam negeri) dari B1 menjadi B2 (masih 4 tingkat di bawah angka investasi). Anggaran pemerintah yang berakhir pada tahun 2005 mengalami defisit sebesar 0,5 persen dari PDB dan rasio utang-GDP terus anjlok hingga 46 persen dari GDP, yang lebih rendah dari 55 persen pada akhir tahun 2004 dan hampir 100 persen pada tahun 1999. Inflasi meningkat menjadi lebih dari 18 persen ketika kenaikan harga BBM malampaui hargaharga lain. Kebijakan moneter yang sehat telah mengurangi dampak ini, dan inflasi kini hampir mencapai target inflasi Bank Indonesia sebesar 7-9 persen pada akhir tahun 2006. Tingkat Kepercayaan Pasar (Rupiah exchange rate against US$) 11000 Exchange rate (Rp/US$)(LHS) 10500 10000 9500

Penurunan Beban Hutang (government debt to GDP ratio, percent) 1600

100%

1500

90%

1400

80%

1300

70%

1200

60%

1100

50%

1000 9000

900

External

40% 30%

800

JSX Stock Index (RHS)

8500

Domestic

20% 700 10%

8000 Jan04

600 Apr04

Jul04

Oct04

Jan05

Apr05

Sumber: CEIC, World Bank staff

Jul05

Oct05

Jan06

Apr06

0% 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Sumber: MOF, World Bank

Pertumbuhan yang berkelanjutan diperkirakan telah mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan sebanyak 1 juta orang, sehingga total jumlah orang miskin di Indonesia adalah 35 juta orang (16,0 persen dari jumlah penduduk). Tetapi, perkiraan ini masih memerlukan penyesuaian dengan ditambah atau dikurangi dampak negatif dari kenaikan harga beras dan BBM dan dampak positif dari program pengentasan kemiskinan Pemerintah yang baru, seperti bantuan langsung tunai dan pengurangan biaya perawatan kesehatan dan sekolah, menjadi jelas. Pertumbuhan pembangunan belum berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran terbuka telah mencapai 10.4 persen pada tahun 2006 dan dapat terus bertambah. Sayangnya, setiap persen pertumbuhan ekonomi menyebabkan berkurangnya ii

jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal dibandingkan pada tahun 1990an, barangkali akibat kakunya pasar tenaga kerja dan lebih tingginya upah riil, yang menggambarkan pentingnya penyesuaian kebijakan pasar tenaga kerja. Mencapai dan mempertahankan Struktur Penurunan Investasi (Gross % of GDP) pertumbuhan yang lebih tinggi membutuhkan investasi yang Highest inv. before crisis 30% lebih besar. Meskipun dalam dua Low from public sec. tahun terjadi pertumbuhan investasi 25% yang relatif tinggi (14,6 persen pada Lowest inv. after crisis tahun 2004 dan 9,9 persen pada 20% 22.6% tahun 2005), investasi pada tahun Private 16.8% 15% 2005 hanya mencapai 22 persen dari 17.5% 12.8% 16.0% PDB, dibandingkan dengan hampir 10% 30 persen sebelum krisis dan 32 2.0% Region 3.4% 5% 3.1% persen di Vietnam dan lebih dari 40 2.2% 5.0% Center 1.4% 3.4% 3.4% persen di Cina saat ini. Sumber daya 2.5% 2.2% 0% yang ada memungkinkan untuk 1996 2000 2003 2005 (*) 2006 (**) meningkatkan investasi negara Note- (*) preliminary data; (**) estimates secara cepat tahun ini sampai ke Sumber: BPS, World Bank staff tingkat pra-krisis sebesar hampir 7 persen dari PDB. Tetapi, investasi swasta masih terlalu rendah (lihat grafik), sehingga fokus pemerintah pada reformasi iklim investasi adalah tepat. Prospek jangka menengah tampaknya baik – namun bergantung dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih cepat lagi pada tahun 2006 pada saat pengeluaran negara meningkat dan suku bunga turun, dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi menjelang tahun 2007. Jika reformasi yang direncanakan dilaksanakan sesuai jadwal maka pertumbuhan 6 persen pada tahun 2007 and 7 persen dalam jangka menengah sangat mungkin untuk dicapai. Sebaliknya, jika kebijakan gagal dilaksanakan maka ini akan menimbulkan sikap sinis para investor, berkurangnya prospek pertumbuhan dan buruknya lapangan pekerjaan dan hasil-hasil pengentasan kemiskinan. Ruang fiskal Pemerintah bertambah – fokus perlu dialihkan ke pengeluaran secara tepat. Tingginya harga minyak dunia dan meningkatnya pendapatan memberikan Indonesia peluang untuk meningkatkan investasi negara. Pengelolaan utang yang sehat juga membantu. Bagian anggaran belanja negara yang dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang negara (dalam dan luar negeri), sebesar 25 persen dari anggaran, kini lebih rendah daripada sebelum krisis 1990an – memungkinkan percepatan pengeluaran prioritas

Beban Hutang Berkurang (debt service to total expenditure, percent) 50% 45% 40%

Principal

35% Interest 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% FY94 FY95 FY96 FY97 FY98 FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 (9m) Budget

Sumber World Bank

iii

pemerintah dalam jumlah yang besar. Jika pengeluaran pembangunan lebih cepat sebagaimana yang direncanakan tahun ini, maka proporsi investasi negara terhadap GDP (gabungan pemerintah pusat dan daerah) akan berada pada tingkat pra-krisis. 1 Realisasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan pemerintah pusat akan bertambah lebih dari 20 persen. Selanjutnya, pengurangan bertahap terhadap subsidi yang ada (BBM dan listrik) akan menyediakan ruang fiskal yang jauh lebih luas bagi investasi negara dan pengentasan kemiskinan karena anggaran subsidi masih mencapai 79 triliun, atau 2,6 persen dari PDB. Tantangan utama bagi Pemerintah telah berubah dari cara mengurangi beban utang menjadi cara mengeluarkan sumber daya negara secara tepat. Tantangan ini menjadi semakin sulit dengan adanya fakta bahwa pemerintah-pemerintah daerah saat ini bertanggung jawab atas lebih dari separuh investasi negara dengan pengaruh pemerintah pusat yang terbatas, dan bahwa masih ada kerancuan mengenai pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Hambatan Investasi Optimisme dunia usaha (% of firms reporting constraint to be moderate, severe or very meningkat secara tajam severe) dengan adanya Pemerintahan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% yang baru, tetapi beberapa Macroeconomic Instability investor masih menunggu Economic Policy Uncertainty Local Corruption diterapkannya kebijakan di National Corruption lapangan. Survei menunjukkan Legal System & Conflict Resolution bahwa sentimen dunia usaha Transport Tax Administration mengalami perbaikan yang Labor Skill and Education menonjol pada tahun 2005 (lihat Cost of Finance grafik), karena rintanganTax Rate rintangan nyata dianggap telah Labor Regulation-Regional ADB 2003 Customs&Trade Regulation-Regional diatasi (dengan perkecualian Customs&Trade Regulation-National terutama dalam bidang LPEM 2005 Licensing and Permits-Regional (December) transportasi). 2 Tetapi, tahun Electricity Labor Regulation-National 2005 lebih ditandai oleh niat Licensing and Permits-National baik daripada implementasi yang konkrit. Secara khusus, undang- Sumber: ADB, LPEM-FEUI, World Bank undang pajak and pabean masih terkatung-katung di Parlemen tanpa dukungan dari dunia usaha. Tahun ini dimulai dengan catatan yang lebih cerah: telah dikeluarkan pengumuman kebijakan yang tegas mengenai iklim investasi dan infrastruktur, dan salah satu paket kebijakan di sektor keuangan tidak lama lagi juga akan dikeluarkan. Paket-paket ini berisi tindakan-tindakan reformasi yang sangat baik tetapi, seperti biasanya, implementasi tetap menjadi tantangan. Pokok-pokok paket kebijakan mencakup undang-undang investasi yang sudah lama dinantikan (dengan daftar negatif terpadu yang jelas, sederhana dan transparan), tim ekspor nasional revitalisasi dan investasi, pengurangan waktu memulai usaha dari 150 menjadi 30 hari, dan dikuranginya jenis barang impor yang harus melalui “jalur merah” pabean. Undang-Undang Investasi ini telah diajukan ke Parlemen, dan revisi-revisi dalam Undang-Undang Pajak menjadi semakin jelas, termasuk sejumlah revisi yang memperbaiki keseimbangan wajib pajak dan pejabat pajak. Departemen Bea dan Cukai telah lama dianggap 1 Diukur sebagai bagian dari GDP. Dengan adanya klasifikasi baru akuntansi Pemerintah, maka tidak ada lagi kategori yang disebut pengeluaran pembangunan. Untuk perbandingan, pengeluaran pengalihan modal dan sosial digabung untuk mencakup konsep pengeluaran pembangunan. 2 Ini adalah hasil studi oleh LPEM-FEUI pada akhir tahun 2005 yang dibiayai oleh Pemerintah Belanda.

iv

sebagai hambatan besar terhadap efisiensi kegiatan usaha. Pimpinan yang baru dan restrukturisasi yang terencana mencerminkan keinginan untuk mengatasi masalah-masalah sektor swasta. Versi awal dari revisi undang-undang tenaga kerja yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas mendapat penolakan yang kuat dari kelompok buruh sehingga saat ini sedang dibahas kembali. Secara umum, masih terdapat kecenderungan untuk berfokus pada surat-surat keputusan daripada reformasi yang berarti, dan pemerintah perlu dipuji atas rencananya untuk meningkatkan pemantauan eksternal terhadap dampak reformasi daripada surat-surat keputusan. Selain itu, penyederhanaan administratif yang signifikan – termasuk penghapusan prosedur yang tidak perlu dan pertemuan tatap muka – hendaknya menjadi fokus jangka pendek yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sudah meluas. Kemajuan prasarana sejauh ini masih belum tercapai sepenuhnya. Hasil-hasil yang konkrit – yaitu pembentukan dan pelaksanaan proyek-proyek – masih belum banyak, tetapi kemajuan telah menjadi cepat setelah ditingkatkannya koordinasi proyek pemerintah dan dibentuknya unit penanggung jawab pembagian risiko. Peran koordinasi dari KKPPI terus diperkuat dengan membentuk unit Kemitraan Publik-Swasta (PPP) untuk memfasilitasi proyek-proyek berkualitas tinggi. Unit Manajemen Risiko dibentuk di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mengkaji dukungan pemerintah terhadap proyek-proyek yang disetujui oleh KKPPI. Demikian pula, terdapat perubahan di bidang pembiayaan, kemajuan dalam pembiayaan prasarana (termasuk dana jaminan). Tetapi, kemajuan dalam reformasi sub-sektoral masih belum kuat: persiapan proyek masih belum memadai, tarif eceran masih di bawah biaya kebanyakan sektor, dan desentralisasi belum menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan prasarana oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah memberikan dorongan yang mengesankan dalam memerangi korupsi dan indikator penyelenggaraan pemerintahan telah mulai memperlihatkan cukup perbaikan. Selain melakukan investigasi dan berhasil dalam mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang terkenal, Pemerintah telah memperkuat kerangka kelembagaan untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi melalui badan-badan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Anti Korupsi, TimTas Tipikor, Tim Pemburuan, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan. Tetapi prestasi dalam tuntutan belum sebanding dengan keberhasilan dalam pelaksanaan strategi reformasi untuk mencegah korupsi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hambatan utama yang menghalangi terobosan yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah reformasi di bidang pelayanan sipil dan administrasi. Pemerintah memulai awal yang menjanjikan dalam bidang ini, dimulai dari para pejabat tinggi sampai jajaran pegawai pemerintah lainnya. Hambatan utama lain adalah lambatnya kemajuan dalam reformasi hukum dan pengadilan. Melaksanakan rencana reformasi yang komprehensif, yang disusun bersama-sama dengan para pejabat pengadilan dan masyarakat sipil, merupakan kesempatan terbaik untuk dapat berhasil. Pelaksanaan Pemilu Langsung di semua tingkat sistem politik telah menciptakan kerangka pertanggungjawaban baru yang mempunyai dampak yang besar bagi peningkatan hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemilu langsung ini disertai dengan keterbukaan terhadap media dan meningkatnya organisasiorganisasi kolektif baru di lingkungan masyarakat sipil yang menghasilkan tuntutan yang kuat terhadap pemerintahan yang baik. Tetapi, “politik uang” terus melemahkan hubungan antara v

kompetisi politik yang lebih sehat dengan pemerintahan yang baik. Agenda penyelenggaraan pemerintahan perlu diperluas untuk menangani aliran-aliran keuangan yang melanggar hukum melalui pembiayaan pemilu dan partai politik, korupsi legislatif, dan yayasan-yayasan yang mengaku dibentuk oleh pemerintah. Hal ini membutuhkan keterlibatan yang lebih aktif dari DPR dan DPRD serta dialog dengan partai-partai politik. Ada kemajuan yang bagus dalam Tingkat Kemiskinan pengentasan kemiskinan pada tahun 60.0 Milllion poor 2005 tetapi turun naiknya tingkat Percent poor 48.0 50.0 kemiskinan pada pertengahan 38.4 37.3 pertama tahun 2006 masih belum jelas 40.0 36.1 35.1 34.2 karena besarnya kenaikan harga beras. 30.0 Jumlah penduduk miskin turun menjadi 23.4 17.4 20.0 16.0 16 persen pada bulan Februari 2005 di 17.6 18.2 16.7 bawah angka 17,6 persen yang dicapai 10.0 sebelum krisis. Diperkirakan lebih dari 13 0.0 juta orang telah keluar dari kemiskinan 1996 1999 2002 2003 2004 2005 sejak puncaknya setelah krisis yang Sumber: BPS, World Bank mencapai 23,4 persen pada tahun 1999. Tabungan dari pengurangan subsidi BBM dipergunakan untuk serangkaian program bagi kaum miskin termasuk dana operasional bagi sekolah, beasiswa, prasarana desa, dan pelayanan kesehatan dasar. Program yang terbesar, bantuan langsung tunai (BLT) senilai lebih dari 17 trilyun pada tahun 2006, melebihi kebutuhan kompensasi kepada masyarakat termiskin atas kerugian yang diderita akibat kenaikan harga-harga. Selain itu, evaluasi awal terhadap program tersebut oleh SMERU dan Bank Dunia menunjukkan bahwa, meskipun kurangnya waktu persiapan, program BLT cukup berhasil. Sayangnya, tindakan-tindakan pro-kaum miskin yang bagus ini dihambat oleh kebijakan-kebijakan impor beras yang bersifat membatasi, sehingga harga beras meningkat 30 persen (bulan Maret dibandingkan tahun sebelumnya), dengan dampak yang serius bagi kaum miskin. Pelayanan publik, khususnya bagi kaum miskin, terus meningkat meskipun lambat, dan model pemberian pelayanan yang baru dibutuhkan. Survey, yang dirancang untuk mengkaji dampak desentralisasi dan untuk mengukur kinerja sekolah, memperlihatkan bahwa pemberian pelayanan terus meningkat di daerah-daerah di Indonesia meskipun lambat. Tetapi, mengingat kenaikan yang sangat besar pada pengeluaran pendidikan dan kesehatan (realisasi 40 dan 47 persen antara tahun 2001 dan 2003), hasil yang dicapai dalam pemberian pelayanan ini masih belum memuaskan. Tantangannya sekarang adalah cara meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi ketidakmerataan akses. Sebuah laporan belum lama ini memperlihatkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan pertanggungjawaban dan dorongan bagi para penyedia jasa, dan dengan memperkuat suara pengguna jasa.3 Hal ini juga mencakup meningkatkan kemampuan pemerintah dan pengguna jasa untuk memantau penyelenggaraan dan kualitas jasa dari para penyedia. Perjanjian pelayanan adalah salah satu cara untuk melalukan hal tersebut. Perjanjian ini pernah digunakan dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah-sekolah peserta program BOS menerima dana bantuan block grants sebagai pengganti uang sekolah siswa miskin. Sekolah-sekolah tersebut bebas menggunakan dana bantuan ini sesuai keinginan 3

“Menjadikan Pelayanan Bermanfaat bagi Kaum Miskin”, Bank Dunia, yang akan diterbitkan.

vi

mereka. Penyelenggaraan semacam ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih luas. Cara lain untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan menggunakan kupon atau bantuan bersyarat tunai yang dapat menjadi sarana ampuh untuk mengatasi ketidakmerataan yang terkait dengan penghasilan. Rekonstruksi di Aceh saat ini mengalami kemajuan yang pesat, tetapi perasaan mendesak masih harus dipertahankan. Sejumlah besar rumah sedang dibangun, tahun ajaran sekolah mulai berjalan dengan normal, dan pelayanan kesehatan tersedia di kebanyakan daerah yang terkena bencana. Lebih dari US$ 1,5 milyar telah dicairkan dan pengeluaran saat ini mencapai lebih dari US$150 juta per bulan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan menyediakan prasarana bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau (di Pantai Barat), daerah konflik dan Nias. Beberapa departemen Pemerintah Pusat masih memiliki kinerja yang buruk dan koordinasi masih perlu ditingkatkan. Tetapi, ini hanyalah kesulitan di tengah-tengah kisah lengkap keberhasilan. Keberhasilan yang paling besar adalah kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang telah dilaksanakan tanpa gangguan yang berarti, dan memberikan optimisme mendasar kepada masa depan provinsi ini. Respons terhadap Flu Burung belum terkoordinasi dengan baik atau efektif. Hingga tahun 2006, hampir separuh kematian manusia yang dikaitkan dengan flu burung di seluruh dunia terjadi di Indonesia. Potensi dampak negatif tidak hanya mencakup sektor perunggasan dan risiko kesehatan langsung, melainkan juga risiko kesehatan jangka panjang dan gangguan ekonomi yang signifikan. Selain itu, anggapan bahwa Indonesia hanya berdiam diri, bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang terserang penyakit ini seperti Thailand dan Vietnam, mengancam citra Indonesia di mata investor dan wisatawan. “Rencana Strategis Nasional” memang sudah tepat, tetapi perincian teknis dan tata cara pelaksanaan dan koordinasi belum dikembangkan sepenuhnya. Saat ini, kekurangan pembiayaan yang signifikan menghalangi pelaksanaan upaya efektif, terutama dalam aspek kesehatan hewan. Rencana pembiayaan yang realistis sangat dibutuhkan. *****

vii