RINGKASAN EKSEKUTIF (ASSESSMENT REPORT)

State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP)

RINGKASAN EKSEKUTIF (ASSESSMENT REPORT)

ADB LOAN NO. 2127 – INO (SF) December 31, 2010

Republic of Indonesia National Development Planning Agency ILMU Secretariat Jl. Besuki No. 9, Menteng Jakarta Pusat 10310

URAIAN PROYEK LATAR BELAKANG PROYEK STAR-SDP State Audit Reform - Sector Development Program (STAR-SDP), merupakan salah satu instrumen yang digagas Pemerintah Indonesia untuk mendorong reformasi di bidang audit sektor publik, sejalan dengan reformasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan atau reformasi birokrasi pemerintah. Secara substansial dengan adanya reformasi bidang audit sektor publik, diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penciptaan tata pemerintahan yang baik. Pada posisi ini, reformasi audit sektor publik menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang saat ini menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik, apabila terus didorong melalui instrumen reformasi audit sektor publik, baik audit internal maupun eksternal. STAR-SDP akan menjadi fondasi pengembangan sektor pengawasan yang kuat melalui serangkaian kebijakan yang saling mendukung dan berbagai kegiatan yang mendorong langkah pemberdayaan institusi yang bertugas di sektor audit publik. Untuk mencapai reformasi ini, diperlukan kombinasi dukungan berbasis kebijakan dan investasi, yang oleh pemerintah diinisiasi melalui pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan dukungan hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Pada tanggal 13 Desember 2004, Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui suatu paket dukungan keuangan kepada Republik Indonesia untuk membiayai proyek State Audit Reform Sector Development Program (STAR-SDP). Paket ini terdiri dari (i) program loan, (ii) project loan dan (iii) hibah untuk dua technical assistance (TA) untuk melakukan monitoring dan kordinasi atas program loan dan monitoring dan pengendadilan mutu (quality assurance) untuk project loan, dan bantuan lainnya untuk pelaksanaan project loan. Sumber pembiayaan Program loan sebesar $200 million (No. 2126-INO) adalah berasal dari sumber modal ADB (ordinary capital resources/OCR), sedangkan untuk Project loan [No. 2127-INO (SF)] sebesar US$$25 jutan (setara dengan SDR 16,680,000).berasal dari dana ADB (Asian Development Fund/ADF). Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2004. Pemerintah Belanda menyediakan dana sebesar US$ 10 juta untuk pembiayaan (co-financing) atas kegiatan-kegiatan proyek Investment Loan sebesar US$ 5 juta dan sisanya (US$ 5 juta) untuk dana technical assistance ($1.3 juta untuk program loan dan $3.7 juta untuk project loan [TA 4474])).

TUJUAN INVESTMENT LOAN Tujuan dari STAR-SDP adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan (governance), dan efisiensi, keekonomisan dan efektifitas audit sektor publik. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguatan lembaga-lembaga pemeriksaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang diakui. Tujuan Investment Loan/Project Loan adalah meningkatkan kemampuan lembaga audit dengan menyempurnakan apa yang telah dicapai di masa lalu dan dengan mengenalkan teknik maupun pendekatan baru yang memungkinkan lembaga memenuhi mandatnya secara efektif dan efisien, serta adanya pengadopsian standar internasional yang baik. Dukungan proyek diharapkan dapat: (i) membangun auditor eksternal yang kuat yang mampu berfungsi secara efektif di tingkat nasional; (ii) meningkatkan kemampuan lembaga dan fungsi audit internal; (iii) meningkatkan kemampuan pengawasan yang menjadi bagian tugas dari DPR dan DPRD, serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan fungsi audit dan (iv) meningkatkan kepedulian masyarakat (public awareness) terhadap fungsi audit. Dalam pelaksanaan proyek, Bappenas dalam hal ini Direktorat Aparatur Negara pada lingkup Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) bertindak selaku badan eksekutif (executing agency - EA) untuk Investment loan yang tediri dari lima komponen seperti disajikan dalam tabel berikut: Component A

Establishment of sector development project management in the form of an Investment Loan Monitoring Unit (ILMU)

B

Introduce New Systems and Practices for Effective External Audit

C

Introduce New Regulatory Structures and Practices for Effective Internal Audit

D

E.

1. Inspectorate General 2. Regional Supervisory Boards 3. Central Government Internal Auditor Establish Degree and Non-Degree Education Programs 1. Inspectorate General Establish a Professional Degree Education Program for Internal Auditors 2. Establish a Non-Degree Program for Public Sector Auditors Introduce New Practices for Parliamentary Oversight of Public Sector Audit

1. DPR 2. DPRD

Institutions BAPPENAS BPK MOF-IG MOHA-IG BPKP

MONE-IG BPPK

DPRSecretariat MOHA-IG

Semula, proyek ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Nopember 2004 sampai dengan 30 Juni 2010. Namun, berdasarkan hasil review mission ADB (13 Pebruari – 2 Maret 2009) dan surat dari Departemen Ekonomi Kedutaan Belanda tanggal 1September 2009), proyek ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 untuk mengoptimalkan output proyek.

STAR-SDP BASIC DATA A.

B.

C.

LOAN IDENTIFICATION Project Title

:

No. of Agreement Date of Loan Total Loan Total Grant Loan Period Executing Agency of Program Loan Executing Agency Investment Loan

: : : : :

State Audit Reform – Sector Development Program (STAR-SDP) ADB 2127 – INO December 17, 2004 SDR 16,680,000 (equiv. US$ 25,000,000) US$ 5,000,000 December 16, 2004 – December 31, 2010

:

Directorate Treasury of Ministry of Finance

:

BAPPENAS

Appraisal • Date Started • Date Completed

: :

December 16, 2004 December 31, 2010

Loan Negotiation • Date Started • Date Completed

: :

November 10, 2004 November 11, 2004

Closing Date • Initial closing date : • Extension :

June 30, 2010 December 31, 2010

LOAN DATA

DATE OF ADB MILESTONE Review Mission 2005 Review Mission 2006 Review Mission 2007 Review Mission 2008 Review Mission 2009

: : : : :

Review Mission 2010

:

December 1 – 22, 2005 May 15 – June 7, 2006 September 3 – October 8, 2007 July 14 – 23, 2008 February 13 – March 2, 2009 October 5 – 27, 2009 April 5 – 30, 2010

STAR SDP PROJECT (ADB LOAN No. 2127 – INO SF)

CAPAIAN KINERJA

RINGKASAN EKSEKUTIF Lembaga pemeriksaan sektor publik menghendaki adanya faktor-faktor kunci untuk menciptakan sektor publik yang efisien dan efektif. Hal tersebut meliputi suatu kerangka lembaga dan perundang-undangan yang kuat, kapasitas yang cukup dalam kelembagaan sesuai dengan mandatnya, alokasi rumber daya yang efisien antar lembaga, pengawasan yang efektif oleh parlemen dan tindak lanjut oleh lembaga eksekutif dan transparansi atas proses pemeriksaan dan hasilnya. Meskipun Indonesia telah memiliki pengalaman dalam audit sektor publik selama beberapa dekade, masih terjadi buruknya sistem dari ketidakjelasan akuntabilitas, sebagaimana tercermin dalam masalah substansi dan kualitas lembaga pemeriksaan yang kritis. Baik dalam skala domestik maupun internasional, Indonesia dianggap sebagai Negara dengan tingkat korupsi yang masih meluas - ketidakjelasan demokrasi, masalah transparansi yang semakin membaik, dan upaya serius untuk meletakkan kerangka akuntabilitas lembaga - dampak akuntabilitas yang masih lemah. Tanggung jawab atas kegagalan ini sebagian terletak pada fungsi sektor audit publik yang tidak dapat memenuhi mandatnya. Lembaga pemeriksaan intern di kementerian maupuan daerah pada umumnya lemah. Akibatnya, dengan akuntabilitas lembaga audit di pusat dan daerah yang lemah, sangat menghambat pelaksanaan efektifitas tata pemerintahan yang baik (good governanace). Oleh karena itu, melalui agenda reformasi birokrasi, Pemerintah telah memulai reformasi audit sektor publik melalui Proyek STAR-SDP. STAR-SDP adalah suatu inisiatif yang dilakukan untuk mendukung upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas audit sector publik baik eksternal dan internal di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. STAR-SDP telah memainkan peran penting dalam membangun landasan untuk sektor audit publik yang kuat melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan kebijakan dengan pencapaian seperti di bawah ini.

Diperkenalkannya Sistem dan Praktek Baru untuk Audit Eksternal yang Efektif BPK telah mengembangkan dan menerapkan sistem audit dan praktik baru (Standar Audit Keuangan Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Kode Etik baru) yang memenuhi standar internasional. Penerapan standar ini memberikan jaminan yang memadai bahwa audit yang dilakukan oleh auditor BPK dikelola dengan baik, dikontrol secara ketat, dibimbing, dan menggunakan prosedur standar untuk ketiga jenis audit, serta untuk setiap tahapan audit. Kapasitas BPK telah meningkat, seperti ditunjukkan dengan semakin luasnya cakupan atas objek audit, peningkatan jumlah audit kinerja, semakin banyaknya jasa konsultasi yang sedang dilakukan, dan meningkatnya jumlah profil audit yang dilakukan. Prestasi ini telah dicapai melalui dukungan yang terus menerus dari kepemimpinan dan arahan anggota BPK.

BPK telah menerapkan dan memperkuat rencana pengelolaan sumber daya manusia (HRM Plan) yang telah menyediakan panduan yang jelas untuk mengelola dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas pegawai, serta menangani beberapa masalah sumber daya manusia. BPK juga telah melakukan program pelatihan profesional yang memenuhi standar praktek terbaik secara internasional, memperoleh kemampuan profesional secara internasional, termasuk sertifikasi dalam sepsialisasi audit, dan memperoleh keterampilan profesional melalui program pendidikan gelar pendidikan internasional, kursus singkat dan seminar. Dengan sistem pengendalian mutu yang dibangun dan dikombinasikan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas, BPK telah menunjukkan bahwa ada peningkatan kapasitas staf secara profesional, independen, dan memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan berbagai jenis audit. Selain itu, peningkatan Teknologi Informasi di BPK, baik di kantor pusat maupun di daerah telah meningkatkan pengendalian intern dan dukungan koordinasi dari auditor utama kepada auditor baru yang ditunjukan melalui konferensi video dan sistem Electronic Audit (e-audit). Peer Review yang dilakukan oleh Netherlands Court of Audit (2008-2009), menegaskan bahwa hasil dari pengenalan proses dan sistem baru, perbaikan HRM Plan dan system IT, BPK telah berubah menjadi suatu lembaga audit tertinggi yang modern dengan menegakkan independensi secara hukum, mandat yang kuat dan pegawai yang berkualitas untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya.

Diperkenalkannya Sistem dam Praktek Baru untuk Pengawasan Internal yang Efektif Kapasitas auditor internal pemerintah telah diperkuat melalui beberapa kegiatan STAR-SDP, seperti: Program Beasiswa Itjen Kemdiknas untuk Bawasda dan Inspektorat Jenderal, Bimbingan Teknis oleh Itjen Kemdagri dan BPPK untuk Bawasda, dan pelatihan dan seconment oleh Itjen Kemenkeu untuk para pegawainya dan pegawai dari Inspektorat yang lain. Itjen Kemenkeu telah berhasil menghasilkan suatu pedoman/ manual untuk review laporan keuangan kementerian, yang telah membantu Itjen kemenkeu dalam pengelolaan prosedur audit berbasis risiko yang lebih baik, yang menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan opini Qualified (Wajar dengan Pengecualian) atas audit Laporan Keuangan Kemenkeu tahun 2008, yang merupakan suatu peningkatan dibandingkan dengan audit laporan keuangan tahun 2007 yang memperoleh opini disclaimer (Tidak memberikan pendapat). Hasil pembelajaran ini telah ditularkan ke Kementerian dan Lembaga pemerintahan yang lain, sebagai hasilnya, ada bukti perbaikan terhadap opini audit laporan keuangan kementerian dan lembaga lain tersebut.

Itjen Kemendagri telah berhasil menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pemerintahan Daerah, yang memberikan pedoman bagi BAWASDA dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tersebut, Itjen Kemendagri telah mengembangkan suatu sistem informasi (SIWASDANAS) untuk menangani mekanisme audit yang dilakukan oleh BAWASDA. Selain itu, Kemendagri telah melampaui target pencapaian kerangka logis Proyek dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permendagri) No.1 Tahun 2010, sebuah peraturan yang mengharuskan pelaksanaan SIWASDANAS. Seluruh pencapaian tersebut telah memperluas ruang lingkup audit ke tingkat pemerintah daerah dan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan audit internal oleh BAWASDA.

Diperkenalkannya Sistem dan Praktek Baru bagi BPKP untuk memenuhi mandate barunya Dengan diterbitkannya PP No.60 Tahun 2008, BPKP kini telah menerima mandat sebagai auditor internal Pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Saat ini, mandat BPKP lebih jelas, meliputi pengawasan internal di tiga bidang yang spesifik: (a) melakukan audit lintas sektoral, perbendaharaan (treasury), dan kegiatan audit lain yang diinstruksikan oleh Presiden, (b) mereview laporan keuangan Pemerintah sebelum diserahkan kepada Presiden, dan; (c) mengelola pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehubungan dengan pelaksanaan mandat BPKP, terutama pelaksanaan pengelolaan sistem pengawasan intern pemerintah, Kepala BPKP telah mengeluarkan Surat Keputusan/ Peraturan Kepala (Perka BPKP-1326/K/LB/2009) pada bulan Desember 2009 tentang pedoman dan tata cara melaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Keputusan ini, berdasarkan Pasal 47 atas PP No.60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "seluruh kementerian / kepala lembaga, gubernur, bupati / wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan SPIP dalam institusi masing-masing," memerlukan pembentukan suatu tugas khusus (task force) di setiap instansi pemerintah dan lembaga untuk membantu dalam pelaksanaan SPIP. Tugas khusus ini mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah termasuk tanggung jawab keuangan negara, serta memberikan panduan dalam pelaksanaan SPIP. Saat ini, tugas khusus tersebut telah dibentuk dan dijalankan pada institusi dan lembaga pemerintahan. Sejumlah Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern telah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah sebagai hasil dari upaya BPKP dalam mensosialisasikan SPIP dan memberikan pelatihan dan bantuan teknis.

Tersusunnya dan Terlaksananya Program Pendidikan Formal dan Sertifikasi Non-formal bagi Internal Auditor Pendidikan gelar dan non-gelar professional dalam program pendidikan akuntansi pemerintahan dan pemerikssaan sektor publik untuk auditor internal telah dilaksanakan masing-masing oleh Itjen Kemendiknas dan BPPK. Pada tanggal 31 Desember 2010 lebih dari 80% peserta dari Bawasda dan IG telah berhasil lulus dari program beasiswa. Pencapaian ini melampaui target proyek. Jumlah lulusan (578 peserta) telah meningkatkan jumlah auditor internal Pemerintah yang terdidik dengan kemmampuan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi pemerintahan dan pemeriksaan sektor publik. Partisipasi staf BAWASDA dalam program pendidikan gelar dan non-gelar yang dipadukan dengan pelatihan teknis yang dilaksanakan di BAWASDA telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya telah meningkatkan kapasitas jasa konsultasi dari BAWASDA. Diperkenalkannya Praktek-praktek baru untuk ParlemenPusat dan Daerah dalam Pengawasan Laporan Audit BPK Dari 2007 sampai 2010, Sekretariat DPR telah menghasilkan laporan analisis hasil audit BPK (tiga laporan di tahun 2007, sembilan laporan di tahun 2008, empat belas laporan di tahun 2009, dan lima puluh laporan di tahun 2010) dan telah dipresentasikan kepada Parlemen. Laporan ini telah membantu anggota dewan dalam memahami hasil audit BPK seacar lebih baik dan lebih mudah. Terdapat bukti bahwa laporan analisis secara rutin telah digunakan oleh anggota dewan sebagai referensi untuk diskusi dengan Pemerintah tentang persiapan penyusunan anggaran negara dan perubahannya dan isu khusus nasional lainnya. Sebagai hasil dari kelanjutan upaya BPK dalam mempromosikan pentingnya tindak lanjut oleh parlemen atas temuan audit BPK, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) telah didirikan di Parlemen. Pembentukan BAKN, yang diposisikan untuk memiliki tingkat yang sama sebagai Komisi DPR dan memiliki tugas utama untuk menindaklanjuti temuan audit BPK, merupakan indikasi dari kesediaan DPR untuk meningkatkan kemampuan pengawasan. Sekretariat DPR telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebagai pedoman operasinal harian bagi BAKN. Pada tingkat daerah, suatu pedoman utnuk menindaklanjuti hasil Audit BPK oleh DPRD juga telah disusun dan dibangun melalui penerbitan Permendagri 13 Tahun 2010. Sebagai hasil dari pencapaian ini telah terjadi peningkatan penggunaan laporan audit oleh anggota DPRD. Ada indikasi yang jelas bahwa keberhasilan diatas telah mengakibatkan peningkatan kemauan parlemen, baik pada tingkat nasional dan regional, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif dalam peningkatan tata pemerintahan di Republik Indonesia.

Tersusunnya Kesadaran Masyarakat atas Fungsi Audit Sektor Publik Program kesadaran publik yang didukung oleh STAR-SDP telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPK, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan dan tujuan audit publik. Bukti yang mendukung efektivitas upaya kesadaran masyarakat mencakup kenaikan jumlah pengaduan masyarakat disampaikan kepada BPK setelah program kesadaran publik ini dilakukan. Sejak penetapan rencana hubungan masyarakat (public relation), BPK menjadi lebih aktif dalam melakukan kampanye, serta memperluas kerjasama dengan lembaga audit internasional (SAI) melalui rencana strategis kesadaran masyarakat dan meningkatkan jaringan komunikasi kepada masyarakat melalui media lokakarya, siaran pers, dan hubungan ke SAI lainnya. Seluruh upaya ini telah membantu dalam peningkatan kesadaran publik tentang audit publik dan permasalahan akuntabilitas keuangan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah harus dilakukan tidak hanya oleh inspektorat daerah dan anggota DPRD tetapi juga harus melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, STAR-SDP pada tahun 2007, melalui Inspektorat Kemebdagri telah mengembangkan dan menerapkan model kampanye untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya audit publik. Berdasarkan hasil survei, terdapat bukti bahwa jumlah laporan masyarakat atas penyalahgunaan anggaran yang diduda terjadi di pemerintah daerah meningkat pada tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kampanye publik atas peningkatan kesadaran publik berhasil. Sebuah kampanye publik juga dilakukan oleh ILMU dalam rangka mendukung peningkatan kesadaran publik tentang lembaga audit publik dan fungsi dari setiap lembaga audit publik tersebut. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan untuk meninjau hasil kampanye publik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran tentang tugas pokok dan fungsi BPK, APIP, dan BPKP. Terbentuknya Investment Loan Monitoring Unit (ILMU) di BAPPENAS Sejak dimulainya proyek, ILMU telah berhasil mengkoordinasikan, mengawasi dan memonitor pelaksanaan proyek STAR-SDP. ILMU telah memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Implementasi Unit (PIU) konsisten dengan tujuan STAR-SDP dengan melakukan penelaahan terhadap rencana kerja PIU dan memonitor pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja secara tepat waktu dan dengan biaya yang efektif. Upaya ini telah memberikan dukungan kepada Unit Kerja Pelaksana (PIU) dalam mencapai hasil output dan outcome yang diharapkan. Selain itu, ILMU juga telah berhasil menyampaikan kepada ADB hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Proyek dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2005-2009.

Di bawah koordinasi yang efektif oleh Sekretariat ILMU, Seluruh PIU telah melakukan upaya besar untuk mencapai target tujuan masing-masing. Laporan Akhir Proyek (PCR) menyimpulkan bahwa Proyek STAR-SDP telah berjalan dengan "sukses." Kesimpulan ini telah ditentukan berdasarkan penilaian atas relevansi proyek, efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan serta sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari ADB.

Tantangan masa depan Hasil yang signifikan telah dicapai melalui upaya STAR-SDP dalam memperkuat kapasitas sektor audit publik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait keuangan publik seperti terus terjadinya penggelapan dan praktek-praktek korupsi, kelemahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pengeluaran publik, yang semuanya ini masih menjadi beban Pemerintah Indonesia . Hal ini jelas bahwa upaya terus menerus untuk perbaikan sektor audit publik dan pengelolaan keuangan publik masih perlu dilakukan untuk mencapai peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) dan dampak positif bagi pengurangan kemiskinan. UU No.32 dan No.33 Tahun 2004 telah mengalihkan semua fungsi pemerintah kecuali kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan kebijakan fiskal dan urusan keagamaan kepada Pemerintah Daerah. Seiring dengan adanya otonomi daerah, semua sumber daya telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dalam waktu dekat asset pemerintah daerah akan melebihi 40% dari anggaran total nasional, meningkat tajam bila dibandingkan dengan ratarata 15% dari total APBN pada 1990-an. Banyak aparat dan aset pemerintah (bangunan kantor dan fasilitas) telah dialihkan ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Parlemen sekarang bertanggung jawab secara lebih atas kebijakan pengembangan politik, ekonomi, dan sosial serta melaksanakan pengawasan fidusia. Pengalihan secara besar-besaran sumber daya dan wewenang menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat pemerintahan daerah dan kapasitas untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Masalah Keberlanjutan

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan cakupan proyek STAR-SDP (sebagai proyek percontohan dalam meningkatkan reformasi audit publik), sebagaimana ditegaskan oleh agenda reformasi birokrasi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah National (RPJMN) 2010-2014, yang meliputi (i) perbaikan Good Governance yang bebas dari korupsi, (ii) peningkatan penyediaan layanan publik, (iii) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, (iv) dan pembentukan reformasi birokrasi, inisiatif masa depan dan upaya untuk memperluas ruang lingkup dan cakupan reformasi audit publik oleh Pemerintah sangat perlu dipertimbangkan.

State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP) Daftar Capaian Kinerja I.

Pengenalan Sistem dan Praktek Baru untuk Audit Eksternal yang Efektif (BPK)

Indikator

Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi

Kondisi Proses Reformasi Birokrasi

Peran STAR-SDP (Output)

PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

• Standar dan manual pemeriksaan kurang jelas • Laporan Tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna • Posisi pasif

• Menyempurnakan seluruh SOP yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk menjaga kualitas, efisiensi dan efektifitas pemeriksaan • Kecepatan dan ketepatan serta bentuk laporan memperhatikan kebutuhan pengguna

Pengembangan Sistem/Prosedur Baru: • Penyusunan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Disahkan dengan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 • Cetak Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP 7.800 eksemplar). Disahkan dengan Keputusan BPK No.01/K/I-XIII.2/2/2008. • Penyusunan Konsep Pedoman sistem dan prosedur penjaminan mutu audit yang kemudian disahkan dengan Keputusan BPK No. 03/K/IXIII.2/03/2009. • Penyusunan konsep Pedoman teknis dan prosedur penyajian laporan audit

INTEGRITAS, POLA KARIR, dan PROFFESIONALISME

• Integritas sangat rendah dan rawan KKN • Mementingkan senioritas saja • Orientasi kepada administrasi kepegawaian • Keahlian dan keterampilan auditor masih terbatas baik secara domestic maupun standar internasional

• Penerapan reward dan pusinhment yang transparan dan konsisten • Kompetensi and assesment • Berbasis kompetensi, job analysis, job evaluation dan job grading, training and development, individual performance appraisal, reward and punishment

• Penyusunan Konsep Kode Etik BPK (kemudian disahkan dengan Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2007) • Pengembangan Blue Print HRM: • Penyusunan laboratorium keuangan daerah. • Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai • Penyusunan tools assessmen pegawai • Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi • Training and Sertifikasi: - 46 staf BPK Pusat dan 23 kantor perwakilan BPK di daerah sebagai peserta training tentang modul pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah. Bagian dari implementasi Keputusan BPK No.04/K/I-XIII.2/5/2008 - 6 keluarga jabatan BPK, yaitu Auditor, ITAMA, PISAT, Hukum, IT, dan SDM sebagai peserta training tentang modul berbasis kompetensi - 15 orang mendapatkan gelar CIA - 10 orang mendapatkan gelar CISA - 28 orang mendapatkan gelar CFE - 1 orang mendapatkan gelar CPA - 83 orang mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres 80/2003) - Berbagai jenis pelatihan yang diikuti oleh 1.913 staff - 111 orang peserta beasiswa mendapat gelar S2 - 45 orang mengikuti Secondment to BPK Negara USA, Malaysia, New Zealand, Belanda dan China - 135 orang mengikuti seminar (short course) internasional - 25 orang mengikuti studi banding ke BPK Negara Kanada, USA, New Zealand, Jerman, Perancis, India dan Jepang

PEMANFAATAN IT, dan MODERNISASI PERALATAN KERJA

• Peralatan IT sangat terbatas dan usang • Peralatan kerja yang ada banyak yang idle

• Pemanfaatan IT untuk efisiensi dan produktifitas • pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern dan aplikatif

• Penyusunan Renstra TI BPK 2006-2010 • Penyediaan fasilitas IT: - Komputer: 450 PC dan 1350 laptop (Tahap I,II,III) untuk kantor BPK Perwakilan di daerah - 60 units IP Telepon, 35 IP Phoe devices, - 2 core switch, 1 unit IPS, 5 UPS, - 100 unit printers - 1 unit group video conference & 6 unit personal

Indikator



Peran STAR-SDP (Output) video conference

- 1 unit storage area network, 6 router, 12 acess switch, 1 Voice gateway to PABX, - 13 server dan operating system, 6 server monitor, 6 - console monitor - 5 cable tester, 6 crimping tool, 6 server rack, 12 switches rack - 42 jenis peralatan Audio Video BPK Assessment Center - 19 jenis peralatan kantor BPK Assessment Center PUBLIC RELATION

II. III.

• Lebih bersifat protokoler

• Aktif dalam kegiatan Public Awareness • Peningkatan hubungan dan kerjasama dalam dan luar negeri • Komunikasi dan informasi aktif, serta memperluas akses publik terhadap produkproduk BPK

• Rencana Strategis Komunikasi (Public Relation) 2008-2012 • Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) • Program public awareness: I. Program TV & Radio (mis. MetroTV) II. Workshop presentation

Pengenalan peraturan baru berisi struktur dan penerapan untuk audit internal secara efektif (MOHA-IG, MOF-IG, BPKP) Penyelenggaraan program pendidikan formal dan non formal (MONE-IG dan BPPK)

Indikator PENGAWASAN



• Standar pengawasan tidak aplikatif dan kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna

• Penyempurnaan sistem/prosedur audit baru dengan memperhatikan kebutuhan pengguna

Pencapaian STAR-SDP Itjen Depdagri • Prosedur kerja audit sesuai standar internasional (SIWASDANAS- Sistem Informasi Pengawasan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional). Impementasi dari Permendagri No.23 Tahun 2007. • Pedoman Pengawasan 31 Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup 6 urusan binaan Departemen Dalam Negeri, 17 urusan wajib dan 8 urusan pemerintahan; • Aplikasi SIWASDANAS adalah sistem yang akan digunakan untuk mengelola dan mengadministrasikan kegiatan pengawasan internal pemerintahan, mulai dari perencanan, pelaksanaan, kegiatan monitoring termasuk didalamnya tindak lanjut dan rekomendasi atas hasil temuan, yang dilakukan oleh inspektorat/badan pengawas di pusat, provinsi maupun di kabupaten/ kota. • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Indikator



Pencapaian STAR-SDP • Sistem Pengaduan Masyarakat Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

dan

Sistem

Itjen Depkeu • Pedoman review laporan keuangan departemen. Bahan revisi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depkeu No. PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. BPKP • IDP (Institutional Development Plan) • Pedoman tentang pengawasan internal terhadap kegiatan lintas sector yang telah dikembangkan sebagai tindak lanjut atas mandat baru yang diberikan kepada BPKP dalam PP 60/2008. • Task force yang akan dibentuk di masing-masing institusi untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan GICS PROFESSIONALISME

• Keahlian dan keterampilan internal auditor belum memadai baik pada standar domestik maupun internasional • Jumlah tenaga internal auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih rendah di Itjen Departemen dan Inspektorat Daerah • Kegiatan Bimtek di Inspektorat daerah lebih difokuskan pada Karir dan Kepemimpinan • Belum adanya program pendidikan formal dan non formal akuntansi pemerintahan di Universitas

• Peningkatan jumlah internal auditor yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang akuntansi pemerintahan, sesuai dengan standar nasional maupun internasional • Kegiatan Bimtek di Inspektorat Daerah disesuaikan dengan tupoksinya dibidang pengawasan keuangan dan kinerja • Adanya fasilitas program pendidikan formal (S1 dan S2) dan non formal akuntansi pemerintahan di universitas di Indonesia

Itjen Depkeu • 7 staf dari 4 Itjen Departemen mengikuti program secondment ke Departemen Keuangan Belanda • 4 staf Itjen Depkeu mengikuti program secondment ke Departemen Keuangan Selandia Baru dan Australia • Training dan sertifikasi pada staff Itjen departemen: - 21 staf Itjen Departemen mengikuti training reviu dan ujian CISA - 20 staf Itjen Departemen mengikuti training reviu dan ujian CFE - 23 staf Itjen Departemen mengikuti training reviu dan ujian CIA • 12 staf Itjen Departemen Keuangan mengikuti performance audit training di USA, Singapura, dan Australia • 75 staf Itjen Departemen mengikuti performance audit training yang dilaksanakan YPIA di Jakarta Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota • ≥ 12.000 staf Inspektorat Provinsi/Kab/Kota ikut bimtek audit investigasi , audit pengadaan barang dan jasa , review LKPD, IT audit, akuntansi keuangan daerah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • 50 Inspektorat Prop/Kota/Kab terlibat dalam program Institutional Development Project (IDP): - 30 Inspektorat Propinsi - 20 Inspektorat Kabupaten/Kota • ± 30 staf Inspektorat Prop/Kab/Kota mengikuti diklat di BPKP dan Lembaga Konsultan Keuangan dan Audit Publik Itjen Depdiknas • 660 staf Inspektorat daerah dan Itjen Departemen mengikuti program S1 dan S2 Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara, yang dikelola Itjen Depdiknas • 578 peserta dari 660 staf Inspektorat daerah dan

Indikator



Pencapaian STAR-SDP Itjen Departemen yang mengikuti programS1 dan S2 Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara telah diwisuda. • 36 universitas penyelenggara program pendidikan kekhususan akuntansi pemerintahan/pengawasan keuangan negara • 16 Modul program S2 dan 40 modul program S1 BPPK Depkeu • 16 Modul akuntansi dan audit pemerintahan (shortcourse training) • 219 staf Inspektorat Prop/Kab/Kota mengikuti short-course training tentang akuntansi dan audit pemerintahan di 9 universitas lokal.


• Penggunaan IT untuk pelaporan dan penyimpanan data masih rendah • Peralatan IT sangat terbatas dan usang • Sarana transportasi kurang memadai dengan kondisi dan jangkauan wilayah obrik yang luas

• Pemanfaatan IT untuk efisiensi dan produktifitas • Pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern dan aplikatif • Peningkatan fasilitas transportasi untuk memenuhi kebutuhan operasional kerja Inspektorat Daerah

Itjen Depkeu • Peralatan IT untuk Itjen Depkeu dan 19 Itjen Departemen lainnya: - 99 PC - 40 Printer - 20 mesin fotokopi Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota • ± 76 unit kendaraan roda empat dan dua • ± 217 unit alat pengolah data (personal computer, Lap top, server & printer) • ± 85 unit peralatan kantor (LCD, Kamera Digital, Furniture, AC, facsimile, mesin fotocopy dll) • ± 3.690 eksemplar buku-buku penunjang kerja Itjen Depdagri • 3 unit kendaraan roda empat • 6 unit laptop, 1 unit mesin photo copy, 1 unit printer

PUBLIC RELATION

• Lebih pasif

• Aktif dalam kegiatan Public Awareness

Itjen Depdagri • Manual dan pedoman kampanye kesadaran public. Bagian dari implementasi Permendagri No. 7A Tahun 2007 • Tersedianya unit pengelolaan pengaduan masyarakat di Itjen Depdagri. Bagian dari implementasi Permendagri No. 25 Tahun 2007 Sekretariat ILMU Bappenas • Sosialisasi peran dan fungsi APIP serta sinergitasnya di 10 Kota di Indonesia melalui: I. Workshop ke wartawan lokal II. Program TV & Radio lokal III. Diskusi public

IV.

Pengenalan praktek baru untuk pengawasan oleh parlemen atas audit sector public/pemerintahan (Sekjen DPR dan MOHA-IG) Indikator

PENGAWASAN



• Belum optimalnya fungsi pengawasan dari Lembaga Legislatif

• Pembentukan unit kerja di DPR yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya

Peran STAR-SDP Sekjen DPR • Peningkatan kapasitas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang berperan dalam membantu penguatan fungsi pengawasan DPR. Implementasi UU No 27 Tahun 2009 Pasal 81 dan Pasal 110 Sekretariat DPRD • 31 Sekretariat DPRD Prop/Kab/Kota melaksanakan program Institutional Development Plan (IDP), terdiri dari: - 17 Sekretariat DPRD Provinsi - 14 Sekretariat DPRD Kab/Kota • Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010

• Penyajian laporan hasil audit BPK kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna

• Penyempurnaan dan pengembangan sistem/prosedur audit baru dengan memperhatikan kebutuhan pengguna

Sekjen DPR • Format penyajian analisa secara praktis dari laporan hasil audit BPK sebagai bahan tindaklanjut anggota DPR


• Penggunaan IT untuk pelaporan dan penyimpanan data masih rendah • Peralatan IT sangat terbatas dan usang

• Pemanfaatan IT untuk efisiensi dan produktifitas • Pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern dan aplikatif • Peningkatan fasilitas transportasi untuk memenuhi kebutuhan operasional kerja staf Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Propinsi/Kab/Kota • ± 55 unit kendaraan roda dua • ± 77 unit alat pengolah data (computer & printer)

PROFESSIONALISME

• Belum optimalnya peran staf Setwan dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD • Rendahnya pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi staf Setwan terutama di komisi dalam membantu anggota DPRD memahami LHP BPK

• Peningkatan pemahaman staf Setwan, terutama di komisi DPRD terhadap LHP BPK

•

PENYAJIAN PELAPORAN

Sekretariat DPRD • Manual pemahaman laporan hasil audit dan tindak lanjut pemeriksaan BPK bagi Setwan oleh Itjen Depdagri

± 3700 staf di 31 Sekretariat DPRD Prop/Kota/Kab yang mengikuti bimtek: - Pemahaman LHP BPK - Tindak lanjut LHP BPK - Penguatan fungsi pengawasan DPRD

RINGKASAN EKSEKUTIF (ASSESSMENT REPORT)

Recommend Documents