Ribuan massa turun ke jalan pada 9 Desember memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia. Apakah aksi tersebut berdampak pada perubahan?

M Ismail Yusanto: Perubahan Rezim tak Cukup Tuesday, 02 February 2010 20:21

{mosimage}

M Ismail Yusanto

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia |

Desakan masyarakat bagi pengungkapan kasus skandal Bank Century ini sangat kuat. Skandal ini seolah telah menjadi milik publik dan tak bisa ditutup-tutupi lagi. Hanya ada dilema di dalamnya. Akankah skandal itu terungkap tuntas? Jangan-jangan mengulang kasus sebelumnya? Untuk memperbincangkannya, wartawan Media Umat Mujiyanto mewawancarai Jubir HTI M Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Ribuan massa turun ke jalan pada 9 Desember memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Apakah aksi tersebut berdampak pada perubahan?

Tentu tidak, karena aksi hari itu memang tidak ditujukan untuk terjadinya perubahan. Itu hanya merupakan aksi dengan misi moral. Aksi 9 Desember lalu bukanlah sebuah aksi atau gerakan politik. Tapi meski begitu, aksi itu setidaknya memberikan gambaran betapa kerasnya reaksi masyarakat terhadap berbagai skandal korupsi sekaligus merupakan peringatan keras kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh menuntaskan kasus Skandal Bank Century.

Sejatinya masyarakat sudah sangat geram melihat korupsi yang tidak kunjung berhenti di negeri ini. Apalagi setelah publik mendengar secara langsung hasil rekaman penyadapan pembicaraan Anggodo dengan sejumlah oknum kepolisian dan kejaksaan, membuat masyarakat makin gemas sekaligus bangkit rasa ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Bahwa hukum dan peradilan ternyata benar-benar bisa dibeli.

1/5


Apakah ini permainan politik pemerintah dalam memainkan isu politik?

Ada permainan atau tidak, yang pasti pemerintahan sekarang dalam posisi yang terpojok. Secara moral, setelah kasus Cicak vs Buaya, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali harus membongkar kasus Skandal Bank Century. Karena bila tidak berhasil dituntaskan, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden pasti akan hancur. Tapi secara politik, penyelesaian hukum itu tidaklah mudah dilakukan mengingat para pelakunya adalah mereka yang sekarang justru tengah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Sementara bila tidak diusut tuntas, pemerintah juga bakal menanggung risiko besar, yakni berupa makin menggumpalnya perasaan distrust atau rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berbahaya karena salah-salah bisa menjadi awal gerakan massa yang lebih besar untuk menggulingkan pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang berusaha untuk tampak serius mengusut tuntas skandal itu, tapi sekaligus sambil buying time (mengulur waktu) berpikir keras tentang bagaimana skenario penyelamatan terbaik yang bisa dilakukan.

Menurut Anda, apakah aksi tersebut bisa mendorong penuntasan kasus Skandal Bank Century, atau justru antiklimaks?

Insya Allah bisa. Memang ada dua jalan bagi penuntasan kasus Skandal Bank Century, yakni jalan hukum dan politik. Tapi kita tahu, bahwa dua jalan ini sangat mudah dimanipulasi. Bukti sudah sangat banyak. Sebelum Pansus Skandal Bank Century, juga ada banyak Pansus tapi tidak ada satupun dari Pansus-pansus itu, termasuk Pansus BBM, yang berhasil memenuhi harapan. Semua gembos di tengah jalan. Jadi, secara politik sangat berat. Sangat rentan terhadap politik uang dan tekanan-tekanan politik.

Begitu juga nasib jalan penyelesaian hukum. Sangat berat. Publik sudah amat skeptis mengingat aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan semakin tidak bisa diharap. Untung masih ada KPK, tapi KPK pun sedang mengalami proses pemandulan. Contohnya kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Chandra. Tujuannya sangat jelas, lembaga yang selama ini relatif mampu mengungkap sejumlah korupsi, menjadi tidak lagi bergigi, khususnya terhadap kasus Bank Century.

2/5


Ke mana kira-kira ujung kasus Skandal Bank Century ini?

Hampir pasti mengarah pada Sri Mulyani dan Boediono karena, menurut hasil audit investigatif BPK, peran keduanya sangat gamblang dalam pengucuran dana bailout Bank Century. Opini publik, juga mengarah kepada keduanya.

Presiden SBY dalam hal ini berada dalam posisi dilematis. Bila ia melindungi kedua pejabat penting itu, bukan tidak mungkin justru sodokan politik akan mengarah pada dirinya. Tapi bila tidak, artinya membiarkan keduanya terjungkal dari jabatannya, sangat boleh jadi mereka berdua kemudian akan bicara terbuka tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada dinihari tanggal 21 November 2008 lalu menjelang rapat yang akhirnya memutuskan bail-out Bank Century. Bila ini terjadi, posisi SBY mungkin juga akan terancam karena berulang kali Sri Mulyani mengatakan bahwa bail-out adalah keputusan pemerintah. Artinya, keputusan itu diambil dengan sepengetahuan (atau justru atas dasar perintah?) SBY.

Apa yang bisa diharapkan rakyat dari penyelesaian kasus ini?

Harapan rakyat sebenarnya sederhana saja. Yakni secepatnya diungkap dengan gamblang siapa yang semestinya bertanggungjawab. Lalu uang sebesar Rp 6,7 triliun itu dikembalikan kepada negara, dan pejabat yang bersalah dihukum setimpal.

Tapi apakah harapan itu bisa terpenuhi? Saya meragukan. Pemerintah dan presiden kita sama sekali tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan itu karena mungkin risikonya sangat besar bila sampai skandal ini benar-benar terungkap. Pemerintahan akan goncang. Bila Presiden SBY mau, skandal ini sebenarnya dengan cepat mudah terungkap.

Kalau begitu apa solusi yang Anda tawarkan agar Indonesia itu lebih baik?

Skandal Bank Century adalah contoh paling nyata dari apa yang disebut kejahatan negara (state-crime). Yaitu kejahatan - dalam hal ini berupa tindak korupsi - yang justru dilakukan oleh negara. Karena negara yang melakukan korupsi, orang menyebutnya sebagai state corruption

3/5


(korupsi negara). Ini adalah jenis korupsi paling jahat karena dilakukan dengan menggunakan instrumen lembaga dan peraturan negara, yang membuat korupsi semacam ini menjadi sangat sulit dibongkar oleh karena lembaga hukum yang ada pun akan cenderung melindungi. Dari sisi kerugian, biasanya jumlahnya juga sangat besar.

Korupsi jenis ini hanya mungkin terjadi dalam sistem yang korup dengan birokrat dalam sebuah rezim yang juga berjiwa korup. Oleh karena itu, bila benar menginginkan Indonesia lebih baik, sistem dan rezim yang korup ini tidak bisa tidak harus diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Hizbut Tahrir menawarkan syariah dan khilafah.

Bagaimana mewujudkan itu, apakah dengan people power?

Sebagian orang memang menginginkan terjadinya kembali people power seperti saat kejatuhan Soeharto. Peristiwa seperti itu mungkin saja terjadi lagi bila menilik kegelisahan masyarakat yang sudah sedemikian meluas. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa gerakan massa seperti saat reformasi kalaupun berhasil hanya akan menghasilkan perubahan rezim. Yakni dari rezim Orde Baru kepada rezim Orde Reformasi. Sementara persoalan yang tengah kita hadapi sesungguhnya bukan hanya soal rezim, tapi juga sistem. Bila rezim berganti sementara sistemnya tidak, maka keadaan lama tidak akan berubah, justru mungkin akan kembali berulang seperti sekarang. Oleh karena itu, yang harus didorong bukan hanya perubahan rezim tapi juga sistem. Dan ini tidak cukup dengan sekadar people power, tapi harus menggunakan kekuatan yang memungkinkan terjadinya perubahan mendasar yang bersifat ideologis yang bertumpu pada kesadaran politik umat.

Bagaimana arah dan cara perubahan yang diinginkan HTI?

HTI tentu juga menginginkan perubahan sistem dan rezim. Yakni dari sistem dan rezim sekuler menuju sistem Islam dengan khilafah. Hal ini menurut HTI bisa dicapai melalui dakwah yang dijalankan sesuai thariqah atau metode dakwah Rasulullah, yang dimulai dari pembinaan dan pengkaderan, kemudian interaksi dengan masyarakat dan diakhiri dengan fase istilamul hukm atau penyerah terimaan kekuasaan.

Perjuangan semacam ini harus dilakukan penuh kesabaran dan keistiqamah, yang dilengkapi

4/5


dengan perangkat fikrah dan thariqah yang mantap. Tanpa hal ini, perjuangan ini akan mudah sekali kandas di tengah jalan. Nah, berkenaan dengan hal ini, Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam internasional memiliki sejumlah kitab yang merangkum fikrah yang ditabani (tsaqafah mutabanat) dan sekaligus kokoh menetapi jalan perjuangan (thariqah) sesuai dengan thariqah dakwah Rasulullah. []

5/5

Ribuan massa turun ke jalan pada 9 Desember memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia. Apakah aksi tersebut berdampak pada perubahan?

Recommend Documents