RETRIBUSI JASA PERIKANAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05 TAHUN 2002 SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

24 TAHUN

2002

TENTANG

RETRIBUSI JASA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :

a.` bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu mengenali sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial dari Sektor Kelutan

dan Perikanan

sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; b. bahwa dalam upaya

mendukung perkembangan Otonomi

Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan penerimaan daerah khususnya yang berasal dari retribusi

daerah

untuk

membiayayi

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Pertauran Daerah tentang penyelenggaraan Retribusi dari Sektor Perikanan dan Kelautan; Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 09 Tahun 1985 tentang Perikanan ( Lemabaran Neagara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Negara Negara

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

tentang

( Lembaran

Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Nomor

3685 )

sebagaimana

telah diubah

dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848); 5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 Tentang Usaha Perikanan ( Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

3 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RETRIBUSI

JASA

PERIKANAN DI PROVINSI GORONTALO

Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo. b. Pemerintah

Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo. c. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. d. Dinas adalah Dinas Kelauatn dan Perikanan Provinsi Gorontalo. e. Pelayanan Jasa Usaha adalah Pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. g. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat di sebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemekaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan. h. Hasil penjualan produksi daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum. i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, perusahaan milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

4

j. organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetp serta be4ntuk badan usaha lainnya. k. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribdi dan atau badan hukum. l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan

retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi. m. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah / fsilitas pemerintah. n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang – undangan retribusi daerah. o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. p. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik PNS yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. q. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. r. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. s. Petani ikan adalah orang yang pekerjaannnya melakukan budidaya ikan. t. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan perikanan diwilayah perairan termasuk kapal yang dipergunakan untuk kegiatan

penangkapan

ikan,

memuat

ikan,

menampung

/ menyimpan ikan termasuk kapal – kapal yang datang dari luar.

5 u. Kapal perikanan khusus adalah termasuk salah satu jenis kapal perikanan sebagimana dimaksud pada huruf p pasal ini yakni : 1. kapal / perahu atau alat apung lainnya dimana bodinya terbuat dari bahan baku fiberglass dan atau sejenisnya. 2. kapal / perahu atau alta apung lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha bagan. u.

LPPMHP adalah Labolatorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

v.

PPI adalah Pangkalan Pendaratan Ikan.

w.

TPI adalah Tempat Pelelangan Ikan.

x.

STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Usaha adalah retribusi jasa pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

(2)

Dengan nama Retribusi Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

(3)

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

(4)

Dengan nama Retribusi Pengujian kapal dan alat pengujian kapal dan alat perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayan pengujian kapal dan alat perikanan.. Pasal 3

(1) Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (1) adalah setiap penggunanan dan pemanfataan fasilitas pelabuhan perikanan. (2)

Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (2) adalah setiap pelayanan pemeberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa pemakaian Labolatorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).

(3) Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (3) adalah setiap jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang terdiri dari benih ikan termasuk udang, nener dan biota air lainnya.

6

(4) Objek Retribusi pada pasal 2 ayat (4) adalah setiap pelayanan atas pengujian kapal perikanan. Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribai atau badan yang menggunakan / mendapat jasa pelayanan atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan pelayanan atas pengujian kapal dan alat perikanan. Pasal 5

(1)

Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha harus memiliki lulus uji dari segi teknis perikanan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

(2)

Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujiannya apabila sudah memiliki Laik Laut dari instansi Departemen Perhubungan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi atas jasa pemanfaatan fasilitas, pemakaian kekayaan daerah, penjualan produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa pada pasal 2 ayat (1) diukur berdasarkan volume dan jumlah nilai transaksi yang memanfaatkan fasilitas dipelabuhan perikanan. (2) Tingkat penggunaan jasa pada pasal 2 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah serta jangka waktu penggunaan.

7 (3) Tingkat penggunaan jasa penjualan pada pasal 2 ayat (3) diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah serta kualitas hasil produksi usaha daerah. (4) Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan pada pasal 2 ayat (4) didasarkan atas frekwensi pengujian. BAB V PRINSIP DAN SASARN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif pada pasal 2 ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan jasa atas penyedian dan penggunanan fasilitas sarana pemerintah. (2) Penetapan struktur dan besarnya tarif pada pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak atas jasa dan pelayanan yang disediakan pemerintah. (3) Prinsip dan sasaran penetapan sturktur dan besarny tarif pada pasal 2 ayat (3) adalah untuk mendapatkan penerimaan daerah yang layak dengan mempertimbangkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

pada

pasal

2

ayat

(4)

didasarkan

dengan

mempertimbangkan biaya penyedian jasa yang bersangkutan. Pasal 9

Struktur Retribusi dan tarif ditetapkn sebagai berikut : a. Struktur retribusi pada pasal 2 ayat (1) untuk pemanfaatan pelabuhan perikanan berupa : 1. imbalan jasa tambat labuh kapal perikanan : 10 s / d 20 GT per sekali masuk

Rp.

2.500,-

20 s / d 30 GT per sekali masuk

Rp.

5.000,-

10 GT ke bawah

Rp.

1.500,-

8

2. imbalan jasa pengadaan es / kg

Rp.

100,-

Rp.

10 / Liter

3. imbalan jasa pengadaan air : a) sumur bor : - pengambilan pendiri (biaya pokok) - dialirkan melaui pipa dermaga

Rp.

Biaya dengan

Pokok

ditambah

biaya

pipa

sebesar 20 %

dari

biaya pokok. b) berasal dari PAM : - Pengambilan sendiri (biaya pokok) Rp.Biaya PAM tambah biaya eksploitasi instalasi sebesar 10 %. -

Dialirkan melaui pipa dermaga

Rp.Biaya pokok ditambah denganbiaya pipa sebesar 10 %

4

imbalan jasa alat – alat, slipway / dock dan pelayanan bengkel. a) jasa alat – alat : 1) jasa kapal inspeksi : -

motor tempel boat

Rp.

8.500,- per jam sampai

dengan 60 PK. -

motor tempel / motor boat Rp. 12.500,- per jam 60 – 20 Pk.

-

Kapal motor : -

1 – 10 ton

Rp. 6.500,- per jam

-

> 10 – 15 ton

Rp. 9.500,- per jam

-

-> 15 – 30 ton

Rp. 13.000,- per jam

2) jasa kapal keruk

Rp. 1000,- per m3

3) jasa kapal tertunda : -

1 – 60 PK

: Rp. 12.500,- per jam

-

> 60 – 150 PK

: Rp. 18.000,- per jam

9 -

> 150 – 250 Pk

: Rp. 35.000,- per jam

-

>250 – 500 Pk

: Rp. 45.000,- per jam

-

> 500 PK

: Rp. 70.000,- per jam

4) jasa fork lift : -

diesel fork lift

-

< 2 ton

: Rp. 1.800,- per jam

-

>2 – 3 ton

: Rp. 2.600,- per jam

-

> 3 – 5 ton

: Rp. 2.800,- per jam

-

> 5 – 7 ton

: Rp. 4.800,- per jam

-

>7 - 10 ton

: Rp. 8.100,- per jam

-

> 10 ton

: Rp. 8.700,- per jam

-

baterai fork lift

: Rp.

500,- per pallet per sekali keluar masuk storage

5) crane turck

: Rp. 1.500,- per sekali angkut maksimum 1 ton

6)

jasa tangki BBM

: Rp. 1.500,- per ton BBM yang terjual

7) jasa alat – alat -

gerobak

: Rp. 5.000,- per hari

-

peti ikan / es

: Rp. 15.000,- per bulan

b)

jasa slipway dan dock -

naik atau turun kapal

: Rp. 4.500,- per ton per sekali naik turun kapal

-

jsa slipway / diatas

: Rp. 1.000,- per tor per sekali

etmal

galangan

kapal -

imbalan jasa perbaikan kapal :Rp.Ditentukan berdasarkan kerusakan pengantian suku cadang dan ongkos perbaikan.

5. Imbalan jasa perbaikan listrik : Rp. Tarif PLN + 10 %

6. Imbalan jasa tanah dan bangunan

:

10

a) tanah pelabuhan perikanan

:

-

biaya pengembangan

: Rp. 500,- per M2 per tahun

-

sumbangan pemeliharaan

: Rp. 250,- per m2 per tahun prasarana

b) bangunan pelabuhan : -

bangunan sementara per tahun

: Rp

1.500,- per m2 per tahun

-

bangunan semi permanen

: Rp. 3.000,- per m2 per tahun

- bangunan permanen -

: Rp. 4000 per M2 per tahun

bangunan perumahan karyawan : Rp. 25.000,- per bulan

c) tanah yang dipakai untuk : -

lapangan penjemuran jaring

:

-

Ruangan terbuka beratap

: Rp. 50.000,- per m2 per etmal

-

Ruangan terbuka tak beratap

: Rp. 25.000,- per m2 per etmal

-

Tempat penumpukan barang

:

-

Ruangan terbuka beratap

: Rp. 500,- per m2 per etmal

-

Ruangan terbuka tak beratap

: Rp. 350,- per m2 per etmal

7. imbalan jasa pas masuk pelabuhan perikanan a) pas harian : 1) orang / umum

: Rp.100,- per orang sekali masuk

2)

kendaraan : -

sepeda

: Rp. 100,- per kendaraan per sekali masuk

-

becak


-

bentor


-

bendi

: Rp. 200,-Per kenderaan per sekali masuk

11 -

sepeda motor

: Rp.

250,-Per kenderaan per sekali masuk

-

mobil

: Rp.

500,-Per kenderaan per sekali masuk

- bis, truk roda empat

: Rp. 1000,-Per kenderaan per sekali masuk

- truk roda empat > 4

: Rp. 1.500,-Per kenderaan per sekali masuk

8. imbalan jasa pelelangan ikan 2 ½ % dari hasil tangkap kali harga ikan. b. struktur

retribusi pada pasal 2 ayat (2) untuk pemakaian fasilitas

Laboratorium

Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

(LPPMHP) berupa :

1) organoleptik / fisika

: Rp. 5000,Per contoh per jenis

2) Mikrobiologi - ALT dan E.coli

: Rp. 15.000,Per contoh per jenis

- Vibrio dan Salmonela


- Staphylococcus


- Antibiotik


3)

Kimia - kadar air dan abu

: Rp.

5.000,-

Per contoh per jenis - kadar protein


- kadar garam

: Rp.

4.000,-

Per contoh per jenis - kadar histamin


12 - kadar indol


- logam berat


- antibiotik


- penentuan angka asam


- kadar karbohidrat


- kadar sulfit


- tetra siklin dan derivatnya


- kadar total colatile base (TVB) dan tri methylamine.


c. Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan Gross Tonase (GT) atas kapal perikanan yang diuji dan ditetapkan sebagai berikut : 1.

2.

ikan mas : -

larva

:Rp. 5 per ekor

-

ukuran 2 – 3 cm

:Rp. 50 per ekor

-

ukuran 3 – 5 cm

:Rp. 100 per ekor

-

ukuran 5 – 8

:Rp. 250 per ekor

-

ukuran 8 – 10 cm

: Rp. 350 per ekor

-

ukuran 10 – 12 cm

: Rp. 500 per ekor

-

ukuran 100 kg

: Rp. 1000 per kg

-

calon induk

: Rp. 35.000 per kg

-

induk

: Rp. 50.000 per kg

ikan nila merah : -

larva

:Rp. 5 per ekor

-

ukuran 2 – 3 cm

:Rp. 50 per ekor

-

ukuran 3 – 5 cm

:Rp. 75 per ekor

-

ukuran 5 – 8

:Rp. 100 per ekor

-

ukuran 8 – 10 cm

: Rp. 150 per ekor

-

ukuran konumsi

: Rp. 12.500 per kg

-

calon induk

: Rp. 20.000 per kg

13 3.

4.

: Rp. 25.000 per kg

ikan nila hitam : -

larva

:Rp. 5 per ekor

-

ukuran 2 – 3 cm

:Rp. 30 per ekor

-

ukuran 3 – 5 cm

:Rp. 50 per ekor

-

ukuran 5 – 8

:Rp. 100 per ekor

-

ukuran 8 – 10 cm

: Rp. 150 per ekor

-

ukuran konumsi

: Rp. 12.500 per kg

-

calon induk

: Rp. 15.000 per kg

-

induk

: Rp. 20.000 per kg

ikan kerapu :

5.

6.

-

ukuran 2 – 3 cm

:Rp. 10.000 per ekor

-

ukuran 3 – 5 cm


-

ukuran 5 – 8


udang windu : -

ukuran PL

:Rp. 30 per ekor

-

ukuran calon induk

:Rp. 75.000 per kg

ikan galah :

7.

d.

induk

-

ukuran Jupenil

:Rp. 40 per ekor

-

ukuran calon induk


kodok : -

ukuran berudu

:Rp. 100 per ekor

-

ukuran persil

:Rp. 250 per ekor

-

calon induk


-

induk


struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan Gros Tonasi (GT )atas kapal perikanan

yang diuji

dan ditetapkan

berikut : 1. Kapal perikanan untuk kegiatan usaha menangkap ikan : a) kapal Purse Seine, Pole and Line dan Long Line -

lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT, di hitung per GT Rp. 7.500,-

b) -

kapal dengan alat tangkap lainnya : lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT,di hitung per GT Rp. 5.000,-

sebagai

14 c) -

kapal perikanan khusus : kapal / perahu fiberglass dengan mesin tempel dihitung per PK Rp. 1.000,-

2.

kapal / perahu untuk kegiatan Usaha Bagan Rp. 25.000,-

kapal perikanan untuk kegiatan usaha penampungan dan atau pengangkutan ikan dan hasil laut lainnya : -

lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT, dihitung per GT Rp. 7.500,BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10

(1) Wilayah Pemungutan Retribusi dipungut pada tempat dimana pelayanan jasa, pemakaian fasilitas penjualan produksi usaha daerah, pengujian kapal dan alat perikanan di wilayah provinsi. (2)

Setiap kegiatan retribusi pada ayat (1) deberikan sertifikat,bukti rekomendasi atau tanda lulus uji sesudah subjek retribusi seselesai melunasi biaya retribusi. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dalam peraturan daerah ini di setor ke Kas Daerah.

15 (4) Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII ALOKASI BAGI HASIL Pasal 12 Fasilitas Prasaranan Pendaratan Ikan ( PPI / TPI ) yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBN ) yang dikelola oleh Kabupaten / Kota, maka perlu diatur tentang pembagian hasil pendapatn retribusinya. Pasal 13 Adapun alokasi pembagian hasil sebagaimana pasal 1 peraturan daerah ini sebagai berikut : .

Pembangunan Provinsi

:

40 %

.

Pembagian Kabupten / Kota

:

60 %

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi

berupa bunga 2 % (

dua

persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ). BAB X PENGAWASAN Pasal 15 Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan – peraturan ini.

16

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 16 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pentuidikan tindak pidana dibiang perpajak daerah dan retirubsi ; g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

17 memeriksa identitas orang

atau dokumen yang dibawah

sebagaimana dimaksdu pada huruf c ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah da retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya pendidikan dan menyampaikan hasul penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 17

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keungan dareah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

18 Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2002 GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD Diundangkan di Gorantalo pada tanggal

4

Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

MANSUR JUSUF DETUAGE LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI ’ C ’

19

20

RETRIBUSI JASA PERIKANAN

Recommend Documents