RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 LVLK-011-IDN Tanggal 23 November 2012

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Dwi Jatmiko F. S. Hut. (Auditor VLK) 3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor Produksi) 4. Dadan Darmawan S. Hut (Auditor Ekologi) 5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

g. Tim Pengambil Keputusan

Provinsi Papua

: 1. Ir. Akhmad

1


(2)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK-HA

: PT. Tunas Timber Lestari

b. Akta Pendirian Perusahaan

: Akta Nomor 01, Tanggal 1 April 2010 (Notaris Rina Utami Djauhari, SH)

c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal perubahan nama badan hukum dari PT. Tunas Sawaerma ke PT. Tunas Timber Lestari : - Nomor

: AHU-20102.AH.01.01

- Tanggal

: 20 April 2010

d. Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam

dari Menteri Kehutanan (Perpanjangan ijin

IUPHHK PT. Tunas Sawaerma Nomor 076/Kpts-II/1989, tanggal 6 Pebruari 1989) - Nomor

: SK. 101/MENHUT-II/2009

- Tanggal

: 12 Maret 2009

- Luas

: 214.935 Ha

e. Perubahan Keputusan IUPHHK dalam hutan alam dari Menteri Kehutanan atas perubahan dari PT. Tunas Sawaerma menjadi PT. Tunas Timber Lestari : - Nomor

: SK. 711/MENHUT-II/2010

- Tanggal

: 27 Desember 2010

- Luas

: 214.935 Ha

f. Alamat dan Nomor Telepon - Pusat

: : Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jalan MT. Haryono Kav 62 Jakarta 12780 Telp. 021-7975959 ; Fax. 021-7976401

- Cabang

: Jalan Garuda Spadem No. 2B Merauke, Papua Telp. 0971-332332, Fax (0971) 322231

- Cabang Jayapura

: Jalan Rajawali Blok D-16 BTN Skyline, Jayapura Telp./Fax. 0967-581631

g. Pengurus

: - Kim Hoon (Komisaris Utama) - Arifin Tatang Nurshifwan (Direktur) - Vinoba Chandra (Direktur)

Provinsi Papua

2


(3)

Ringkasan Tahapan

No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1.

Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)

Bogor, Tanggal 06 s/d 11 Maret 2015

 Melakukan pengumpulan dokumen, dan penyusunan rencana kerja penilikan.  Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.  Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)

Jayapura, Tanggal 13 Maret 2015

 Melaksanakan kegiatan entry meeting  Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPPHP Wilayah XVII Jayapura.  Menjelaskan rencana penilikan kinerja PHPL Tahun Ketiga PT. Tunas Timber Lestari.

Boven Digoel, Tanggal 16 Maret 2015

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel.  Menjelaskan rencana penilikan kinerja PHPL Tahun Ketiga PT. Tunas Timber Lestari.

Jayapura, Tanggal 23 Maret 2015

 Melaksanakan kegiatan exit meeting  Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPPHP Wilayah XVII Jayapura.  Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL PT. Tunas Timber Lestari.

3.

Pertemuan Pembukaan

Camp Asiki, Tanggal 15 Maret 2015

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian Rencana Penilikan Kinerja PHPL Tahun Ketiga.  Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan kinerja PHPL.  Penetapan Manajemen Representif oleh PT. Tunas Timber Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara Opening Meeting.

4.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 15 s/d 20 Maret 2015 Camp Tunas, Camp Silin Asiki, lokasi desa sampel

 Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.  Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan.  Melakukan observasi, uji petik di lapangan (Blok RKT dan TPK Hutan/TPK Antara) serta desa sekitar PT. Tunas Timber Lestari (Kampung Kanggup).  Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

Provinsi Papua

3

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 5.

Tahapan Pertemuan Penutup

Waktu dan Tempat Camp Asiki, Tanggal 21 Maret 2015

Ringkasan Catatan  Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi .  Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL PT. Tunas Timber Lestari.  Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Penilikan Kinerja PHPL.

6.

Pengambilan Keputusan

Bogor,

 Berdasarkan hasil perhitungan nilai kinerja aktual, PT. Tunas Timber Lestari, Provinsi Papua memiliki nilai sebesar 58 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66. Dengan demikian pencapaian Nilai Akhir Kinerjanya adalah 87,88% atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara >80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan tidak

terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, serta memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu.  Dengan demikian PT. Tunas Timber Lestari Provinsi Papua dinilai masih dapat mempertahankan dan memelihara sertifikat dengan predikat kinerja “BAIK”.  Atas dasar itu PT. Tunas Timber Lestari, Provinsi Papua berhak memperoleh sertifikat PHPL perubahan dari LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. Sertifikat : 12.Rev.1/A-SERT-PHPL/II/2012, berlaku sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d 16 Pebruari 2017. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan peraturan yang diacu dalam sistem penilaian kinerja PHPL.

Provinsi Papua

4


(4)

Resume Hasil Penilaian (Penilikan 3)

No. 1.

Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

BAIK

 Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan pendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

PRASYARAT 1. 1. Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA

 PT. TTL telah melaksanakan tata batas temu gelang dengan batas : eks PT. Bade Makmur Orisa, PT. Inocin Abadi/eks PT. Prabu Alaska, Zona Penyangga Batas Negara/PNG, Batas Alam/Sungai Fly Batas Negara/PNG).  Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain/perusahaan.  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal kerja PT. TTL Seluruh kawasan hutan memiliki fungsi hutan produksi (HP)  (tidak diverifikasi/not applicable).  Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tidak diverifikasi/ not applicable). 1. 2. Komitmen pemegang IUPHHK-HA

SEDANG

 Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal. Visi, misi dan tujuan perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL.  PT. Tunas Timber Lestari belum melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar areal kerja.  PT. Tunas Timber Lestari telah menjalankan sebagian besar visi dan misi yang diimplementasikan di lapangan sebagaimana tergambar dalam kinerja pada aspek produksi, ekologi dan sosial.

1. 3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan

SEDANG

 Jumlah tenaga teknis dengan kualifikasi sarjana kehutanan terealisasi 6 orang dari standar pemenuhan sebanyak 5 orang atau 120%. Sedangkan pemenuhan GANIS PHPL sebanyak 11 orang dari ketentuan sebanyak 63 orang atau 17,46%, dengan rincian sebagai berikut : - GANIS CANHUT terealisasi sebanyak 2 orang dari 16 orang atau 12,30%) - GANIS NENHUT terealisasi sebanyak 2 orang dari 14 orang atau 14,29% - GANIS BINHUT terealisasi sebanyak 3 orang dari 22 orang atau 13,64% - GANIS PKB terealisasi sebanyak 4 orang dari 11 orang atau 36,36%  Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi karyawan sampai dengan Desember 2014 adalah 5 orang atau 55,56%. Pelatihan tersebut mencakup : penyegaran GANIS PHPL Perencanaan Hutan, GANIS PHPL Pemanenan Hutan, GANIS PHPL PKB, dan GANIS PHPL Pembinaan Hutan.  Terdapat kelengkapan dokumen ketenagakerjaan.

Provinsi Papua

5

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.

Kriteria dan Indikator 1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA

Nilai SEDANG

Ringkasan Justifikasi  Terdapat struktur organisasi dan job description yang ditandatangani oleh Direktur, tidak seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL.  Terdapat perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari dengan tenaga pelaksana yang kurang memadai.  Tim SPI tersedia dan sudah bekerja sesuai fungsinya tetapi dinilai belum efektif dalam mengontrol semua tahapan kegiatan.  Terdapat bukti tindakan pencegahan dan koreksi yang terdokumentasi. Bahwa lingkup audit yang terbatas menyebabkan keterlaksanaan tindak koreksi hanya sebagian yang terlaksana.

1. 5. Pengelolaan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK

 Terdapat bukti persetujuan rencana penebangan oleh masyarakat melalui surat kesepakatan dan surat pernyataan kepemilikan dusun/tanah adat pada RKT 2015.  Persetujuan dalam proses tata batas sudah terpenuhi dengan selesainya penataan batas temu gelang. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan pemeliharaan batas bersama antara PT. Tunas Sawaerma dengan PT. Tunas Timber Lestari.  Mekanisme persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dilakukan melalui proses pertemuan, selanjutnya aspirasi dan permintaan masyarakat dijadikan bahan untuk menyusun RO Program PMDH. Tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa masyarakat desa binaan telah menyetujui program PMDH yang ditawarkan oleh perusahaan.  Berkaitan dengan penetapan kawasan lindung, PT. TTL tidak dapat menunjukkan bukti sosialisasi kawasan lindung dan bukti tertulis mengenai persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

2.

PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

SEDANG

 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan RKU.  Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja di lapangan, pada Blok RKT 2015 yang telah disahkan dan Blok URKT 2016 pada Areal TPTI dan TPTJ, hanya sebagian (50%) yang sesuai dengan RKU.  Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada tahun 2014 pada lokasi Blok RKT 2013 pada areal TPTI dan TPTJ, kondisi tanda batas blok dan petak hanya sebagian (66,67%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Provinsi Papua

BAIK

 PT.TTL telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB dengan kelengkapan petanya dan data hasil kegiatan ITSP pada areal TPTI dan Inventarisasi hutan pada areal TPTJ untuk 3 tahun terakhir, tersedia kelengkapan peta pendukungnya berupa peta Penyebaran Pohon hasil ITSP dan inventarisasi hutan dengan lengkap untuk tiap petaknya.

6



Nilai

Ringkasan Justifikasi  Telah memiliki data pengukuran riap hasil pengukuran PUP dari sebagian PUP yang dibuat pada areal TPTI dan TPTJ dan data riap hasil pengukuran sudah dianalisis.  Terdapat bukti upaya melakukan analisis data Potensi dan Riap tegakan pada PUP untuk periode 3 tahun terakhir (periode penilikan) namun belum menyampaikan laporannya.

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

 Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ dengan lengkap dan dinilai telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya lengkap untuk seluruh tahapan.  Terdapat Implementasi pada seluruh tahapan kegiatan Silvikultur TPTI dan TPTJ di lapangan namun pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum seluruhnya sesuai dengan SOP.  Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada jenis komersial pada bekas tebangan RKT 2013 rata-rata sebanyak 34 batang/hektar dan pada areal bekas tebangan RKT 2014 rata-rata sebanyak 62 batang/ hektar dan masih di atas standarnya (≥ 25 batang/Ha), sehingga dinilai masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pada rotasi ke-2.  Ketersediaan permudaan pada tingkat tiang dan pancang jenis komersial pada areal bekas tebangan RKT 2013 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 76 batang/hektar dan pada tingkat pancang rata-rata sebanyak 1.384 batang pancang /hektar dan pada bekas tebangan RKT 2014 pada tingkat Tiang sebanyak 119 batang tiang/hektar dan pancang sebanyak 385 batang pancang/hektar dinilai masih di atas standarnya yaitu ( ≥ 100 batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/hektar) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

BAIK

 Tersedia SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan yang sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan RIL pada pada 1-2 tahap kegiatan pemanenan hasil yaitu pada tahap perencanaan pemanenan dan tahapan kegiatan pemanenan.  PT. Tunas Timber Lestari memiliki mekanisme dalam memantau tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan, pada Blok RKT 2014 untuk semua tingkatkatan permudaan (Semai sebesar 24,35%, Pancang sebesar 28,65 %, tiang 24,75 %, pohon inti 20-39 sebesar 13,70 atau rata-rata persentase kerusakan sebesar 23 %) atau berkisar antara 16% - 30%.  Pada kegiatan pemanenan dan pengangkutan sampai dengan TPK IPKH PT. Korindo Abadi Volume kayu yang dapat dimanfaatkan sebesar 70,33 % atau terdapat penyusutan volume menjadi limbah sebesar 26,66 % atau angka FE sebesar 0,7033.

Provinsi Papua

7


Kriteria dan Indikator 2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

Nilai


SEDANG

 Sampai dengan periode penilikan tahun ke 3, terdapat dokumen RKT 2014 dan 2015 lebih dari 50% (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Pada RKT 2014 dan 2015 terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen /dimanfaatkan/ ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi pada sebagian areal penggambarannya tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat Implementasi peta kerja di lapangan berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen / ditanam dan penandaan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan perkembangan PAK kegiatan RKT.  Realisasi volume tebangan total RKT 2014 mencapai 67,15% sedangkan berdasarkan kelompok jenis untuk kelompok jenis meranti sebesar 82,25% dan rimba campuran sebesar 80,89 %, serta lokasi panen sesuai dengan yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan.

2. 6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM

SEDANG

 Kondisi kesehatan finansial perusahaan Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas : Positif, dan catatan kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 desember 2013 dan 2012 disajikan wajar dengan pengecualian.  Realisasi alokasi dana kegiatan pengelolaan hutan >80% dari rencana pembiayaannya dan laporan keuangan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik.  Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dimana terdapat perbedaan > 20 - 50%.  Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis tahun 2013 lancar namun belum sesuai tata waktu.  Berdasarkan persentase modal yang dikembalikan ke hutan lebih dari 80% (104%) dari yang direncanakan, tetapi dengan pertimbangan fakta pada sebagian kegiatan pembinaan hutan kegiatan TPTJ Tahun 2013 belum terdapat rencana dan realisasinya sehingga verifier ini dinilai „sedang‟.  Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ (luas dan kualitas tegakan) 60-80 % dari yang direncanakan.

Provinsi Papua

8

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 3.


Nilai


EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BAIK

 Terdapat 4 (empat) jenis dengan luasan total 22.533 Ha, yaitu; kawasan lindung Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Koridor satwa/KPPS dan KKI (Ekosistem rawa).  Perusahaan mempunyai capaian persentase penandaan kawasan lindung sebesar 100 % dari yang seharusnya dilakukan.  Berdasarkan citra landsat lebih dari 80% masih berpenutupan hutan  Belum semua pihak megakui keberadaan kawasan lindung, terutama untuk masyarakat sekitar hutan.  Laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung telah terdokumentasi.

3. 2. Perlindungan dan pengamanan hutan

BAIK

 Prosedur yang tersedia telah sesuai dengan potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan.  Kondisi sarana dan prasarana pengamanan sebagian besar berfungsi dengan baik.  Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 3 orang dan personil tersebut belum mengikuti pelatihan sebagai satpamhut. pengamanan dibantu oleh 16 orang perwakilan dari marga.  kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan berupa upaya preventif, seperti pemasangan papan himbauan dan patroli.

3. 3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

SEDANG

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Terdapat sarana prasaranana untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, belum maksimal sesuai dengan ketentuan AMDAL.  Jumlah dan kualifikasi personal bagian lingkungan belum memadai.  Terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan berupa vegetatif dan teknik sipil.  Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya pemantauan adalah pengukuran besaran erosi dengan metoda stick ukur, pengukuran curah hujan dan pengukuran kualitas air sungai.  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3. 4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

Provinsi Papua

BAIK

 Terdapat prosedur untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi.  Telah melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna, namun belum mewakili seluruh areal.

9


4.


Nilai

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG

Ringkasan Justifikasi  SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Tidak terdapat gangguan terhadap flora dilindungi/endemic..  SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Terdapat gangguanterhadap fauna dilindungi, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

SOSIAL 4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

 BAIK

 Tersedia secara lengkap dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan yang disepakati para pihak, terakomodasi dalam SOP Bidang Penataan batas Partisipatif Nomor: 39/SOP-TTL/2011 Rev.01 dan SOP Manajemen Konflik Nomor: 41/SOP-TTL/2011 Rev.01 tanggal 24 Oktober 2011.  Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan yang legal, lengkap dan jelas, terakomodasi dalam SOP Pembuatan Perjanjian Nomor: 42/SOP-TTL/2011 Rev.01 dan SOP Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Nomor: 43/SOP-TTL/2011 Rev.01 tanggal 24 Oktober 2011.  Terdapat bukti-bukti batas yang jelas antara areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat pada blok RKT 2014 dan RKT2015. Bukti-bukti diperlihatkan melalui keberadaan peta batas-batas marga blok RKT 2014 skala 1:50.000 dan peta batas-batas marga blok RKT 2015 skala 1:50.000.  Terdapat dokumen persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja berupa pengesahan RKT 2014 dan RKT 2015, surat keterangan kepemilikan dusun/tanah adat pada RKT 2014 dan RKT 2015 dilampiri peta skala 1:50.000.

Provinsi Papua

10


Kriteria dan Indikator 4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Nilai


BAIK

 Terdapat kelengkapan data dan informasi terkini yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan/berlaku terdapat dalam RKT 2014 dan RKT 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dokumen rencana kegiatan CSR PT TTL tahun 2014 dan 2015, bukti pembayaran kompensasi blok SILIN RKT 2014 produksi s/d Desember 2014.  Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang tertuang dalam :SOP Bidang Pengelolaan Aspek Sosial dan Ketatausahaan Nomor: 38/SOPTTL/2011; SOP Kegiatan Sosial Nomor: 40/SOPTTL/2011; SOP Sosialisasi/ Penyuluhan Nomor: 44/SOP-TTL/2011, SOP Distribusi Insentif Nomor: 45/SOP-TTL/2011; SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan Nomor:46/SOP-TTL/2011, dan SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat Nomor:47/SOP-TTL/2011 Rev.01 tanggal 24 Oktober 2011.  Tidak terdapat bukti sosialisasi perusahaan atas kegiatan pengelolaan hutan secara formal. Kegiatan yang berjalan berupa pertemuan dengan perwakilan Marga pemilik tanah adat pada RTK 2014 dan 2015 dituangkan berupa Berita Acara Pertemuan Marga-Marga Pemilik Dusun/Tanah Adat dengan perussahaan untuk mengadakan kesepakatan pembagian kepemilikan tanah adat pada RKT 2015 di Camp Tunas tanggal 23 Agustus 2014.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat/implemenetasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, berupa Laporan Realisasi Kegiatan CSR PT TTL tahun 2014, BAP serah terima bantuan, dan lain-lain.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi).

4. 3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

 Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP Bidang Pengelolaan Aspek Sosial dan Ketatausahaan Nomor: 38/SOP-TTL/2011; SOP Kegiatan Sosial Nomor: 40/SOP-TTL/2011; SOP Sosialisasi/ Penyuluhan Nomor: 44/SOPTTL/2011, SOP Distribusi Insentif Nomor: 45/SOP-TTL/2011; SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan Nomor:46/SOPTTL/2011, dan SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat Nomor:47/SOP-TTL/2011 Rev.01 tanggal 24 Oktober 2011.  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas dalam dokumen RKT 2014 dengan anggaran sebesar Rp226.168.500 dan Kelola

Provinsi Papua

11



Nilai

Ringkasan Justifikasi Sosial RKT 2015 dengan anggaran Rp225.168.000, serta rencana Kegiatan CSR PT TTL tahun 2014 dan 2015 dengan program kegiatan peningkatan SDM melalui pendidikan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian, pengawasan, pembinaan oleh instansi terkait.  Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.  Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam bentuk :Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan CSR tahun 2014, Copy bukti pembayaran PBB, bukti setor iuran BPJS Ketenagakerjaan.

4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

 Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas dalam bentuk SOP Manajemen Konflik Nomor: 41/SOP-TTL/2011 Rev.01.  PT. Tunas Timber Lestari memiliki pemetaan konflik yang pernah terjadi di kawasan konsesi dan matriks potensi konflik serta alternatif solusinya.  Terdapat SOP Bidang Kelola Sosial tahun 2011 yang jelas, lengkap dan legal dengan didukung pendanaan yang cukup dalam Rencana Kegiatan CSR PT TTL tahun 2014 dan tahun 2015.  Tersedia dokumen kronologis konflik yang permah terjadi di areal IUPHHK-HA PT TTL periode 2012 s/d 2013.

4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

 Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  Terdapat rencana peningkatan kompetensi SDM dalam RKT 2014 dan RKT 2015. Realisasi pelatihan tahun 2014 ada 5 karyawan; 1 karyawan pelatihan internal GIS (tidak tersedia bukti pelatihan), 4 karyawan ikut penyegaran pendidikan dan pelatihan GANIS PHPL.  Acuan Standar jenjang Karir diatur pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan Korindo Grup (8 perusahaan) pada Bab V Hubungan Kerja, Bab VI Ketentuan Waktu dan Jam Kerja, Bab VIII Pengupahan, Bab XIII Peraturan dan Tata Tertib Kerja. Tersedia implementasi jenjang karir seluruh karyawan (306 orang) PT TTL tahun 2014.  Tersedia fasilitas kesejahteraan karyawan PT TTL antara lain; mess, kantin/koperasi, Balai Pengobatan/Klinik, sarana ibadah, sarana olah raga, transportasi dan komunikasi.

Provinsi Papua

12


5.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier

P1.

Hasil Penilaian

Norma Penilaian

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).  Terdapat kelengkapan dokumen legalitas terkait perijinan usaha yaitu, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Menhut-II/2009, tanggal 12 Maret 2009 Jo. No. SK.711/Menhut-II/2010 tanggal 27 Desember 2010, dilengkapi dengan Lampiran Peta.

Memenuhi:

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)

 Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam pada Hutan Produksi.

Memenuhi:

c.

 Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK (Not Applicable).

a.

P2.

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya. IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

Not Applicable

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a.

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.  Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval  Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Provinsi Papua

 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.98/VIBUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011. Dokumen tersebut lengkap dengan lampiran Peta Rencana Kerja skala 1:100.000.  Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2014 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi, dengan Nomor: KEP522.1/6316, tanggal 23 Desember 2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2014 an. PT. Tunas Timber Lestari (d/h. Tunas Sawaerma) oleh Kepala dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

Memenuhi:

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

 Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, dengan Nomor: KEP-522.1/10961, tanggal 15 Desember 2014, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2015 an. PT. Tunas Timber Lestari (d/h. Tunas Sawaerma) oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.  Dokumen tersebut dilengkapi lampiran peta rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2014 dan tahun 2015 PT. Tunas Timber Lestari, Provinsi Papua, dengan skala 1:50.000 yang disusun dan diketahui oleh Direktur Produksi, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

 Terdapat Peta Kawasan Lindung dan Perlindungan Hutan Serta Penelitian dan Pengembangan yang menunjukkan areal yang tidak boleh ditebang dengan skala 1:200.000. Peta tersebut menggambarkan wilayah yang merupakan kawasan yang tidak boleh ditebang untuk produksi, jenis kawasan lindung yang yang dikelola adalah Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian dan Perlindungan Satwaliar (KPPS), dan Kawasan Perlindungan Tubuh Air. Keberadaan kawasan ,lindung tersebut terbukti di lapangan.

Memenuhi:

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

13

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier c.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Norma Penilaian

Hasil Penilaian  Terdapat Peta RKT Tahun 2014 yang merupakan lampiran dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2014 PT. Tunas Timber Lestari, serta Peta RKT Tahun 2015 yang merupakan lampiran dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 PT. Tunas Timber Lestari, di dalam peta tersebut menjelaskan batas-batas blok tebangan dengan skala 1:50.000.  Posisi blok tebangan terbukti benar di lapangan (hasil uji petik di lapangan terdapat penandaan batas antar blok dan batas antar petak, diantaranya adalah Batas petak A‟48 dengan A‟49 Blok RKT 2014 (140º49‟59,55”BT dan 6º22‟47,15”LS), Batas petak II‟46, JJ‟46, JJ‟47 dan II‟47 Blok RKT 2014 (140º48‟55,77”BT dan 6º23‟42,70”LS).

Memenuhi:

Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P3.

 Dokumen RKU disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.98/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011, RKUPHHK disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Dalam penyusunannya, RKUPHHK disusun berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan oleh oleh Ganis PHPL TC dan Ganis PHPL Canhut dan dilengkapi dengan lampiran peta-peta.  Verifier ini tidak dilakukan verifikasi, dikarenakan IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari adalah sebagai pengelolaan hutan alam, tidak terdapat tahapan kegiatan penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi:

Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

Not Applicable

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

 Perusahaan dapat membuktikan bahwa seluruh kayu yang ditebang pada RKT 2015, telah di LHP kan sampai dengan Periode I Bulan Maret 2015. Dokumen LHP dibuat oleh petugas pembuat LHP dan disahkan oleh pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)  Berdasarkan hasil uji petik kesesuaian LHP RKT 2015 yang disahkan dengan fisik kayu, di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), dengan titik koordinat 140°40‟58,58‟‟BT dan 6°31‟41,13‟‟LS, pada kayu bulat pada Blok Silin Petak AA35 (nomor 174, 436, 1549, 1624, 178, 1436) dan pada Blok TTL Petak GG‟50 (nomor 1248, 1245, 1202, 1239, 82, 1103, 1051, 1333), dinilai LHP dan fisik kayu sesuai dan nomor batang di LHP dan telah kesesuaian antara LHC, LHP dan Buku Ukur.

Memenuhi:

a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. b. LHP dengan fisik kayu sesuai. c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :  TPK hutan ke TPK Antara,  TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,  TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Provinsi Papua

 Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan PT. Tunas Timber Lestari, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilengkapi lampiran DKB.  Uji petik dilakukan pada Blok RKT 2014 (Petak A‟48) dan RKT 2015 (Petak GG‟49). Kayu bulat pada Petak A‟48 (Nomor 3252, 2380, 3182, 3130) terekam pada dokumen SKSKB Nomor DG.2038547, dan kayu bulat pada Petak GG‟49 (Nomor 2923, 4179, 3434, 3663, 4339) terekam pada dokumen SKSKB Nomor DG.2142660, DG.2142685, DG.2142682, DG.2142684, DG.2142688).

Memenuhi:

1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

14

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier

Hasil Penilaian  Hasil verifikasi dokumen Stock Opname tahun 2014, terdapat sisa stock kayu bulat kecil/limbah (KBK) pada blok TPTII (Silin) sebesar 131,73 m3.  Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Januari dan Februari, berdasarkan uji silang dokumen hasil yang diperoleh bahwa pengurangan pada dokumen LMKB bulan Februari telah sesuai dengan laporan realisasi SKSKB bulan Februari yaitu sebesar 3.682,54 m3 (pada blok TTL), 5.488,93 m3 dan 5,92 m3 (pada blok TPTII).  Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa volume yang tercantum dalam LMKB untuk penambahan sesuai dengan LHP dan pengurangan telah sesuai dokumen pengangkutan berupa SKSKB. Dari hasil penelusuran menunjukKan bahwa setiap perpindahan kayu dari TPK Hutan Ke TPK Antara Industri, dalam setiap angkutan kayunya dilindungi SKSHH dalam penerbitannya telah sesuai ketentuan.

Norma Penilaian hutan sesuai ketentuan 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a.

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

 Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang diterapkan PT. Tunas Timber Lestari, yaitu berupa pemasangan Label / Barcode SIPUHH On Line berwarna biru dan terdapat nomor pohon dengan cat berwarna putih.  Hasil uji petik yang dilakukan pada Kayu Bulat yang berada pada lokasi TPK hutan dan Petak Tebangan, Kayu bulat pada Blok Silin Petak AA35 (nomor 174, 436, 1549, 1624, 178, 1436) dan pada Blok TTL Petak GG‟50 (nomor 1248, 1245, 1202, 1239, 82, 1103, 1051, 1333), diketahui tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen, yaitu : Laporan Hasil Cruising (LHC), Buku Ukur, LHP, SKSKB (dilengkapi lampiran DKB), dan menunjukkan kayu PT. TTL bisa di lacak balak.  Berdasarkan hasil penelususan dokumen menunjukan bahwa PT. Tunas Timber Lestari telah menerapkan identitas kayu secara konsisten, berupa pemberian barcode dan data hasil pengukuran di bontosnya, Identitas tersebut dapat dilacak dari buku ukur, dokumen LHP, serta SKSKB (DKB).  Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa identitas kayu yang terdapat di TPK Hutan dapat dilacak balak hingga tunggak pohon. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Tunas Timber Lestari memiliki sistem pengidentitasan kayu secara kosisten.

Memenuhi:

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen

Memenuhi:

Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

 PT. Tunas Timber Lestari mampu membuktikan adanya catatan kayu keluar, berupa arsip SKSKB dilengkapi lampiran DKB, untuk pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Antara Industri.  Dokumen SKSKB terbitkan oleh petugas yang berwenang, yaitu Petugas Penerbit Surat Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).  Terdapat laporan rekapitulasi pemeriksaan hasil hutan yang dibuat setiap bulan oleh P2SKSKB, dan diserahkan/dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. Di laporan tersebut menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan blanko SKSKB, dan laporan pemeriksaan kayu bulat. Dari verifikasi dokumen bulan Januari dan Februari 2015, terdapat pemakaian dokumen sebanyak 400 set pada bulan Januari dan 210 set pada bulan Februari.

Provinsi Papua

Memenuhi: 1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang) 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)

15


Norma Penilaian

Hasil Penilaian

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).  Hasil pemeriksaan terdapat dokumen SPP PSDH dan DR sampai dengan bulan Maret 2015 PT. Tunas Timber Lestari yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR an. Tarmudi, S.Hut (NIP. 19760404 200909 1 001

Memenuhi:

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

 Terdapat bukti setor PSDH dan DR yang ditransfer ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran PSDH dan DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102-000-4204001 (Rp) dan 102-000-4819717 (US $). Hal ini terbukti adanya kesesuaian antara Nilai SPP PSDH untuk TPTI adalah Rp. 109.774.200,- dan TPTII (Silin) adalah Rp. 71.014.870,-, serta untuk SPP DR yang telah dibayarkan untuk TPTI adalah US $ 26,632.18 dan TPTII (Silin) adalah US $ 16,664.31. Dalam bukti setor tertera tanggal penyetoran adalah pada tanggal 6 Maret 2015.

Memenuhi:

c.

 Terdapat bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan harga patokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2014, mengenai Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, serta Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Memenuhi:

a.

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP

Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

 Verifier ini tidak diverifikasi ( Not Applicable), karena PT. Tunas Timber Lestari tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

Not Applicable

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

 PT. Tunas Timber Lestari menggunakan tongkang dalam pengangkutan dari logpond menuju TPK antara/industri.

Not Applicable

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

P4.

 Seluruh kayu bulat PT. Tunas Timber Lestari belum dilengkapi tanda V-Legal.  Verifier ini belum dapat dilakukan verifikasi, dikarenakan belum dilakukannya sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat. Verifier ini akan berlaku pada penilikan ke-4.

Memenuhi:

Seluruh kayu bulat menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Provinsi Papua

 Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui PT. Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, Nomor 94/DJVI/AMDAL/1995, pada tanggal 12 Mei 1995.

Memenuhi:

1. Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL yang

16


Hasil Penilaian

Norma Penilaian lengkap dan telah disahkan 2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a.

Dokumen RKL dan RPL

 Terdapat dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari Semester I (Periode Januari – Juni) tahun 2014, lengkap dengan bukti penyerahan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.  Terdapat dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari Semester II (Periode Juli – Desember) tahun 2014, lengkap dengan bukti penyerahan kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

 Terdapat bukti pengelolaan dampak penting pada masing-masing aspek diantaranya: (a) Aspek fisik kimia:seperti peningkatan laju erosi, tolak ukur terjadinya tanah longsor, pengerasan jalan angkutan, penanaman cover crop, pembuatan drainase jalan utama pada kondisi jalan curam, laju sedimentasi, pengkayaan dengan bibit jenis komersil, serta areal curam dilakukan terasering. (b) Aspek biologi: penanaman jenis komersil dengan memilih pohon pada habitat aslinya, inventarisasi jenis flora dan fauna di lokasi tebangan, pemasangan rambu larangan, penyuluhan kepada karyawan. (c) Aspek sosial: peningkatan kesempatan kerja, pertanian menetap berkembang, pemasaran hasil pertanian pada basecamp, tingkat pendapatan penduduk lokal meningkat, sosialisasi keanekaragaman usaha, penyediaan dana untuk pembinaan keterampilan masyarakat secara bergiliran (dalam hal pertanian), sarana transportasi untuk dan lain-lain

Memenuhi:

Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan

Memenuhi:

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

 Terdapat bukti pemantauan dampak penting pada masing-masing aspek diantaranya: (a) Aspek fisik kimia:seperti dampak erosi tanah, akibat kegiatan PWH, penebangan, dan penyaradan. pengukuran dan pemantauan dilapangan dengan pembuatan SME (Stasiun Monitoring Erosi) pada blok RKT 2011 dan 2013, (b) Aspek biologi:seperti dampak kelestarian jenis komersial akibat kegiatan penebangan, dilakukan menggunakan metode analisis vegetasi di lokasi KPPN (petak FF.53, FF.54, FF.55, Y.56, Z.56, AF.59) dengan periode 1 tahun sekali, habitat satwa liar akibat PWH dan penebangan, dilakukannya menggunakan metode analisa satwa liar di lokasi KPPS (petak DD”64, EE”64, FF”63, FF”64, GG”64, HH”63, II”61, II”62) dengan periode 1 tahun sekali, dan kelimpahan dan keragaman jenis satwa liar, dilakukan dengan metode pemantauan secara umum keberadaan satwa liar dengan periode 1 tahun sekali. P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 a.

Pedoman/Prosedur K3

 Dari hasil verifikasi dokumen di ketahui bahwa PT. Tunas Timber Lestari sudah memiliki prosedur K3 yang tertuang dalam dokumen Prosedur Operasi standarPerlindungan Species –Cites dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  Terkait dengan kelembagaan yang menangani masalah K3, PT. Tunas Timber Lestari tergabung dalam organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Korindo Group Asiki. Terdapat surat keputusan No. SK.

Provinsi Papua

Memenuhi:

Terdapat pedoman/prosedu r K3 dan Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

17


Hasil Penilaian 01/PT.TTL/P2K3/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Tunas Timber Lestari Camp Tunas.

Norma Penilaian pedoman K3 (besereta surat penunjukannya)

 Terdapat laporan pengamanan dan perlindungan hutan tahun 2014, di dalam laporan tersebut menjelaskan beberapa kegiatan antara lain adalah, kegiatan dalam pengamanan terhadap kebakaran hutan, kegiatan antisipasi terhadap kemungkinan pencurian kayu dan perambahan hutan, perlindungan terhadap hama dan penyakit. b. Ketersediaan peralatan K3

 PT. Tunas Timber Lestari telah memiliki/ menyediakan peralatan K3 yang tertuang dalam daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2014.  Adapun jenis peralatan K3 yang tersedia yaitu : Apar, Sarung tangan kain, helm, kelambu, jas hujan, matras, kacamata pengaman, tali pengikat (sling), pelampung, safety shoes, masker, peralatan K3 dan obat-obatan yang terdapat di setiap camp tunas dan camp silin. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa peralatan yang terdapat di gudang logistik masih berfungsi dengan baik.

c.

Catatan kecelakaan kerja

 Dari hasil verifikasi dokumen, PT. Tunas Timber Lestari memiliki berita acara catatan setiap kejadian kecelakaan kerja, lengkap disertai dengan kronologis setiap kejadian. Dan setiap kejadian kecelakaan kerja tersebut dijamin oleh Jamsostek.  Rekapitulasi berita acara kecelakaan kerja disajikan dalam sebuah tabel dengan diketahui oleh kepala seksi, kepala bagian, serta general manager.

Memenuhi: Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)

Memenuhi: Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Provinsi Papua

 Hasil verifikasi dokumen, terdapat dokumen pendaftaran PUK F.SPSI Korindo Group Papua kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel atas Pelantikan Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Korindo Group Periode 2015 – 2018 di Asiki Distrik Jair pada tanggal 15 Januari 2015.

Memenuhi:

1. Terdapat serikat pekerja atau terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

18

ASERT-324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier 5.2.2.

Norma Penilaian

Hasil Penilaian

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

 Hasil verifikasi dokumen, menunjukan bahwa PT. Tunas Timber Lestari belum memiliki dokumen PKB terbaru, dari hasil wawancara dokumen tersebut masih dalam proses pengesahan. Sesuai dokumen PKB Periode 2012 – 2014, pasal 66 butir 5, menjelaskan bahwa apabila sampai bpada berakhirnya PKB ini belum ada penggantinya, maka PKB secara otomatis tetap berlaku sampai maksimal 12 bulan berjalan.

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi karyawan Periode terakhir tahun 2015 mengenai tenaga kerja PT. Tunas Timber Lestari, menunjukan bahwa tidak terdapat tenaga kerja/karyawan yang masih di bawah umur.  Dari data rekapitulasi tersebut ditemukan karyawan termuda an. Yonatan yang lahir pada tanggal 09 Maret 1995, posisi jabatan sebagai helper tracktor.

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Bogor, April 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur

Provinsi Papua

19

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

Recommend Documents