REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERMINYAKAN DAN ENERGI NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENT ANG KERJASAMA DI Bl DANG PENGEMBANGAN SUM BER DA YA MANUS IA PERMINYAKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia (MEMR) dan Departemen Perminyakan dan Energi, Negara Merdeka Papua Nugini, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
BERMAKSUD untuk memperkuat hubungan persahabatan antara dua negara di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya perminyakan dan sumber daya energi; MEMPERHATIKAN
kebutuhan
untuk mengembangkan dan
membina
pengembangan sumber daya manusia perminyakan dan sumber daya energi;
MENGAKUI
pentingnya
membangun
mekanisme,
yang
memberikan
kontribusi untuk penguatan kerja sama di bidang kepentingan bersama dan kebutuhan untuk melaksanakan program khusus kolaborasi dan pertukaran di bidang sumber daya manusia perminyakan dan sumber daya energi;
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Papua Nugini mengenai Kerjasama Teknik, yang ditandatangani di Port Moresby pada 5 Juni 1979;
MERUJUK pada Memorandum Sating
Pengertian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Minyak Bumi dan Energi, yang ditandatangani di Jakarta pada 17 Juni 2013; BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara
masing-masing; TELAH MENCAPAI kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:
PASAL 1 Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk suatu kerangka untuk mengembangkan kerjasama Pihak dalam konteks kebijakan berlaku untuk setiap Pihak dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan mencakup hal-hal seperti yang dijelaskan dalam lingkup kegiatan. PASAL 2 Lingkup Kegiatan
Lingkup pengembangan sumber daya manusia yang potensial antara Para Pihak untuk bekerja sama meliputi: 1. Kegiatan pelatihan dan pendidikan; 2. Pengembangan kurikulum; 3. Pelatihan untuk pengembangan infrastruktur; 4.
Pemagangan untuk pelatihan petrokimia;
5. Pertukaran ahli-ahli; 6.
Publikasi tulisan ilmiah bersama;
7.
Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh para pihak.
PASAL 3 Pelaksanaan
Para Pihak wajib menentukan lingkup spesifik kerjasama dan kegiatan yang terkait dengan kesepakatan bersama. Rincian ketentuan yang berhubungan dengan bentuk dan metode, kewajiban keuangan serta kondisi lingkup kerja sama yang disepakati dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan terpisah yang akan dibuat antara Para Pihak.
PASAL 4 Pelaksana
Pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan mengembangkan lingkup kerja sama yang dituangkan dalam MSP ini; 1. Untuk MEMR, pelaksananya adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia. 2.
Untuk Negara Merdeka Papua Nugini pelaksananya adalah Departemen Perminyakan dan Energi.
PASAL 5 Hak Kekayaan lntelektual
1.
Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2.
Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan dalam MSP ini akan dikenakan perjanjian tersendiri yang disepakati antara Para Pihak.
PASAL 6 Batasan Personil
Setiap warga negara salah satu Pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini di wilayah Pihak lain harus menghormati dan tidak
negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan MSP ini.
PASAL 7 Kerahasiaan
1. Setiap Pihak harus mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pihak lain dalam MSP ini. 2.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia dalam MSP ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan.
3.
Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara para Pihak, meskipun MSP ini berakhir.
4.
Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hukum dan peraturan di masingmasing negara Para Pihak.
PASAL 8 Penyelesaian Perbedaan
Segala perbedaan yang dihasilkan dari atau tidak ditentukan dalam MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak, berdasarkan kepentingan bersama. kesetaraan, kerja sama dan saling mempercayai.
PASAL 9 Amandemen
Ketentuan dalam MSP ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL10 Pemberlakuan, Durasi, dan Pemberhentian
1.
MSP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua Pihak.
2.
Kecuali diputuskan oleh kedua Pihak, MSP ini berlaku selama lima (5) tahun, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak,
3.
MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4.
Penghentian MSP ini tidak akan mengurangi penyelesaian program atau proyek yang sedang berjalan yang disepakati oleh para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di Port Moresby pada dua belas Mei 2015 dalam dua salinan asli, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah berkekuatan sama. Dalam kasus perbedaan penafsiran MSP ini, naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN ENERGI
UNTUK DEPARTEMEN MINYAK
DAN SU MB ER DAYA MINERAL
DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA
NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI
SUDIRMAN SAID MENTER! ENERGI DAN SUMBER DA YA MINERAL
IMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF PETROLEUM AND ENERGY OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON COOPERATION IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PETROLEUM AND ENERGY RESOURCES
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (MEMR) and the Department of Petroleum and Energy of the Independent States of Papua New Guinea, hereinafter referred to as "the Parties";
DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries in the field of human resources development particularly in petroleum and energy resources; CONSIDERING
the
need to develop and
foster human
resources
development for petroleum and energy resources;
RECOGNIZING the importance of establishing a mechanism, that contributes to the strengthening of cooperation in the field of mutual interest and the need to carry out specific programs of collaboration and exchange in the field of hum~ resources development for petroleum and energy resources;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea concerning Technical Co-operation, signed in Port Moresby on 5 June 1979;
REFERRING to
the
Memorandum
of
Understanding
between
the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation in Petroleum and Energy Resources Development, signed in Jakarta on 17 June 2013;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 Objective
The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish a framework whereby cooperation might be developed between the Parties within the context of the policies applicable to each Party and subject to the availability of resources and covering such matters as described in the scope of Activities. ARTICLE 2 Scope of Activities
The potential human resources development areas in which the Parties seek to cooperate includes: 1. Training and education activities; 2. Curriculum development; 3. Coaching for training infrastructure development; 4.
Internships for petrochemical training;
5.
Exchange of experts;
6.
Joint scientific writing and publication;
7.
Other activities as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3 Implementation
The Parties will determine specific area of cooperation and its related activities by mutual consent. The detailed provision relating to forms and methods, financial obligations as well as the condition of the agreed area of cooperation will be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the Parties.
ARTICLE 4 Executing Agencies
The official agencies responsible for the implementation and to develop the potential areas of cooperation identified under this MoU are; 1. For MEMR shall be the Head of Education and Training Agency of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia; 2.
For the Independent State of Papua New Guinea shall be the Department of Petroleum and Energy of the Independent States of Papua New Guinea.
ARTICLE 5 Intellectual Property Rights
1. Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this MoU will remain the property of that Party. 2. Any intellectual property rights resulting from activities under this MoU will be subject to a separate arrangement conduced between the Parties.
ARTICLE 6 Limitation of Personnel
Any nationals of a Party engaged in activities under this MOU in the territory of the other Party shall respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.
ARTICLE 7 Confidentiality
1. Each Party will undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied directly or indirectly to the other Party under this MoU. 2. If either of the Party wishes to disclose confidential information under this MoU to any third party, the disclosing Party will obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made; 3.
The Parties accept that the provision of this Article shall continue to have effect between the Parties, notwithstanding the termination of this MoU.
4.
The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties' respective countries.
ARTICLE 8 Settlement of Differences
Any differences resulting from or anything unspecified in this MoU shall be resolved amicably through consultation and negotiation between the Parties, based on mutual benefit, equality, cooperation and mutual trust.
ARTICLE 9 Amendment
The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE 10 Come Into Effect, Duration, and Termination
1. This MoU will come into effect on the date of signing. 2.
Unless otherwise decided by both Parties, this MoU is valid for five (5) years, and may be extended for another period by mutual written consent of the Parties.
3.
This MoU may be terminated by either Party by giving written notification to the other Party of its intention to terminate this MoU at least 60 (sixty) days prior to the intended date of termination.
4.
The termination of this MoU will not prejudice the completion of any ongoing programs or projects agreed by the Parties under this MoU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU.
DONE at Port Moresby on twelfth of May 2015 in two original copies, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF ENERGY
FOR THE DEPARTMENT OF
AND MINERAL RESOURCES
PETROLEUM AND ENERGY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
SUDIRMAN SAID
HON.
OBE LLB MP
MINISTER FOR ENERGY AND
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
MINERAL RESOURCES
AND IMMIGRATION
