REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE STATE FORESTRY ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE COOPERATION IN THE FIELD OF FORESTY
The Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the State Forestry Administration of the People's Republic of China hereinafter referred to as "the Parties";
Recognizing the substantial economic, social and environmental benefits in the forest sector for the countries, and being desirous of promoting closer cooperation in the field of forestry on the basis of equal and mutual benefits; Recalling the goodwill and mutually beneficial relationship between Indonesia and China and the general agreement to cooperate on achieving sustainable forest management; Desiring to further enhance their respective capabilities by collaborating to promote legal timber trade and to encourage the utilization of wood and non-wood products processing technology as well as biomass energy from sustainably managed forest; Taking into account that sustainable forest management, forest law enforcement and improved governance arrangements provide a framework to support economic, social and environmental value; Superseding the Memorandum of Understanding between the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Forestry of the People's Republic of China Regarding the Cooperation in the Field of Forestry signed in June, 1992; Pursuant to the prevailing laws and
regulation~
of respective countries;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVES The Parties shall continue to cooperate in promoting legal timber and non timber trade, developing biomass energy, conducting research and development from sustainably managed forests.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The Parties undertake through this Memorandum of Understanding to give consideration to the following: 1. Encourage the utilization of wood and non-wood products processing technology as well as biomass energy from sustainably managed forests; 2. Cooperation in promoting sound development of trade in forest products (including legal timber trade) and conducting necessary information exchange; 3. Forest and land rehabilitation and social forestry; 4. Wildlife and plant protection and sustainable use of wild flora and fauna; 5. Enhancement of forest law enforcement and governance to promote sustainable forest management; 6. Research and development on non-timber forest products (bamboo and rattan); 7. Other programs of mutual interest.
ARTICLE 3 PROGRAM DIRECTION AND PLAN OF OPERATION 1.
Description of the objectives and mechanism of the program of cooperation shall be defined in the Program Direction and agreed by the Parties. 2. The Plan of Operation of individual projects or activity will be followed up and agreed by both parties. 3. The funding of the Program/project implementation will be decided through discussion between the Parties. 4. The selected individual project or activity covered under Scope of Cooperation (Article 2) shall be prioritized in area where the Parties have in common interest accordingly. 5. The program of activities developed under this Memorandum of Understanding will be reviewed annually by the Parties through alternate meeting in Indonesia and China.
ARTICLE 4 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial, integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives in this Memorandum ofUnderstanding.
ARTICLE 5 DISPUTE SETTLEMENT Any dispute between the Parties concerning interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
4*(/&%
4*(/&%
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN STATE FORESTRY ADMINISTRATION REPUBLIK RAKY AT CHINA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG KEHUTANAN
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan State Forestry Administration Republik Rakyat China selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
Mengakui manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang besar dari sektor kehutanan bagi kedua negara, dan berkeinginan untuk meningkatkan kerj asama yang lebih erat di bidang kehutanan atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama; Mengingat kembali niat baik dan hubungan saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina serta kesepakatan umum untuk bekerj a sam a dalam mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan; Berkeinginan untuk lebih meningkatkan kemampuan masing-masing dengan bekerja sama guna meningkatkan perdagangan kayu legal dan mendorong pemanfaatan kayu dan teknologi pengolahan produk non-kayu serta energi biomassa dari pengelolaan hutan berkelanjutan; Memperhatikan manajemen hutan berkelanjutan, penegakan hukum kehutanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang menyediakan kerangka untuk mendukung nilai ekonomi, sosial dan lingkungan; Menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Rakyat Cina Mengenai Kerj asama di Bidang Kehutanan yang ditandatangani pada bulan Juni, 1992; Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara; Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN Para Pihak hams terns bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan kayu dan non kayu legal, pengembangan energi biomassa, melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan berkelanjutan;
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA Para Pihak melalui Memorandum Saling Pengertian ini berusaha untuk memberikan perhatian terhadap kerj asama sebagai berikut: 1. Mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan produk kayu dan produk non-kayu serta energi biomassa dari pengelolaan hutan berkelanjutan; 2. Kerjasama dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dari perdagangan produk hutan (termasuk perdagangan kayu legal) dan melakukan pertukaran informasi yang dibutuhkan; 3. Rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan sosial; 4. Perlindungan satwa dan tanaman serta pemanfaatan secara berkelanjutan flora dan fauna; 5. Peningkatan penegakan hukum dan pemerintahan di bidang kehutanan untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan; 6. Penelitian dan pengembangan hasil hutan non-kayu (bambu dan rotan); 7. Program lain yang disepakati bersama.
PASAL3 ACUAN PROGRAM DAN RENCANA OPERAS! 1.
Penjelasan tentang tujuan dan mekanisme program kerja sama hams ditetapkan dalam Acuan Program dan disetujui oleh Para Pihak; 2. Rencana Operasi masing-masing proyek atau kegiatan akan ditindaklanjuti dan disepakati oleh kedua belah pihak; 3. Pendanaan implementasi Program I proyek akan diputuskan melalui pembicaraan antara Para Pihak; 4. Masing-masing proyek atau kegiatan terpilih yang tercakup dalam Lingkup Kerjasama (Pasal 2) hams diprioritaskan pada kegiatan dimana Para Pihak memiliki kepentingan yang sama; 5. Program kegiatan yang dikembangkan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan ditinjau setiap tahun oleh Para Pihak melalui pertemuan altematif di Indonesia dan Cina;
PASAL4 PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas tentorial dari negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Para Pihak harus menjamin setiap hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak dan instrumen hukum intemasional.
PASAL 7 PERU BAHAN Setiap perubahan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilakukan setelah konsultasi dan melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Perubahan tersebut harus berlaku pada tanggal tersebut yang akan ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL 8 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN 1.
2.
3.
Memorandum Saling Pengertian ini harus mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua Pihak dan akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal tersebut; Masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang, dengan kesepakatan bersama dari kedua Pihak, setelah tahun kelima dari tanggal penandatanganan Memorandum Saling Pengertian; Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lain;
4*(/&%
4*(/&%
REPUBLIK INDONESIA
~~~E~~~~#~$q~~A&~~~~~#~M
*T#~®tllt-fl=~~~---~~
~~~#~~~~m~~~m,~~~~~~~~-~~~~~~ ~~~~~*#~~-~~w~~~~;
£&~~@ti~~~~~~~~li~~~~~-~~~-~~M~ ~'l'iffi1fJI~~;
.
*~~~~*~~*~M~,~~~m*~~~~~~-~~*m ~~F*MtF~:bDI1t#J..;A&~~J9lfm)l:, Jtt-~mr!j*~fi~j] ;
-s~a#~~~~~,a~~*~&~~~~~m~~~M~m, t±~~J;F!Ji-lftiit!i~ 7 ~~
;
1
mlit 1992 ~ 6 ~~¥~{EP~~g§SIIZ~~~~~~~~~$A~~~ ~~~~~r~~~~%~~~M~$~}
; I~
:XXJJ*1~~%~ifE.l11%5~**f~~F**f~~ mx~-ar~~~;g~~~~~f3:7f~
;
2
•"lA&I' -~
, 7f~~~~i~)l:, 7f
(2)
%t1=1tfJJ*'F~~~ 8'91~ . ~5t~
( ~2JA~%5**~~~ ) 8'9iilm~H~1t7fnl~,~
;
(3)
~**~±±tk'tl*J[J,;A&t±~**illL
(4)
tt~TJJ~~~jf~tt~TJJ~~B'9~~~~um
(s)
~~~**1tl5*~:fii~
(6)
3F*ml**f=~B'9~~~7f ~
(7}
lftfm~(EJ~~@B'9l~ ~ o
; ;
, mTJJ~~iiJ~~~~; ; ( 'ltH)
f!_;ft 11liJMii~~1Jii.tliJ
.:cr:. •
)~...
'
(2)
~JJ~(EJ~~-i*l~ ~ gX,~TJJB'9~:tiitt~lj
(3)
~JJ~~ifij~~~~IJ/l.vl ~ ~1Jffia'9~~
(4)
~1J~(EJ~~-8'9~Y!~~1tjic~$%t1=5BII ~-i*l.vl ~ ~)!fJJ
;
3
'
*~~i!Jit
;
;
( ~=~) P'JB~~B'9
I
(5)
~~~-~*ff-~~~~~~*~~~~~~~~~m~,~~ ~$Q5!Jt1± EP~@g§SIIL~ ,:P ~* ff o
1£1il1~~*~ ~~1i~5!~ ~ A.@!J£JiJT1± ~ ~ ~)fi~9LIT., ~fX~
~±~-,M~1£1il1~*~S~~~~~~1'~~5!~o
JRo
4
~~m~~~fi*~s~~~~~~a~~m~ttm~~~~~~ 1z.)*~~~~)*f$3t~Jtt~j ft Jio
tt~-*~~~~00~-~~~*~S~Jttfi-ITott~~~~~
S m~i~tTWJ~~o
(1)
*~s~~~JJ~=Fl@~~~, ~~mP1 5 ~ ;
(2)
1£~~*~~~ 5 ~2.1§ ~~~15~- ~*~S~~~~Jm~~-tE:;
(3)
ff~-1J-aJ1±1~~B\ffBl , ~~ff~IIEB , 1£ 30 ~"Wj~OO~~:X\f1J~~ ll:*~S~;
(4)
*~s~~~!l:/f~DJDJ1~iEI:iE1±1Afr~l.J1i ~ ~5!M~~~~tt~~
fimo~~~~~~~M,*~s~~~-~~~~-~*;
5
4*(/&%
4*(/&%
