Lampiran II.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat Dana Perimbangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -1-
1.
NAMA JABATAN: Direktur Dana Perimbangan
2.
IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus).
3.
TUJUAN JABATAN : Terwujudnya rumusan kebijakan dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus yang akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.
Menetapkan Rencana Strategik (Renstra),Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.1.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, dan Lakip Direktorat yang berkaitan dengan PDRD; 4.1.2. Menugaskan Kepala Sub Direktorat PDRD sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, dan Lakip Direktorat; 4.1.3. Meneliti konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat dari Kepala Sub Direktorat PDRD; 4.1.4. Membahas konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat dengan Kepala Sub Direktorat PDRD; 4.1.5. Menugaskan Kepala Sub Direktorat PDRD untuk menyempurnakan sesuai rapat pembahasan; 4.1.6. Menetapkan Renstra, Renja, RKT, dan Lakip Direktorat dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.2.
Menyiapkan perumuskan kebijakan umum belanja untuk daerah. 4.2.1. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk menyusun perumusan kebijakan umum belanja untuk daerah; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi perumusan kebijakan umum belanja untuk daerah yang telah disusun oleh para Kepala Subdirektorat; 4.2.3. Menyampaikan rumusan kebijakan umum belanja untuk daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.3.
Mengkoordinasikan dan melaksanakan perhitungan, penetapan alokasi, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil pajak. 4.3.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak untuk melaksanakan dan mengevaluasi perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil pajak;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-
4.3.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil pajak yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak; 4.3.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit Dana Bagi Hasil Pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil pajak; 4.3.4. Menugaskan Kasubdit Dana Bagi Hasil Pajak untuk melaksanakan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil pajak; 4.3.5. Melakukan koreksi atas hasil pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil pajak; 4.3.6. Menyampaikan hasil pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.4.
Mengkoordinasikan dan melaksanakan perhitungan, penetapan alokasi, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). 4.4.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil SDA untuk melaksanakan dan mengevaluasi perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil pajak; 4.4.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil SDA yang telah disusun oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil SDA; 4.4.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit Dana Bagi Hasil SDA untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil SDA; 4.4.4. Menugaskan Kasubdit Dana Bagi Hasil SDA untuk melaksanakan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil SDA; 4.4.5. Melakukan koreksi atas hasil pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil SDA; 4.4.6. Menyampaikan hasil pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan penetapan alokasi dana bagi hasil SDA kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.5.
Mengkoordinasikan dan melaksanaan penyusunan perumusan formula, perhitungan dan penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAU. 4.5.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat DAU untuk melaksanakan dan mengevaluasi rumusan formula, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3-
4.5.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi rumusan formula, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU; 4.5.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit DAU untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan evaluasi rumusan formula, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU; 4.5.4. Menugaskan Kasubdit DAU untuk menyiapkan rumusan formula dan melaksanakan perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU; 4.5.5. Melakukan koreksi atas hasil rumusan formula dan pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU; 4.5.6. Menyampaikan rumusan formula dan hasil pelaksanaan perhitungan, formula, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAU kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.6.
Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penyusunan kriteria, perhitungan, penetapan alokasi dana alokasi khusus (DAK) serta penyiapan bahan pedoman, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK. 4.6.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat DAU untuk melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kriteria, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK; 4.6.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi rumusan kriteria, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK; 4.6.3. Mengadakan pembahasan dengan Kasubdit DAK untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan kriteria, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK; 4.6.4. Menugaskan Kasubdit DAK untuk melaksanakan penyiapan perumusan kriteria, perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK; 4.6.5. Melakukan koreksi atas rumusan kriteria dan hasil pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK; 4.6.6. Menyampaikan hasil rumusan kriteria dan pelaksanaan perhitungan, bimbingan teknis, penyiapan penetapan alokasi, serta pemantauan dan evaluasi DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.7.
Menyiapkan perumusan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 4.7.1. Menugaskan kepada para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan penyiapan penyusunan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -4-
4.7.2. Meneliti dan mengoreksi rancangan peraturan dimaksud yang diajukan oleh para Kepala Subdirektorat; 4.7.3. Menyampaikan rancangan peraturan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.8.
Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. 4.8.1. Mempelajari LHP aparat pengawas fungsional dan laporan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.8.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penyiapan perumusan mengenai tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi penyiapan perumusan mengenai tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.8.4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.8.5. Menerima laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat dari para Kasubdit; 4.8.6. Menugaskan Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak c.q. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai koordinator untuk membuat konsep nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.8.7. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas mengenai tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.8.8. Menyampaikan nota dinas mengenai tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.9.
Menyiapkan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang belanja untuk daerah. 4.9.1. Menugaskan para Kepala Sub Direktorat sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang dana bagi hasil pajak dan SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang dana bagi hasil pajak dan SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus; 4.9.3. Menugaskan Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Umum untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang belanja untuk daerah; 4.9.4. Menyampaikan hasil penyusunan konsep Nota Keuangan di bidang belanja untuk daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4.10. Menyusun bahan rapat pembahasan penetapan alokasi belanja untuk daerah antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -5-
4.10.1. Menugaskan para Kepala Sub Direktorat sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan penyusunan bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah; 4.10.2. Melakukan koreksi atas penyusunan bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah; 4.10.3. Melakukan diskusi dengan para Kepala Sub Direktorat atas konsep bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah; 4.10.4. Menyampaikan penyusunan bahan rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.11. Mengikuti rapat-rapat pembahasan penetapan belanja untuk daerah antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 4.11.1. Menugaskan para Kepala Subdirektorat untuk bersama-sama dengan Kepala Direktur mengikuti rapat-rapat pembahasan mengenai belanja untuk daerah di DPR; 4.11.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk mencatat berbagai pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan penetapan belanja ke daerah; 4.11.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat sesuai dengan tugasnya untuk menyusun konsep jawaban atas pertanyaan dan tanggapan yang muncul dalam rapat pembahasan belanja ke daerah; 4.11.4. Meneliti dan mengoreksi atas konsep jawaban yang disusun oleh Kepala Sub Direktorat; 4.11.5. Menyampaikan konsep jawaban atas pertanyaan dan tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam rapat pembahasan penetapan belanja ke daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.12. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat 4.12.1. Menugaskan Kasubbag Tata Usaha Direktorat untuk menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha; 4.12.2. Mengoreksi rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat tersebut; 4.12.3. Mengarahkan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat; 4.12.4. Menandatangani nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Disposisi Direktur Jenderal Perimbangan; Rencana Kerja Pemerintah; Nota Keuangan RAPBN; Peraturan di Bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Pertanyaan dan tanggapan dari DPR; Surat-surat masuk, baik dari Departemen/Instanbsi terkait maupun dari Daerah yang terkait dengan belanja ke daerah.; Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; LHP dari aparat pengawasan fungsional; Konsep surat dan atau nota dinas, baik dari atasan maupun bawahan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6-
5.10. Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah; 5.11. Data-data yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus; 5.12. Surat-surat masuk dari instansi penyedia data. 6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2.
6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.
7.
HASIL KERJA : 7.1.
7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15.
8.
Undang-undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan setiap tahun; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
Konsep-konsep surat mengenai perumusan kebijakan, koordinasi, perhitungan alokasi standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus) yang ditujukan kepada Departemen/Instansi/Unit teknis terkait dan Pemerintah Daerah; Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat Dana Perimbangan; Rumusan kebijakan umum belanja untuk daerah; Konsep penghitungan alokasi belanja untuk daerah; Bahan rapat pembahasan dengan Panitia Belanja Dearah dan Panitia Anggaran DPR RI; Konsep-konsep jawaban dan tanggapan atas pertanyaan anggota DPR RI; Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dana bagi hasil pajak dan SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; Hasil penghitungan Alokasi DAU dan DAK yang siap untuk disampaikan dalam rangka pembahasan dengan DPR; Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaksanaan dana perimbangan kepada Daerah; Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, dan DAK; Konsep penyusunan pedoman umum pengelolaan DAK; Konsep dokumen transfer dana bagi hasil pajak dan SDA, DAU, dan DAK; Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dana perimbangan; Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana perimbangan; Masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN dibidang belanja untuk daerah.
WEWENANG : 8.1.
Mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai perumusan kebijakan, koordinasi, perhitungan alokasi standardisasi, bimbingan teknis,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -7-
8.2. 8.3. 8.4.
8.5.
8.6. 8.7. 8.8.
9.
pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Melakukan simulasi penghitungan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus; Meminta data dan informasi dalam rangka menyusun kebijakan Dana Perimbangan; Mengajukan konsep Peraturan Presiden mengenai alokasi DAU dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak, DBH SDA, DAK, dan Dana Otonomi Khusus; Mengoreksi dan menandatangani surat dan laporan mengenai perumusan kebijakan, koordinasi, perhitungan alokasi standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus); Mengajukan konsep dokumen transfer dana perimbangan dan dana otonomi khusus; Memberikan bimbingan teknis mengenai dana perimbangan dan dana otonomi khusus; Menetapkan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat Dana Perimbangan.
TANGGUNG JAWAB : 9.1.
9.2. 9.3. 9.4.
9.5.
9.6. 9.7. 9.8.
Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat mengenai perumusan kebijakan, koordinasi, perhitungan alokasi standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Keakuratan simulasi penghitungan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi dalam rangka menyusun kebijakan Dana Perimbangan; Kebenaran atas konsep Peraturan Presiden mengenai alokasi DAU dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak, DBH SDA, DAK, dan Dana Otonomi Khusus; Kebenaran atas surat dan laporan mengenai perumusan kebijakan, koordinasi, perhitungan alokasi standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus); Keakuratan konsep dokumen transfer dana perimbangan dan dana otonomi khusus; Kebenaran atas bimbingan teknis mengenai dana perimbangan dan dana otonomi khusus; Keakuratan Renstra, Renja, RKT, dan LAKIP Direktorat Dana Perimbangan.
10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Mengelola sebagian belanja untuk daerah di APBN. 10.2. Jumlah wilayah yang dilayani meliputi : Provinsi = 33 Kabupaten/Kota= 450 11. HUBUNGAN KERJA :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -8-
11.1. Direktur Jenderal dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Badan Analisa Fiskal dalam hal penetapan pagu DAU nasional; 11.4. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyelesaian masalah dana bagi hasil dari penerimaan pajak; 11.5. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11.6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dalam hal penyelesaian penyaluran dana perimbangan; 11.7. Ditjen Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum, dan panas bumi; 11.8. Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor kehutanan; 11.9. Setjen Departemen Kelautan dan Perikanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor perikanan; 11.10. Setjen Departemen Kehutanan dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan dana bagi hasil dari penerimaan sektor kehutanan; 11.11. Ditjen Otonomi Daerah, Depdagri dalam hal koordinasi mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah khususnya bidang desentralisasi fiskal; 11.12. Ditjen Bina Administrasi Daerah, Depdagri dalam hal koordinasi mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan otonomi secara umum; 11.13. Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri dalam hal koordinasi pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 11.14. Bappenas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.15. Badan Pusat Statistik, dalam hal penyediaan data dasar perhitungan dan penetapan alokasi DAU; 11.16. Badan Kepegawaian Negara dalam hal koordinasi mengenai formasi, pengangkatan dan mobilitas PNS Daerah; 11.17. Pemerintah Daerah, seluruh Propinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dalam hal informasi dan umpan balik mengenai alokasi dan pemanfaatan Dana Perimbangan; 11.18. Panitia Anggaran DPR RI dalam hal penetapan formula dan perhitungan DAU; 11.19. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam hal pelaksanaan tugas; 11.20. Para Kepala Subdirektorat dan Kasi di lingkungan Direktorat Dana Perimbangan; 11.21. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1. Tuntutan koordinasi/kerjasama yang baik antar instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, sehingga perlu ditingkatkan frekuensi pertemuan; 12.2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) selaras dengan tuntutan perkembangan zaman untuk dapat menghasilkan output berbasis outcome seoptimal mungkin dengan batasan waktu dan target operasional yang telah ditetapkan, sehingga perlu dukungan teknis yang memadai.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -9-
12.3. Sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antar instansi terkait, sehingga perlu adanya ketegasan pembagian fungsi dan wewenang. 12.4. Masih kurangnya peraturan pelaksanaan terkait permasalahan sektoral SDA yang ada, sehingga perlu didorong untuk mempercepat adanya peraturan pelaksanaan tersebut. 12.5. Masih belum dilaksanakannya formula murni dalam proses penghitungan alokasi DAU, sehingga perlu ketegasan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 12.6. Masih adanya intervensi politis terhadap kebijakan formula yang akan dilaksanakan dalam penghitungan alokasi DAU dan DAK, sehingga perlu ketegasan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 12.7. Sering adanya kebijakan-kebijakan pada tahun anggaran berjalan setelah alokasi DAU ditetapkan, yang akan berimplikasi kepada dana perimbangan pada umumnya dan DAU khususnya, sehingga diperlukan sinkronisasi dan koordinasi diantara instansi terkait. 12.8. Kurangnya kesadaran pemerintah daerah dalam penyampaian laporan atau laporan yang disampaikan belum sesuai dengan ketentuan, sehingga sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai DAK perlu ditingkatkan. 13. RISIKO BAHAYA : Tidak Ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat Lainnya
: : : :
Pembina Utama Muda / IV c Strata 1/Strata 2/Strata 3 Diklatpim Tk. II - Pernah menduduki jabatan eselon III - Standar Kompetensi: a. Kerjasama (TW) b. Peduli terhadap Keteraturan (CO) c. Pemikiran Konseptual (CT) d. Inisiatif (INT) e. Integritas (ING) f. Pengarahan (DIR) g. Pemikiran Analitis (AT) h. Komitmen Organisasi (OC) i. Kepemimpinan Perubaham (CL).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
15. KEDUDUKAN JABATAN: DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KASUBDIT DANA ALOKASI UMUM
DIREKTUR DANA PERIMBANGAN
KASUBDIT DANA ALOKASI KHUSUS
DIREKTUR PINJAMAN, HIBAH DAN KAPASITAS DAERAH
KASUBDIT DANA BAGI HASIL PAJAK
DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KASUBDIT DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
