Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan: No.147/Pid.SUS/2011/PN.MAROS)
Reni Jayanti B111 09282
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Maros sesuai dengan putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2011/PN.MAROS. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memilih lokasi penelitian yang berkompeten memberikan informasi yakni Pengadilan Negeri Maros. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan skunder, sumber data diperoleh melalui teknik wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undang-undang yang berlaku, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektifitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatukan suatu putusan pemidanaan.. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak yang berwenang guna mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia terutama para generasi muda sebagai penerus bangsa agar bersih dari penyalahgunaan narkotika
PENDAHULUAN Narkotika
digunakan
oleh
manusia
untuk
pengobatan
sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang
Nomor
35
Tahun
2009
tentang
Narkotika,
disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan
yang
bermanfaat di
bidang pengobatan
atau pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat
pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan
apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Peredaran
Narkotika
yang
terjadi
di
Indonesia
sangat
bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan
manusia Indonesia
Indonesia seluruhnya
seutuhnya
yang adil, makmur,
dan
masyarakat
sejahtera tertib dan
damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut
perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan
pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan
narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan peredaran
dan
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan
narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama
yaitu
berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia, sehingga seseorang dengan mudah mendapatkan narkotika.
METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu Kabupaten Maros yakni di Pengadilan Negeri Maros, dengan pertimbangan bahwa instansi ini adalah instansi yang berwenang dan memiliki kompeten dalam memberikan keterangan-keterangan ataupun data-data yang sangat akurat dalam penelitian penulis. Jenis data yang digunakan yakni data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan mengadakan
wawancara
(Interwiew)
kepada
pihak
yang
berkompeten, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Maros dan skunder yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Sumber data diperoleh melalui teknik wawancara, yakni proses tanya jawab terhadap Hakim Pengadilan Negeri Maros, dan kepustakaan yaitu penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelahaan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas. Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undangundang yang berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisisan tentang hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau tidak, jika terbukti maka harus dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan.
Kategori penyalahguna terbagi atas 3 (tiga) yaitu: pemakai, pecandu, dan pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika atau korban dari penyalahgunaan narkotika. Korban penyalah gunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarluaskan keberadaan dari narkotika dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima. B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Maros sesuai dengan putusan Nomor. 147/Pid.Sus/2011/PN.MAROS Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan
subjektif.
Objektifitas
berdasarkan
pemeriksaan
dalam
persidangan sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatukan suatu putusan pemidanaan.. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas. Berdasarkan
Putusan
Nomor.147/Pid.Sus/2011/PN.MAROS
pertimbangan pemidanaan yang digunakan oleh seorang hakim berdasarkan Pasal 197 KUHAP telah sesuai. Identitas pelaku ditulis secara lengkap, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan
Jaksa Penuntut umum yang tedapat dalam surat dakwaan yang berisi tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan. Selanjutnya
Pasal
peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut juga menjelaskan
tentang keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kualifikasi tindak pidana yang digunakan oleh hakim adalah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yakni Pasal 127 ayat 1 (satu) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim tidak mejatuhkan pidana berdasarkan dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Selanjutnya, perintah untuk tetap berada dalam tahanan juga dimuat dalam surat putusan. Sehingga
Penulis
berkesimpulan
bahwa
Putusan
Nomor.147/Pid.Sus/2011/PN.MAROS telah sesuai dengan Pasal 197 KUHAP yang memuat tentang syarat sahnya putusan..
KESIMPULAN Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh hakim, hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektifitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektifitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatukan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas.
DAFTAR PUSTAKA Amir, Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education dan PuKAP Indonesia: Yogyakarta. _________,dkk. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana II. Rangkang Education dan PuKAP Indonesia: Yogyakarta. Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta. E.Y Kanter, S.R Sianturi. 2002. Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Storia Grafika: Jakarta. Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju: Bandung. Irwansyah. 2009. Metode Penelitian Hukum.Bahan Kuliah. Fakultas Hukum. Makassar. Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahnnya. P.T. ALUMNI:Bandung. Muhammad Ali. 1990. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Pustaka Amani: Jakarta. Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta. M.Ridha Ma’roef.1976. Narkotika Masalah dan Bahayanya. Marga Djaja: Jakarta. P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung. Soedjono Dirdjosisworo. 1987. Hukum Narkotika Indonesia Cetakan I. Karya Nusantara: Bandung. Sutan Remy Sjahdeini. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi I,Grafiti Pers: Jakarta. Taufik Makarao. Moh. Suhasril, dan Moh Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia: Jakarta. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Website : http://dfcsurabaya.wordpress.com/2010/06/07/sema 04 2010/. Diakses pada tanggal 28/01/2013 pukul 05.23 PM. http://totokyuliyanto.wordpress.com/2011/sema-32011. tanggal 28/01/2013 pukul 05.29 PM.
Diakses
pada
