Renegosiasi Saling Untung. Ditulis oleh David Dwiarto Jumat, 27 Juni :38 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 27 Juni :41

Renegosiasi Saling Untung Ditulis oleh David Dwiarto Jumat, 27 Juni 2014 10:38 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 27 Juni 2014 10:41

Perubahan perjanjian kontrak kerja sama usaha pertambangan mulai ada titik kesepakatan. Dicari jalan penyelesaian yang saling menguntungkan. Freeport ingin jaminan tetap beroperasi setelah 2021.

Belum genap sebulan menganggur, para karyawan PT Newmont Nusa Tenggara mulai khawatir, masa depannya jadi gelap selamanya. Senin lalu, mereka menutup jalan di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ratusan karyawan non-aktif itu berunjuk rasa, mendesak Gubernur Dr. TGH Muhammad Zainul Majdi segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat, untuk mencari jalan keluar bagi nasib 3.200 karyawan Newmont.

Sejak awal Juni, perusahaan tambang tembaga dan emas itu menyatakan perusahaan dalam keadaan kahar atau force majeure. Mereka terpaksa merumahkan sebagian karyawannya. Kondisi itu akibat penerapan larangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah yang membuat perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan produksi.

Untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan menjaga kemampuan perusahaan agar tetap beroperasi, sekitar 80% dari 4.000 karyawan di Batu Hijau, pusat penambangan Newmont, ditempatkan dalam status stand-by alias dirumahkan, dengan konsekuensi pemotongan gaji mulai 6 Juni lalu. "Penerapan bea keluar dan larangan ekspor yang diberlakukan sangat berdampak pada kelayakan ekonomi operasi Batu Hijau dan tidak sesuai dengan kontrak karya," ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara dalam keterangan persnya.

Larangan mengekspor bahan mineral tambang mentah adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Aturan ini tak hanya berdampak bagi Newmont, semua perusahaan tambang mengalami hal yang sama, tak bisa menjual lagi bahan tambang mentahnya ke luar negeri, kecuali sudah melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Sebenarnya, perusahaan tambang masih bisa menjual mineral mentahnya hingga 2017 nanti dengan syarat membayar bea keluar yang tinggi dan berlaku progresif mulai 20% tahun ini. Agar roda usaha berputar, manajemen Newmont tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah. Mereka berharap bisa melanjutkan operasinya dan melakukan ekspor konsentrat tembaga. "Ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak karya, sampai

1 / 15


masalah ini terselesaikan," kata Martiono.

Perundingan dengan pemerintah ini bermuara pada usaha renegosiasi perjanjian kontrak kerja sama usaha pertambangan, yang sebenarnya juga sejalan dengan UU Minerba sendiri. Dalam beleid itu disebutkan, sistem perjanjian kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), yang telah ada sebelum UU Minerba, tetap diberlakukan sampai kontrak atau perjanjian berakhir. Tetapi ketentuan dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diberlakukan.

Namun pemerintah tak terlalu berhasil menggiring perusahaan tambang duduk di meja perundingan. Hingga akhirnya pada 2012 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara. Dalam tawarannya, pemerintah mengajukan enam perubahan.

Pertama adalah kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ( smelter ). Kedua, pengurangan luas lahan operasi pertambangan. Ketiga, perubahan KK menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Keempat, kenaikan royalti barang tambang. Kelima, kewajiban divestasi minimal 51%, dan terakhir penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Karena syarat yang berat, hingga tahun ini, pemerintah belum bisa menyelesaikan targetnya, merenegosiasi seluruh perusahaan pertambangan. Hingga April lalu, dari 109 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, baru 6 perusahaan KK dan 19 PKP2B yang setuju menandatangani nota kesepahaman amandemen kontrak. Beberapa perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia dan Newmont hingga saat ini belum bersepakat dengan pemerintah terkait renegosiasi kontrak pertambangan itu.

***

Di ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masalah renegosiasi perjanjian kontrak pertambangan dan masalah ekspor mineral dan batu bara kini diusahakan selesai dalam waktu sesingkatnya. Kepada GATRA, awal Juni lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menegaskan bahwa pencarian solusi masalah renegosiasi jadi

2 / 15


semakin penting karena perusahaan-perusahaan tambang terancam berhenti beroperasi Minerba.

Karena itu, selain memaksa perusahaan tambang besar seperti Freeport clan Newmont mengikuti aturan membangun smelter, pemerintah meminta perusahaan tambang kembali ke meja perundingan. "Akhirnya semua setuju buat smelter, dan setor uang jaminan sebagai kesediaan kalau benar-benar akan buat smelter ," kata Chairul Tanjung, yang, menggantikan Hatta Rajasa sejak pertengahan Mei lalu.

Freeport, misalnya, memang setuju membangun smelter dengan nilai investasi sekitar US$ 23 milyar. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sejak 1967 ini juga setuju membayar uang jaminan, sebagai tanda iktikad baik membangun smelter, yaitu sekitar US$ 115 juta.

Kesepakatan yang sama akan didapat dari Newmont. Perusahaan ini, selain ikut membangun smelter bersama Freeport, juga bersedia membayar uang jaminan US$ 25 juta. "Harus ada jaminan. Kalau dia nggak bikin smelter, hilang jaminan itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero Wacik. "Nanti smelter kita monitor. kalau sudah ada progres , bea keluar yang dikenakan turun."

Agar segera tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, pemerintah juga mengendorkan persyaratan renegosiasi, seperti menurunkan nilai divestasi saham. Misalnva. menurut Jero, pemerintah Indonesia kini hanya meminta divestasi saham sebesar 30%, bukan 51 %, seperti yang tertera pada dokumen kontrak karya. Freeport, yang awalnya n gotot hanya mau melepaskan 20%, sepakat di angka 30%. Kompromis, menurut Jero, diperlukan agar renegosiasi berjalan. "Namanya negosiasi, ya saling mengalah. Kalau ngotot-ngototan bukan negosiasi namanya," katanya.

Selain divestasi, pembagian royalti barang tambang juga disepakati sebesar 3,75%, seperti yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003. Penyesuaian lain,

3 / 15


seperti penciutan lokasi tambang, juga sudah tak ada ganjalan. Freeport setuju mengurangi luas lahan operasi tambang dari sebelumnya 212.000 hektare menjadi 125.000 hektare. Dan menggunakan tenaga lokal serta produk dalam negeri hingga 100%.

Meski hampir semua item perubahan disepakati, menurut sumber GATRA di pemerintahan, satu hal yang membuat perundingan belum selesai adalah permintaan Freeport agar diberikan jaminan, atau garansi, agar perusahaan asal Amerika Serikat ini tetap bisa beroperasi di Indonesia setelah masa kontrak berakhir tahun 2021 nanti.

Pihak Freeport kabarnya sangat serius meminta jaminan pemerintah agar operasi mereka di Indonesia tetap berlanjut setidaknya hingga 2041. Lobi-lobi mendekati pejabat pemerintahan pun gencar dilakukan. Presiden Freeport McMoRan Copper & Gold, Richard C. Adkerson bahkan tahun ini sudah dua kali ke Indonesia. Namun, hal ini tentu sulit dipenuhi. Pasalnya, sesuai aturan, usulan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir, atau pada tahun 2019.

Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Sukhyar, kalaupun nanti, pada 2019, kontrak Freeport diperpanjang, kemungkinannya format kerja samanya bukan kontrak karya lagi, melainkan IUP, sebagaimana diatur dalam UU Minerba. "Itu juga tidak bisa ditawar," katanya.

Berbeda dari kontrak karya --yang menempatkan pemerintah dan pemegang kontrak karya sama kedudukannya-- menurut Sukhyar, di IUP kedudukan pemerintah Indonesia dan perusahaan penambang tidak sejajar. Kontrol negara diatur sangat kuat dalam IUP Negara bisa meminta kenaikan royalti, mengurangi produksi, bahkan mencabut izin.

Dimintai konfirmasi GATRA mengenai progres perundingan ini, pihak Freeport tak bersedia memberikan jawaban. Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Daisy K. Primayanti, beralasan pihaknya belum bisa berkomentar karena diskusi dengan pemerintah masih berlangsung. "Menurut kami, adalah lebih tepat melakukan sharing informasi tentang yang ditanyakan ini jika semua kesepakatan secara resmi sudah dicapai bersama Pemerintah," ungkap Daisy melalui surat elektronik.

Sementara itu, perundingan dengan Newmont, sebenarnya juga hampir selesai. Bahkan,

4 / 15


kabarnya Newmont bersedia melakukan divestasi saham hingga 51%. Masalah kelanjutan kontrak juga belum akan dibahas, karena Newmont masih akan melanjutkan operasi hingga 2030. Masalah yang mengganjal terkait renegosiasi Newnnont adalah pembangunan smelter yang harus dilakukan bersama Freeport. Sementara renegosiasi dengan Freeport sendiri juga belum ada lampu hijau.

Pihak Newmont sendiri juga enggan memberikan komentar mengenai renegosiasi dengan pemerintah itu. "Waktunya nggak tepat. Kan ini masih berunding dengan pemerintah. Jadi jangan diganggu dulu deh," kata Martiono Hadianto, ketika dihubungi Taufiqurrohman dari GATRA.

Seperti Freeport, Newmont pun getol melobi pemerintah. Jumat pekan lalu, CEO Newmont Mining Corporation, Gary J. Goldberg, sempat menyambangi kantor Chairul Tanjung. Dalam kunjungan itu, Goldberg ditemani Martiono. "Sudah hampir 90an%, tinggal masalah teknis istilah saja," kata Martiono seusai pertemuan itu.

***

Bila hasil renegosiasi ini disepakati, ketentuan yang baru itu hanya akan berlaku hingga masa kontrak karya berakhir. Mengenai perpanjangan masa kontrak, menurut Chairul Tanjung, tentu akan menjadi kewenangan pemerintahan berikutnya. "Sekarang kita hanya bisa melakukan renegosiasi, tidak bisa memperpanjang masa kontrak. Jadi, perpanjangan paling cepat dilakukan 2019, dan diselesaikan pemerintahan yang akan datang," katanya.

Yang bisa dilakukan pemerintahan sekarang adalah menjamin pelaksanaan renegosiasi ini tidak menyimpang dari aturan. Karenanya, pemerintahan SBY juga akan merevisi PP Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Penambangan. Aturan ini, sebelumnva, menjadi acuan divestasi saham perusahaan pertambangan asing hingga 51 %, terhitung sejak tahun ke-10 setelah kontrak disepakati.

Dalam peraturan baru nanti, setidaknya dibedakan tiga jenis perusahaan tambang. Pertama, perusahaan milik asing yang hanya mengelola areal tambang. Kedua, pemodal asing yang memiliki areal tambang sekaligus mengoperasikan pabrik pemurnian (smelter) atau terintegrasi.

5 / 15


Terakhir tentang investor asing yang mengoperasikan tambang dengan metode tambang bawah tanah ( erground ).

und

Rencananya, dalam revisi peraturan ini akan diberikan perlakuan khusus bagi pemilik tambang asing yang mengintegrasikan usahanya dengan kewajiban divestasi hanya 40%. Jadi, bila ada perusahaan tambang yang memiliki sarana pengolahan sendiri (smelter), seperti PT Vale Indonesia, hanva berkewajiban divestasi sebesar 40%. Sementara itu, investor asing yang mengoperasikan tambang bawah tanah, kewajiban divestasinya hanya 30%. Contohnya Freeport, yang memang sudah melakukan investasi proyek tambang bawah tanah sebesar US$ 15 milyar.

Dengan pengembangan bentuk pertambangan bawah tanah yang berinvestasi besar, dan batasan waktu yang tinggal 7 tahun --karena kontrak habis pada 2021-- Freeport memang bisa dirugikan. Karenanya, wajar bila perusahaan ini meminta untuk tetap kembali melakukan usaha di Indonesia.

Selama ini, Freeport sering mementahkan opsi baru yang ditawarkan pemerintah terkait renegosiasi. Ini karena dalam perjanjian kontrak karya, kedua pihak punya kedudukan yang sama. Segala perubahan yang menyalahi kontrak karya bisa ditolak salah satunya. Padahal, bila merujuk pada kesepakatan di kontrak karya sendiri, masalah seperti divestasi juga diatur, tepatnya Pasal 24. Di situ diwajibkan divestasi hingga 51% saham harus dilakukan setelah ulang tahun kontrak karya ke-20. Setidaknya, di poin ini pemerintah bisa membalas Freeport untuk tetap menaati pejanjian yang sudah diteken bersama.

Namun, perhatian pemerintah memang tak tertuju lagi pada isi yang tertuang di kontrak karya, karena dianggap sudah usang, tak sesuai dengan zaman. Kini, pemerintah hanya mengusahakan agar renegosiasi bisa memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak, sehingga menjadi semacam win-win solution.

Bagi peneliti ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, hasil akhir dari renegosiasi yang dilakukan pemerintah memang bisa dikatakan sudah maksimal. Setidaknya, tidak ada aturan baku yang bisa menunjukkan sejauh mana hasil renegosiasi itu barns dicapai. "Sebagai anak bangsa, wajar bila ingin mendapat sebanyak-banyaknya. Tapi, suka tidak suka, kita membutuhkan mereka. Apalagi kita juga belum mampu mengelola PT Freeport sendiri,"

6 / 15


katanya kepada Averos Lubis dari GATRA.

Ke depan, Komaidi berpendapat, perjanjian kontrak kerja sama ini bisa lebih menguntungkan, perlu dibuat lebih detail, paketnya harus lengkap. Sehingga tidak bisa didebat oleh rekanan. "Selama ini pemerintah kita yang tidak siap sendiri," katanya. MUKHLISON S. WIDODO, MIRA FEBRI MELLYA, FLORA LIBRAYANTI, DAN MICHAEL AGLISTINLIS

Perusahaan PKP2B yang setuju renegosiasi

Nama Perusahaan

Tahapan Produksi

Luas Wilayah (ha)

Mandiri Inti Perkasa

Produksi

9.24

Jorong Barutama Greston

Produksi

7 / 15


9.56

Trubaindo Coal Mining

Produksi

22.69

Kartika Selabumi Mining

Produksi

5

Riau Bara Harum

Produksi

24.45

8 / 15


Selo Argokencono Sakti

Konstruksi

12.01

Banjar Intan Mandiri

Produksi

6.63

Dharma Puspita Mining

Produksi

2.81

Abadi Batubara Cemerlang

Studi Kelayakan

9 / 15


15

Tanjung Alam Jaya

Produksi

6.04

PD Baramarta

Produksi

2.66

Kadya Caraka Mulia

Produksi

4.63

Batu alam Selaras

10 / 15


Produksi

8.14

Ekasatya Yanatama

Produksi

5.59

Selo Argodedali

Konstruksi

5

Barapramulya Abadi

Konstruksi

15

11 / 15


Adimas Baturaja Cemerlang

Konstruksi

1.38

Astaka Dodol

Produksi

23.7

Baturona Adimulya

Produksi

23.7

Sumber: Kementerian ESDM

12 / 15


Perusahaan Kontrak Karya yang sepakat renegosiasi

Nama Perusahaan

Tahapan Produksi

Luas Wilayah (ha)

Karimun GranitOperasi

Produksi

2.76

Tambang Mas Sable

Penyelidikan Umum

23.5

Tambang Mas Sangihe

13 / 15


Eksplorasi

82.09

Iriana Mutiara Mining

Eksplorasi

16.47

Iriana Mutiara Indeburg

Studi Kelayakan

95.28

Woyla Aceh Minerals

Eksplorasi

24.26

14 / 15


Vale Indonesia

Operasi Produksi

190.5

Sumber: Kementerian ESDM

Sumber : Majalah GATRA, No. 33 / VI / June 22-25, 2014

15 / 15

Renegosiasi Saling Untung. Ditulis oleh David Dwiarto Jumat, 27 Juni :38 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 27 Juni :41

Recommend Documents