RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006 – 2025
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN 2005
WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewewanang membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat; b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah, untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsiderans di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9.
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh ) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Pasal 2 RPJP Daerah adalah Dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025.
Pasal 3 RPJP Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin.
BAB III SISTEMATIKA Pasal 4 RPJP Daerah disusun dengan sistematika : BAB I
:
PENDAHULUAN
BAB II
:
KONDISI UMUM KOTA
BAB III
:
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006- 2025
BAB IV
:
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006-2025
BAB V
:
PENUTUP Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Disahkan di Banjarmasin Pada tanggal 22 Desember 2005 WALIKOTA BANJARMASIN
H. A. YUDHI WAHYUNI
Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 27 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
H. D. MAS DJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005 NOMOR 10
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...................................................................................................
i
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................................
1
B. Maksud dan Tujuan ..............................................................................
17
C. Landasan Hukum .................................................................................
17
D. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...................
18
E. Sistematika Penulisan ...........................................................................
19
BAB II. KONDISI UMUM KOTA BANJARMASIN ................................
20
A. Kondisi Saat Ini ....................................................................................
20
B. Tantangan .............................................................................................
35
C. Potensi Pembangunan dan Strategis .....................................................
57
BAB III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006- 2025 ........................................
61
A. Visi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025 .................
65
B. Misi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025 .................
69
C. Arah Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025 ................
72
1. Terwujudnya Sumber Daya Manuasia yang Berkualitas ..............
72
2. Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur, Terwujudnya Lingkungan yang Aman dan Nyaman, dan Kembalinya Citra Kota sebagai Kota Seribu Sungai ..................................................
80
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berbasis Kerakyatan ......................................................................
86
4. Terwujudnya Masyarakat yang Tertib, Demokratis, Berbudaya, Partisipasif dan Agamis .................................................................
92
5. Terwujudnya Pemerintahan Kota yang Berkinerja Tinggi, Bersih dan Berwibawa ..............................................................................
98
BAB IV. PENUTUP .......................................................................................
101
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa salah satu perubahan penting dalam pengelolaan pembangunan ke depan yang merupakan dampak diberlakukannya hasil Amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Penguatan otonomi daerah memberikan dampak berupa kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada provinsi, kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunannya. Dengan otonomi yang luas, masing-masing daerah diarahkan untuk lebih mampu memacu diri dalam membangun guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang disertai peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam rangka pengimplementasian kewenangan otonomi daerah yang luas tersebut dan agar pencapaian tujuannya dapat lebih efektif, maka dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun antar daerah/kota dalam melaksanakan program-program pembangunan, serta koordinasi antar kegiatan dalam rangka efektifitas dalam memecahkan permasalahan dan penyusunan agenda pembangunan ke depan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 14) yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan tersebut meliputi (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (3) penyelenggaraan ketertiban umum
1
dan ketentraman masyarakat, (4) penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) penanganan
bidang
kesehatan,
(6)
penyelenggaraan
pendidikan,
(7)
penanggulangan masalah sosial, (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) fasilitasi pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, (10) pengendalian lingkungan, (11) pelayanan pertanahan, (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) pelayanan administrasi penanaman modal, (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan (16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Semua urusan tersebut adalah urusan yang menyangkut bidang-bidang pelayanan masyarakat dan pembangunan yang secara nyata berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah, kekhasan daerah, dan prospektif keunggulannya dalam bersaing. Dari semua urusan yang dilimpahkan dan menjadi kewenangan tersebut ternyata perencanaan dan pengendalian pembangunan menempati kedudukan yang strategis, karena didasari bahwa hanya dengan perencanaan dan pengendalian yang efektif, efisien dan bersasaran, pembangunan dapat terselenggara dengan baik. Untuk mengatur lebih lanjut tentang penyusunan pelaksanaan
pembangunan
yang
dapat
menjamin
tercapainya
tujuan
pembangunan dan pelaksanaan kewenangan daerah/ termasuk kota dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya termasuk mengatur tentang perencanaan pembangunan provinsi, kabupaten dan kota. Undang-undang tersebut selanjutnya
2
dijadikan landasan hukum yang baru bagi provinsi, kabupaten dan kota dalam menyusun perencanaan pembangunannya ke depan. Di dalam undang-undang tersebut diantaranya digariskan kewajiban pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dan sekaligus mengakomodasi cita-cita masyarakat Kota Banjarmasin yang ingin menjadikan kotanya menjadi kota yang maju dan dihuni masyarakat sejahtera, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin 2006-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin untuk dimensi waktu dua dasawarsa ke depan. Pembangunan Kota Banjarmasin yang sudah sejak lama dilakukan, sejak sebelum orde baru, semasa orde baru sampai masa kini diera reformasi telah berhasil menunjukkan kemajuan, baik dari perubahan wajah kota yang tampak dari fisiknya, kemajuan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta segisegi lainnya. Penduduknya dari tahun ketahun semakin bertambah, baik secara alamiah maupun dampak dari terjadinya urbanisasi. Kehidupan masyarakat terus bertambah sesuai dengan dinamika perubahan kehidupan kota dan pengaruh faktor-faktor eksternal dan global. Meskipun disadari kondisi kehidupan bangsa yang dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensi sampai kini dampaknya masih dirasakan dan belum pulih. Kemajuan-kemajuan
yang
berhasil
dicapai
dimasa
lalu
menunjukan
kecenderungan menurun. Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Selatan dan Bangsa Indonesia, warga Kota Banjarmasin berusaha bangkit kembali, keluar dari
3
berbagai permasalahan yang dihadapi warga kota. Meskipun segi indikator kemajuan pembangunan yang dicapai belum sepenuhnya memberikan kepuasan warga kota, tetapi cita-cita menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang maju dan dihuni masyarakat sejahtera terus diperjuangkan melalui serangkaian upaya pembangunan. Dalam upaya mengakomodasikan dinamika kota yang terus berkembang,
berbagai
perencanaan
pembangunan
sudah
disusun
dan
dilaksanakan, sejak sebelum era reformasi maupun awal-awal era reformasi, baik meliputi bidang fisik kota maupun bidang ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang semua itu ditujukan untuk mewujudkan perubahan Kota Banjarmasin menjadi kota bersih, unggul, nyaman, gagah, aman, dan sejahtera dengan semangat kayuh baimbai yang tercermin dalam motto Kota Banjarmasin dan diselaraskan dengan predikat Kota Banjarmasin sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, kota industri, kota pelabuhan, kota perdagangan, kota pariwisata dan pusat informasi. Sampai akhir tahun 2005,
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2001- 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2001 dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kota sudah berakhir dan ke depan dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan kota yang dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan Kota Banjarmasin ke depan, kondisinya berubah dibanding dengan dimasa-masa sebelum era reformasi dan otonomi daerah, Pembangunan Kota Banjarmasin ke depan menunjukkan perubahan-perubahan yang spesifik, yang antara lain : (1) memiliki tujuan yang kompleks, (2) intensitas penggunaan sumber daya atau investasi yang tinggi, (3) melibatkan banyak pihak/stake
4
holder/masyarakat sebagai pelaku pembangunan, dan (4) banyaknya pilihanpilihan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Apalagi kondisi sosial budaya kehidupan politik warga Kota Banjarmasin pada era reformasi dan otonomi daerah sekarang, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik
(good
governance)
menuju
pemerintahan yang bersih (clean governance) semakin kuat. Tuntutan semacam itu harus segera direspon dengan upaya-upaya peningkatan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah kota sebagai wujud pelayanan masyarakat termasuk dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan kota ke depan. Reformasi di bidang pemerintahan daerah yang dilandasi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, mendorong lahirnya paradigma baru dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Dengan undang-undang tersebut kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah semakin luas. Kadar desentralisasi semakin tinggi dibandingkan otonomi daerah pada masa-masa sebelumnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini, ditunjukkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung
jawab,
serta
terwujudnya
pemerintahan
yang
baik,
yaitu
pemerintahan yang mengikuti aturan, demokratis, transparan, dan akuntabel, serta terciptanya keseimbangan dan keserasian peran antara pilar-pilar penyelenggara pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat. Perkembangan politik (demokrasi) yang terjadi sejak awal reformasi mendorong makin kuatnya peran serta dalam pengawasan dan kepedulian masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan. Peran serta masyarakat itu
5
dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan aparatur yang bersih Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Banjarmasin yang juga merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan perubahan-perubahan yang pesat, baik dibidang fisik maupun non fisik. Dalam perkembangannya Kota Banjarmasin akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang serta persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah/kota lainnya di Kalimantan Selatan, maupun kota-kota lainnya ditanah air, terutama dalam merebut peluang ekonomi dan peluang investasi termasuk peningkatan kondisi fisik yang merupakan pencerminan wajah kota. Pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelabuhan yang dimiliki Kota Banjarmasin merupakan modal dasar bagi perkembangan perekonomian dan dinamika kota ke depan. Keberadaan pelabuhan sebagai pintu masuk kegiatan ekonomi regional Kalimantan Selatan memberikan percepatan bagi perubahan ekonomi Kota Banjarmasin pada lapangan
usaha
sektor
jasa,
terutama
perdagangan
dan
transportasi.
Berkembangnya daerah/kota lain di sekitarnya disamping merupakan peluang besar bagi pengembangan Kota Banjarmasin juga menimbulkan masalah tersendiri, terutama yang menyangkut aspek fisik, sosial dan kemasyarakatan. Untuk menjawab tantangan itu diperlukan peningkatan kemampuan kota dalam mengantisipasi dan kerjasama dalam menghadapinya lebih-lebih dikaitkan dalam kependudukannya sebagai pusat pengembangan ekonomi regional di Kalimantan Selatan. Dari kecendrungan tersebut dapat disimpulkan bahwa beban Pemerintah Kota Banjarmasin dalam dua dasawarsa ke depan akan semakin berat dan semakin kompleks. Perkembangan Kota Banjarmasin dimasa mendatang tidak
6
mungkin dibiarkan tumbuh secara alami tetapi harus dirancang dan ditata sejak sekarang untuk menuju kota yang maju. Penduduk yang semakin meningkat, terutama yang disebabkan oleh urbanisasi, membawa dampak serius terhadap penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penyediaan dan distribusi barang dan jasa yang cukup merata dan lancar serta penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman yang kesemua itu untuk mewujudkan kota yang sejahtera. Untuk menyikapi tantangan kota dan antisipasi pembangunan Kota Banjarmasin ke depan dibutuhkan sebuah perencanaan yang efektif , efisien dan bersasaran, yang merupakan prasyarat utama bagi pengembangan kota yang efisien dan efektif menuju kota yang maju dan sejahtera. Menyadari agar perubahan-perubahan ke depan yang kemungkinan terjadi di Kota Banjarmasin sesuai dengan perubahan yang dicita-citakan warga kotanya yaitu mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 sebagai upaya kongkrit dan konseptual dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dan tingginya serta beragamnya tuntutan kebutuhan masyarakat warga Kota Banjarmasin ke depan. Salah satu tugas pokok Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan DPRD-nya adalah merumuskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kota, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dalam rangka mewujudkan kota yang maju dan sejahtera. Selanjutnya, tugas pokok pemerintah
7
terhadap publik (masyarakat) adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintahan yang baik (good governance) adalah kepemerintahan yang dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Kepemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan yang serasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kepemerintahan yang baik juga dicirikan dengan tingginya partisipasi masyarakat, penegakan hukum, keterbukaan, responsif dan kesetaraan. Atas dasar itu maka rencana pembangunan harus memuat arahan terciptanya good governance yang efektif dan efisien. Di sisi lain, pembangunan dapat diartikan sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur pembangunan, yaitu sumber daya pembangunan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang didukung oleh kemajuan teknologi dan perumusan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu rencana pembangunan kota yang disusun, harus mengedepankan konsep pendayagunaan dari unsur-unsur tersebut sehingga bentuk dan indentitas serta optimalisasi interaksinya dapat digambarkan dengan jelas. Dipandang dari segi dinamika masyarakat, pembangunan adalah merupakan proliferasi (pelipatgandaan yang luas) dan integrasi peranan-peranan fungsional dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, maka rencana pembangunan kota harus mampu memberikan rumusan-rumusan mengenai arah pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan, agar dinamika masyarakat yang terjadi lebih bermakna. Rencana pembangunan kota harus memuat komitmen bersama dalam bentuk visi, misi, perumusan bidang-bidang yang akan
8
digarap untuk mewujudkan visi dan arah pembangunan kota itu sendiri dalam jangka waktu tertentu. Karena itu rencana pembangunan Kota Banjarmasin 2006-2025, pada hakikatnya merupakan komitmen kota yang secara politis berorientasi pada komunitas atau permasalahan-permasalahan, baik menyangkut fisik, sosial budaya dan kemasyarakatan yang dihadapi warga kota, dan sekaligus merupakan tolak ukur kinerja kota untuk dimensi waktu dua dasawarsa ke depan. Rencana pembangunan Kota Banjarmasin yang disusun memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kota dalam kurun waktu dua dasawarsa mendatang yang didasarkan pada kondisi umum saat ini, tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi dan modal dasar, termasuk potensi, prakarsa dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan mengacu kepada rencana pembangunan daerah diatasnya, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat. Ditinjau dari segi kedudukannya, dokumen perencanaan ini merupakan acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin pada tataran hierarki yang lebih rendah, yaitu perencanaan pembangunan jangka menengah. Mengacu pada makna pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Banjarmasin kedalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah keuangan kota.
9
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006-2025 ini adalah agar Pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh warga masyarakatnya, dalam membangun kota dan masyarakat ke depan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat umum, komprehensif dan terpadu, dan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahunan bagi pemerintah kota, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin tahun 2006-2025 adalah merupakan upaya meningkatkan kualitas fungsi pemerintahan kota, baik di bidang pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat, maupun kualitas partisipasi swasta dan warga kota dalam rangka mempercepat terwujudnya Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera.
C. Landasan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin tahun 20062025
disusun
dengan
landasan
idiilnya
adalah
Pancasila,
landasan
konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasionalnya adalah semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan daerah/kota, yaitu : 1.
Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
10
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
7.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah
D. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sesuai dengan subtansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat hubungan keterkaitan antara berbagai dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, yaitu antara RPJP Nasional tahun 2005-2025, dan RPJM Nasional tahun 2005-2009, RKP Tahunan RAPBN Tahunan, dan APBN Tahunan dengan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2025, dan dengan RPJP Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025, RPJM 5 Tahunan Kota Banjarmasin, RKP Tahunan, RAPBD dab APBD tahunan, serta keterkaitan RPJM 5 Tahunan Kota Banjarmasin dengan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKS SKPD, dan rincian APBD. Secara operasional RPJP Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 ini disusun dengan menagacu pada RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20062025 . RPJP Kota Banjarmasin ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam penyusunan RPJM Kota Banjarmasin setiap 5 tahun yang selanjutnya
11
dijabarkan kedalam RKP Kota Banjarmasin setiap tahun, disamping menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD.
E. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006-2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Kondisi Umum Kota Banjarmasin
Bab III
: Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025
Bab IV
: Penutup
12
BAB II KONDISI UMUM KOTA BANJARMASIN
A. Kondisi Saat Ini 1.
Kondisi Administrasi Wilayah Fisik Kota Banjarmasin, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas
wilayah tercatat 72,0 Km2 atau 0,19% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administrasi wilayah Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan yang dimaksud adalah Banjarmasin Utara seluas 15,25 Km2 (21,18%) dengan 9 kelurahan, Banjarmasin Timur seluas 11,54 Km2 (16,03%) dengan 9 kelurahan, Banjarmasin Tengah seluas 16,66 Km2 (16,19 %) dengan 12 kelurahan, Banjarmasin Selatan seluas 20,18 Km2 (28,03%) dengan 11 kelurahan, dan Banjarmasin Barat seluas 13,37 Km2 (16,19%) dengan 9 kelurahan. Kota Banjarmasin secara geografis berada di dekat muara Sungai Barito, dan wilayahnya terbelah oleh Sungai Martapura. Kemiringan tanah sekitar 0,13%, atau hampir landai dengan kemiringan rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kondisi tanahnya berpaya-paya dan pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah kota terendam air . Susunan geologi terutama di bagian bawah didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan alluvial yang terdiri dan lempung hitam kelabu dan lunak. Iklimnya termasuk iklim tropis dengan suhu rata-rata 25-38 derajat Celsius. Curah hujan rata-rata bulanan 219 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 156 hari dalam sebulan.
13
2.
Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama terkait
erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Kota Banjarmasin, yang semuanya tercermin dari aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan lingkunagan. Kependudukan; Berdasarkan data statistik tahun 2004, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2004 tercatat 572.300 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,10%. Tahun-tahun sebelumnya (2003) jumlah penduduk 566.008 jiwa dengan pertumbuhan 2,03%, tahun 2002 jumlah penduduk 539.060 jiwa dengan pertumbuhan 0,58% , tahun 2001 jumlah penduduk 535.536 jiwa dengan pertumbuhan 0,64%, tahun 2000 jumlah penduduk 532.536 jiwa dengan pertumbuhan 1,02% per tahun sejak 1990. Tahun 1990 jumlah penduduk Kota Banjarmasin baru 481.371 jiwa, sedang tahun 1980 sebanyak 381.286 jiwa . Sejak 1980 hingga kini, atau hampir 25 tahun, Kota Banjarmasin menunjukkan kenaikan jumlah penduduk sekitar 60%. Bagian-bagian wilayah kota menurut peringkat jumlah penduduknya berdasarkan data tahun 2004 adalah Kecamatan Banjarmasin Barat (140.227 jiwa atau 24,50%, Banjarmasin Selatan (132.929 jiwa atau 23,23%), Banjarmasin Timur (107.874 jiwa atau 18,85%), Banjarmasin Tengah (97.262 jiwa atau 16,99%) dan Banjarmasin Utara (6.164 jiwa). Sedangkan kepadatan penduduk secara keseluruhan 7.949 jiwa per Km2 . Dari segi srtuktur umurnya, penduduk Kota Banjarmasin yang berusia 0-14 tahun sebanyak 162.604 jiwa (28,42%), 15- 64 tahun 393.176 jiwa (68,70%) dan 65 tahun keatas 16.520 jiwa (2,83%). Beban ketergantungan yang merupakan perbandingan penduduk usia produktif dengan penduduk non produktif sebesar 3,19.
14
Dari data susenas tahun 2003 tercatat jumlah tenaga kerja ketika itu 459.889 orang atau 81,25% dari jumlah penduduk kota. Dari tenaga kerja tersebut : 55,26% adalah angkatan kerja dan 44,74% bukan angkatan kerja. Dari persentase angkatan kerja tersebut, yang bekerja 45,21% dan pengangguran 10,05% sampai 2004, lapangan usaha penduduk sebagian besar di lapangan usaha perdagangan (38,43%), diikuti jasa-jasa (19,54%), industry (15,78%), angkutan dan komunikasi (15,19 %). Pola konsumsi masyarakat di kota ini masih didominasi oleh kelompok makanan, yaitu 60,44% pengeluaran untuk pemenuhan gizi yang bersumber ikan cukup tinggi, sebesar 22,21% dari total pengeluaran untuk makanan, diikuti makanan jadi 15,58%, beras 13,05%, tembakau 10,04 % dan sisanya pengeluaran makanan lainnya. Pengeluaran bukan bahan makanan terbesar adalah untuk perumahan (63,06%), diikuti aneka barang dan jasa 12,50% dan pakaian 7,23%. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan relatif kecil, masing-masing hanya 5,54% dan 3,17%. Upaya pengendalian penduduk diantaranya dilakukan melalui program Keluarga Berencana. Sampai tahun 2004 tercatat 97.083 akseptor KB dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 106.995. layanan KB diberikan oleh 58 klinik KB milik pemerintah , swasta dan TNI. Sedangkan menurut tingkat kesejahteraannya, dari 139.840 keluarga yang ada, sebanyak 3,95% masih tergolong Keluarga Prasejahtera, sebanyak 38,95% keluarga Sejahtera Tahap I, sebanyak 37,10% Keluarga Sejahtera Tahap II, sebanyak 17,85% Keluarga Sejahtera tahap III dan hanya 2,15% yang termasuk Keluarga Sejahtera Tahap III Plus.
15
Pendidikan; Berdasarkan pendidikannya, yaitu ijazah tertinggi yang dimilikinya, hampir setengah penduduk Kota Banjarmasin masih memiliki ijazah SD-SMP/sederajat, yaitu sebanyak 38,43%, dan 18,37 % lainnya malah tidak memiliki ijazah atau tidak tamat SD. Kemampuan baca tulis yang ditunjukkan dari persentase penduduk 10 tahun keatas yang melek huruf mencapai 97,65% dan hanya 2,35% yang masih buta huruf. Sedangkan penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja menurut tingkat pendidikannya adalah SD/MI/sederajat 49,25 %; SMP/MTs/sederajat 18,69%; SMA/MA/sederajat 23,71%; SM Kejuruan 4,39 %; Diploma 1,35% dan S1 keatas 2,61%. Angka partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tahun 2004 adalah SD 90,11%; SMP 67,50%; SMA/SMK 52,53%; dan perguruan tinggi 12,90%. Sedangkan Angka partisipasi kasarnya (APK) tingkat SD 103,18%; SMP 94,17%; SMA/SMK 62,35% dan perguruan tinggi 17,51%. Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin memiliki sarana pendidikan yang relatif lengkap dan berkualitas dibandingkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, yang ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan dari jenjang prasekolah/taman kanak-kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidah, SMP/Madrasah Tsanawiah, SMA/SMK/Madrasah Aliyah sampai perguruan tinggi. Sampai tahun 2004 tercatat 333 buah SD dan Madrasah Ibtidayah negeri dan swasta yang menampung 18.581 murid, 92 buah SMP dan Madrasyah Tsanawiah yang menampung 18.058 murid, 51 buah SMA,SMK dan Madrasyah Aliyah yang menampung 14.931 murid. Dijenjang pendidikan tinggi, terdapat Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN
16
Antasari dengan jenjang studi sampai dengan Pascasarjana (S2/Magister), Politeknik Negeri Banjarmasin, serta sejumlah 12 buah perguruan tinggi swasta berstatus Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi. Sampai tahun 2004 Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas dan 5 diantaranya di Kota Banjarmasin, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Teknik Program Studi Arsitektur. Sedangkan IAIN Antasari dengan 5 fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Syariah dan Dakwah. Kesehatan; Selama ini pembangunan dibidang kesehatan di Kota Banjarmasin diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan usia harapan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Upaya pembangunan kesehatan ditunjang keberadaan sarana kesehatan dalam jumlah yang cukup memadai, yaitu Rumah Sakit sebanyak 13 buah (Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta 10 buah dan Rumah Sakit Bersalin 3 buah); Puskesmas sebanyak 26 buah, yaitu Puskesmas dengan perawatan 2 buah dan Puskesmas Non Perawatan 24 buah, Posyandu 367 buah dan Balai Pengobatan 40 buah; Puskesmas Pembantu 30 buah, Puskesmas Keliling (roda 4) sebanyak 17 buah, Puskesmas Keliling (perahu) 1 buah dan Apotik sebanyak 71 buah. Menurut data statistik tahun 2004, kelahiran bayi yang ditolong dokter mencapai 17,43%, bidan 71,37%, dan dukun bayi 9,13%. Sebanyak 88,45% balita pernah disusui dengan Air Susu Ibu. Persentase memberikan ASI yang tertinggi adalah pada kelompok umur 18-24 bulan, yaitu 33,34% dan 12-17 bulan 21,16%. Keluhan kesehatan masyarakat umumnya adalah : panas 1,24%, batuk 2,89%,
17
pilek 8,62%, asma 0,70%, diare 0,62%, migrant 3,05%, gigi 1,36% dan lainnya 8,66%. Dari 27,13% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang tersedia dengan berobat jalan sebanyak 11,25%, 14,74% mengobati sendiri dan berobat jalan dan 14,45% tidak berobat. Bagi yang berobat jalan, Puskesmas merupakan pilihan utama (45,03%), diikuti dokter praktek 24,56% dan Rumah Sakit Pemerintah 8,19%. Sosial dan Budaya; Secara umum kemajuan di bidang sosial budaya di Kota Banjarmasin dapat ditunjukan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM), dan kondisi penduduk miskin, yaitu : Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarmasin tahun 2004 mencatat 65,22 atau termasuk dalam kategori menengah keatas. Nilai-nilai komponen Indeks Pembangunan Manusia tersebut berasal dari : Usia Harapan Hidup 67,10 tahun, Angka Melek Huruf 97,65%, Rata-rata lama sekolah 7,36% dan konsumsi riil per kapita sebesar Rp.3.355.319,- Dibanding tahun 2003 beberapa komponen menunjukkan perubahan, yaitu ketika Usia Harapan Hidup 66,60 tahun, Angka Melek Huruf 97,65%, Rata-rata lama sekolah 8,71 tahun dan asumsi riil per kapita sebesar Rp.3.866.758,Indeks Kesejahteraan Masyarakat; Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) tahun 2004 tercatat 13,7 lebih baik pada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 25,5. Usaha perkawinan tidak mencapai 40 tahun adalah 17,4%, Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa 4,7%, cakupan air bersih mecapai 65,2%, penduduk tanpa akses pada fasilitas/sarana kekesehatan 1,2%, jauh lebih baik dari Provinsi
18
Kalimantan Selatan yaitu 27,3%, dan balita kurang gizi 34,2%, sedikit diatas Kalimantan Selatan yang sebesar 30, 2%. Penduduk miskin; Mulai membaiknya kondisi perekonomian ternyata belum serta merta menurunkan jumlah peduduk miskin. Kemiskinan masih dialami oleh kelompok-kelompok
masyarakat
yang
kurang
memiliki
akses
terhadap
kesempatan-kesempatan ekonomi dan rendahnya daya saingnya dalam menyikapi peluang. Di Kota Banjarmasin sampai tahun 2004, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22.500 jiwa atau 3,97%. Dampak kenaikan BBM 1 Oktober 2005 ternyata meningkatkan jumlah keluarga miskin yang menurut data BPS mencapai 31.500 KK atau sekitar 126.000 jiwa. Dari segi budaya, kehidupan dan perkembangan budaya masyarakat Kota Banjarmasin relatif menunjukkan kemajuan yang berarti. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat masih dapat dikendalikan. Pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya, meningkatnya tenggang rasa dan toleransi, dan berkembangnya interaksi antar budaya semakin baik. Tapi sayangnya disisi lain dampak dari kehidupan yang cenderung individualistis, menyebabkan nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan cenderung memudar. Keteladanan pemimpin, baik formal maupun non formal sangat dominan pengaruhnya terhadap berkembangnya budaya patuh hukum, budaya disiplin dan peningkatan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Bidang kehidupan beragama yang merupakan wujud pengalaman nilainilai ajaran agama dalam kehidupan lahir dan batin di lingkungan masyarakat Kota Banjarmasin yang penduduknya 95,25% beragama Islam, berkembang baik. Perkembangannya tampak dari segi fisik maupun non fisik. Pembangunan tempat-
19
tempat beribadah terus bertambah dimana sampai tahun 2004 tercatat mesjid sebanyak 156 buah, kelompok-kelompok pengajian semakin berkembang dan jumlah umat islam yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya semakin meningkat (tahun 2004 tercatat hampir 2.000 orang). Toleransi antar umat beragama semakin baik. Tetapi semuanya itu belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya dangan pengalaman ajaran agama yang menyangkut etos kerja dan pesan-pesan moral agama, belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
3.
Kondisi Ekonomi Berdasarkan data statistik Kota Banjarmasin tahun 2004, PDRB tahun
2004 sebesar Rp. 4.356.037.359,- (harga berlaku) atau Rp.1.416.590.341,- (harga konstan, 1993). Sumbangan terhadap PDRB yang dominan berasal dari lapangan usaha (1) pengangkutan dan komunikasi (30,84%), terutama dari angkutan laut (15,63%), (2) industri pengolahan (22,96%), terutama dari industri besar dan sedang (22,23%), dan (3) perdagangan, restoran dan perhotelan (19,71%), terutama dari perdagangan besar dan eceran (17,00%). Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 mencapai 5,72%; 2004 hanya 3,11% dan PDRB per kapitanya sebesar Rp. 6.683.932,- dengan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat relatif rendah dan ditunjukan dari angka Gini Rasio sebesar 0,27. Kota Banjarmasin memiliki pelabuhan pelayaran samudera dan pelabuhan nusantara yang merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang melalui kegiatan impor-ekspor terutama dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari
20
segi perkembangan nilai ekspor total selama kurun waktu 1996 – 2002 menunjukan kecenderungan menurun. Tahun 1999 nilai ekspor melalui pelabuhan di Banjarmasin tercatat $(US) 837.501,32; tahun 2002 : $1.081.277,42 dan tahun 2004 $1.297.532,40,-. Jenis komoditas utama yang diekspor melalui Banjarmasin adalah karet, kayu, rotan, ikan, dan batu bara. Sebelum 1999 ekspor masih didominasi oleh komoditi kayu, tetapi tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan. Ekspor kayu menunjukkan penurunan dan sejak tahun 2002 ekspor justru didominasi oleh batu bara. Komodasi ekspor yang menurun nilai ekspornya adalah karet, kayu, rotan dan ikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin yang merupakan manifestasi fungsi pelayanan kepada masyarakat dan investasi pemerintah pada tahun 2002 besarnya mencapai Rp. 236.373.266 ribu, sebagian besar masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sebesar Rp. 166.480.000 ribu, atau 70,43%. Tahun 2003, dari APBD Kota Banjarmasin sebesar Rp. 166.480.000 ribu, 70.43% tahun 2003, dari ABPD Kota Banjarmasin sebesar Rp. 288.552.370 ribu, sumbangan dari pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 190.300.000 ribu, atau 65,95 %. Selanjutnya pada tahun 2004 dengan ABPD kota sebesar Rp. 302.579.301 ribu, sumbangan Pemerintah Pusat mencapai Rp. 256.363.714 ribu atau 84,73%. Dari konstribusi pemerintah pusat terhadap APBD, menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Banjarmasin terhadap Pemerintah Pusat masih relatif tinggi, sementara itu dari segi sumber daya pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin akan lebih mengandalkan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, ketimbang sumber daya alamnya yang minimum.
21
4.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka membangun peradaban. Dengan pembangunan iptek, iklim inovasi akan terbentuk dan menjadi landasan tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya berperan menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin, budaya iptek belum berkembang optimal di tengah-tengah masyarakat. Budaya masyarakat belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran objektif, rasional, maju dan mandiri. Sumber daya iptek yang tersedia baik di lingkungan pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi masih terbatas. Tenaga peneliti yang ada, di luar perguruan tinggi jumlahnya masih belum banyak, dan pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan iptek masih terbatas. Selain itu untuk kontribusi iptek di sektor produktif juga masih rendah.
5.
Infrastruktur Sesuai dengan kondisi fisik wilayahnya, Kota Banjarmasin memiliki 2
jenis prasarana perhubungan yaitu pembangunan darat dan pembangunan laut/sungai sedangkan akses melalui udara dapat dicapai dengan memanfaatkan Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor yang terletak di Kota Banjarbaru. Perhubungan darat; Sampai tahun 2004, panjang jalan di Kota Banjarmasin adalah 577,11 km, yang terdiri jalan negara 8,80 Km, jalan provinsi 21,93 Km dan jalan kota 549,98 km. Menurut jenis permukaannya; jalan aspal
22
465,63 Km, jalan kerikil/perkerasan batu 20,41 Km, rusak sedang 169,54 Km, rusak 53,93 Km, dan rusak berat 53,92 Km. Sebagian besar jalan kelas III. Jumlah kendaraan roda 4 pada tahun 2004 tercatat 36.029 buah dan kendaraan roda 2 adalah 171.346 buah. Dibandingkan dengan tahun 2002, masing-masing mengalami kenaikan 14,71% dan 22,21%. Perhubungan Laut dan Sungai; Pelabuhan memiliki arti strategis dalam menunjang perhubungan laut dan sungai. Sampai 2004 Kota Banjarmasin memiliki 5 pelabuhan penting, yaitu 1 buah pelabuhan pelayaran samudera Tri Sakti, 1 buah pelabuhan dermaga yaitu pelabuhan Martapura dan 3 buah pelabuhan dermaga untuk pelayaran rakyat. Jumlah kapal yang keluar masuk di pelabuhan Banjarmasin dari berbagai jenis pelayaran pada tahun 2004 tercatat 9.939 buah. Dibandingkan tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 19,98%. Jumlah tersebut berasal dari pelayaran samudera sebanyak 834 buah, pelayaran nusantara 1.484 buah, pelayaran lokal 614 buah, pelayaran khusus industri 5.948 buah, pelayaran tangker 295 buah dan pelayaran rakyat 774 buah. Sebaliknya, kepadatan lalu lintas angkutan sungai tahun 2004 untuk kapal masuk menurun sekitar 13,92%, dibandingkan tahun 2002, yaitu dari 39.218 buah menjadi 37.230 buah. Sedangkan kapal yang keluar turun 10,82% yaitu dari 39.218 buah menjadi 34.975 buah. Kelancaran angkutan sungai didukung ketersediaan jenis angkutan motor getek/kelotok, motor boat, kapal tunda, speed boat, motor tempel dan tongkang. Perhubungan Udara; Fasilitas perhubungan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa bandar udara yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan kota-kota lain di tanah air dan mancanegara. Bandara,
23
terletak di Kota Banjarbaru, yaitu Bandara Syamsuddin Noor, sekitar 25 km dari Kota Banjarmasin. Perusahaan penerbangan yang beroperasi melayani kebutuhan transportasi udara masyarakat Kalimantan Selatan sampai tahun 2004 terdiri dari Garuda, Merpati, Bouraq, Mandala, DAS, Lion, Batavia, Adam dan Sriwijaya. Kehadiran berbagai perusahaan penerbagan tersebut, pengaruhnya cukup besar dalam menunjang berbagai kegiatan masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk masyarakat Kota Banjarmasin.
6.
Lingkungan Dari segi lingkungan, tanah seluas 7.200 Ha, peruntukan penggunaannya
pada tahun 2004 adalah untuk tanah pertanian seluas 2.962,6 Ha, tanah industri 278,6 Ha, tanah perusahaan 337,3 Ha. tanah jasa 486,4 Ha, dan tanah perumahan 3.135,1 Ha. Dibandingkan dengan peruntukan penggunaan tanah tahun 2000, terjadi perubahan; yaitu tanah pertanian menurun 4,8%, tanah industri tetap, tanah perusahaan naik 0,15%, tanah jasa naik 9,8%, tanah perumahan naik 3,5%. Dari perubahan penggunaan tanah tersebut tercermin, bahwa perubahan kondisi lingkungan fisik kota yang dipacu peningkatan kebutuhan masyarakat akan tanah bagi kebutuhan sarana jasa dan tanah perumahan yang cukup tinggi. Alih fungsi tanah yang pertanian yang tinggal 41,15% dari luas wilayah ke penggunaan non pertanian terus terjadi seiring dengan dinamika peningkatan aktivitas jasa dan kebutuhan masyarakat akan perubahan dan sejalan dengan perubahan itu lingkungan fisik kota pun mengalami perubahan cepat. Disisi lain, fungsi anakanak sungai dan kanal yang mengidentikan Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai hampir tidak tampak lagi.
24
7.
Politik Kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin akan hak-hak politiknya sudah
cukup tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat partisipasinya dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004 lalu, yang sudah mencapai hampir 70%. Selain itu kedua momentum demokrasi tersebut berjalan lancar dalam suasana yang kondusif, yaitu aman, damai dan demokratis. Pemilu Legislatif berhasil memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPRD Kota Banjarmasin 2004-2009, wakil-wakil rakyat di DPRD Propinsi, DPR Pusat dan DPD. Sama halnya dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Persiden tahun 2004, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung pada pertengahan 2005 pun berlangsung dalam suasana aman, damai dan demokratis dengan tingkat partisipan cukup tinggi. Semuanya semua itu menunjukkan bahwa kehidupan berpolitik yang demokratis sudah semakin dihayati oleh warga Kota Banjarmasin. Perbedaan pilihan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Disamping itu kebebasan mengemukakan pendapat dan menyampaikan aspirasi secara tepat serta kebebasam berserikat dan berkumpul sudah dimanfaatkan warga kota dengan sebaik-baiknya.
8.
Hukum, Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Guna menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan
dinamika kebutuhan masyarakat, serta untuk membangun sistem pemerintahan kota yang akuntabel, transparan dan demokratis, pemerintah kota dan DPRD sudah melakukan penyusunan dan pembaharuan materi hukum, yaitu melalui
25
penyusunan peraturan daerah baru yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan pembaharuan terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat. Selama tahun 2004 DPRD Kota Banjarmasin sudah berhasil menerbitkan 35 buah Perda yang menyangkut berbagai kepentingan masyarakat. Jumlah Perda yang dihasilkan tersebut jauh meningkat dibandingkan tahun 2002, yaitu 19 Perda. Peningkatan itu mencerminkan peningkatan kemampuan lembaga legislatif menyerap aspirasi masyarakat dan peningkatan kerja kelembagaan legislatif. Dibidang aparatur, sampai tahun 2004, jumlah aparatur di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 7.350 orang. Pegawai Negeri Sipil golongan IV sebanyak 1.927 orang (26,22%), golongan III sebanyak 4,282 orang (58,26%), golongan II sebanyak 1.064 orang (14,48%) dan golongan I sebanyak 77 orang (1,04%). Penyebarannya; 112 orang (1,53%) dilingkungan Sekretariat Daerah, 315 orang (4,29%) di lingkungan Badan-Badan, 903 orang (12.29%) di lingkungan Dinas-Dinas, 52 orang (0,71%) di lingkungan Unit Kerja lainnya, 94 orang (1,28%) di Kecamatan-kecamatan, 439 orang (5,97%) di Kelurahan-Kelurahan, 569 orang (7,75%) di Puskesmas dan 4.818 orang (65,55%) bertugas sebagai guru dan tata usaha sekolah. Sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2002-2004 diikutsertakan sebanyak 954 orang mengikuti Diklat Struktural. Jumlah tersebut terdiri dari Diklat Adum 636 orang (66,67%), Adumla 95 orang (9,96%), Spama 169 orang (17,71%) dan Spamen 54 orang (5,66%). Dibidang penyelenggaran pemerintahan, untuk mewujudkan birokrasi yang siap melayani masyarakat dengan baik, efisien dan cepat, dilakukan penyempurnaan
26
Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (yang direvisi dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004). Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Kota Banjarmasin Nomo 8 tahun 2000, susunan organisasi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dibantu oleh 3 orang asisten Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah terdiri dari 9 bagian penyusun. Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 17 Dinas dan 6 Badan, sedangkan perangkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan terdiri dari 5 kecamatan dan 50 kelurahan. Sementara itu disegi lain upaya menekan pelanggaran disiplin di lingkungan aparatur pemerintahan kota, penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semakin ditingkatkan. Peningkatan kinerja aparatur dan keseimbangan, ketatalaksanaan pemerintah, efisiensi dan efektifitas kerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan secara bertahap terus diupayakan.
9.
Keagamaan dan Ketertiban Masyarakat Kondisi yang aman dan terkendali adalah merupakan prasyarat utama
bagi
berlangsungnya
upaya-upaya
pembangunan
disemua
bidang.
Kota
Banjarmasin dengan berkependudukan 572.300 jiwa dan masyarakatnya yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, etnik dan golongan secara umum berhasil
27
memelihara suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam dinamika kehidupan kota. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya cukup tinggi, sementara disisi lain kesiapan aparat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasuskasus kesehatan dan pelanggaran semakin meningkat dan profesional. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, kondisi sosial ekonomi dan perubahan tata nilai dimasyarakat merupakan faktor yang perlu diwaspadai sebagai pemicu terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran. Sepanjang tahun 2004, kasus-kasus kejahatan/pelanggaran yang cukup meresahkan masyarakat diantaranya adalah penganiyaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, penipuan, dan kasus narkoba. Ketertiban dalam berlalu lintas masih butuh peningkatan yang tercermin dari tingginya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Tahun 2004 kecelakaan lalu lintas mencapai 36 kasus sedangkan pelanggaran lalu lintas, berupa pelanggaran marka rambu 3.619 kasus, surat-surat kendaraan dan SIM 10.725 kasus dan syarat kelengkapan kendaraan 2.010 kasus.
B. Tantangan Kota Banjarmasin secara geografis memiliki posisi strategis. Letaknya yang tidak jauh dari muara Sungai Barito dan terbelah Sungai Martapura menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang akses melalui laut dan sekaligus merupakan pusat kegiatan ekonomi di kawasan regional Kalimantan Selatan. Selain itu letaknya juga berbatasan dengan Kota Banjarbaru dengan fasilitas bandar udara internasionalnya yang merupakan gerbang akses melalui
28
udara. Tantangan ke depan bagi Kota Banjarmasin adalah bagaimana memanfaatkan posisi wilayah yang sangat strategis tersebut dengan kondisi fisik dan dinamika kehidupan masyarakatnya sebagai potensi pembangunan dan faktor strategis bagi pembangunan kota ke depan. Secara umum tantangan ke depan pembangunan Kota Banjarmasin meliputi bidang-bidang : 1.
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a.
Dalam dua dasawarsa ke depan, Kota Banjarmasin akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah penduduk yang pada tahun 2004 sebesar 572.300 jiwa diperkirakan meningkat mencapai hampir 800.000 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut berbagai parameter kependudukan akan mengalami perubahan yang cepat. Upaya menekan angka kelahiran, meningkatkan usia harapan hidup, dan menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah merupakan tantangan dibidang kependudukan. Pengendalian penduduk dan laju pertumbuhannya penting menjadi perhatian untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan kemampuan daya dukung kota dimasa yang akan datang. Jumlah angkatan kerja yang setiap tahun meningkat rata-rata diatas 2,50% secara kumulatif membutuhkan kesempatan kerja yang tidak sedikit, baik di sektor formal maupun disektor informal. Disegi lain penduduk usia muda (15-24 tahun) yang merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan kota ke depan semakin membutuhkan peningkatan kualitas jati diri, agar ke depan mampu menjadi warga kota yang memiliki daya saing untuk berkiprah pada berbagai aspek pembangunan kota. Disegi lain kelompok lanjut usia yang merupakan kelompok penduduk yang
29
kecenderungannya semakin meningkat, yang merupakan dampak peningkatan usia harapan hidup, tetap membutuhkan perhatian terutama dari aspek kesejahteraan sosialnya. Derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi serta perkembangan budaya akan berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan merubah gaya hidup masyarakat kota, dari kehidupan tradisional, kekehidupan semi modern dan kehidupan modern. Masalahnya dikaitkan dengan kesenjangan, yang akan cenderung melebar jika kebijakan pembangunan ke depan kurang ditekankan pada aspek pemerataan, terutama antar kelompok masyarakat kaya, golongan menengah dan yang berpenghasilan rendah. b.
Dibidang sumber daya manusia, tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah bagaimana mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Banjarmasin menjadi semakin berkualitas. Jika kini (data tahun 2004) Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai sebesar 65,22 atau antara 60-70 /kategori menengah atas, maka dalam kurun waktu dua dasawarsa ke depan besaran Indeks Pembangunan Manusia itu diharapkan memasuki kelompok tinggi, paling tidak pada kisaran 70-80. Peningkatan Indeks ini sangat penting,
oleh
karena
erat
kaitannya
dengan
peningkatan
kinerja
perekonomian daerah, kaitannya dengan upaya menjawab tantangan tersebut, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan adalah bidang-bidang yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan sendiri, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua kelompok masyarakat, khususnya upaya meningkatkan proporsi
30
penduduk usia wajib belajar (7-15 tahun) yang menyelesaikan pendidikan dasar (SD sampai SMP), meningkatkan proporsi lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dan menuntaskan penduduk dari buta aksara, serta menekan kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara kelompok masyarakat mampu, masyarakat kurang mampu dan yang tidak mampu. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas lulusan, baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sesuai dengan standar kelulusan yang diinginkan agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi dan mampu bersaing
baik
di
tataran
nasional
bahkan
tingkat
internasional.
Penyempurnaan kurikulum dan penyesuaian relevansinya dengan kebutuhan pembangunan serta mengurangi kesenjangan mutu pendidikan akan semakin menjadi fokus perhatian agar hasil pembangunan pendidikan dimasa depan mampu menjawab tantangan kebutuhan masa depan dan mampu berperan dalam memajukan pembangunan kota, pembangunan Kalimantan Selatan dan Pembangunan Nasional. Tantangan berikutnya yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat, diantaranya melalui pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah dan luar biasa. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa sangat penting dalam upaya menciptakan tenaga kerja terampil yang siap pakai, khususnya bagi yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan sekaligus memberikan solusi pemecahan masalah pengangguran. Sedangkan pendidikan luar biasa adalah untuk
31
pemenuhan hak diantara masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus karena kondisinya. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan lainnya, pemerataan penyebarannya yang didasari kompetensi yang dibutuhkan, peningkatan sarjana dan prasarana belajar, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum lokal, termasuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang berkualitas dan memenuhi standar kompetensinya, sarana belajar yang semakin baik dan kesejahteraan guru yang mampu menjamin kehidupannya yang layak, adalah merupakan prasyarat utama peningkatan kualitas pendidikan menuju pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang memenuhi standar nasional. Sementara itu peningkatan pendidikan agama dan budi pekerti, juga menjadi tantangan bagi upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aktualisasi nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan nyata sehari-hari. c.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan bidang kesehatan, adalah bagaimana mengupayakan menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, menekan proporsi balita kurang gizi, mempersempit kesenjangan status kesehatan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan ke depan deselaraskan dengan upaya mewujudkan dan mengembangkan paradigma Indonesia Sehat 2010 dengan lebih mengedepankan aspek promototif dan preventif, dengan tidak meninggalkan aspek kuratif dan produktif. Tantangannya adalah bagaimana mengupayakan peningkatan pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas
32
dan
merata
bagi
semua
kelompok/lapisan masyarakat. Disisi lain juga menghindari terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat yang sebagian besar adalah penyakit infeksi dan menular, tetapi pada waktu yang sama terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, baik dokter ahli, dokter umum, paramedis, bidan dan tenaga kesehatan lainnya agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, peningkatan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
kesehatan,
termasuk
ketersediaan obat-obatan esensial dengan harga terjangkau. d.
Kaitannya dengan isu gender yang semakin mengemuka, peran perempuan sebagai warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dan bidang pembangunan dirasakan masih rendah. Partisipasi perempuan dalam pemenuhan hak-haknya, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara masih belum signifikan, dibanding proporsinya dari penduduk secara keseluruhan. Tantangan ke depan yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan peningkatan pemberdayaan perempuan agar perempuan mampu memperoleh pemenuhan hak-haknya secara adil, sesuai dengan kodrat dan martabatnya disemua aspek kehidupan. Disisi lain masih terjadinya kasus tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, baik di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Tantangannya ke depan yang dihadapi adalah bagaimana mencegah secara preventif munculnya tindak kekerasan dan pelecehan, mengupayakan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan meningkatkan ketahanan
33
kaum perempuan dalam menghadapi tindakan yang tidak terpuji itu. Pada bagian lain, peningkatan kesejahteraan dan upaya perlindungan anak, terutama anak keluarga miskin, anak terlantar dan anak jalanan masih kurang memadai. Eksploitasi terhadap perempuan dan anak dibawah umur masih cukup memprihatinkan, baik secara terbuka maupun tersembunyi, dan keberadaannya menimbulkan problema sosial tersendiri yang membutuhkan penanganan yang serius. Pemuda yang merupakan kelompok masyarakat yang berpotensi besar bagi kemajuan kota, partisipasinya secara nyata dalam pembangunan kota masih belum optimal. Tantangannya adalah bagaimana memberdayakan pemuda dan generasi muda untuk lebih berperan aktif, berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan dalam mendukung kemajuan kota. Demikian pula dalam hal budaya olahraga dan prestasi daerah di berbagai bidang olahraga masih relatif rendah. Permasalahan kesejahteraan sosial yang cenderung semakin meningkat, semakin canggih dan semakin beragam. Permasalahan itu, diantaranya dipicu oleh berbagai krisis sosial di masyarakat seperti menipisnya penghayatan nilai-nilai budaya bangsa dan kurang dihayati dan diamalkannya secara nyata ajaran-ajaran agama. e.
Pembangunan manusia Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, lahir dan batin yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Masyarakat Kota Banjarmasin yang merupakan masyarakat agamis, yang tercermin dalam ketaatannya menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dalam suasana kehidupan yang rukun, saling pengertian dan penuh toleransi. Peran ulama dan pemuka agama dalam menciptakan harmonisasi dan hubungan yang
34
harmonis, intern maupun antar umat beragama sangat besar perannya dalam menciptakan kondisi yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian yang menjadi tantangan ke depan dibidang kehidupan beragama adalah bagaimana semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semua umat beragama dituntut mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran agamanya masing-masing secara nyata dalam kehidupan individu dan kehidupan masyarakat, dengan semakin memantapkan kerukunan antar dan intern umat beragama yang merupakan sarana perwujudan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.
2.
Ekonomi
a.
Pembangunan di bidang ekonomi Kota Banjarmasin sampai saat ini, secara umum sudah berhasil menunjukkan berbagai kemajuan, meskipun diakui masih belum mencapai cita-citanya, mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menjadi landasan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakatnya. Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapi dalam mewujudkan kemajuan ekonomi, dalam dua dasawarsa ke depan adalah meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
yang
cukup
tinggi
secara
berkesinambungan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi tersebut, tidak terlepas dari perkembangan situasi ekonomi ditingkat regional dan nasional, persaingan ekonomi kawasan yang semakin tajam yang merupakan dampak dari proses globalisasi dan persaingan antar daerah/kota
35
dalam merebut peluang investasi. Basis kekuatan ekonomi Kota Banjarmasin yang mengandalkan sektor sekunder dan tersier berupa penyediaan jasa, utamanya jasa transportasi (utamanya jasa transportasi laut) dan komunikasi industri pengolahan (utamanya industri besar dan sedang) , perdagangan, hotel dan restoran (utamanya perdagangan besar dan eceran) ke depan harus direstrukturisasi menuju perekonomian yang mengandalkan sektor jasa, utamanya perdagangan dan transportasi dengan memanfaatkan posisinya yang strategis, disertai dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualias. Dengan demikian masyarakat Kota Banjarmasin mampu menghasilkan jasa yang memiliki daya saing dan mampu bersaing dalam lingkup regional, nasional maupun global. b.
Tantangan pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin sampai dua dasawarsa ke depan adalah bagaimana mengupayakan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha baik disektor formal maupun informal bagi warga kota dalam menyikapi pertumbuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Tanpa kerja keras mengupayakan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pengangguran akan semakin meningkat, penduduk miskin semakin membengkak, kesenjangan semakin melebar dan permasalahan sosial lainnya akan semakin marak. Ujung-ujungnya cita-cita mewujudkan Banjarmasin sebagai kota yang maju dan dihuni masyarakat sejahtera, semakin jauh dari kenyataan. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan angkatan kerja yang meningkat tajam dengan kualitas pendidikan yang sudah semakin membaik, memicu peningkatan pengangguran intelektual yang sangat rentan terhadap kondisi yang tidak diinginkan. Jika pada tahun 2004 ini tingkat pendidikan penduduk
36
Kota Banjarmasin rata-rata baru setingkat kelas 2 SMP (data IPM 2004), dalam dua dasawarsa ke depan, Kota Banjarmasin diperkirakan akan didominasi penduduk yang berpendidikan setingkat SMA/sederajat sampai Perguruan
Tinggi.
Konsekuensinya,
kapasitas
perekonomian
Kota
Banjarmasin dua dasawarsa ke depan dituntut untuk tumbuh dan berkembang cukup pesat, paling tidak mampu mencukupi kebutuhan lapangan kerja yang layak bagi masyarakatnya. c.
Tantangan lainnya adalah kecenderungan terjadinya aglomerasi kegiatan ekonomi di kalangan pemilik modal kuat, usaha besar dan kelompok masyarakat tertentu dan kurang terdistribusi ke kelompok menengah, kecil dan mikro. Padahal sebagian besar penduduk berusaha di sektor usaha kecil dan mikro, dengan kemampuan usaha, keterampilan dan akses terhadap sumber permodalan yang terbatas. Padahal masyarakat yang berusaha di sektor jasa dan perdagangan berskala kecil, khususnya disektor informal membutuhkan peluang ekonomi yang lebih luas. Kecendrungan ini kurang menguntungkan dari segi pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapat. Ke depan, untuk menjawab tantangan peningkatan kesempatan berusaha, terutama bagi usaha kecil dan usaha mikro dibutuhkan bantuan dan dukungan usaha besar, sumber permodalan dan pemerintah kota dalm wujud kemitraan yang salig menguntungkan.
d.
Kemajuan ekonomi kota, pada dasarnya perlu didukung oleh kemampuan pemerintah kota, masyarakat dan swasta dalam mendayagunakan potensi dan faktor-faktor strategis yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan yang dicitacitakan. Kota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai, dengan segala
37
keunikannya memiliki potensi yang besar dibidang pariwisata. Berbagai usaha industri, khususnya industri kerajinan yang menonjolkan spesifik daerah yang terdapat di Kota Banjarmasin merupakan aset tersendiri yang berpotensi bagi kemajuan perekonomian masyarakat. Pelabuhan, fasilitas pergudangan, terminal peti kemas, perhotelan, sarana perdagangan modern, dan lain-lain merupakan sarana yang potensial diberdayakan dalam memajukan
perekonomian
kota.
Tantangannya
adalah
bagaimana
memberdayakan asset-aset tersebut dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang didukung oleh penerapan praktek-praktek kepemerintahan yang baik, serta menjamin ketesediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat secara adil. e.
Pemecahan Masalah kemiskinan, kekumuhan, prasarana lingkungan yang buruk, sektor informal yang bermasalah, erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi dan kesadaran masyarakat. Untuk pemecahannya dibutuhkan pemahaman kondisi masyarakat miskin itu sendiri yang pada dasarnya membutuhkan pekerjaan yang layak, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya secara nyata yaitu hak sosial, budaya, ekonomi/kesempatan berusaha dan politik. Tantangannya antara lain adalah bagaimana memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut, tanpa menimbulkan masalah baru disamping perlunya menyusun kebijakan yang mengedepankan keberpihakan kepada
masyarakat
miskin
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan, seraya meningkatkan sinergi dan koordinasi kebijakan antar sektor dan jajaran pemerintah kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kekumuhan, ketidaklayakan lingkungan, pedagang kaki lima, termasuk
38
penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan baik lingkup komunitasnya maupun masyarakat.
3.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang semakin ketat di era globalisasi menuntut kemampuan yang tinggi dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang maju adalah masyarakat yang menguasai informasi dan memanfaatkannya sebaik-baiknya bagi peningkatan harkat dan martabat sebagai manusia yang berbudaya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kehidupan hari depan yang lebih baik dan lebih sejahtera dapat lebih cepat diraih. Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan non formal berbasis iptek, lembaga-lembaga riset merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia di Kota Banjarmasin. Disamping itu warga kota merupakan masyarakat yang cukup tanggap terhadap kemajuan iptek. Tantangan yang dihadapi dalam menyikapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dua dasawarsa ke depan adalah bagaimana mengembangkan budaya iptek di tengah masyarakat agar di masa depan masyarakat Kota Banjarmasin tidak gagap teknologi, mengoptimalkan peran iptek dalam peningkatan produktivitas, pemanfaatan iptek dalam mengatasi degradasi kualitas lingkungan, memanfaatkan iptek dalam mewujudkan kenyamanan kota Banjarmasin, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang menunjang kemajuan kota dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
39
maupun pembiyaan riset dan pengembangan teknologi spesifik yang dibutuhkan masyarakat serta mengembangkan dan menyerasikan riset dengan kebutuhan pembangunan kota.
4.
Infrastruktur
a.
Untuk mewujudkan wajah kota/ kondisi fisik dan lingkungan Kota Banjarmasin yang nyaman, pembangunan sarana dan infrastruktur kota diarahkan pada upaya pengembangan infrastruktur fisik, pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, penataan lingkungan perkotaan, seperti lingkungan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa), kawasan perumahan dan permukiman, prasarana umum-prasarana sosial dan kawasan industri. Sarana pekantoran, pusat perdagangan, kawasan bisnis dan tempat hiburan diupayakan ditata dan dikelola dengan memperhatikan aspek kemudahan, keamanan dan kenyamanan warga kota sekaligus menyediakan peluang usaha bagi warga kota dengan jaminan legalitas usaha tanpa menimbulkan kerugian pada kepentingan umum dan mencemari lingkungan. Seiring dengan perkembangan fisik kota dalam dua dasawarsa ke depan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat
akan ketersediaan sarana dan
infrastruktur kota semakin meningkat. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan mengembangkan infrastruktur untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai kota yang maju, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas, dengan mengoptimalkan pendayagunaan, pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan darat seperti jalan, jembatan, rambu-rambu, jembatan
40
penyebrangan dan fasilitas penunjang lainnya; infrastruktur perhubungan laut seperti pelabuhan, fasilitas bongkar muat, terminal peti kemas; infrastruktur perhubungan sungai seperti dermaga pelayaran rakyat; infrastruktur kelistrikan termasuk perluasan jaringan bagi kawasan pemukiman baru, infrastruktur telekomunikasi, pos dan telematika, lingkungan pemukiman yang sehat, air bersih, sistem drainase dan sanitasi lingkungan. b.
Perkembangan sarana transportasi di Kota Banjarmasin dalam dua dasawarsa ke depan jumlahnya akan meningkat tajam, khususnya bagi
pemenuhan
kebutuhan keseharian masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi. Peningkatan jumlah sarana transportasi tersebut harapannya diikuti pula oleh peningkatan kualitas, berupa pelebaran dan pengembangan infrastruktur perhubungan darat serta pengaturan sistem lalu lintas kota agar terhindar dari kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor setiap tahun semakin meningkat sementara disisi lain masyarakat membutuhkan peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Tantangan di sektor transportasi
adalah
bagaimana
memenuhi
kebutuhan
infrastruktur
perhubungan darat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dinamika kehidupannya. Untuk efisiensi, peningkatan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dan pengembangan bagian-bagian wilayah, dibutuhkan pengembangan jalan-jalan alternatif dalam satu moda transportasi terpadu. Sehingga sungai sebagai infrastruktur transportasi air, meskipun perannya semakin mengecil, keberadaannya sampai dua dasawarsa ke depan masih perlu dipertahankan, terutama untuk melestarikan Banjarmasin sebagai kota
41
seribu sungai dengan perahu dan kapal-kapal kecil sebagai sarana transportasi airnya. Sungai juga berperan menunjang kebutuhan transportasi air bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat disepanjang sungai. Tantangannya adalah bagaimana mengembalikan citra Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, menertibkan bangunan-bangunan ilegal ditepi/ diatas anak-anak sungai dan kanal, memelihara sungai dan mendayagunakan sungai sebagai infrastruktur transportasi air yang mencirikan Banjarmasin sebagai kota air serta menjadikannya sebagai aset wisata lingkungan. c.
Di bidang infrastruktur kelistrikan, tantangan yang dihadapi dua dasawarsa ke depan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan energi listrik masyarakat Kota Banjarmasin yang terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan kemajuan, elektrifikasi perabot rumah tangga, kebutuhan industri rumah tangga, industri kecil, menengah dan bahkan industri besar, semakin meningkat. Inilah yang menyebabkan kebutuhan listrik semakin meningkat.. Perluasan jaringan distribusi kekawasan industri dan permukiman baru, pemeliharaan jaringan distribusi secara berkala dan penekanan losses akibat penggunaan listrik secara ilegal, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pelanggan, serta membudayakan pola hemat energi.
d.
Dampak globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk memperoleh akses terhadap informasi menuntut peningkatan dalam penyelenggaraan dan pembangunan telekomunikasi, pos dan telematika. Kebutuhan akan layanan telekomunikasi berkembang sangat pesat dan kebutuhan layanan jasa pos (termasuk pengiriman barang) semakin bertambah, seiring dengan peningkatan aktivitas
42
bisnis. Meskipun pembangunan telematika sampai saat ini sudah banyak mengalami kemajuan, tapi dalam dua dasawarsa ke depan, telematika bukan lagi merupakan barang mewah tapi sudah akan menjadi kebutuhan masyarakat, sama halnya dengan kebutuhan akan telekomunikasi selular. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor komunikasi, pos dan telematika ke
depan
adalah
bagaimana
meningkatkan
teledensitas
pelayanan
komunikasi, pos dan telematika dengan mudah, murah dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. e.
Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan sekaligus mewujudkan lingkungan pemukiman yang bersih, sehat, aman dan nyaman tantangan dibidang penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat Kota Banjarmasin adalah bagaimana menyediakan lahan yang layak huni bagi pengembangan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin; melakukan reformasi yang berkaitan dengan sistem dan biaya perijinan; penyediaan infrastruktur lingkungan yang sehat menjamin kepastian hak dan kepemilikan atas tanah, mengupayakan subsidi silang sebagai upaya menekan harga rumah sehingga terjangkau kemampuan daya beli masyarakat menengah kebawah; memberikan insentif kepada dunia usaha/pengembang
sehingga
pengembang
tertarik
meningkatkan
partisipasinya secara langsung dalam penyediaan perumahan rakyat; dan melakukan perkuatan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan melalui penyediaan fasilitas kredit mikro perumahan.
43
f.
Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah kota untuk membiayai pemeliharaan dan pembangunan sarana dan infrastruktur sehingga yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan upaya memobilisasi dan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan swasta/dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, antara lain melalui pola kemitraan, seperti pembangunan fasilitas perdagangan/pasar dan fasilitas umum lainnya. Kerjasama dengan dunia usaha akan semakin ditingkatkan terutama ditujukan untuk menyediakan infrastruktur jasa transportasi, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat dan membangun kawasan parkir dan fasilitas perdagangan modern yang representatif.
5.
Lingkungan
a.
Kondisi lingkungan Kota Banjarmasin saat ini cukup memprihatinkan. Masalah drainase kota, persampahan, lingkungan pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima ilegal, kawasan pemukiman kumuh, polusi udara, pencemaran air, pengemis, tuna wisma dan anak jalanan adalah masalahmasalah yang mewarnai penampilan wajah Kota Banjarmasin. Tidak lagi berfungsinya anak-anak sungai dan kanal di kawasan kota yang dimasa lalu merupakan ciri khas Kota Banjarmasin sebagai kota air dan julukan Kota Seribu Sungai, akibat berdirinya bangunan liar dan pendangkalan menyebabkan sistem drainase kota terganggu dan rawan banjir. Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang bersih, indah, aman dan nyman, bebas dari kekumuhan, lalu
44
lintasnya lancar, bebas polusi dan pencemaran serta mengembalikan citra Banjarmasin sebagai kota seribu sungai dengan nuansa modern. Jika dalam perjalanan waktu dua dasawarsa ke depan kondisi lingkungan Kota Banjarmasin tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat dan konsisten dengan RT/RW Kota Banjarmasin, dikhawatirkan akan terjadi ancaman, yaitu krisis lingkungan dan kemungkinan dapat menimbulkan malapetaka yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat kota. Meningkatnya jumlah penduduk membutuhkan peningkatan kemampuan penyediaan lahan air bersih. Padahal kemampuan Kota Banjarmasin dalam memenuhi kebutuhan tersebut ke depan, sangat terbatas. b.
Meningkatnya kasus pencemaran ligkungan juga dipicu oleh meningkatnya limbah industri dan perubahan gaya hidup masyarakat kearah gaya hidup konsumtif, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan lingkungan. Kemajuan dibidang transportasi dan industri, pencemaran air sungai oleh sampah perkotaan dan rumah tangga jika tidak ditangani dengan baik, perlahan-lahan tapi pasti, akan menimbulkan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan warga kota.
6.
Politik
a.
Tantangan berat dalam kurun waktu dua dasawarsa ke depan di bidang pembangunan politik adalah bagaimana menjaga proses konsolidasi demokrasi, meningkatkan partisipasi politik dan memelihara hasil-hasil pembangunan politik yang sudah berhasil dicapai secara berkelanjutan.
45
Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004 serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pertengahan 2005 merupakan momentum demokratisasi yang merupakan potensi pembangunan dan faktor strategis bagi pembangunan politik ke depan. Dalam menjaga dan memelihara momentum
demokrasi
tersebut,
tantangan
yang
dihadapi
adalah
melaksanakan reformasi struktur politik, proses politik dan budaya politik demokratis dan saling bersinergi, bersamaan dan berkelanjutan dengan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Konsolidasi demokrasi yang aman dan terkendali membutuhkan partisipasi yang tinggi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat yang bersatu padu. Tantangan utamanya adalah bagaimana
meningkatkan
partisipasi
politik
dan
menggalang
serta
memelihara semangat persatuan dan kesatuan baik dikalangan elit politik maupun para konstituennya dalam kerangka pembangunan politik ditingkat lokal yang didasarkan pada aspek keragaman, kebersamaan dan keadilan. b.
Tantangan selanjutnya dalam menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya melanjutkan reformasi dikalangan birokrasi pemerintahan. Konsolidasi demokrasi membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang reformis dalam penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
kota,
disamping
membutuhkan dukungan birokrasi profesional, jujur, bersih dan berwibawa, mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, dan mandiri. Disamping itu, salah satu diantara tantangan demokrasi yang terbesar adalah belum cukup besarnya kapasitas kelas menengah yang dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat madani, baik dari segi ekonomi maupun
46
pendidikannya. Karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun , pendidikan politik akan merupakan sarana strategis dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat demokrasi. c.
Konsolidasi demokrasi juga akan dihadapkan pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat, baik langsung maupun melalui media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal akan lebih memudahkan pengawasan oleh masyarakat dan pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa sangat penting, lebih-lebih dengan kedudukan Banjarmasin sebagai pusat informasi, dalam proses menemukan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7.
Hukum dan Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota
a.
Tantangan dalam mewujudkan sistem hukum yang mantap dan berkeadilan adalah mewujudkan sistem hukum yang mampu menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, tidak diskriminatif dan mengayomi kepentingan masyarakat. Pembangunan hukum tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kuat seiring dengan dinamika perubahan yang demikian cepat, agar hak-hak masyarakat terlindungi dan masyarakat benarbenar terayomi. Akan tetapi keberhasilan pembangunan bidang hukum, pencapaiannya sangat ditentukan oleh dukungan dan partisipasi semua pihak,
47
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. b.
Saat ini, kondisi belum banyak mengalami perubahan yang mendasar. Berbagai permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan dengan tuntas. Kompleksitasnya semakin meningkat jika dikaitkan dengan isu desentralisasi, demokratisasi,
globalisasi
dan
revolusi
teknologi
informasi.
Proses
demokratisasi yang dilaksanakan membuat rakyat semakin sadar akan hakhaknya dan sekaligus semakin memahami kewajiban/tanggung jawabnya. Partisipasi
masyarakat
menjadi
isu
sentral
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang rendah, membuat aparatur tidak mampu merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan secara tepat. Disisi lain kesiapan aparatur dalam menyikapi proses demokratisasi ini perlu lebih dicermati agar kalangan birokrasi mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang prima. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Revolusi teknologi informasi sangat mempengaruhi terjadinya perubahan manajamen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif selain menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. c.
Dibidang pemerintahan kota, tantangan yang dihadapi adalah keinginan memberikan pelayanan yang prima ditengah-tengah semakin derasnya
48
tuntutan masyarakat akan terwujudnya pemerintahan kota yang bersih dan terpercaya, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan lebih mengedepankan aspek pelayanan publik yang efisien oleh aparatur yang profesional. Untuk menyikapinya dituntut keberadaan aparatur yang tanggap terhadap dinamika perubahan dan mampu meningkatkan daya saing peningkatan kinerja birokrasi dalam menciptakan pemerintahan kota yang bersih dan akuntabel, yang sesuai dengan semangat reformasi.
8.
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ancaman dan gangguan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, erat kaitannya dengan letak geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan. Dimasa depan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling menonjol terutama yang terkait dengan tindak kejahatan ekonomi, disamping tindak kejahatan
konvensional,
seperti
pencurian,
perjudian,
penganiayaan,
perampokan, penggelapan, penipuan, dan pembunuhan. Sementara itu, kemampuan aparat dalam menangani masalah-masalah kamtibmas ini dihadapkan pada situasi kurangnya personil dan kondisi peralatan dan logistik yang kurang memadai serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, yang menjadi tantangan ke depan dalam memelihara suasana kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai, tertib dan terkendali adalah peningkatan kuantitas personil, peningkatan profesionalisme dan kemampuan aparat, serta
49
peningkatan peralatan dan logistik yang memadai serta partisipasi dan dukungan masyarakat.
C. Potensi Pembangunan dan Faktor Strategis Potensi dan faktor strategis pembangunan Kota Banjarmasin adalah seluruh sumber kekuatan yang dimiliki Kota Banjarmasin, baik yang efektif maupun potensial, dan dapat didayagunakan seoptimal mungkin dalam menunjang pembangunan kota dan kemajuan Kota Banjarmasin ke depan secara berkelanjutan. Dari segi potensi dan faktor strtegis yang dimiliki Kota Banjarmasin dan diperkirakan menjadi modal dasar dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan kota dua dasawarsa ke depan adalah sebagai berikut : 1.
Wilayah Kota dan Letaknya yang Strategis. Meskipun dari segi luasan wilayah, Kota Banjarmasin luasnya relatif kecil, hanya 72 Km 2, tetapi dari segi letaknya memiliki posisi strategis, baik dalam lingkup regional Kalimantan Selatan maupun dari segi lingkup nasional Kota Banjarmasin merupakan pintu gerbang jasa dan perdagangan bagi sebagian wilayah Pulau Kalimantan.
2.
Potensi Sumber Daya Manusia dan Sikap Masyarakatnya. Dari segi sumber daya manusia, Kota Banjarmsin dengan jumlah penduduknya yang relatif besar, yaitu 572.300 jiwa pada tahun 2004, merupakan sumber daya pembangunan yang potensial dan produktif bagi masa depan pembangunan kota. Fasilitas pendidikannya yang relatif lengkap dan lebih baik dengan/kota lainnya di Kalimantan Selatan menjadikan kualitas sumber daya manusianya dimasa mendatang berpotensi bersaing dengan kota-kota lainnya dilingkup
50
nasional. Kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang dicirikan oleh masyarakatnya yang religius yang tampak dari berbagai aspek kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat adalah merupakan modal bagi pembentukan sikap partisipatif, etos kerja yang tinggi dan tanggap terhadap kemajuan. Peran ulama, pemuka agama dan dan tokoh-tokoh masyarakatnya sangat dominan dalam membentuk rasa saling percaya dan hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat dalam melakukan interaksi sosial menuju terwujudnya Kota Banjarmasin yang maju dan dihuni masyarakat sejahtera suasana kehidupan yang aman dan damai. Suasana aman dan damai, dan suasana kehidupan masyarakat yang religius adalah merupakan prasyarat bagi terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. 3.
Kekayaan Budaya Masyarakatnya. Kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh kekayaannya akan potensi budaya daerah yang merupakan bagian dari budaya nasional yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakatnya memiliki komitmen yang tinggi yang dicirikan motto kota, Kayuh Baimbai dalam memelihara persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan yang merupakan potensi utama dalam membangun kota; tetap memelihara budaya daerah yang bernuansa nilai-nilai agama dan menyesuaikannya dengan tata nilai dan perilaku kehidupan modern. Budaya Banjar yang merupakan budaya dominan, mampu berinteraksi positif dengan adat/kebiasaan yang dibawa pendatang. Dalam suasana kehidupan yang rukun, potensi ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat senantiasa dihindari. Suasana yang aman dan damai adalah merupakan suasana yang kondusif dalam mendukung semakin kokohnya dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
51
berdasarkan Pancasila. Pada bagian lain budaya inovatif yang positif dan produktif terus berkembang dalam memantapkan budaya daerah dan ikut serta mengembangkan budaya nasional. Disisi lain, masyarakat Kota Banjarmasin adalah masyarakat yang responsif terhadap berbagai perubahan yang positif, dengan tetap mengedepankan penerapan nilai-nilai agama dalam segi-segi kehidupannya. Perkembangan masyarakatnya cukup dinamis, khususnya dalam menyikapi pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,termasuk teknologi komunikasi dan informasi. 4.
Ketersedian Infrastruktur yang Relatif Memadai. Sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin memiliki infrastruktur yang lebih baik dibanding daerah/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Infrastruktur perhubungan darat, perhubungan laut, angkutan sungai, ketenagalistrikan, pos dan telematika, penyediaan air bersih dan drainase adalah infrastruktur dasar yang merupakan modal utama bagi pembangunan kota menjadi kota yang maju ke depan.
5.
Kehidupan Politik yang Dinamis. Perkembangan politik yang kondusif, yaitu keberhasilan dalam melalui tahap awal reformasi adalah merupakan potensi mewujudkan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Keberhasilan melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung 2005 adalah merupakan penting bagi kehidupan demokrasi di Kota Banjarmasin ke depan.
52
6.
Kewenangan yang Luas yang Didasari Semangat Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kota Banjarmasin sebagai daerah otonom berpotensi lebih leluasa dan dengan kewenangan yang luas
mengatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan
dan
pembangunannya, untuk mempercepat terwujudnya Banjarmasin sebagai kota yang maju dengan masyarakatnya yang sejahtera. Pemerintah kota dan kelembagaan legislatifnya memiliki
kewenangan
yang besar dalam
mengambil keputusan politik maupun keputusan lainnya dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
53
BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006 – 2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006-2025 membutuhkan sebuah visi yang jelas, yaitu cara pandang jauh ke depan yang menggambarkan kondisi masa depan yang dicita-citakan seluruh warga kota. Dengan visi yang berorientasi ke masa depan, tercermin wujud Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan. Sedangkan misi yang merupakan rumusan strategi atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi, masih bersifat umum opresional. Dihubungkan dengan kondisi umum, tantangan dan potensi serta faktor strategis yang dimiliki Kota Banjarmasin, perumusan visi Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan pada dasarnya diwarnai oleh 3 unsur pokok yaitu mandat, potensi kota dan arah perubahan lingkungan kota yang diinginkan. Secara umum kondisi Kota Banjarmasin saat ini dicirikan oleh (1) konsentrasi penduduk cukup tinggi, (2) kegiatan ekonomi didominasi oleh lapangan usaha non pertanian (3) keragaman yang cukup tinggi dalam hal lapangan usaha penduduknya, (4) mobilitas penduduknya yang cukup tinggi, (5) bangunan gedung, pusat perdagangan/pertokoan, prasarana jalan, drainase, perparkiran dan pengelolaan sampah yang mendominasi kondisi fisk kota, dan (6) kehidupan masyarakat yang semakin bergeser dari kehidupan tradisional ke kehidupan
modern.
Disegi
lain
untuk
memenuhi
tuntutan
kebutuhan
masyarakatnya, pembangunan Kota Banjarmasin ke depan, dalam jangka panjang diarahkan pada upaya (1) peningkatan rasa aman dan kenyamanan fisik kota, (2)
54
peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya dan (3) peningkatan kualitas kehidupan bagi semua golongan masyarakatnya. Ketiga arahan tersebut berujung pada perwujudan Banjarmasin 2025 sebagai kota yang maju yang dihuni masyarakat sejahtera. Percapaian
cita-cita
tersebut
dilakukan
melalui
5
pendekatan
pembangunan, yaitu: (1) pembangunan sumber daya manusia, (2) pembangunan infrastruktur dan lingkungan, (3) pembangunan ekonomi, (4) pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, dan (5) dukungan pemerintahan kota yang berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa. Dalam penyusunan visi dan misi pembangunan Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan untuk meraih cita-cita menjadikannya sebagai kota yang maju yang dihuni masyarakat sejahtera, tidak terlepas dari 3 mandat, yaitu: 1.
Mandat filosofis, yaitu berupa semboyan: Kayuh Baimbai yang maknanya adalah sama dengan dayung bersama. Masyarakat Kota Banjarmasin identik dengan masyarakat kota air dengan sebutan kota seribu sungai dengan perahu tradisional sebagai alat angkutan sungai mencapai tujuan adalah masyarakat yang menyukai kerja keras, bekerja bersama-sama dan saling tolong menolong dalam menuju cita-cita bersama.
2.
Mandat yang berupa motto kota : Bungas, singkatan dari Bersih, Unggul, Nyaman, Gagah, Aman dan Sejahtera, yang identik dengan kondisi kehidupan kota yang diinginkan.
3.
Mandat yang berupa predikat Kota Banjarmasin, yaitu sebagai Kota Pemerintahan, Kota Industri, Kota Pelabuhan, Kota Perdagangan, Kota
55
Pariwisata, Pintu Gerbang Laut Kalimantan Selatan, Pusat Pendidikan dan Pusat Jasa dan Informasi. Visi dan Misi pembangunan Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan, perumusannya juga diwarnai oleh pertimbangan perubahan-perubahan penting yang terjadi sebelumnya, yang sangat dipengaruhi unsur-unsur dinamika kota, diantaranya wajah kota/kondisi fisik kota; kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya; kehidupan beragama; kehidupan politik, penegakan hukum dan kinerja aparatur, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk posisinya yang strategis yang merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan kota ke depan. Dari segi lainnya, Banjarmasin sebagai pusat kegiatan ekonomi Kalimantan Selatan dalam dinamika perkembangannya mampu menciptakan berbagai sektor unggulan dan potensial yang sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan kota ke depan. Sektor unggulan dan potensial yang dimaksud adalah sektor transportasi, industri, perdagangan, jasa dan konstruksi. Secara umum kondisi perekonomian, pembangunan manusia, pelayanan air bersih, transportasi dan pertanahan tercermin dari gambaran berikut: 1.
Bahwa 71,11% (data tahun 2004) PDRB Kota Banjarmasin didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, restoran, dan perhotelan, dan pengangkutan dan transportasi. Secara khusus, transportasi laut, industri besar, industri sedang dan perdagangan merupakan sektor-sektor unggulan daerah.
2.
Pelabuhan pelayaran samudera, pelabuhan nusantara dan pelabuhan rakyat memiliki arti penting bagi kemajuan perekonomian Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya.
56
3.
Berdasarkan penyerapan tenaga kerja, 72,58% tenaga kerja di Kota Banjarmasin terakumulasi penyerapannya di lapangan usaha perdagangan, jasa dan transportasi/komunikasi.
4.
Indeks Pembangunan Manusia belum tergolong tinggi (65,22), tetapi masih dalam kisaran menengah keatas.
5.
Cakupan pelayanan air bersih tahun 2004 mencapai 79% dan tahun 2005 sudah diatas 80%.
6.
Pertumbuhan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua cukup tinggi tetapi kurang diimbangi pertumbuhan prasarana jalan. Sejak tahun 2000 pertumbuhan kendaraan bermotor lebih dari 25%. Tingginya pertumbuhan ini terkait dengan beban Kota Banjarmasin dalam penyediaan fasilitas transportasi darat, khususnya jalan dan fasilitas pendukungnya.
7.
Arus lalu lintas kapal di pelabuhan sampai tahun 2003 meningkat pesat, tapi dalam tahun 2004 menunjukkan penurunan. Disegi lain lalu lintas di sungai terus menunjukkan penurunan tajam dibanding arus dan kepadatan lalu lintas darat.
8.
Dari segi tata guna tanah terjadi pergeseran yang cukup cepat/kecenderungan alih fungsi yang cukup tinggi dari lahan pertanian menjadi fungsi non pertanian, terutama untuk pemukiman. Meskipun beberapa komoditas/kegiatan ekonomi di Kota Banjarmasin
dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecendrungan menurun, namun beberapa peluang masih banyak yang dapat dimanfaatkan. Peluang tersebut diantaranya bersumber dari pengembangan modal dasar, yaitu pelabuhan, laut dan sungai dan potensi riil berupa perdagangan, industri, dan transportasi. Peluang tersebut adalah
57
berupa peluang usaha di bidang: (1) sarana perhubungan, (2) industri, (3) properti, (4) perdagangan dan pengembangan sentra bisnis, (5) pariwisata dan perhotelan, (6)
pergudangan/logistik,
(7)
kesehatan,
(8)
pendidikan,
(9)
jasa
transportasi/terminal, (10) jasa perbankan, (11) jasa asuransi, (12) perikanan, (13) dok dan galangan kapal, (14) jasa pelayanan, (15) pelabuhan kontainer, (16) perumahan/real estate, (17) depot petikemas, (18) sarana olahraga, (19) stock pile batubara dan (20) pelabuhan khusus komoditi tambang. Peluang yang lain, adalah peluang yang tercipta sebagai dampak perkembangan daerah-daerah/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pengembangan ekonomi dan konteks Banjarmas Kuala, pemekaran kabupaten-kabupaten baru dan situasi regional dan nasional yang semakin membaik.
A. Visi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 Berdasarkan kondisi yang dihadapi Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan diatas maka arah pembangunan Kota Banjarmasin 20 tahun ke depan adalah menuju yang kota maju dengan memprioritaskan pada sektor jasa berbasis perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu Visi Pembangunan Kota Banjarmasin ke depan untuk jangka panjang adalah :
Banjarmasin, Kota yang Maju dan Sejahtera 2025 Kota Banjarmasin yang Maju, yang dimaksudkan dalam visi ini adalah kota yang mampu memenuhi standar kecukupan kota maju baik dari segi tampilan wajah kota/fisik maupun dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya serta lingkungannya aman dan nyaman. Mewujudkan Kota
58
Banjarmasin sebagai sebuah kota yang memiliki prasarana dan sarana fisik yang mampu mencukupi kebutuhan dan memuaskan semua warga kotanya; kota yang memiliki struktur sosial budaya yang mampu mendorong berkembangnya inovasi, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; peningkatan kualitas, kemampuan, intelektualitas dan moralitas masyarakatnya, dan kota dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Sedangkan Kota Sejahtera adalah kota dengan masyarakatnya yang memiliki keterpaduan yang seimbang antara dimensi kehidupan materiil dan dimensi kehidupan spiritual, yaitu suasana kehidupan yang aman dan damai berkecukupan dan berbudaya serta adanya keseimbangan yang ideal antara kehidupan lahiriah dan batiniah. Berdasarkan potensi, arah perubahan dan cita-cita serta harapan untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai kota maju maka orientasi ke depan perkembangannya difokuskan pada sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder dan tersier dalam lingkup tersebut meliputi sektor transportasi, perdagangan, dan jasa-jasa yang lainnya. Lapangan usaha industri tidak terlalu merupakan prioritas bagi pengembangan kegiatan ekonomi kota, dengan pertimbangan ; (1) daya serapnya terhadap tenaga kerja relatif kecil padahal ke depan penduduk Kota Banjarmasin membutuhkan lapangan kerja yang tidak sedikit, (2) sebagian besar industri bersifat padat modal dan membutuhkan investasi yang besar, (3) dalam jangka panjang industri sulit dipertahankan keberadaannya diwilayah perkotaan, justru terjadi kecendrungan kawasan industri akan bergeser kekawasan di luar kota atau daerah/kota lainnya disekitar Kota Banjarmasin, (4) kegiatan sektor industri cenderung memperparah pencemaran lingkungan, dan (5) jasa berbasis
59
persewaan, pergudangan, perbankan dan perhotelan memiliki prospek ke depan yang bagus karena dukungan aktivitas pelabuhan dan aktivitas pemerintahan. Atas
dasar
pertimbangan
pertimbangan
tersebut,
maka
dalam
mewujudkan isi Kota Banjarmasin tersebut diawali dengan menjadikannya sebagai kota jasa yang aman dan nyaman, menuju Banjarmasin, kota yang maju dan sejahtera. Penekanan tersebut mengandung makna sebagai berikut : 1.
Bahwa dalam jangka panjang Kota Banjarmasin ingin diwujudkan sebagai kota yang maju dengan masyarakatnya yang sejahtera lahir dan bathin.
2.
Kota jasa, terkandung maksud bahwa jasa merupakan basis atau pilar utama perekonomian
kota.
Jasa
yang
dimaksudkan
meliputi
transportasi,
perdagangan, dan jasa-jasa lainnya. Jasa menjadi arah penekanan ke depan dengan pertimbangan bahwa sektor ini memiliki sumbangan, yang semakin besar terhadap PDRB kota dan dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Industri, meskipun sumbangannya terhadap PDRB kota cukup tinggi, tetapi untuk jangka panjang sulit dijadikan arah penekanan pembangunan kota, karena sumbangan yang tinggi justru berasal dari industri besar yang seiring dengan perjalanan waktu tidak mungkin dipertahankan keberadaannya dikawasan Kota Banjarmasin yang wilayahnya relatif sempit, hanya 72 Km 2, penduduknya akan sangat padat dan kondisi lahannya yang didominasi rawa. Industri kecil yang kontribusinya masih relatif rendah, tetap dipertahankan sebagai lapangan usaha alternatif terutama bagi keluarga/rumah tangga yang bermukim kawasan pinggiran kota.
60
3.
Kota jasa yang aman dan nyaman, yaitu kota yang kondusif dari segi kamtibmas dan nyaman dari segi fisik. Kondisi fisik dan non fisik kota yang aman dan nyaman dapat memberikan keleluasaan, ketenangan, ketentraman, kelancaran dan ketertiban bagi terselenggaranya seluruh aktivitas kehidupan masyarakat kota. Disamping itu masyarakat Kota Banjarmasin adalah masyarakat yang agamis, yaitu masyarakat yang sikap dan perilaku masyarakatnya selalu didasarkan pada nilai-nilai agama. Agamis menjadi elemen penting dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat, karena agama merupakan suatu keyakinan dan jalan bagi masyarakat Kota Banjarmasin menuju kesejahteraan lahir dan batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Disamping itu bagi masyarakat Kota Banjarmasin peran agama adalah merupakan penuntun utama dalam kehidupan/dinamika masyarakat yang ke depan cenderungan semakin mengutamakan aspek keduniaan. Masyarakat yang agamis juga mengandung harapan agar semua upaya/tindakan seluruh komponen masyarakat menuju Kota Banjarmasin yang maju selalu mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian visi Kota
Banjarmasin tersebut, maka dirumuskan 5 indikator utama yang digunakan sebagai tolak ukurnya : (1) meningkatnya kualitas infrastruktur kota, lingkungan dan permukiman, (2) meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa lainnya, (3) meningkatnya penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja dan (4) meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat menuju kota yang maju dan sejahtera, khususnya dari aspek
61
pendidikan, kesehatan, perumahan, pendapatan keluarga, kehidupan beragama dan
kecukupan
pemerintahan
kebutuhan
kota
yang
hidup
lainnya,
didukung
serta
kerjasama
meningkatnya yang
sinergis,
kinerja saling
menguntungkan dengan daerah/kabupaten tetangga.
B. Misi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 Bertolak dari rumusan visi pembangunan jangka panjang, kondisi umum kota, tantangan, modal dasar kecenderungan perubahan ke depan, maka dirumuskanlah misi pembangunan Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,
2.
Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur, Terwujudnya Lingkungan yang Aman dan Nyaman, dan Kembalinya Citra Kota sebagai Kota Seribu Sungai,
3.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan,
4.
Mewujudkan
Masyarakat
yang
Tertib,
Demokratis,
Berbudaya,
Partisipatif dan Agamis, 5.
Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Berkinerja Tinggi, Bersih dan Berwibawa. Rumusan misi tersebut pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari
5 pendekatan dalam mewujudkan kota yang maju/modern, yaitu : (1) pembangunan sumber daya manusia, (2) pembangunan infrastruktur dan lingkungan, (3) pembangunan ekonomi, (4) pembangunan sosial budaya dan
62
kehidupan beragama, dan (5) dukungan pemerintahan kota yang berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa. Makna dari misi tersebut adalah, bahwa untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yag maju dan sejahtera dibutuhkan dukungan/prasyarat berupa : (1) kemampuan kota dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, (2) kemampuan kota menciptakan kondisi fisik yang mampu menjamin kenyamanan penduduknya, seperti ketersediaan pemukiman yang layak, ketersediaan prasarana kegiatan ekonomi, sosial, politik, kawasan rekreasi, dan fasilitas umum lainnya, termasuk mengembalikan fungsi anak-anak sungai dan kanal sebagai pendukung sistem drainase dan pencitraan kota air; (3) kemampuan jasa dan sektor-sektor riil lainnya menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (4) kemampuan kota mewujudkan kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama yang dinamis serta menciptakan masyarakat yang kondusif (termasuk dalam hal ini adalah lembaga-lembaga dalam masyarakat), dan (5) kemampuan kota menciptakan pemerintahan yang berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa. Untuk mengukur pencapaian misi yang sudah dirumuskan tersebut disusun indikator-indikator pencapaiannya, yaitu sebagai berikut : 1.
Prasarana wilayah, utilitas dan fasilitas umum kota meningkat
2.
Kebersihan, keindahan, kesejukan dan ketertiban meningkat
3.
Kualitas lingkungan pemukiman dan fungsi anak-anak sungai dan kanal meningkat
4.
Kelancaran lalu lintas/mobilitas manusia dan barang meningkat
5.
Beragamnya komoditas yang dihasilkan (diversifikasi komoditas)
6.
Beragamnya bidang usaha/lapangan kerja
63
7.
Pengangguran menurun
8.
Kemiskinan menurun
9.
Indek Pembangunan Manusia meningkat
10. Kualitas tata nilai dalam masyarakat meningkat dan rasional (moralitas dan budi pekerti meningkat) 11. Produktivitas/prestasi masyarakat meningkat 12. Konflik-konflik, kriminalitas dan gangguan sosial lainnya dalam masyarakat, termasuk kasus narkoba dan obat-obatan terlarang berkurang 13. Kualitas kehidupan demokrasi dan kesadaran berpolitik/ bernegara meningkat 14. Kegiatan dan sikap gotong royong terus berkembang 15. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat 16. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum meningkat 17. Kepedulian sosial dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat meningkat 18. Keragaman, intensitas dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat meningkat 19. Tabungan/investasi pemerintah meningkat 20. Kemandirian pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan kemampuan
pembiayaan
yang
bersumber
dari
pendapatan
asli
daerah/pendanaan swadaya daerah meningkat. 21. Terselenggara pemerintahan kota yang demokratis, mengikuti aturan, transparan, dan akuntabel
64
C. Arah Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Banjarmasin 2006 – 2025 adalah mewujudkan cita-cita Banjarmasin menjadi kota yang maju dan sejahtera. Banjarmasin yang maju dan sejahtera adalah landasan bagi kota ini memasuki tahap pembangunan berikutnya menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk pencapaian tujuan yang dicita-citakan tersebut dibutuhkan arah pembangunan jangka panjang yag menjadi acuan dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan kota yang bersifat umum dan normatif. Arah pembangunan jangka panjang juga dibutuhkan untuk mengupayakan kesinambungan pembangunan kota dan penekanan pada kebijakan pembangunan kota yang spesifik yang dituangkan lebih lanjut dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) setiap 5 tahun yang memuat sasaran, arah kebijakan dan program-program strategis yang bersifat indikatif, yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan misi pembangunan kota yang sudah dirumuskan untuk dua dasawarsa ke depan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Kota Banjarmasin, agar Banjarmasin 2025 berhasil menjadi sebuah kota yang maju, berdaya saing ditingkat regional dan nasional dengan masyarakatnya yang sejahtera, maka arah pembangunannya untuk dua dasawarsa ke depan, dirumuskan pada uraian berikut. 1.
Tewujudnya Sumber daya Manusia yang Berkualitas Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka
pembangunan Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan diarahkan pada upaya
65
bertahap dan berkelanjutan pada pembangunan sumber daya manusia yang merupakan subjek dan objek pembangunan. Sebagai penduduk, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak, remaja, pemuda, usia produktif, dan usia lanjut dan sebagai lapisan masyarakat, terdiri dari lapisan elit, lapisan peralihan, lapisan bawah dan lapisan terendah/penduduk miskin dengan karakteristiknya masing-masing. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk yang meliputi tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas dan akhlak mulianya. Dari segi kuantitas pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin masih relatif tinggi yang bukan saja disebabkan pertumbuhan secara alamiah, tetapi juga dipicu masalah urbanisasi, dan jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Karena itu secara umum untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan diarahkan pada (1) peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat, (2) peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, (3) peningkatan pendidikan agama dan budi pekerti, (4) pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan, (5) pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan kepedulian terhadap isu gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, dan (6) pembangunan kepemudaan dan olahraga, melalui : a.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat diarahkan pada : (a) peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, peningkatan jaringan kemitraan lintas sektoral, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta peningkatan upaya kesehatan
66
yang
bersumber
dari
gerakan
masyarakat,
(b)
peningkatan
upaya
pemeliharaan, perlindungan dan peningkatan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, terutama keluarga miskin, peningkatan kebugaran dan kesehatan rohani, dan mengembangkan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui asuransi kesehatan; (c) peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit melalui imunisasi, penatalaksanaan, pengobatan dan penekanan dampak penyakit, terutama yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta usia lanjut; (d) peningkatan upaya lingkungan sehat, khususnya di sekitar kawasan industri, perumahan dan permukiman, serta perbaikan sarana sanitasi dasar di lingkungan permukiman kumuh dan keluarga miskin; (e) peningkatan kualitas, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang
difasilitasi
sarana
pelayanan
kesehatan
dasar/puskesmas
dan
rujukan/rumah-rumah sakit pemerintah terutama bagi keluarga miskin dan peningkatan
sosialisasi
dan
informasi
kesehatan;
(f)
peningkatan
penanggulangan kesehatan akibat terjadinya wabah, pengembangan sistem kewaspadaan dini, dan pengembangan model pelayanan kesehatan; (g) peningkatan pemerataan dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan dan
peningkatan
manajemen
pembangunan
kesehatan,
termasuk
profesionalitas pengelolaan unit pelayanan kesehatan dasar; (h) peningkatan penyediaan dan pemanfaatan obat-obatan esensial melalui penyediaan obatobat generik yang bermutu dan cukup di unit-unit pelayanan kesehatan dasar, terutama
bagi
keluarga
miskin;
(i)
pengawasan
terhadap
produk
terapetik/obat-obatan tradisional, produk komplemen, produk pangan, serta
67
mencegah masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang keliru obatobatan keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Dengan peningkatan secara berkesinambungan seluruh upaya-upaya kesehatan tersebut, diharapkan angka keluhan kesehatan dan kesakitan dari tahun semakin menurun dan kesehatan jasmani dan mental masyarakat semakin bertambah baik. b.
Peningkatan
sarana
dan
layanan
pendidikan
yang berkualitas.
Peningkatan sarana dan layanan pendidikan yang berkualitas diarahkan pada (a) peningkatan sarana proses belajar mengajar, peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau, yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Aliyah atau bentuk lainnya yang sederajat sehingga semua anak yang berusia 7 – 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat tuntas memperoleh pendidikan dasar setidak-tidaknya sampai jenjang SMP atau sederajat; (b) peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum dan kejuruan yag berkualitas dan terjangkau, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat; (c) peningkatan, perluasan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan bagi penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja; (d) peningkatan kecukupan dan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal, baik negeri
68
maupun swasta untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis dan mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; (e) peningkatan relevansi kurikulum lokal pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budaya disiplin, kerukunan, kepedulian, kemandirian dan kemajuan serta dengan kebutuhan pembangunan; (f) memberikan perhatian yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yaitu penduduk miskin, termasuk layanan khusus bagi anak cacat; (g) mendorong peningkatan dan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (h) mengembangkan budaya baca dan budaya kritis untuk mewujudkan masyakat belajar, masyarakat kritis, berbudaya, maju dan mandiri; (i) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi semua anak, laki-laki maupun perempuan sebagai wujud pengarusutamaan isu gender; (j) peningkatan efektivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan; dan (k) meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya. Arah pembangunan pendidikan tersebut dimaksudkan untuk menjawab tantangan bagi generasi kini maupun mendatang sampai dua dasawarsa ke depan, terutama dalam mempertahankan dan memperkokoh jati diri bangsa diera persaingan global.
69
c.
Pembangunan pendidikan agama dan budi pekerti. Pembangunan pendidikan agama dan budi pekerti diarahkan pada upaya (a) menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, dan (b) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang berguna bagi bekal kehidupannya dimasa yang akan datang serta meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung peningkatan sarana belajar-mengajar.
d.
Pembangunan
kependudukan
dan
ketenagakerjaan.
Pembangunan
kependudukan dan ketenagakerjaan diarahkan pada (a) peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, menekan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana terutama bagi keluarga miskin dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; (b) peningkatan pemberdayaan dan terbuka. Dampak krisis ekonomi yang hingga kini masih dirasakan dan terbatasnya arus investasi baik domestik maupun mancanegara berimplikasi pada terbatasnya kemampuan pemerintah kota dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja dan ke depan, yang sangat memprihatinkan adalah kecendrungan meningkatnya pengangguran usia muda (15 – 24 tahun). Padahal kelompok penduduk usia muda ini seyogyanya masih sedang aktif mengikuti kegiatan sekolah. Terkait dengan arah pembangunan ketenagakerjaan ke depan, khususnya dalam hal peningkatan
peluang
berusaha
dan
70
kesempatan
kerja,
kebijakan
pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah (KUKM) adalah merupakan langkah strategis dalam membantu memecahkan masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. e.
Pemberdayaan
perempuan
dan
peningkatan
kesejahteraan
dan
perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, peran serta dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan masalah gender. Ke depan, isu gender membutuhkan upaya penanganan yang serius, dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak dasar penduduk perempuan (data tahun 2004, sebanyak 293.374 jiwa atau 51,26% dari 572.300 jiwa penduduk Kota Banjarmasin) dan hak asasi manusia, sedangkan peningkatan kesejateraan dan perlindungan anak diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak terutama dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum dan ketenagakerjaan serta pemberian kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, pelaksanaannya diserasikan dengan berbagai bidang pembangunan terkait dan bersifat lintas sektoral. f.
Pembangunan kepemudaan dan olahraga. Pembangunan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan produktivitas pembangunan dan partisipasi pemuda dalam pemasyarakatan olahraga, kelembagaan, prestasi, sarana dan prasarana olahraga, budaya, iptek dan politik serta pengembangan
71
sikap kemandirian dan keteladanan. Dengan demikian pemuda dimasa mendatang adalah pemuda yang semakin memiliki peran yang penting sebagai insan, pelopor dan penggerak pembangunan dan sekaligus sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan menyikapi berbagai peluang untuk semakin mampu berperan serta dalam pembangunan.
Sedangkan
pembangunan
olahraga
diarahkan
pada
peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga yang setinggi-tingginya, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi dikalangan masyarakat. Dengan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Banjarmasin yang berkualitas, sesudah kurun waktu dua dasawarsa ke depan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit indeks pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang didukung bidang-bidang lainnya yang terkait, mampu mencapai hampir 80,00 atau hampir memasuki kategori tinggi dan usia harapan hidup semakin meningkat, diatas 70 tahun. Dari setiap tahapan (setiap periode waktu lima tahunan) kurun waktu dua dasawarsa tersebut diharapkan dapat dicapai IPM dan usia harapan hidup : a.
Tahapan Pertama; IPM diharapkan mencapai 65,95 dengan indikator bidang pendidikan adalah penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan pencapaian tuntas buta aksara. Bidang kesehatan makin meningkatnya usia harapan hidup mencapai 67,59 tahun serta meningkatnya gender yang berkeadilan dalam semua bidang pembangunan.
72
b.
Tahapan Kedua; IPM diharapkan mencapai 69,91 dengan indikator bidang pendidikan adalah tuntasnya buta aksara dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Bidang kesehatan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup mencapai 68,61 tahun.
c.
Tahapan Ketiga; IPM diharapkan mencapai 74,10 dengan indikator bidang pendidikan adalah pencapaian pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan. Bidang kesehatan semakin meningkatnya usia harapan hidup mencapai 69,64 tahun.
d.
Tahapan Keempat; IPM diharapkan mencapai 78,85 dengan indikator bidang pendidikan adalah penuntasan wajib belajar 12 tahun. Bidang kesehatan makin meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70,68 tahun. Sedangkan sasaran IPM Propinsi Kalimantan Selatan untuk setiap tahap
adalah 76,05; 76,80; 77,55 dan 78,30.
2.
Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur, Terwujudnya Lingkungan yang Aman dan Nyaman, dan Mengembalikan Citra Kota sebagai Kota Seribu Sungai. Untuk mewujudkan profil Banjarmasin sebagai kota yang maju dengan
infrastruktur kotanya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang semakin kritis, dan tata lingkungan kota yang aman dan nyaman, pembangunan Kota Banjarmasin dalam dua dasawarsa ke depan diarahkan pada upaya secara bertahap dan berkesinambungan pada peningkatan kualitas fisik kota dan pengembangannya sehingga mampu memberikan kondisi kehidupan masyarakat
73
kota, baik dari segi aspek ekonomi-sosial dan budaya maupun dari segi aspekaspek kehidupan lainnya, melalui : a.
Peningkatan
dan
pengembangan
infrastruktur
kota.
Dibidang
transportasi, peningkatan dan pengembangannya secara umum diarahkan pada upaya peningkatan secara berkesinambungan menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien serta keterpaduan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien serta keterpaduan pelayanan secara intermoda, dengan meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi. Dibidang transportasi darat diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pelayanan angkutan umum, angkutan sungai yang dikaitkan dengan pemulihan citra sungai sebagai prasarana transportasi pendukung pengembangan kepariwisataan daerah. Dibidang transportasi laut diarahkan pada peningkatan pran armada laut untuk angkutan domestik, antar pulau dan manca negara, memperlancar kegiatan bongkar muat dipelabuhan, menghapus biaya ekonomi tinggi, peningkatan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelancaran, kemudahan dan keselamatan pengguna jasa transportasi laut. Terkait dengan kelancaran transportasi khusus bagi komoditi tambang ke depan dibutuhkan kesiapan fasilitasi pelabuhan khusus (seperti batu bara dan bijih besi) yang layak, baik dari aspek fisik maupun lingkungan. Di subbidang perumahan, pembangunannya diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan perumahan layak huni, sehat, berkualitas dan terjangkau kemampuan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan penyediaan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana lingkungan,
74
terutama kawasan kumuh dan padat hunian, mengembangkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kegairahan dunia usaha/industri properti dalam menyediakan perumahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan jasa, meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis pembangunan gedung, perhotelan, pusat perbelanjaan, pasar, perkantoran dan lingkungan industri, dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.
Di
subbidang
prasarana
dan
sarana
dasar
permukiman,
pembangunannya diarahkan pada peningkatan kehandalan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan cakupan pelayanan air minum dan penanganan masalah limbah, khususnya bagi kawasan permukiman, kawasan industri, pusat-pusat perdagangan, pemerintahan dan jasa; peningkatan ketersediaan sarana sanitasi dasar penduduk; peningkatan dan penyempurnaan sistem drainase kota; menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan limbah, persampahan dan drainase kota; peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan mengupayakan pengurangan luasan wilayah genangan, khususnya dimusim hujan. Diera ekonomi digital, pos dan telematika perannya semakin mempunyai arti yang strategis, karena pos dan telematika tidak hanya berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam bidangbidang lainnya, khususnya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta pendukung aspek politik, sosial dan budaya. Kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat menuntut peningkatan layanan pos dan telematika yang semakin mudah, efektif, efisien dan terjangkau kemampuan masyarakat. Sehingga ke depan pembangunannya
75
semakin ditingkatkan dan dikembangkan, disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kehidupan masyarakat yang semakin maju. Selain itu pembangunan telematika juga diarahkan pada pengolahan data berbasis teknologi computerized dan pemanfaatan teknologi GIS dalam pembangunan kota. Sedangkan pembangunan bidang ketenagalistrikan ke depan diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat, terutama untuk menjamin pasokan tenaga listrik bagi dunia usaha, sektor jasa, dan
kebutuhan
masyrakat
umum,
peningkatan
dan
pengembangan
infrastruktur kelistrikan yang efisien dan handal, serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat. b. Pengendalian ruang, pengembangan wilayah dan kemitraan dengan kabupaten tetangga. Pembangunan fisik dan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan yang dikaitkan denga upaya mewujudkan visi Banjarmasin 2025 sebagai sebuah kota yang maju dan dihuni masyarakat yang sejahtera, pembangunan fisknya dan pengembangan wilayahnya harus didasari konsep pengendalian ruang dan pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK/RTRK) Kota Banjarmasin. Pembangunan fisik kota disesuaikan daya dukung fisik ruang kota, khususnya bagi kebutuhan perdagangan dan jasa, pelabuhan, permukiman, zona industri, fasilitas umum-fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, pariwisata dan perkantoran. Konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan kota yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota sangat dibutuhkan, terutama untuk mencegah kondisi fisik kota yang semakin semraut, kurang tertata dan semakin tidak
76
jelas arah pengembangannya, serta mencegah pengalih fungsian terhadap aset daerah
yang
merugikan
RUTRK/RTRK,termasuk
kepentingan
Rencana
Teknis
publik.
Acuan
terhadap
Bagian
Kota/RTBK
juga
dibutuhkan dalam penyusunan rencana sistem transportasi, yang menyangkut rencana penataan sistem pergerakan (lalu lintas); rencana pengembangan fasilitas transportasi, rencana pengembangan sisitem angkutan umum; rencana pengembangan sistem kependudukan; rencana penyediaan utilitas kota; rencana arahan kepdatan kawasan; dan rencana pengelolaan lingkungan. Terkait dengan penataan ruang kota, perlu arahan pemanfaatan lahan secara jelas untuk kawasan agrowisata, penghijauan kota, taman untuk keindahan kota dan kawasan pengembangan kewirausahaan agrobisnis. Peningkatan kerjasama dengan daerah/kabupaten tetangga berbatasan terus ditingkatkan, terutama dala upaya penanggulangan permasalahan yang saling terkait, dengan pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan sekaligus menghindari terjadinya inefisiensi dalam pelayanan publik, termasuk kerjasama pengamanan penyediaan air baku bagi kebutuhan air bersih (PDAM), antisipasi dampak pemanfaatan kanal bagi angkutan batubara di bagian hulu Sungai Martapura. c.
Lingkungan kota. Pembangunan lingkungan kota untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman dan nyaman diarahkan : (a) mengarus utamakan prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan keseluruh bidangbidang pembangunan; (b) meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan dengan semua pihak terkait baik di tingkat nasional, propinsi dan kota/daerah tetangga; (c) mewujudkan fasilitas publik, diantaranya penyediaan kawasan
77
hijau;
(d) meningkatkan upaya
sosialisasi
hukum
lingkungan
dan
pengembangan peraturan perundang-undangan di daerah (perda kota) yang terkait dengan aspek lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap semua
kegiatan
yang
menimbulkan
pencemaran
lingkungan;
(e)
meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang tidak terkendali; (f) meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi,fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana, termasuk kerjasama dalam hal deteksi penurunan kondisi lingkungan kawasan hulu Sungai Martapura dengan kabupaten tetangga; (g) dan membangun kesadaran masyarakat agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan terutama yang terkait dengan drainase, persampahan dan pemeliharaan sungai serta meningkatkan kemampuannya untuk berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan. Tahapan-tahapan pencapaian sasaran bidang infrastruktur selama kurun waktu dua dasawarsa ke depan adalah : a.
Tahap Pertama; ditandai ketersediaan prasarana wilayah, ulitilitas dan fasilitas umum yang mulai meningkat; kelancaran lalu lintas mulai membaik; dan kebersihan, keindahan, kesejukan dan ketertiban mayarakat mulai membaik.
b. Tahap Kedua; ditandai ketersediaan prasarana wilayah, ulitilitas, dan fasilitas umum yang meningkat, kelancaran lalu lintas membaik; dan kebersihan, keindahan, kesejukan dan ketertiban masyarakat membaik.
78
c.
Tahap Ketiga; ditandai ketersediaan prasarana wilayah, ulitilitas dan fasilitas umum yang semakin meningkat, kelancaran lalu lintas semakin membaik; dan kebersihan, keindahan, kesejukan dan ketertiban masyarakat bertambah membaik.
d. Tahap Keempat; ditandai ketersediaan prasarana wilayah, ulitilitas dan fasilitas umum yang lebih meningkat; kelancaran lalu lintas lenih baik; dan kebersihan, keindahan, kesejukan dan ketertiban masyarakat lebih baik.
3.
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berbasis Kerakyatan Pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin dalam dua dasawarsa ke depan
adalah merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan mayarakat adil dan makmur. Tujuannya adalah mewujudkan kemajuan dan kemakmuran serta kesejateraan bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Kemajuan
pembangunan
dibidang
ekonomi
diwujudkan
dalam
bentuk
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan berkelanjutan serta hasil-hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kota. Krisis ekonomi nasional pertengahan 1997 yang berkembang dan memicu terjadinya krisis multidimensi, berdampak luas terhadap kemerosotan kehidupan ekonomi rakyat, termasuk masyarakat Kota Banjarmasin kini secara berangsur-angsur mulai menunjukkan perbaikan, berkat tekad bulat dan semangat kuat Bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis itu.
79
Dengan dukungan dan memanfaatkan secara optimal semua potensi sumber daya dan faktor strategis yang dimilikinya, dalam kurun waktu dua dasawarsa ke depan pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin diarahkan untuk mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,15%, sedikit dibawah sasaran pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan(7,75%), yang diikuti peningkatan pemerataan yang ditunjukkan dari kesenjangan yang lebih baik dari kondisi sekarang (Gini Lorenz Ratio 2004; 0,27), serta mampu menciptakan kesempatan kerja/kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi warga Kota Banjarmasin, terutama dengan meningkatkan produktivitas nilai tambah sektorsektor riil, dan meningkatkan daya saing produk barang dan jasa setempat di arena pasar regional, nasional bahkan macanegara. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi dua dasawarsa ke depan diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi perkotaan yang peningkatan peran kelembagaan ekonomi secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Disamping itu juga
dibutuhkan
dukungan
perencanaan
pembangunan
ekonomi
yang
komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dan meratanya aliran insentif ekonomi. Disisi lain, peningkatan investasi bagi kegiatan ekonomi kota diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, infrastruktur semakin berkembang dan terbangunnya sinergi pembangunan kota dengan daerah-daerah sekitarnya. Untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan rata-rata 7,15% di Kota Banjarmasin dalam dua dasawarsa ke depan, dibutuhkan dukungan peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang memadai agar dapat dicapai efisiensi proses kegiatan ekonomi
80
sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja dimaksud, konsistensi dalam penzonaan pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan arahan Rencana Tata Wilayah untuk menjamin kepastian berusaha secara keberlanjutannya, dan peningkatan dukungan sektor finansial bagi peningkatan investasi dan pendukung kegiatan ekonomi lainnya. Arah pembangunan ekonomi kota yang dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa dan perdagangan ke depan adalah : a.
Meningkatkan investasi. Peningkatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kearah tingkat pertumbuhan yang diinginkan secara berkelanjutan dan berkualitas. Upaya menarik investasi membutuhkan iklim investasi yang kondusif, yaitu mampu memberikan insentif menarik, mampu mendorong peningkatan penanaman modal asing maupun domestik serta mampu meningkatkan daya saing perekonomian kota yang disertai peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang semakin meningkat serta mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor non migas. Kaitannya dengan upaya menarik investasi, penyediaan insentif dan fasilitasi lebih diprioritaskan pada investor yang kredibel, serius dan mampu menciptakan multiflier efect yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, serta berwawasan lingkungan.
b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemerataan kesejahteraan serta perluasan kesempatan berusaha, terutama bagi golongan ekonomi lemah dan penduduk miskin. Arah pembangunan ini didasarkan pada kenyataan masih
81
banyaknya masyarakat miskin di kota ini yang berada perekonomian masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diarahkan pada peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas serta daya saing yang didukung penerapan iptek dalam iklim persaingan usaha yang sehat yang didukung peningkatan kemitraannya dengan pengusaha besar. Dalam rangka mewujudkan arahan tersebut, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan pada (a) pengembangan usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan pada peningkatan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (b) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik yang mendukung perkuatan akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, tekonologi, manajemen, pemasaran dan informasi; (c) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan; meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,
82
termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif, mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
mengintegrasikan
pelembagaan
usaha
dalam
konteks
pengembangan regional; (d) mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; (e) membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindungnya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. e.
Peningkatan peran, kapasitas dan kinerja perusahaan daerah. Kebijakan pengelolaan BUMD diarahkan pada upaya melakukan reformasi terhadap BUMD secara menyeluruh yang dimulai dari langkah-langkah perbaikan secara internal diikuti kebijakan restrukturisasi untuk menjadikan BUMD sebagai badan usaha yang efektif, berkinerja tinggi, memiliki efisiensi yang tinggi dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi
83
pembangunan kota ke depan. Langkah-langkah restrukturisasi tersebut meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, sistem/prosedur dan aspekaspek lainnya dan dalam pengelolaannya senantiasa didasarkan pada penerapan
prinsip-prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
keadilan
dan
responsibilitas pada tuntutan pelayanan masyarakat. Disisi lain kemungkinan melakukan sinergi antar BUMD yang saling terkait dapat merupakan upaya meningkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian daerah. f.
Peningkatan Keterkaitan Pembangunan Ekonomi dan PAD. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan upaya peningkatan pendapatan asli
daerah/kota
sebagai
wujud
kemandirian
kota
dalam
konteks
penyelenggaraan otonomi daerah semakin ditingkatkan. Pengembangan sektor unggulan diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap PAD, melalui pengembangan sektor pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan tidak membebankan ekonomi rakyat kecil. Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin rata-rata 7,15% dalam kurun waktu dua dasawarsa ke depan tersebut, dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: a.
Tahap Pertama; adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota sebesar rata-rata diatas 6,25%, diikuti mulai meningkatnya indeks daya beli masyarakat, menurunnya pengangguran, berkurangnya penduduk miskin, dan meningkatnya tabungan/investasi pemerintah.
84
b.
Tahap Kedua; adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota sebesar rata-rata diatas 7,05% diikuti meningkatnya indeks daya beli masyarakat; semakin menurunnya pengangguran; semakin berkurangnya penduduk miskin; dan semakin meningkatnya tabungan/investasi pemerintah.
c.
Tahap Ketiga; adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota sebesar rata-rata 8,10% diikuti semakin meningkatnya indeks daya beli masyarakat; rendahnya tingkat pengangguran; rendahnya jumlah penduduk miskin; dan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
d.
Tahap Keempat; adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota sebesar rata-rata 9,90% diikuti tingginya indeks daya beli masyarakat; tingkat pengangguran yang sangat rendah; jumlah penduduk miskin yang sangat rendah; dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan
untuk setiap tahap adalah 6,0%; 7,0%; 8,0%; dan 10%.
4.
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Tertib,
Demokratis,
Berbudaya,
Partisipatif dan Agamis. Untuk terwujudnya masyarakat Kota Banjarmasin yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan memiliki partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan kota, maka pembangunan Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan diarahkan pada upaya bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat, peningkatan etos kerja, mengarusutamakan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pranata sosial, melalui :
85
a.
Pemberdayaan Potensi Keamanan dan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Pemberdayaan potensi keamanan diarahkan pada upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama yang baik dengan polisi dan masyarakat dalam membantu tugas-tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kerjasama
semacam
ini
pemberdayaan
masyarakat,
pemberdayaan
pengamanan swakarsa, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan. Sedangkan pemeliharaan kamtibmas diarahkan pada upaya mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi segenap warga kota dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk pemberantasan narkotika dan penggunaan obat-obat terlarang. Dengan pemeliharaan kamtibmas yang didukung segenap anggota masyarakat,
pelayanan
kepolisian,
pembimbingan,
pengayoman,
perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin mantap dapat terwujud. b. Pengembangan kebudayaan Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur diarahkan pada (a) mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah sosial yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan, dan (b) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. c.
Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan politik Arah peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan politik adalah menuju perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh akan ditempuh melalui
86
upaya : (a) mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas wewenang dan tanggung jawab dari seluruh kelembagaan pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances; (b) memperkuat peran masyarakat sipil (civil society); (c) memperkuat kualitas penyelenggaraan otonomi daerah; (d) menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. d. Penegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia Dibidang penegakkan supremasi hukum, pembangunan bidang hukum diarahkan pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama melalui penegakkan hukum yang tegas, non diskriminatif, serta konsisten. Dengan penegakkan hukum yang tegas masyarakat akan menikmati dan merasakan secara langsung hasil-hasil pembangunan hukum dan memberikan kepastian hukum serta menciptakan iklim yang kondusif, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Ke depan kegiatan penegakkan hukum masih difokuskan pada 3 (tiga) masalah pokok, yaitu (a) pembentukan materi hukum dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam peraturan daerah yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan; (b) pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan (c) membasmi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatab terlarang. Dengan demikian arah pembangunan hukum ke depan adalah penataan materi hukum/peraturan daerah untuk mewujudkan sistem hukum yang mantap, pembinaan masyarakat hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana hukum.
87
e.
Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (kontrol masyarakat) sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota akan semakin meningkat dan peran kelembagaan masyarakat semakin kuat sehingga masyarakat secara keseluruhan mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejateraan dalam suasana berkeadilan sosial yang berkelanjutan. Dikaitkan dengan isu pemberdayaan masyarakat, maka pembangunan jangka panjang di Kota Banjarmasin dua dasawarsa ke depan diarahkan pada upaya memberdayakan masyarakatnya secara terus menerus, komprehensif dan simultan, meliputi pemberdayaan dibidang politik, pemberdayaan dibidang ekonomi, pemberdayaan dibidang sosial budaya, dan pemberdayaan dibidang lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dibidang politik diarahkan pada peningkatan posisi tawar antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan yang menjadi haknya (yaitu hak-hak dasar masyarakat), layanan dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain. Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menanggung dampak buruk pertumbuhan, pemikul beban pembangunan dan penderita akibat kerusakan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya diarahkan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui human invesment untuk meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan terhadapnya dengan seadil-adilnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat
88
dibidang lingkungan diarahkan pada upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya lingkungan agar antara masyarakat dan lingkungannya terjadi hubungan yang saling menguntungkan. f.
Pembangunan kualitas kehidupan beragama Pembangunan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada (a) peningkatan kualitas, pelayanan dan pemahaman ajaran agama serta kehidupan beragama, dan (b) meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama. Sesuai dengan arah pembangunan nasional, arah peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kota Banjarmasin ke depan adalah : (a) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, melalui upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan; peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sadaqah, peningkatan profesionalisme tenaga pengelola bazis; peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya; peningkatan kualitas pengelolaan serta pengembangan fasilitas rumah ibadah; pembinaan keluarga harmonis (keluarga sakinah/bahagia) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama peningkatan moral dan etika; peningkatan kualitas pelayanan haji dan umroh; peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; (b) Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama melalui peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok umat beragama dengan memanfaatkan kearifan lokal
89
dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat, pencegahan berkembangnya
potensi
konflik
di
tengah-tengah
masyarakat
yang
mengandung isu sara, peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi. g.
Peningkatan peran perguruan tinggi dan iptek dalam pembangunan kota. Keberadaan sejumlah perguruan tinggi di Kota Banjarmasin, selain diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, dan magister yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, juga diarahkan pada peningkatan perannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga ke depan mampu memberikan kontribusi yang optimal pada pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus daya saing sumber daya manusianya. Peran perguruan tinggi yang terkait dengan pembangunan kota ke depan, antara lain meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat termasuk penerapan otonomi keilmuan yang mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja; Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dalam pendidikan dan penelitian,
90
baik dengan perguruan tinggi maupun dengan kalanga industri untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta hasil penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga perguruan tinggi mampu berperan serta dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan dalam peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah untuk mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada upaya menunjang pembangunan kota dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, dan menumbuh kembangkan budaya iptek untuk meningkatkan peradaban bangsa. Tercapainya sasaran perwujudan masyarakat yang tertib, demokratis, partisipasif dan agamis ditandai kualitas tata nilai dalam masyarakat yang akan semakin meningkat (moralitas yang meningkat), berkurangnya konflik-konflik sosial, kriminalitas dan gangguan kamtibmas di masyarakat; kualitas kehidupan demokrasi dan kesadaran berpolitik yang semakin tinggi; partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin meningkat; kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin baik; dan kepedulian sosial dan semangat kekeluargaan yang semakin tinggi.
5
Terwujudnya Pemerintahan Kota yang Berkinerja Tinggi, Bersih dan Berwibawa. Untuk mewujudkan pemerintahan kota yang berkinerja tinggi, bersih dan
berwibawa maka pembangunan kota dua dasawarsa ke depan diarahkan pada upaya secara bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan
91
otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab, mandiri, demokratis, transparan, terbuka dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat melalui : a. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara : 1. Penerapan prinsip-prinsip tata cara pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; 2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku; 3. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; 4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; 5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; 6. Peningkatan pemberdayaan aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kota melalui : 1. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan kota agar dapat berfungsi optimal, efektif, efisien, dengan struktur yang proporsional, ramping, luwes dan responsif;
92
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat lini pemerintahan; 3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; 4. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan pemberlakuan sistem karier yang jelas berdasarkan potensi. c. Meningkatkan keberdayaan masyarakatdalam penyelenggaraan pembangunan kota dengan : 1. Peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dieinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; 3. Peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. Terwujudnya pemerintahan kota yang berkinerja tinggi, bersih dan berwibawa ditandai kemandirian pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan dan pendanaan, dan terselenggaranya pemerintahan kota yang demokratis, mengikuti aturan hukum yang berlaku, transparan dan akuntabel. Dan untuk mencapai
sasaran
tersebut
dibutuhkan
dukungan
peningkatan
kinerja
kelembagaan, yaitu peningkatan kinerja DPRD, peningkatan kinerja Pemerintah Kota, peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan dan peningkatan kinerja Pemerintahan Kelurahan
93
BAB IV PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006 – 2025 merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat di kota ini. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya perlu ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006 – 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. 2. Walikota Banjarmasin sebagai Kepala Daerah yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap 5 (lima) tahun berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerjanya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006 – 2025 ini. 3. Segenap masyarakat Kota Banjarmasin, dalam pelaksanaan pembangunan berkewajiban menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006 – 2025 sebagai acuan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin 2006 – 2025 ini pada hakekatnya adalah merupakan komitmen politis yang bersifat normatif yang akan menjadi pedoman dan arah bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Banjarmasin, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya keberhasilan pembangunan tidak semata-mata
94
tergantung dari pedoman atau arahan tersebut namun lebih dari itu, bahwa kemampuan, semangat, sikap, keuletan, disiplin dan etos kerja aparat pemerintah kota dunia usaha dan semua lapisan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kota ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin di kota ini, perlu didukung oleh manajemen, kemampuan dan kinerja organisasi pemerintahan yang ada. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberi manfaat yang besar dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dan dihuni masyarakat sejahtera baik bagi generasi kini maupun bagi generasi-generasi yang akan datang.
95
