Rencana Jaringan Prasarana

Rencana Jaringan Prasarana 5.1.

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam berbagai elemen

kehidupan, dan transportasi merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain serta fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan atau pergerakan manusia merupakan hal yang penting untuk dipikirkan khususnya di daerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian. Rencana pengembangan aspek transportasi adalah sebagai berikut: 1) Menyediakan sistem transportasi yang mengintegrasikan angkutan regional (antar kabupaten) dan angkutan perdesaan; 2) Mengembangkan intermoda antara sistem transportasi darat; 3) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat dengan memberdayakan potensi sumberdaya manusia setempat; 4) Mengklasifikasikan sistem hirarki jaringan jalan wilayah; 5) Meningkatkan dan menyesuaikan fungsi jalan sesuai rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantul; dan 6) Peningkatan dan perbaikan jaringan jalan, khususnya jalan-jalan pada kawasan perdesaan yang menjadi penghubung sentra-sentra produksi pertanian/perikanan. Rencana jaringan pergerakan dengan mempertimbangkan penyesuaiannya terhadap kebutuhan/kondisi konteks lokal yang sesuai dengan kondisi di wilayah BWP Sedayu. Pertimbangan utama dalam perencanaan transportasi adalah keterpaduannya untuk mewujudkan konsep perencanaan pusat lingkungan sebagai pusat transit yang memungkinkan dengan mudah dilakukannya pergantian antar dan

inter moda

transportasi. Perencanaan pada jaringan transportasi lokal juga harus memperhatikan integrasi jaringan transportasi setempat dengan jaringan regional yang lebih luas dengan standar pelayanan yang mudah dipahami/diterima bagi masyarakat umum tanpa menghilangkan karakter/konteks khas setempat yang dimiliki. Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten/kota.

Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5-1

5.1.1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Rencana jaringan pergerakan yang dimaksud dalam rencana ini merupakan rencana seluruh jaringan primer dan sekunder pada wilayah perencanaan yang meliputi: jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu wilayah yang sebagai infrastrukur pendukung mobilisasi masyarakat. Semakin banyak dan baik suatu akses ke suatu wilayah, maka akan semakin baik tingkat perkembangannya. Seiring dengan perkembangan BWP Sedayu, maka rencana pengembangan pelayanan jaringan jalan dan jembatan yaitu: a. Peningkatan fungsi jalan lokal Kalakan – Sedayu – Gubug menjadi jalan kolektor primer guna mendukung perkembangan wilayah BWP Sedayu bagian utara. b. Pengembangan kapasitas jalan yang kinerjanya rendah dengan upaya peningkatan konstruksi jalan berupa tanah untuk jalan permukiman dan atau aspal/perkerasan lingkungan dan jalan lokal. c. Penataan jalan dan persimpangan jalan yang berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang (pertemuan jalur arteri - kolektor primer, kolektor primer – lokal, dan lokal – lingkungan). d. Pengembangan jaringan jalan permukiman yang dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan diarahkan berupa grid (konsolidasi lahan). e. Rencana pengembangan jaringan jalan dengan memperhatikan ketentuan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tabel 5.1. Fungsi Jalan dan Karakteristik Perencanaannya Fungsi Jalan

Arteri Primer

Kolektor primer

Ruas

Arahan Perencanaan

Yogyakarta - Wates

 Kecepatan rencana 50 - 100 km/jam  Lebar jalan minimal 20 meter  Kapasitas lebih besar daripada volume lalu lintas ratarata  Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecapatan rencana dan kapasitas jalan tidak terputus walaupun masuk kota

 Argosari – Argodadi – Pajangan  Argorejo – Moyudan

 Kecepatan rencana 40 – 80 km/jam  Lebar jalan minimal 7 m  Kapasitas lebih besar daripada volume lalu lintas ratarata  Jalan masuk dibatasi, direncanakan sehingga tidak mengurangi kecapatan rencana dan kapasitas jalan tidak terputus walaupun masuk kota

Jalan Lokal

Seluruh Wilayah BWP Sedayu

 Kecepatan rencana 30-50 km/jam  Lebar badan jalan minimal 4 meter

Jalan Lingkungan

Seluruh Wilayah BWP Sedayu

 Kecepatan rencana maksimal 20 km/jam  Lebar badan jalan minimal 3 meter

Sumber: Standar Geometri Jalan Perkotaan (ruas jalan), RSNI-T-14-2004 dan Hasil Rencana, 2014


5-2

Gambar 5.1. Peta Rencana Jaringan Pergerakan BWP Sedayu


5-3

a)

Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Primer di BWP Sedayu merupakan jalur utama yang sangat strategis sebagai penghubung ke Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam perencanaan ke depan, jalan arteri primer akan dikembangkan sesuai dengan standar minimal untuk jalan arteri primer. Berikut adalah karakter dari jalan arteri primer: 1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60km/h; 2) Lebar Daerah Manfaat Jalan minimal 11 meter; 3) Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses langsung minimal 500 meter, jarak antar akses lahan langsung berupa kapling luas lahan harus di atas 1.000 m2, dengan pemanfaatan untuk perumahan; 4) Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya; 5) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain; 6) Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya; 7) Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur lalu lintas atau lebih dan seharusnya dilengkapi dengan median (sesuai dengan ketentuan geometrik); 8) Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak, dll).

b) Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Primer di BWP Sedayu merupakan jalur yang sangat strategis sebagai penghubung ke wilayah sekitar Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sehingga dalam perencanaan ke depan, jalan kolektor primer akan dikembangkan sesuai dengan standar minimal jalan kolektor primer dengan beberapa karakter sbb: 1) Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota. 2) Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer. 3) Lebar badan jalan kolektor primer 7 -12 meter. 4) Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter. 5) Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini. 6) Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5-4

7) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 8) Lokasi parkir pada badan jalan tidak diizinkan. 9) Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan. 10) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer. 11) Tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.

Gambar 5.2. Penampang Tipikal Jalan Kolektor Primer c)

Jalan Lokal 1) Menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 2) Jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. 3)

Lebar badan jalan lokal antara 5,5 meter.

4) Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui aIan ini di daerah pemukiman. 5) Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain.


5-5

Gambar 5.3. Rencana Pengembangan Jalan Lokal d) Jalan Lingkungan 1) Menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. 2) Jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan 6 meter. 3) Jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. 4) Jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Gambar 5.4. Rencana Pengembangan Jalan Lingkungan 5.1.2. Rencana Pengembangan Angkutan dan Sirkulasi Kendaraan Rencana pengembangan angkutan di BWP Sedayu terdiri dari rencana rute/trayek angkutan umum dan barang, terminal dan stasiun kereta. a) Rute/Trayek Angkutan Umum dan Barang Penentuan rencana rute/trayek di BWP Sedayu disesuaikan dengan kriteria panjang lintasan rute, potensi travel demand, aksesibilitas, tingkat overlapping rute, konektifitas dengan rute lain dan karakteristik lalulintas. Berdasarkan dari beberapa kriteria yang sesuai dengan kondisi eksisting maka untuk pengembangan jaringan trayek/rute ankgutan umum di BWP Sedayu adalah “Jaringan Grid”. Jaringan memiliki lintasan rute secara paralel mengikuti ruas-ruas jalan di pinggir kota yang satu ke pinggir kota lainnya melalui pusat kecamatan yang terletak di tengah dan pusat Kabupaten Bantul


5-6

dengan rute mudah diingat, mudah dimengerti oleh pengguna jalan. Selain perencanaan jaringan trayek, dilakukan juga untuk pengembangan Sarana dan Prasarana angkutan penumpang untuk Angkutan Umum Antar Propinsi, Angkutan Umum Dalam Propinsi, dan Angkutan umum Antar Perdesaan. b) Terminal dan Stasiun Kereta Api Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di BWP Sedayu yang meliputi: 1) Sub terminal angkutan barang di Sedayu yang didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer; 2) Stasiun penumpang dan stasiun angkutan barang serta pergudangan di BWP Sedayu. 5.1.3. Rencana Fasilitas Jalan Raya a) Trotoar/Pedestrian Jalur pejalan kaki merupakan bagian dari elemen perancangan kota yang juga penting untuk direncananakan. Penataan jalur pedestrian di BWP Sedayu, selain memperhatikan karakter dan keinginan-keinginan pengguna atau pedestriannya, pejalan kakinya juga harus memperhatikan karakteristik lokal setempat seperti fisik alamiah kawasan, kegiatan dan guna lahan, serta pola pergerakan. Pada kawasan perencanaan ini, ditetapkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan pedestrian, yaitu: 

Memberikan jalan terpendek antara dua titik yang akan ditempuh pejalan kaki.



Pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, harus tersedia fasilitas pejalan kaki yang cukup, dengan kriteria pada peruntukan perumahan selebar ±1,50 m, dan pada peruntukan jasa dan perdagangan selebar ±2,00 m. lebar minimum fasilitas pejalan kaki adalah 1,00 m.



Pada ruas atau persimpangan jalan disediakan fasilitas persilangan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas.



Letak

fasilitas

ini

diusahakan

dapat

memberikan

kemudahan

pencapaian

pemberhentian kendaraan umum dan tidak mengganggu arus lalu lintas, bisa terletak pada satu sisi atau di kedua sisi.


5-7

Gambar 5.5. Jalur Tanaman Tepi

RENCANA PENGEMBANGAN

150 Pedestrian ways

100 Jalur sepeda

Gambar 5.6. Konsep Desain Jalur Pedestrian b) Street Furniture Pelengkap jalan atau Street Funiture direncanakan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan pergerakan manusia/barang baik pergerakan dengan kendaraan maupun pergerakan pejalan kaki. Pelengkap jalan juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Pada jaringan jalan utama (kolektor primer) perlu direncanakan

street funiture berupa lampu penerang jalan, rambu-rambu lalu lintas,

pagar pengaman, vegetasi peneduh, tempat penyeberangan (zebracross), papan reklame, papan nama, dan papan penunjuk arah, yang berfungsi dengan baik sesuai fungsinya. Halte disediakan untuk mempermudah pengguna sarana angkutan umum, yang dilengkapi dengan tempat sampah, pagar pembatas dan tempat duduk dan peneduh (shelter) untuk memberi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Rambu lalu lintas merupakan informasi yang disampaikan kepada pemakai jalan sesuai dengan fungsinya


5-8

yang dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: peringatan yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan; larangan penggunaan jalan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan; perintah yang harus diikuti oleh para pengguna jalan; petunjuk yang bermanfaat untuk pengguna jalan seperti petunjuk adanya restoran, bengkel, tempat peristirahatan dan lainlain. Pagar pengaman berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Namun pada jalan-jalan kolektor primer kondisi pelengkap jalan sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Terutama lampu penerang jalan dan penandaan (sign) seperti rambu lalu lintas dan papan penunjuk jalan. Rencana pelengkap jalan/street funiture yang perlu diadakan di sepanjang jalur utama yaitu jalan kolektor primer , kolektor sekunder dan beberapa untuk jalan lokal dan lingkungan secara detail dapat dilihat pada Gambar berikut ini. Gambar 5.7. Alternatif Desain Pelengkap Jalan (Street Furniture) di BWP Sedayu 1) Lampu Penerang Jalan dan Lampu Pedestrian Lampu jalan diutamakan pada jalan-jalan dengan aksesibilitas tinggi dan sedang. (kolektor primer). Jarak lampu 25 m linier bersilang atau jarak antara elemen di masingmasing sisi jalan 50 m. Ketinggian lampu 9 15 m untuk lampu jalan. Lampu pedestrian/pejalan kaki ketinggian sekitar 4 – 6 m. Jarak penempatan 10 – 15m Desain visual setiap lampu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas visualnya. Kriteria desain: terbuat dari bahan anti vandalisme, aman dari kejahilan, terutama bola lampu dan aksesorisnya, didesain menyatu/menyediakan tempat untuk banner/ papan reklame guna efisiensi.


5-9

2. APILL (Alat Pemberi Isyarat LaluLintas) Ditempatkan pada persimpangan yang lalu lintasnya padat, seperti di pertemuan antara jalan kolektor primer dengan jalan kolektor primer, ataupun jalan kolektor primer dengan kolektor sekuner.

3. Rambu - rambu Penempatan rambu tidak boleh menghalangi lalulintas pejalan kaki maupun kendaraan di dekatnya. Diletakkan pada tempat strategis mudah dibaca dan dilihat. Rambu-rambu dikumpulkan dalam satu sistem terpadu, untuk menghindari kesimpangsiuran rambu dalam lansekap, dipadukan dengan penerangan (efisiensi), bila memungkinkan. Tidak boleh tertutup reklame komersial.

Guna efisiensi rambu didesain menyatu dengan lampu sehingga terbaca pula di malam hari. Penempatan tidak boleh mengganngu lintasan pejalan kaki, bukaan pintu dan lintasan kendaraan, sehingga aman secara tipikal dan lateral.

4. Tempat menyeberang jalan (zebracross) Ditempatkan pada titik-titik lokasi yang banyak perlintasan pejalan kaki seperti di pusat kegiatan perdagangan, jasa, perkantoran dan pelayanan umum pemerintah, sekolah, dll. Perlu penambahan di lokasi-lokasi yang sering dilintasi pejalan kaki terutama di persimpanga-persimpangan pada jalan kolektor primer.

5. Vegetasi peneduh, penyerap polutan, peredam bising dan silau matahari Kondisi ideal: Jalur jalan padat lalulintas perlu ditingkatkan keberadaan tanaman peneduh yang sekaligus berfungsi sebagai penyaring polusi (CO2, CO, Timbal, dll). Tanaman dengan kemampuan penyaring polutan tinggi ini diantaranya adalah mahoni, bungur, bunga kupu-kupu, serta angsana, selain sebagai peredam kebisingan dan penapis debu dan silau matahari di siang hari


5 - 10

6. Papan reklame Pengendalian dan penataan papan reklame sesuai dengan standar perencanaan dan ketentuan perundangan perlu segera dilakukan, melalui penataan reklame. Penempatan papan reklame dan informasi diarahkan pada lokasi yang strategis dan desain menyesuaikan konteks lokasi dan budaya lokal. Titik lokasi strategis adalah berdasarkan kajian Penataan Reklame. Out banner dengan ukuran kecil dapat dipadukan dengan lampu jalan dan diletakkan pada median jalan dengan ketentuan di samping.

Maks 0,8 m

Maks 0,6 m

Med 2 m

7. Halte Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan sangat diperlukan bagi mereka yang membutuhkan jasa angkutan umum. Agar keberadaannya tidak mengganggu kendaraan umum yang akan mengambil penumpang dan juga kendaraan lainnya, penempatannya diusahakan pada lokasilokasi strategis yang secara potensial menumbuhkan bangkitkan “traffic”. Pembangunannya diusahakan agar masuk ke bahu jalan dan dilengkapi dengan bangunan penaung, sehingga memberi rasa nyaman bagi penggunanya. Halte disediakan di setiap titik lokasi strategis untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

3,5 m

2,5 m

8. Bak bunga/ pot bunga Bak/pot bunga sebagai elemen ruang luar pembentuk taman, dapat difungsikan juga sebagai pengatur dan pemberi arah pergerakan pejalan kaki. Selain di tamantaman bak bunga juga ditempatkan di perpotongan atau tikungan jalan, di median tengah jalan, dan di median pemisah jalur cepat dan jalur lambat. Desain bak bunga dianjurkan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

12. Bak sampah Pengelolaan sampah dilakukan masih secara swadaya, setempat dan tradisional dengan

Bak sampah disediakan untuk sampah kering dan basah, disediakan di sepanjang jalur pedestrian, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sekitar pasar. Pada jalur pedestrian disediakan dengan jarak 40 – 50 m.


5 - 11

dibakar atau ditimbun. Belum ada pengelolaan sampah secara off site, semua masih on site. Sebagai sarana utilitas kota yang sangat penting dan berfungsi sebagai sarana kebersihan kota, bak sampah perlu disediakan ditempatkan pada lokasi yang strategis antara lain pada jaringan pergerakan atau jalan-jalan. Bak sampah dibedakan untuk sampah organik, plastik/kertas dan pecah belang/kaleng.

13. Gerbang Kota Kondisi eksisting secara kualitas visual kurang mampu menciptakan rasa tempat (sense of place) dan identitas kawasan. Untuk itu perlu desain ulang, guna meningkatkan identitas dan citra visual kawasan. Gerbang kota, selain sebagai tanda tapal batas wilayah administrasi juga sebagai simbol dan identitas kota. Harus bisa menjadi landmark, mencerminkan identitas dan citra kawasan yang spesifik. Perlu redesain gerbang kota berserta kawasan di sekitarnya sebagai elemen citra visual kota yang dijadikan simbol kota dan ditonjolkan sebagai landmark.

Contoh visualisasi gerbang kota yang mampu memperkuat karakter spesifik kawasan

5.1.4. Rencana Penyediaan Parkir Umum Ruang parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis, dikarenakan manfaatnya yang secara langsung dapat memberikan keuntungan ekonomis atau fungsinya dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomis yang berlangsung. Lahan parkir juga dapat diklasifikasikan sebagai RTH, jika designnya memanfaatkan tanaman. Kedudukan lahan parkir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pergerakan suatu kawasan perkotaan. Pada pusat kegiatan BWP Sedayu, dimana berbagai kegiatan ekonomis berlangsung dengan intensitas yang tinggi, namun di sisi lain lahan yang tersedia terbatas dengan nilai lahan yang tinggi mengakibatkan keberadaan parkir sangat dibutuhkan. Seringkali oleh berbagai kerterbatasan yang ada, keberadaan lahan parkir yang memadai sangat langka. Dalam banyak kasus kekurangan lahan parkir menimbulkan berbagai Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 12

permasalahan, mulai dari terganggunya aktivitas manusia pada suatu fungsi bangunan tertentu sampai pada timbulnya kemacetan. Adapun jenis fasilitas parkir menurut penempatannya meliputi: A. Parkir di badan jalan (on street parking)  Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir,  Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir. B. Parkir di luar badan jalan (off street parking)  Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan sendiri, seperti pada rumah sakit, mall, pasar dan lain sebagainya.  Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama. Rencana penyediaan parkir umum selain di kawasan pertokoan dan pasar serta perkantoran, maka tempat parkir juga didistribusikan pada sistem parkir di pinggir jalan (on street), walaupun tidak semua ruas jalan disediakan areal untuk parkir. Pola parkir yang disediakan berupa parkir pararel untuk daerah perdagangan dan jasa yang berada di sepanjang jalur jalan kolektor primer. Ketentuan desain parkir tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut: Gambar 5.8. Alternatif Pola Parkir Paralel di Lokal Primer pada Kawasan Perdagangan

6m

0.2 m

6m 2,3 m

5,3 m 6m

Rencana distribusi parkir diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:  Parkir dengan sistem on street direncanakan di sepanjang jalan kolektor primer, yang masuk dalam kawasan perdagangan dan jasa.  Pada jalan kolektor primer, parkir harus berada dalam persil, agar tidak menyalahgunakan fungsi jalur lambat. Setiap pertokoan dan usaha jasa komersial yang berada di sepanjang jalur kolektor primer sebaiknya menyediakan areal parkir dalam kapling/persil masing-masing. Penempatan parkir perlu memperhatikan larangan parkir di badan jalan sebagai berikut: 1) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki. Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 13

2) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius < 500 m. 3) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan. 4) Sepanjang 100 m sebelum dan sesudah perlintasan sebidang. 5) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah persimpangan. 6) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung. 7) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air. 8) Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan bahaya. Selain itu diperlukan rambu dan marka parkir sebagai berikut: 1) Rambu parkir meliputi rambu larangan parkir dan larangan berhenti. 2) Rambu larangan berhenti dan larangan parkir berlaku sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas. 3) Rambu petunjuk tempat parkir. 4) Marka larangan parkir. 5) Marka larangan parkir berada pada daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas. 6) Marka petunjuk tempat parkir.

5.2.

Rencana Pengembangan Jaringan Energi Kebutuhan energi listrik yang harus disediakan di BWP Sedayu hingga akhir waktu

perencanaan (tahun 2035) sebesar 26.896.278 KVA dengan perincian yaitu: untuk kebutuhan Domestik dengan klasifikasi rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar sebesar 14.155.936 KVA. Sedangkan untuk Fasilitas Umum komersil seperti keperluan perkantoran, penerangan jalan dan industri, dialokasikan 20% dari keseluruhan kebutuhan total rumah tangga di kawasan perencanaan, dan 10% lagi dialokasikan untuk penerangan jalan. Kebutuhan ini selain menjadi tanggungjawab PLN, juga diupayakan untuk dapat dipenuhi konsumen sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dan ramah lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan listrik tersebut secara umum dapat dilakukan dengan menambahkan jaringan dan daya baik pada daerah baru yang belum terjangkau dan juga untuk daerah yang sudah ada jaringan. Rencana lokasi tiang penyangga jaringan, sebelumnya harus dilakukan survey terlebih dahulu. Kegiatan ini disebut dengan stacking. Agar lokasi tiang dapat sesuai dengan rencana-rencana yang terkait dengan kepentingan jalan dan lain sebagainya diadakan

koordinasi

dengan

pihak-pihak

pembangunannya. Dari sebaran dan besaran

terkait

agar

lebih

efisien

dalam

jaringan listrik yang ada dikawasan

perencanaan serta distribusi pelayanan untuk masing-masing trafo yang telah diadakan penyambungan daya, diharapkan didapatkan arahan bagi rencana pengembangan dan


5 - 14

prioritas sebaran jaringan listrik. Rencana pengembangan jaringan listrik, diarahkan untuk menemukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut: 

Menentukan prioritas sebaran lokasi di BWP Sedayu yang memungkinkan diadakannya penyambungan atau penambahan daya.



Mengoperasikan daya yang telah ada pada trafo-trafo di BWP Sedayu, sehingga dapat berfungsi optimal.

a. Kriteria Perencanaan Pengembangan jaringan listrik di BWP Sedayu lebih diarahkan untuk berbagai pertimbangan sebagai berikut “Dipenuhinya ketentuan yang ada di dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku serta mengikat dalam perencanaan jaringan listrik, termasuk di dalamnya: Petunjuk pengajuan rencana instalasi listrik dan perlengkapan bangunan. Peraturan instalasi listrik dan syarat-syarat penyambungan listrik mencakup: 1) Jaringan listrik/trafo yang telah diinterjesing kapasitas/daya yang dapat dan telah dioperasikan. 2) Skala

prioritas

pengadaan

jaringan

listrik

sesuai

dengan

urgensitas

pengembangan jaringan listrik dalam kaitannya dengan radius pelayanan dan kemungkinan penyambungan dari gardu-gardu trafo yang telah ada dan kemungkinan dikembangkan/ditingkatkan. 3) Untuk rumah tinggal/pemukiman, daya listrik yang didistribusikan dalam batas tertentu, minimal untuk keperluan penerangan, termasuk di dalamnya kebutuhan penerangan lingkungan dan jalan. b. Pola Jaringan Rumusan teknis untuk peningkatan dan pengembangan, disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Jarak antar tiang 40 meter. 2) Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah, jalan dan kemungkinan teknis lain, dapat diambil jarak tiang antara 30 – 40 meter. 3) Jarak kawat penghantar (konduktor) dipertimbangkan terhadap unsur-unsur di dalam lingkungan (bangunan, pohon, jarak tidang dan lain-lain), harus sesuai dengan aturan PLN yang berlaku. 4) Penerangan untuk pemukiman diarahkan sebagai berikut: 

Setiap satu unit rumah tinggal, minimal disediakan daya sebesar 450 VA (90 VA tiap warga).



Besarnya daya (VA) setiap luas ruang m2, disesuaikan dengan kebutuhan ruangan dan diharapkan dapat memenuhi fungsi yang direncanakan.



Setiap tipe unit permukiman, batas penggunaan daya listrik disesuaiakn dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh PLN.


5 - 15



Sebelum ke rangkaian instalasi dalam harus melalui KWH meter terlebih dahulu, dengan kapasitas 900 VA.



Kebutuhan listrik untuk penerangan jalan disesuaikan dengan modul/pola pengembangan

lingkungan.

Jumlah

sebaran

tiang-tiang

listrik

untuk

penerangan jalan diatur sesuai dengan urgensitas/ketentuan penataannya. c. Kebutuhan Listrik Pelayanan listrik di BWP Sedayu hingga sebelum akhir waktu perencanaan harus seluruhnya terlayani oleh PLN. Dalam mengantisipasi pengembangan wilayah dan kebutuhan prasarana listrik maka Jaringan listrik atau kabel distribusi listrik ke permukiman penduduk mengikuti jalan koridor utama maupun jalan lingkungan. Pelayanan listrik umum di BWP Sedayu diupayakan oleh PLN dalam pemenuhan kebutuhan penerangan rumah tangga maupun penerangan umum.

Industri

Bangunan Pembangkit

Gardu induk tegangan ekstra tinggi

Gardu induk Distribusi tegangan tinggi (1500 Volt) Gardu distribusi tegangan rendah 380/220 Volt

Pengguna

Gambar 5.9. Konsep Sistem Distribusi Jaringan Listrik yang Disederhanakan

Untuk distribusi jaringan listrik, setiap kelompok cluster permukiman dengan jumlah 500 rumah atau 2.500 penduduk menggunakan satu gardu dengan kapasitas daya listrik sebesar 2.500 KVA. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan energi listrik antara lain: 

Kemudahan dalam mendapatkan sambungan jaringan listrik,



Perkembangan sosial ekonomi masyarakat,



Perkembangan teknologi yang aman dan tepat guna,



Kebijaksanaan pemerintah dalam upaya penghematan energi. Rencana pengembangan jaringan energi di BWP Sedayu dapat dilihat pada

Gambar berikut:


5 - 16

Gambar 5.10. Peta Rencana Jaringan Energi BWP Sedayu


5 - 17

5.3.

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Rencana pengembangan dan pengadaan jaringan telekomunikasi di BWP Sedayu

diarahkan menggunakan kabel telepon dan menara transmisi bagi pengguna telepon selular yang sekarang ini sudah menjadi tren dalam berkomunikasi. Kebutuhan jaringan teelepon kabel hingga tahun 2035 sebanyak 1.258 SST untuk telepon rumah dan 126 SST untuk telepon umum. Kawasan yang menjadi prioritas penambahan jaringan baru adalah kawasankawasan permukiman penduduk dan kegiatan komersial dengan jaringan yang ditata mengikuti jaringan jalan yang ada. Kriteria lokasi sentral telepon mempertimbangkan faktor berikut: a) Lokasi sentral harus di tengah dari daerah yang mempunyai kepadatan permintaan yang tinggi dan merata dalam suatu daerah pelayanan sentral, b) Lokasi sentral terletak pada suatu jalan besar (utama) yang jauh dari rel KA, saluran listrik tegangan tingi dan sungai besar, c) Penentuan rumah kabel hampir sama dengan sentral telepon jika dikaitkan dengan permintaan distribusi. Adapun persyaratan dari rumah kabel adalah:  Kabel primer sebagai kabel penghubung dari sentral ke darah pelayanan rumah kabel yang bersangkutan harus sependek mungkin,  Jumlah panjang kabel sekunder untuk menjangkau semua permintaan dalam daerah pelayanan rumah kabel tersebut relatif pendek,  Tidak ada tumpang tindih antara rumah kabel primer dengan sekunder,  Letak rumah kabel harus aman dari gangguan seperti jauh dari persimpangan untuk menghindari terlanggar oleh kendaraan yang belok dan tidak ditempatkan pada lokasi yang membahayakan pejalan kaki. Untuk jaringan telepon, instalasi rumah kabel, ‘distribution point’, kabel primer dan kabel sekunder akan ditempatkan pada jalan-jalan utama. Pengembangan jaringan telepon diutamakan pada permukiman kapling menengah sampai kapling besar. Dalam penempatan jaringan telepon yanng menjadi prioritas adalah di kawasan terbangun, dengan jumlah populasi yang padat. Kebutuhan telepon di wilayah perencanaan diprioritaskan terhadap permintaan satuan sambungan untuk keperluan perdagangan

dan

perkantoran,

pendidikan,

perumahan,

kesehatan,

kegiatan

perekonomian dan seterusnya. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWP Sedayu dapat dilihat pada Gambar berikut:


5 - 18

Gambar 5.11. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi BWP Sedayu


5 - 19

Pengembangan prasarana telekomunikasi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi mengikuti pola yang sama dengan jalur supply PLN, ditambah lagi dengan beberapa titik pusat kontrol Telkom. 2) Pengembangan jaringan telepon cenderung ke peningkatan mutu pelayanan dan penambahan fasilitas komunikasi umum serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan penyelenggaraan jaringan telepon terutama pada kawasan industri, pusat kota, dan permukiman baru atau permukiman yang belum mendapat aliran jaringan telepon. 3) Perlu dilanjutkan pengembangan penggunaan fasilitas komunikasi dengan tingkat kecepatan tinggi (ISDN/Fibre Optic). Namun demikian, mengingat biaya investasi per sambungan telepon kabel terlalu mahal, sistem kabel lambat laun akan ditinggalkan. 4) Telepon Non Kabel (Seluler) Kebutuhan telekomunikasi saat ini dan ke depan akan lebih banyak dilayani oleh jenis atau system telekomunikasi tanpa kabel, atau seluler, baik oleh system layanan CDMA maupun GSM. Dengan demikian, hal yang perlu diatur adalah ketentuan dalam hal pembangunan tower telekomunikasi. 5) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk Base Transceiver Station (BTS) di arahkan di luar wilayah BWP Sedayu. BTS yang ada saat ini terdiri dari Mandiri dan Komonal. Untuk BTS mandiri ke ke depan akan diarahkan menjadi komonal untuk menghindari munculnya BTS mandiri yang baru di wilayah BWP Sedayu.

5.4.

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Perencanaan jaringan air bersih/minum perlu dilakukan karena masyarakat yang

berada di kawasan perencanaan masih menggunakan sumber air dari sumur gali yang sewaktu-waktu mungkin akan mengalami perubahan kualitas karena perubahan pemanfaatan lahan dan dari sumber mata air. Sistem penyaluran air bersih di kawasan perencanaan hanya diperuntukan bagi kegiatan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kegiatan komersial dengan lantai bangunan yang dilayani max ± 3 lantai untuk menjaga headloss/kehilangan tekanan dari sistem penyaluran air bersih dan tidak memerlukan energi tambahan dengan menggunakan pompa untuk menaikkan air. Kebutuhan air bersih/minum di BWP Sedayu hingga tahun 2035 yaitu, kebutuhan domestik sebesar 3.774.916 liter, perdagangan jasa dan fasilitas sosial masing-masing sebesar 377.492 liter. Guna memenuhi rencana pengembangan prasarana air bersih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih pada masa sekarang dan akan datang, maka rencana pengembangan yang diusulkan adalah: a. Pengendalian pengambilan sumber air tanah, agar jumlah debit yang digunakan dapat disesuaikan dengan kapasitas pelayanan sumber air. Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 20

1) Penyediaan air bersih perpipaan oleh PDAM atau SPAMDES yang dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan air tanah. Prinsip ini digunakan jika air pemukaan sudah tidak memungkinkan atau memadai lagi untuk digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 2) Pengadaan sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan mengurangi pengambilan air tanah secara besar-besaran, dengan memperhatikan dan mempertahankan daya tampung sumur resapan yang ada. 3) Pengembangan tandon air skala permukiman dari air hujan. 4) Mengembangkan sumber air baku (air permukaan maupun air tanah) kawasan perencanaan, melalui strategi:  Mempertahankan sumber air baku (air permukaan maupun air tanah) kawasan perencanaan.  Pengendalian pencemaran air permukaan maupun air tanah. b. Peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan, melalui tindakan: 1) Pengembangan sumber air baku baru. 2) Menawarkan peluang investasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, investor lokal maupun nasional. c. Peningkatan cakupan wilayah pelayanan air bersih, melalui strategi: 1) Penambahan jumlah sambungan pipa air bersih ke unit-unit rumah. 2) Pengembangan jaringan perpipaan baru. d. Antisipasi dan pengendalian kehilangan air (water loss) sistem perpipaan melalui monitoring meteran air. e. Antisipasi perkembangan kebutuhan pelayanan air bersih, melalui strategi: 1) Antisipasi jumlah kebutuhan air berupa pemanfaatan sumber air baku baru. 2) Pengolahan air limbah non black water menggunakan teknologi, sehingga dapat digunakan lagi (untuk jangka panjang, butuh penelitian lebih lanjut). 3) Pengembangan penyediaan air bersih sistem perpipaan sebagai upaya untuk penghematan debit air yang digunakan. 4) Pembangunan sumur resapan pada kawasan permukiman. f. Rencana Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih 1) Pelestarian sumber air  Penerapan sanksi yang ketat terhadap pembuangan limbah oleh industri di sekitar sumber air.  Penataan kembali koridor sepanjang saluran sumber air dari keberadaan permukiman informal (permukiman tidak terstruktur).  Penataan kembali saluran air melalui upaya pembersihan sungai dari lumpur, tanaman pengganggu dan sampah. 2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru. Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 21

3) Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, melalui insentif strategi: industri harus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan air bersih, melalui penyediaan sistem perpipaan (Joint Development). 4) Penyediaan SPAMDES dengan sistem interkoneksi dengan desa terdekat. 5) Perluasan jaringan (rounding up) perpipaan PDAM dari jaringan terdekat. 6) Distribusi air bersih melalui truk tangki yang didistribusikan terutama musim kemarau, yang dikelola dalam wadah koperasi swadaya masyarakat (masyarakat mengadakan, mengelola demand dan supply air bersih secara swadaya). 7) Pengembangan penampungan air hujan, dengan konsep Rain Water Harvesting. (RWH) yaitu menampung air hujan untuk digunakan kembali (untuk domestik dan pertanian) selalu terkendala dengan tempat atau wadah untuk menampung air hujan tersebut. Faktor kecenderungan penduduk lebih menyukai menggunakan air bersih dari sumber non-perpipaan perlu dipertimbangkan dalam investasi prasarana air bersih.


5 - 22

Gambar 5.12. Peta Rencana Jaringan Air Minum BWP Sedayu


5 - 23

5.5.

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Jaringan drainase sangat di butuhkan untuk sebuah perkotaan, fungsi drainase

perkotaan adalah: a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. b. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri/ menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan. c. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. d. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Rencana Sistem Jaringan Drainase di BWP Sedayu meliputi: 1) Sistem Saluran Primer Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air. 2) Sistem Saluran Sekunder Saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. 3) Sistem Saluran Tersier Saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan. Tabel 5.2. Konsep Pengembangan Saluran Drainase BWP Sedayu Saluran Drainase Primer Sekunder Tersier

Alternatif Buangan Sungai Sungai Saluran tersier di lingkungan perumahan/permukiman Sumber: Analisis, 2014

Pengembangan sistem drainase adalah sebagai berikut: a)

Perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala. Kegiatan ini diarahkan pada zona yang memiliki kerawanan banjir dan genangan dengan mencantumkan lokasinya.

b)

Pembangunan saluran drainase baru. Pembangunan ini ditujukan pada lingkungan yang belum memiliki saluran drainase. Pembangunan jaringan baru dilakukan dengan memperhatikan aspek hidrologi dan aspek hidroulika.

c)

Bagi penduduk yang terbiasa membuang air limbahnya ke saluran drainase atau sungai, harus ditiadakan secara perlahan dengan memberikan penyuluhan terus Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 24

menerus mengenai adanya bibit penyakit yang dapat ditularkan melalui air sehingga membahayakan

kesehatan

masyarakat.

Disamping

itu

melalui

penyuluhan

diharapkan penduduk yang belum memiliki tangki septik atau cubluk dapat membangunnya untuk melengkapi jamban yang telah ada.

Gambar 5.13. Lay-out Umum dari Sistem Drainase Perkotaan

SP Septictank

Rumah Tangga

SS

ST Peresapan Treatment

SS

Konsep sistem jaringan drainase direncanakan dalam sistem kombinasi/ bercampur antara pembuangan air limbah yang On Site dan air hujan dalam satu saluran. Sebelum dibuang ke saluran, air limbah diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terutama limbah dari rumah sakit, industri, dan limbah lain yang bisa mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

ST Peresapan Septictank

SS

Perkantoran

ST SS SP

ST Peresapan Septictank

SS

Pasar & Perdagangan

Keterangan: : Saluran Tersier : Saluran Sekunder : Saluran Primer : Septicktank : Treatment : Peresapan : Aliran air

ST Peresapan

Treatment

: Sungai

SS

ST Peresapan

Gambar 5.14. Konsep Sistem Jaringan Drainase


5 - 25

Gambar 5.15. Peta Rencana Jaringan Drainase BWP Sedayu


5 - 26

5.6.

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Suatu kawasan memerlukan sistem air kotor/sanitasi yang memperhatikan aspek

lingkungan. Sistem sanitasi ini merupakan sarana untuk pembuangan air buangan maupun

limpasan

air

hujan.

Dimana

untuk

perencanaan

sanitasi

harus

mempertimbangkan kondisi fisik dasar kawasan (topografi/kelerengan, keadaan tanah, hidrologi, curah hujan). Perencanaan sanitasi idealnya harus merupakan sistem sanitasi yang menyeluruh, artinya antara saluran harus terhubung dengan baik dan alirannya dapat menuju ke saluran induk/primer. Selain itu perlu dipertimbangkan dimensi saluran yang direncanakan karena menyangkut kapasitas dalam menampung air buangan dan limpasan air hujan. Tersedianya kawasan resapan air juga perlu diperhatikan sebagai salah satu tujuan aliran selain menuju ke saluran induk. Untuk kawasan resapan air pada perumahan yang sudah tidak memungkinkan untuk tersedianya kawasan resapan air dengan luasan yang besar, dapat dilakukan dengan menyediakan sumur resapan di tiap rumah. Pengelolaan air limbah di BWP Sedayu kedepan perlu perhatian serius, khususnya pada kawasan perkotaan yang tumbuh pesat. Air limbah yang dimaksud dalam hal ini adalah air limbah domestik berupa air kotor dari kamar mandi, dapur dan cucian. Air limbah saat ini diperkirakan untuk kawasan perkotaan masuk ke sistem drainase, sedangkan kawasan perdesaan masuk ke resapan di halaman atau pekarangan rumah. Sistem pembuangan air limbah di BWP Sedayu masih bersifat mandiri, yaitu hanya terdapat di permukiman masing-masing warga. Sehingga perlu direncanakan suatu sistem jaringan air limbah. Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku. Sistem pembuangan air limbah setempat diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga. Sedangkan sistem pembuangan air limbah terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Air kotor dapat dibuang ke saluran drainase terdekat setelah melalui Bak Pengendap (alat penyaring) dan sumur peresapan pada masing-masing rumah. Bak ini diperlukan untuk menyaring bahan-bahan kotor dan padat yang terbawa air kotor. Debit limbah air kotor keluarga diperhitungkan sebesar 85% dari kebutuhan air bersih di BWP Sedayu. Jumlah air kotor dihitung dengan rumus Qb = 85% x 80 liter/orang/hari; proyeksi air kotor pada tahun 2035 untuk penduduk berjumlah 62.915 jiwa yaitu sebesar 85% x 80 liter/hari x 62.915 jiwa = 5.684.202 liter/hari.


5 - 27

Ketentuan sistem pembuangan air limbah di BWP Sedayu sebagai berikut: 1. Hasil pengolahan air limbah terpusat meliputi bentuk cairan dan padatan. 2. Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3. Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan. 4. Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar baku. Pengelolaan limbah di BWP Sedayu di rencanakan secara komunal. Setiap perumahan yang akan dibangun oleh pengembang diharapkan memiliki unit pengolahan limbah secara komunal. Disamping itu, untuk mengatasi limbah yang dihasilkan dari kegiatan home industry, sanitasi untuk rumah tangga dapat diarahkan untuk dikembangkan pula Instalasi Pengolah Air Limbah ( IPAL). Selain itu perlu direncanakan konsep pengelolaan air limbah khusus di sekitar kawasan industri Sedayu di Desa Argodadi. Pembuangan limbah industri harus memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam dokumen AMDAL.


5 - 28

Gambar 5.16. Peta Rencana Penanganan Air Limbah BWP Sedayu


5 - 29

5.7.

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya Prasarana persampahan di BWP Sedayu memerlukan perhatian yang cukup

besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan saat ini juga merupakan masalah utama di perkotaan.

Selain

pengangkutan

dan

pengelolaan

sampah,

penyediaan

lokasi

pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi penduduk BWP Sedayu. Sedangkan produksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas lainnya mempunyai standar yang berbeda, yaitu:  Standar buangan sampah: 2,5 – 3 l/j/hari.  Kebutuhan tempat sampah disediakan setiap 200 m pada jalur pedestrian pada jalanjalan protokol, dengan kapasitas 50 l/tempat sampah. Pada tempat-tempat keramaian umum disediakan setiap 100 m.  Gerobak sampah disediakan untuk melayani setiap 200 KK dengan kapasitas 1m3.  Transfer depo atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) disediakan untuk melayani setiap 400 – 4.000 KK dengan luas TPS antara 25 – 200 m2 atau transfer depo dengan kapasitas 10 m3.  Dump Truk atau truk sampah disediakan untuk melayani 700 KK dengan kapasitas 6 m3 dan 1000 KK dengan kapasitas 8 m3.  Arm Roll Truck + container disediakan untuk setiap 1000 KK dengan kapasitas 8 m3.  Frekuensi pengangkutan dilakukan 2 – 6 rit/hari.  TPA disediakan untuk setiap 100.000 penduduk dengan perlengkapan peralatan berat mencakup: buldozer, wheet loader dan excavator.  Pengangkatan dan penanganan sampah RS dilakukan secara terpisah. Proses perencanaan prasarana pengelolaan sampah pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan sehingga pencemaran lingkungan dapat dihindari. Tindakan dalam perencanaannya adalah membersihkan

suatu

lingkungan

wilayah

(kota)

dari

sampah

dengan

cara

memindahkannya ke suatu tempat yang aman terhadap gangguan lingkungan. Tingkat pelayanan kawasan didasarkan pada kepadatan penduduk, dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Kepadatan penduduk > 100 jiwa/ha, dilayani dengan system terpusat, dengan prioritas kawasan yang telah ada pelayanan. 2) Kepadatan penduduk 50 – 100 jiwa/ha, dilayani dengan system terpusat bila terdapat potensi ekonomi dan kemungkinan pembayaran retribusi, sedangkan bila tidak memiliki potensi maka dibiarkan dengan sistem setempat. 3) Kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha akan dilayani dengan sistem setempat. Karena sampai akhir tahun perencanaan kepadatan penduduk masih rendah, maka pendekatan untuk penanganan diarahkan dengan pelayanan setempat. Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu |

5 - 30

Gambar 5.17. Diagram Proses Penanganan Sampah secara Off Site TPS 25 – 200 m2

Transfer Depo

Rumah Tangga

10 m3 (TPS)

TPA Perkantoran Tong/ bak sampah

Gerobak sampah

Truk sampah

1 m3

6 m3; 8 m3

Pasar & Perdagangan

BWP Sedayu seperti wilayah lain di Kabupaten Bantul juga mempunyai potensi terjadinya bencana. Ancaman bencana tersebut terutama adalah: a. Adanya rawan longsor di pinggiran Sungai Progo dan Koteng yang disebabkan karena adanya pengikisan tanah oleh sungai, daerah yang terkena pengikisan ini adalah Dusun Demangan. b. Rawan terhadap bencana gempa bumi, daerah yang mengalami bencana gempa paling parah di Kecamatan Sedayu tahun 2006 adalah Dusun Sungapan dan Dusun Senowo (dalam jalur sesar Opak dan Progo). Tingkat bahaya gempa bumi di BWP Sedayu dapat dikategorikan atas tingkat bahaya sedang hingga bahaya rendah. Tingkat bahaya sedang terutama berada di wilayah Desa Argomulyo dan Argodadi, seperti terlihat pada Tabel 5.3; sedangkan rencana mitigasi bencana BWP Sedayu dapat dilihat pada Gambar 5.19. Tabel 5.3. Tingkat Bahaya Gempa di BWP Sedayu No 1

Desa Argodadi

2

Argorejo

3

Argosari

4

Argomulyo Jumlah

Tingkat Bahaya Bahaya Sedang Bahaya Rendah Bahaya Sedang Bahaya Rendah Bahaya Sedang Bahaya Rendah Bahaya Sedang Bahaya Rendah

Luasan (Km²) 5,09 6,44 4,62 3,35 0,88 4,55 9,43 34,36

% 14.81 18.74 13.44 9.76 2.56 13.24 27.45 100

Sumber: Analisis Data RTRW Kabupaten Bantul, 2014


5 - 31

Gambar 5.18. Peta Rencana Sarana Persampahan BWP Sedayu


5 - 32

Gambar 5.19. Peta Rencana Mitigasi Bencana BWP Sedayu


5 - 33

Rencana Jaringan Prasarana

Recommend Documents