PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
REKRUT MENCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL oleh :Elvira Maria Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
[email protected] Abstrak Latar belakang rekrutmen Pegawai Negeri Sipil adalah adanya PNS yang memasuki batasusia pension pegawai yang mutasi dalam jabatan struktural, maupun jabatan fungsional, mutasi keluar daerah, adanya Pegawai yang meninggal dunia, adanya Pegawai yang berhent idengan hormat atau tidak dengan hormat sehingga timbul kekurangan pegawai. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses Rekrutmen/Pengadaan CPNS dengan prinsip Objektif, Transparan, Kompetitif, danAkuntabel dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rekrutmen sudah cukup baik sesuai kebutuhan dan tujuannya, formasi disusun dari masing-masing SKPD, Proses Rekrutmen sesuai prinsip : Objektif, Transparan, Kompetitif, dan Akuntabel yakni suatu proses kegiatan untuk menentukan kelulusan, dengan penilaian hasil tes yang murni/sesuai dengan kenyataan yang sebenarnyadan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan professional sehingga informasi dengan mudah diakses dan akurat sehingga menghasilkan CPNS. Kedepan diharapkan kepada para pelaksana lebih ditingkatkan proses Rekrutmen sesuai prinsipdan Peraturan Perundnag-undangan yang berlaku. Formasi disusun memprioritaskan tenaga pelayanan dasar (tenagaKesehatan) dengan TenagaTeknis, secara berjenjang dapat disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pembuat kebijakan, Badan Kepegawaian Negara selaku Teknis Administrasi Pengangkatan sebagai CPNS. Pelaksanaan seyogianya pada triwulan pertama dan kedua, pelaksanaan pada triwulan terakhir terasa sulit karena harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikeluarkan akibat kegiatan tersebut juga kelengkapan administrasi bahan usul permintaan Nomor Induk Pegawai. Kata Kunci :objektivitas, rekruitmen, pegawai Abstract Background of the Civil Service recruitment is a civil servant who enters the retirement age employees that mutations in the structural positions, as well as functional, transfer out of the area, the employee who died, the employee who quit with honor or not with respect so that the resulting short-staffed. For the purpose of this study is to describe the process of Recruitment / Procurement CPNS with the principle objective, Transparent, Competitive and Accountable with a qualitative approach. These results indicate that the implementation is quite good recruitment needs and objectives, formation composed of each on education, according to the principles Recruitment Process: Objective, Transparent, Competitive and Accountable namely a process activity to determine graduation, with a pure assessment test results / in accordance with the actual reality and publicly accountable and professional so that information is easily accessible and accurate so as to produce employess. Fore expected to be further enhanced the executive recruitment process according to the principles and rules and regulations applicable Perundnag. Formation composed prioritize basic service personnel (health workers) with Technical Workers, in stages, to be submitted to the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform as policy makers, the State Personnel Board as Technical Administrative Appointment as a civil servant. Implementation should in the first quarter and the second, the implementation of the final quarter was difficult because they have to account for expenditure incurred due to these activities also paperwork proposal materials demand Employee Identification Number. Keywords: objectivity, recruitment, employee Elvira Maria Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
1
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Rekrutmen adalah proses mencari menemukan
PENDAHULUAN. Rekrutmen/pengadaan
Calon
Pegawai
dan menarik para pelamar menjadi pegawai
Negeri Sipil (CPNS) ditujukan agar organisasi
sertaserangkaian
public dapat mencapai visi, misi, dan tujuan
memikat dengan motivasi kemampuan dan
strategisnya,
dimana
profesional.
penyelenggaraan
tugas
pembangunan
Organisasi
dan
Bekke Et Al (1996) pembahasan tentang
pada
kepegawaian Negara dinominasi keterlibatan
khususnya
manusia (human) yang memiliki karakteristik
tergantung Negara
mencari
dan
pemerintah
sangat
kesempurnaan aparatur CPNS/PNS.
kelancaran
aktivitas
pemerintah
pada
unik
dan
kepribadian
aktif,
mulai
dari
sesuai
permasalahan yang terkait dengan kebutuhan
kuantitas
dasar rekrutmen Calon Pegawa iNegeri Sipil,
maupun kualitas dalam jabatan – jabatan yang
bahwa pegawai Negeri Sipil dapat disebut
lowong, kompeten serta menghasilkan CPNS
sebagai factor dalam proses penyelenggaraan
yang professional sehingga dapat berkinerja
pelayanan pemerintah yang sedang dan akan
secara efektif superior pada jabatan dan
berlangsung baik buruknya sangat dipengaruhi
peranan masing – masing dan berkontribusi
oleh kuantitas maupun kualitas Pegawai Negeri
secara
Sipil itu sendiri. Oleh karena kemampuan pihak
rekrutmen/pengadaan dengan
CPNS
kebutuhan
optimal
baik
untuk
harus
secara
memajukan
dalam
penyelenggara dalam pelaksanaan rekrutmen
mencapai tujuan organisasi. Dalam factor-faktor
Rekrutmen
masih
dipengaruhi
waktu dan jumlah pelamar.
yang baik secara komprehensif serta mencakup tuntutan struktur, norma, nilai dan regulasi.
2009
Fokus dalam penelitian ini adalah Proses
dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2009
Pengadaan / Rekrutmen Calon Pegawai Negeri
dan tahun 2010 pada tanggal 21 Nopember
Sipil berdasarkan Prinsip ; objektif, transparan,
2010 faktor politik berpengaruh pada hasil dari
kompetitif,
rekrutmenitu sendiri sedangkan dari segi waktu
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
jangkauan informasi sampai kedaerah karena
Barat Tahun 2009 dan Tahun 2010” .
Rekrutmen/pengadaan
tidak
menutup
CPNS
Tahun
kemungkinan
membuka
akuntabel
pada
kesempatan bagi putra daerah mendaftarkan ke
METODE Jenis penelitian
ini
Provinsi juga dari jedah waktu akhir tahun
kualitatif.P
pendekatan
anggaran terasa berat segala biaya yang timbul
yang
dengan
menguraikan
adanya
Rekrutmen
untuk
di
emilihan
digunakan
untuk
secara
Badan
adalah
metode kualitatif
menjelaskan keseluruhan
dan yang
pertanggungjawabkan serta banyak jumlah
sistematis terhadap proses yang terjadi dari
pelamar dengan waktu yang terbatas juga
suatu objek yang diteliti, yakni rekrutmen
menjadi pertimbangan dalam penentuan hasil.
CPNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Pendapat Bernadin dan Russel “Rekrutmen
Kalimantan
Barat
dengan
memberikan
merupakan proses penemuan dan Penarikan
gambaran secara detail melalui kata-kata atau
Pegawai
yang
kalimat yang bersumber dari kata partisipan
tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap
sebagai sumber data dalam menggambarkan
lowongan
NegeriSipil,
yang
bagi
pelamar
dibutuhkan”
dan
atau
realita di lapangan secara menyeluruh dalam Elvira Maria 2 Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr memperoleh pemahaman makna dari objek
dokumentasi.
yang diteliti yaitu rekrutmen CPNS dan
adalahpeneliti sendiri, dimana pengumpulan
penerapan prinsip : Objektif, Transparan,
data dilakukan secara langsung dilapangan oleh
Kompetitif,
peneliti. Data yang akan dikumpulkan terdiri
dan
Akuntabel,
menuju
Sebagai
instrumennya
pemahaman, pengertian dari objek yang diteliti
dari data primer dan data sekunder.
guna
PROSES PENGADAAN / REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PRINSIP ; OBJEKTIF, TRANSPARAN, KOMPETITIF Rekrutmen CPNS merupakan kebijakan
memperoleh
konsep
baru
bagi
pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik terutama rekrutmen CPNS dalam organisasi publik. Informan dalam penelitian ini adalah para
pusat sampai kedaerah . Dalam rangka efisien
Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian
dan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai
pengadaan/rekrutmen
pengguna layanan dan para Pegawai Negeri
dikoordinasikan/difasilitasioleh
Sipil pada Sub Bidang Pengadaan Pemindahan
selaku wakilpemerintah di wilayah provinsi
dan
Badan
sertauntukmenjaminobjektivitasdanakuntabilita
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
spelaksanaanpengadaan PNS pusatdandaerah
barat. Pemilihan informan dilakukan secara
agar pejabat Pembina kepegawaian melakukan
purposive yaitu mewujudkan secara langsung
kerjasamadenganperguruanTinggiNegeri.
Pemberhentian
Pegawai
para pegawai yang dipandang mempunyai
efektivitas
pelaksanaan CPNS
daerah Gubernur
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan
relevan dengan masalah penelitian.Berdasarkan
atas
pengertian tersebut maka yang menjadi subjek
sebagaimanadiaturdalam PP Nomor 97 Tahun
dalam penelitian ini adalah para pelaksana,
2000 tentangformasiPegawaiNegeriSipil yang
yaitu :
telahdiubahdenganPeraturanPemerintahbaikpe
1. KepalaBadanKepegawaian Daerah Provinsi
merintahpusatmaupunpemerintahdaerahsetiapT
Kalimantan Barat
dasar
sesuai
ahunanggaran
prosedur
menyusun
dan
formasi
aturan,
CPNS
2. KepalaBidangPengadaandanMutasi.
berdasarkananalisiskebutuhansertaanalisisbeba
3. KepalaSubBidangPengadaan,
nkerjadalam rangka perencanaan CPNS secara
PemindahandanPemberhentian.
Nasional diperkuat dengan data sebagai bahan
4. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian SedangkanobjekdalampenelitianiniadalahRe krutmen
Calon
Sipildenganprinsip
Pegawai
menyusun
kebutuhan formasi
diprioritaskan
pegawai.
pegawai
baru
jabatan-jabatan
Dalam agar yang
Transparan.
sangatdibutuhkandenganmemperhatikanjenisku
KompetitifdanAkuntabelpadaBadanKepegawai
alifikasi pendidikan yang disyaratkan untuk
an
jabatan tersebut.
Daerah
Barat.Penelitianini BadanKepegawaian
:Objektif,
Negeri
perhitungan
Provinsi
Kalimantan
dilakukan Daerah
di Provinsi
Kalimantan Barat BidangMutasi. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah denganobservasi, Wawancara dan
Proses
rekrutmen/pengadaan
denganprinsip Kompetitif,
:Objektif, dan
CPNS
Transparan,
Akuntabel
merupakan
keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
Elvira Maria Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
afektivitas
dan
derajat 3
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr profesianalisme
CPNS/PNS
dalam
netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan
dan
tugas/jabatan yang akan didudukinya. Memang
kewajibansecarakualitasdalamorganisasi public
seorang CPNS dituntut mampu berkinerja
penyelenggaraan
tugas,
fungsi,
Berikut hasil observasi yang peneliti amati
sesuai
Juklat–Juknis
dan
sesuai
dengan
perundang–undangan,
serta
secara langsung sebagai berikut :Dari uraian
peraturan
dalam prinsip Rekrutmen CPNS : Objektif,
bertanggung jawab tupoksi atau tugas yang di
Transparan,
amanahkan pimpinan, bersikap netral dan jujur
Kompetitif,
dan
Akuntabel
merupakan suatu tujuan Rekrutmen CPNS. Dalam hal ini menurut (Bekke Et Al 1996)
dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara kepada Kepala Bidang
bahwa perubahan tentang kepegawaian yang
Pengadaan
memiliki karakter unik dan kepribadian aktif
Pelaksanaan Rekrutmen CPNS disesuaikan
mulai dari persoalan yang terkait dengan
dengan
kebutuhan
berdasarkan formasi yang tersedia, karena
dasar
Rekrutmen
perlakuan
dan
Mutasi
kualifikasi
Pegawai
yang
dibutuhkan
mekanisme atau prosedur yang wajar dan adil.
disusun
Prosedur yang wajar dan adil ini di sinkronkan
disesuaikan
dengan rekrutmen CPNS dengan prinsip:
didudukinya. Sesuai tugas dan bidang yang
Obejektif,
bakal diembannya. Semua itu merupakan
Transparan,
Kompetitif
dan
kualifikasi
dalam
pendidikan
dengan
jabatan
yang
alasan
betul – betul di laksanakan untuk menyaring
sehubungan
pegawai yang berkualitas maupun berkinerja
rekrutmen yaitu : adanya pengembangan
sesuai harapan organisasi pemerintah sebagai
organisasi
pelayan publik.
pegawai meninggal dunia, pegawai mutasi
baru,
formasi
pegawai
yang
untuk
pensiun,
keluar daerah, pegawai pindah/mutasu dalam
Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi
jabatan struktural, jabatan fungsional mutasi
Kalimantan
keluar daerah, pegawai yang berhenti dengan
Barat CPNS
wawancara
penyusunan
CPNS
dengan
Rekrutmen
hasil
Rekrutmen
akan
Akuntabel. Serta prinsip dalam Rekrutmen
Berdasarkan
diadakannya
yang
bahwa
diadakannya
bermaksud
merekrut
hormat maupun tidak dengan hormat. Untuk
pegawai untuk menambah, mempertahankan
menjamin objektifitas serta akuntabilitas dalam
ataumenyesuaikan kembali jabatan – jabatan
pelaksanaan pengadaan CPNS sudah diatur
yang lowong sesuai kebutuhan- kebutuhan
dalam pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS
organisasi. Dapat dirasakan secara umum dan
dalam PERKA BKD Nomor 30 Tahun 2007
merata sebagai pelaksana pelayanan publik
Tanggal 27 Agustus 2007 yakni bagi tim
dalam organisasi adalah pejabat, pegawai atau
Pengadaan
karyawan. Oleh karena itu, setiap tahun
Pusat/Provinsi
diadakan Rekrutmen CPNS.
Perguruan Tinggi Negeri. Serta dalam Rapat
Menurut hasil wawancara oleh Kepala Badan
Kepegawaian
dapat
antara
Tingkat
Instansi
bekerjasama
dengan
Pemerintah
Provinsi
provinsi
Kalimantan Barat dengan Kabupaten/Kota
diadakannya
mengadakan kesepakatan dengan menentukan
Rekrutmen bertujuan untuk memperoleh CPNS
pilihan kepada Perguruan Tinggi Negeri mana
yang profesional, jujur, bertanggung jawab,
yang akan bekerjasama/MOU.
Kalimantan
Barat
Daerah
Persiapan
CPNS
bahwa
Elvira Maria Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
4
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Lebih lanjut lagi untuk memperoleh data informasi yang akurat hasil wawancara dengan
Provinsi Kalimantan Barat. Serta semua jajaran BKD juga ambil bagian.
Kepala Sub Bagian Umum Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai awal dari pengusulan formasi
PENUTUP DiadakannyarekrutmenCalonPegawaiNeger
beranjak dari usulan masing-masing Satuan
iSipiladalahuntukmengisiformasi
yang
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
lowongsesuaikebutuhandankualifikasi
yang
Kalimantan Barat selanjutnya ditindaklanjuti
dibutuhkansebagaimanadiaturdalam PP Nomor
oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
97
Kalimantan Barat kepada Gubernur, dan
tentangformasiCalonPegawaiNegeri Sipil yang
Gubernur
telahdiubahdengan PP Nomor 54 Tahun 2003
mengusulkan
Pendayagunaan Reformasi
ke
Aparatur
Birokrasi
Menteri
Negara
Republik
dan
Indonesia
(MENPAN) & RB dan BKN.
Tahun
2000
bahwamasing
–
masingSatuanKerjaPerangkatDaerah
(SKPD)
atauorganisasipemerintahbaikpemerintahpusat
Dalam penentuan kelulusan sesuai dengan
maupunpemerintahdaerahsetiaptahunanggaran,
prinsip : Objektif, Transparan, Kompetitif, dan
menyusunformasiCalonPegawaiNegeriSipilber
Akuntabel tidak terdapat masalah karena sudah
dasarkananalisiskebutuhandananalisisbebankerj
jelas aturan mainnya, dengan cara bersaing
a.
dengan penilaian yang sebenarnya kemudian diumumkan
secara
objektifitas
ada
kepada
semua
sangat
penting
Kepegawaian
akuntabilitasnya
dengan
Kalimantan Barat perlu meningkatkan dan
yang
Perguruan Tinggi Negeri (MOU) nya.
informan
yang
terkait
Rekrutmen/Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS)
memperhatikan
Ditambahkan lagi penjelasan wawancara dengan
yang
dan
dan dan
fenomena
luas
dipertanggungjawabkan masyarakat,
Menyikapi
dengan
di
lingkungan
Daerah
(BKD)
ketentuan
dan
Badan Provinsi
mekanisme
Rekrutmen CPNS Tahun 2009 dan 2010 merujuk pada prinsip : Objektif, Transparan,
tupoksinya dalam Rekrutmen CPNS yang
Kompetitif,
terkait dengan unsur pengawasan seleksi yaitu :
Pemerintah (PP) yang mengatur Rekrutmen
Inspektur, Provinsi Kalimantan Barat, saksi-
CPNS yang bertujuan untuk menghasilkan
saksi dari BKN, BKN Kantor, Regional V
CPNS yang profesional dan mengacu sesuai
BKN
Sekretariat
dengan perkembangan dan tuntutan keadaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro
organisasi guna meningkatkan daya guna dan
Organisasi, Asisten III Pemerintahan provinsi
hasil guna bagi kelancaran tugas Pemerintah
Kalimantan Barat, termasuk kepada BKD
dan
Provinsi Kalimantan Barat.
menyarankan agar rekrutmen untuk tahun-
Jakarta,
Biro
Hukum,
Dalam pelaksanaan seleksi cukup kondusif, lancar,
aman
juga
tetap
siaga
petugas
keamanan dari Kepolisian dan Satpol PP
Akuntabel
Pembangunan
dan
Nasional.
Peraturan
Peneliti
Tahun kedepan disarankan secara berjenjang sampai kepada MENPAN & RB RI untuk mohon
dipertimbangkan
pelaksanaannya. Elvira Maria Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
dalam
waktu 5
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr REFERENSI Depdagri 2003 Peraturan Menteri Dalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Kaufman ,J.L.; dan Jacobs, H.M. 1996. “A Public Planning Perspective on Strategic Planning”,Blackwell Publishers, Cambridge, Diterjemahkan, AchmadDjunaedi (2000) MPKD UGM Olsen, J.B., and Eadie, D.C., 1982, “The Game Plan : Governance with Foresight”, Washington : Council of Stare Planning Agencies. (terjemaahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentnag pengadaan Pegawai Negeri Sipil Ditetapkan di Jakarta 17 April 2002 Presiden Republik Indonesia. Wylie,
Harry L., 1958, “Management Handbook”, Ronald Press, New York
Elvira Maria Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
6
