REKAYASA HUKUM MASYARAKAT MODERN

REKAYASA HUKUM MASYARAKAT MODERN Sofyan Arief Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jl Raya Tlogomas 246 Malang [email protected]

Hukum sebagai alat rekayasa sosial seharusnya mampu merubah tatanan dalam masyarakat menjadi lebih baik, dan hukum harus mampu berhadapan dengan tantangan perubahan zaman, namun apabila kita lihat kondisi sosial masyarakat kita saat ini terlihat jelas adanya kurang kepercayaan kepada hukum, munculnya berbagai kritik terhadap tidak berjalan secara optimalnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial serta belum tercapainya tujuan untuk mewujudkan keadilan subtantif, kondisi ini diikuti dengan kegelisahan akan krisis legitimasi, hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera sebagai bagian dari tujuan nasional terlihat sulit difahami dan diterima oleh masyarakat, maka menjadi urgent untuk mengetahui akar masalah dari kesulitan masyarakat untuk memahami dan menerima tujuan hukum tersebut sebagai alat rekayasa sosial. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang ada saat ini sangat mendukung untuk terjadinya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum, hal ini didukung pula oleh sistem pendidikan yang ada, pola sosialisasi peraturan, keterbukaan informasi terhadap public yang masih kurang kuat. Untuk menjawab tantangan akan kesulitan masyarakat tersebut maka edukasi menjadi salah satu alternative bagi pemecahan masalah, dengan aspektasi bahwasannya tingginya pemahaman hukum seseorang akan memperkecil peluang orang tersebut melanggar hukum, edukasi public dapat menjadi alternative pendukung dalam pelaksanaan rekayasa masyarakat modern. Kata Kunci: Hukum, pendidikan, rekayasa

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

488

1.

PENDAHULUAN

Malang Raya merupakan penyebutan untuk wilayah yang meliputi 2 (dua) Kota dan 1 (satu) Kabupaten yaitu Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang pada wilayah malang raya terdapat 4 (empat) pengadilan yaitu pengadilan agama Kota Malang, Pengadilan agama Kabupaten Malang, pengadilan negeri Kota Malang,dan pengadilan negeri Kabupaten Malang, pada tahun 2015 data perkara di 4 (empat ) Pengadilan di Malang raya telah tercatat terdaftar 17.212 Perkara yang meliputi perkara Perceraian, perkara Pidana, dan Perkara Perdata. Dengan melihat besarnya jumlah permasalahan hukum yang muncul diketahui sebaran kasusnya meliputi kasus perceraian, pidana umum, perdata hingga kasus korupsi, melihat kondisi yang demikian maka kebutuhan akan peningkatan pelayanan hukum menjadi sangat penting, pelayanan hukum yang baik adalah bukan menyelesaikan masalah ketika seseorang telah dibawa kemeja hijau akan tetapi juga termasuk pencegahan agar seseorang tidak sampai ke meja hijau dalam hal ini ada dua hal yang dapat dilakukan dalam memberikan bantuan hukum yaitu melalui penanganan perkara (baik litigasi maupun non litigasi) dan memberikan pelatihan-pelatihan hukum agar orang berhati-hati dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam berhubungan, baik dengan orang lain, lembaga, maupun negara. Bantuan Hukum merupakan element esensial dari sistem peradilan yang effektif, adil dan manusiawi dan Negara punya tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sistem peradilan serta fungsi-fungsinya, mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, memberitahukan masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan kejahatan menurut hukum dengan cara yang tepat [1]. Secara garis besar pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peraturan-peraturan yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu [2]. Dengan adanya suatu kaidah hukum masyarakat akan tau akan hak dan kewajibannya sehingga akan tercipta suatu tatanan yang di inginkan masyarakat hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mengabdi pada tujuan Negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat [3]. Salah satu kelebihan dari hukum adalah dalam segi kepastiannya yang di jamin oleh adanya perbuatan hukum yang di lakukan secara sistematis oleh Negara yang mengakibatkan di pakainya pengutaraan secara tertulis (jus sciptum). Sehingga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun di sebutkan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu [4]. Yang di kenal dengan asas Nulum delictum sine praevia lage ponali artinya perbuatan pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Demikian Di dalam buku Politica karya Aristoteles di sebutkan bahwa, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum [5]. yang mana pada hakikatnya Negara hukum adalah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum, Dengan demikian terjaminlah hak kemerdekaan setiap pribadi masyarakat. Masyarakat dengan ekonomi lemah pada umumnya cenderung memahami hukum sebagai alat kekuasaan bagi pemilik harta kekayaan dalam faktanya banyak masyarakat yang cenderung memilih melakukan suap untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya namun bagi masyarakat dengan ekonomi rendah suap merupakan jalan menuju kelebih miskinan karena cenderung menjual alat usaha sehingga dikemudian hari setelah permasalahannya selesai mereka menghadapi masalah yang baru yaitu pekerjaan. Kelemahan pemahaman akan hukum berakibat pada potensi ketidak adilan dimana orang yang tidak memahami akan cenderung tertipu dan tertindas sehingga jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik tidak akan ada yang namanya kepastian hukum dan keadilan. Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

489

2.

METODE

Pelatihan-pelatihan yang meliputi pelatihan hukum untuk masyarakat umum, pelatihan hukum untuk kelompok masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan, bimbingan teknis untuk pemerintahan (eksekutif ) dan DPRD (legislatif)serta pelatihan professional untuk masyarakat, dosen dan mahasiswa yang dilakukan dengan keberadaan sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki kapasitas dan ijin resmi sebagai lawyer serta kepakaran tim yang nantinya akan memberikan pelatihan pada masyarakat serta dukungan dari Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui program IPTEK BAGI INOVASI DAN KREATIFITAS KAMPUS (IbIKK) dengan judul Pelayanan Hukum Berbasis Pendidikan. 2.1

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan untuk menjalankan BKBH adalah tersediannya pengacara atau advokad resmi yang dapat melakukan advokasi baik didalam persidangan di pengadilan maupun melakukan mediasi dan konsiliasi, adanya perangkat untuk pelaksanaan kegiatan seperti computer, jaringan tenaga pelatih, ruang pelatihan materi pelatihan dan pendukung yang lain. Pengadaan bahan baku bagi lembaga membutuhkan proses kaderisasi dan mengantar mahasiswa yang berminat pada bidang tersebut serta dosen yang mampu mengajarkan proses pada mahasiswa, untuk mahasiswa masih harus diikutkan PKPA, hal ini ditujukan untuk menjalankan prinsip bantuan hukum yang effektif [6], dan untuk tenaga dosen perlu diikutkan dalam pelatihan arbitrase, mediasi dan konsoliasi, dan pelatihan lain yang dibutuhkan guna meningkatkan skill sebagai pelatih. 2.2

Proses Produksi

Metode kegiatan yang digunakan adalah (process) : proses kegiatan yang menyenangkan dan rileks, sehingga terjadi (substance) :penyerapan materi dengan diskusi yang cerdas dan (relation) adanya hubungan yang lebih baik antar peserta, selain itu terdapat pendukung yang lain yaitu : a.

Mengaktifkan Thingking, Feeling dan Acting Menjadi sebuah proses yang menarik dengan metode yang mampu mengoptimalkan seluruh perangkat belajar dan presentasi yang bisa memunculkan pemahaman masing-masing individu peserta dengan menggunakan thingking, feeling dan acting. b. Menggunakan Fasilitas dan Menciptakan Suasana Kondusif Bimbingan Teknis berusaha membuat suasana kondusif dengan menyusun tata ruang senyaman mungkin untuk proses kegiatan, memberi kesempatan yang luas bagi peserta untuk berinteraksi dengan narasumber secara aktif. Ruang terdiri dari : tempat presentasi, tempat menyimak, tempat diskusi, tempat peralatan kegiatan dan kepanitian. Fasilitator/narasumber diberi ruang gerak yang cukup luas dengan peralatan audio visual, dilatari layar presentasi yang berada di tengah ruangan. Di sepanjang sisi ruangan disediakan meja kursi peserta dan panitia serta peralatan presentasi berupa laptop, audio dan perlengkapan alat tulis untuk kegiatan. c. Peralatan dan Perlengkapan


490

Peralatan kegiatan terdiri dari : 1 set laptop dan LCD proyektor presentasi, sound system, perlengkapan alat tulis bagi peserta ditambah dengan peralatan diskusi seperti (kertas plano, metaplan dalam dua-tiga warna, spidol warna, gunting, lem kertas, halaman-halaman majalah bekas). Sedangkan peralatan kerja kelompok disediakan selengkap mungkin ditujukan untuk menstimulus peserta menyampaikan hasil diskusi secara kreatif. Disediakan pula catatan proses berbentuk gambar, catatan proses ini merekam proses kegiatan dengan sangat baik dan menarik serta membantu proses review materi hari pertama dan warp up akhir kegiatan. d. Fasilitas Tanya Jawab Proses bimtek ini dikemas sedemikian rupa sehingga peserta memiliki kesempatan bertanya sepanjang waktu dan adanya umpan balik pertanyaan, tanggapan atau input peserta yang sangat penting untuk suatu kegiatan. Interaksi peserta dengan pemateri menjadi menarik dengan adanya setting dan media kegiatan yang disiapkan panitia antara lain: 1) Alokasi waktu tanya jawab setiap sesi 2) Media metaplan untuk menuliskan pertanyaan dan atau respon pemaparan materi 3) Dinding pertanyaan dengan disertai pemasangan kertas plano kosong sehingga peserta dapat menuliskan pertanyaan atau respon apapun terkait bimtek. 4) Sesi evaluasi melalui pertanyaan evaluasi yang dituliskan pada lembar evaluasi. Pada waktu akhir paparan materi terdapat juga waktu berdiskusi dengan mediatornya adalah narasumber.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha yang didirikan dalam kegiatan IbIKK ini pada tahun pertama hingga tahun ke tiga adalah melaksanakan pelatihan pelatihan pada masyarakat yang berupa pelatihan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelatihan juga disiapkan modul sebagai panduan bagi peserta pelatihan, pelatihan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan yang berupa bimtek untuk DPRD sebagai cotoh pada tahun tiga melakukan bimtek untuk DPRD sebanyak 4 kali untuk DPRD kab Blitar dua kali, tulungagung, dan bangkalan juga menerima konsultasi dan analisis peraturan daerah dilakukan 3 kali terhadap 3 perda daerah kab tulungagung. Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar tentang “Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Bentuk bentuk Laporan Badan Kehormatan bagi DPRD Kabupaten Blitar” telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2016 dengan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar dan salah satu materi disajikan oleh pemateri yang telah diikutkan dalam pelatihan khusus tentang auditor hukum dalam program ini tahun sebelumnya dan mendapat respon yang baik dari peserta. Alur proses kegiatan bimtek ini terbagi dalam beberapa sesi yaitu : sesi pembukaan, sesi orientasi dan kontrak belajar, sesi materi, sesi evaluasi dan kesimpulan. Pada akhir proses peserta diminta untuk memberikan evaluasi penyelenggaraan bimtek mulai dari pemateri hingga fasilitas tempat berlangsungnya kegiatan. Peserta Bimtek menilai bahwa tujuan bimtek ini terealisasi dengan baik dan peserta dapat mengambil manfaat dengan adanya informasi-informasi baru dengan tambahan suatu motivasi untuk meningkatkan kinerja serta memunculkan banyak inspirasi guna menunjang pendidikan politik di daerah. Peserta Bimtek menilai fasilitas yang sudah dipergunakan untuk Bimtek sangat menunjang disamping suasana Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat kondusif dan rileks untuk acara Bimbingan Teknis. Peserta juga menilai pemateri yang dihadirkan adalah pemateri yang menguasai materi dan memuaskan untuk kegiatan bimtek karena terdapat interaksi yang baik antara pemateri dengan peserta.


491

Aristoteles menguraikan bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara negara demokrasi salah satunya [7] jika semua warga negara akan bertindak sebagai juri dipengadilan maka yang dipilih dari semua masalah yaitu yang tertinggi atau yang paling penting, semisal yang mempengaruhi konstitusi,pengawasan dan kontrak antar individu, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat mempunyai peran paling penting dalam penyelenggaran negara karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat yang sudah seharusnya dalam pelaksanaannya rakyatlah yang menjalankan kedaulatan itu dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pelatihan pelatihan bagi anggota DPRD dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislative yang mempunyai tugas salah satunya membuat perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat, maka untuk itu penting bagi DPRD untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang ada dalam masyarakat, penyebab terjadinya masalah dalam masyarakat dan akibat nya pada masyarakat sehingga peraturan daerah yang dibuat dapat dilaksanakan, dan tidak menimbulkan masalah yang baru hal ini penting mengingat fenomena dalam negara kita dimana banyak peraturan daerah yang dibuat namun tidak dapat dilaksanakan padahak seharusnya peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi sehingga peraturan tersebut bisa menjadi alat pengendali sosial dan atau sarana menjaga keteraturan sosial. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dari kepentingan kepentingannya dilayani oleh hukum (peraturan), melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain [8]. Sebagai alat pengendali sosial maka bagaimana peraturan yang dibuat dapat menjadi alat yang mampu mengendalikan masyarakat yang melanggar aturan tersebut atau menjadi sarana menjaga keteraturan sosial dimana peraturan menjadi instrument pengawasan sosial yang mana hal ini dapat terwujud ketika kesadaran masyarakat sudah tinggi dengan tingkat ketertiban yang tinggi pula, maka menuju kesana perlu dilakukan rekayasa hukum yang meliputi pertama melakukan penyadaran pada DPRD selaku legislative untuk melakukan proses legislative yang baik dan benar yaitu dengan memberikan pelatihan bagaimana cara dan proses yang seharusnya dilakukan dalam membuat suatu peraturan daerah karena dengan kemajemukan yang ada pada anggota DPRD juga menimbulkan permasalahan tersendiri akan pemahaman terhadap proses dan cara pembuatan peraturan daerah, kedua tentang bagaimana melakukan identifikasi masalah karena permasalahan yang ada di masyarakat tidak mungkin hanya dibahas diatas meja akan tetapi penting untuk langsung terjun dan memperoleh data dari masyarakat dan lapangan tempat masalah itu berada sebagai contoh ketika akan membuat peraturan tentang sampah maka penting bagi anggota DPRD untuk melihat langsung dilapangan bagaimana pola kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah apa yang menjadi kendalanya dana pa akibatnya termasuk bagaimana selama ini pemerintah melayani masyarakat dalam hal sampah apa yang menjadi kendalanya dan apa akibatnya hingga bagaimana tempat pembuangan akhir sampah apa yang menjadi kendalanya dan apa akibatnya sehingga teridentifikasi permasalahan secara keseluruhan dari hulu ke hilir, ketiga tentang bagaimana mengantisipasi akibat dari peraturan yang dibuat disini DPRD masuk pada tahap ketika membuat peraturan yang dilengkapi dengan sanksi sanksinya maka ada konsekuensi konsekuensi yang muncul seperti biaya, peralatan peralatan, kecukupan dan kesiapan apparat pelaksana, yang hall hal ini tidak boleh terlupakan dan dalam faktanya seringkali terlupakan sehingga peraturan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan secara optimal, keempat tentang bagaimana peraturan yang dibuat dapat dijalankan pada masyarakat yang merupakan objek dari peraturan tersebut yang mana seringkali informasi yang didapat masyarakat sangat minim sehingga banyak terjadi masyarakat melanggar aturan bukan karena sengaja tetapi karena minimnya pemahaman atas peraturan tersebut, salah satu bagian dari fungsi legislasi dari DPRD adalah sosialisasi yang hal ini dari pengalaman kami dalam memberikan materi pada anggota DPRD hamper seluruhnya tidak memahami fungsi ini sehingga praktis tidak pernah dilakukan kecuali pada proses uji publik yang itu berarti peraturan yang dibuat masih dalam proses dan besar kemungkinan akan muncul perubahan perubahan dan itu dihadiri oleh masyarakat yang sangat terbatas sementara Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

492

dengan menjalankan sosialisasi maka DPRD dapat langsung bertemu dengan masyarakat menyampaikan peraturan beserta arah tujuannya sehingga dalam pelaksanaannya bisa sejalan antara prilaku masyarakat dengan peraturan yang dibuat, dan kelima tentang bagaimana masyarakat mau dan merasa sebagai bagian dari peraturan tersebut, sebagaimana kita fahami bahwasannya ada keterbatasan apparat penegak hukum dinegara kita jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada maka partisipasi masyarakat menjadi penting terutama pada peraturan daerah maka keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi penting sebagai contoh ketika dibuat aturan larangan membuang sampah ke sungai maka akan menjadi tugas satpol pp untuk melakukan pengawasan akan aturan tersebut yang itu artinya satpol pp mesti melakukan pengawasan pada sungai agar tidak ada masyarakat yang membuang sampah kesungai sementara tugas satpol pp bukan menjaga sungai, apalagi dengan jumlah yang terbatas dan diikuti dengan banyak nya tugas yang harus dijalannkan maka secara logika tidak mungkin satpol pp mampu melakukan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik dan disinilah keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk menjadikan masyarakat menjadi bagian dari peraturan maka dalam hal tertentu sangat dimungkinkan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan suatu peraturan dengan peningkatan pemahaman dan pemberian tupoksi yang jelas apalagi disertai dengan reward maka ketika pengawasan itu dapat dilakukan oleh masyarakat secara otomatis tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat, keseluruhan proses tersebut merupakan suatu proses rekayasa hukum dalam masyarakat modern. 4.

KESIMPULAN

Hukum sebagai alat rekayasa sosial seharusnya mampu merubah tatanan dalam masyarakat menjadi lebih baik, dan hukum harus mampu berhadapan dengan tantangan perubahan zaman, Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang ada saat ini sangat mendukung untuk terjadinya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum, hal ini didukung pula oleh sistem pendidikan yang ada, pola sosialisasi peraturan, keterbukaan informasi terhadap public yang masih kurang kuat. Untuk menjawab tantangan akan kesulitan masyarakat tersebut maka edukasi menjadi salah satu alternative bagi pemecahan masalah, dengan aspektasi bahwasannya tingginya pemahaman hukum seseorang akan memperkecil peluang orang tersebut melanggar hukum, edukasi public dapat menjadi alternative pendukung dalam pelaksanaan rekayasa masyarakat modern yang itu dimulai dari pembuat peraturan terlebih dahulu yaitu DPRD dengan harapat dari pemahaman DPRD tersebut dapat diturunkan pada masyarakat secara langsung melalui sosialisasi peraturan peraturan yang dibuat, sehingga tingkat pemahaman masyarakat akan meningkat dan peraturan tersebut bisa menjadi alat pengendali sosial dan atau sarana menjaga keteraturan sosial. DAFTAR PUSTAKA [1] [2] [3] [4] [5] [6]

United Nations Principle and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System, The Indonesian Legal Resources Center, Jakarta, 2012 Kansil, pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia, sinar grafika Jakarta. 2008. hal. 3 Lihat pasal 1 ayat 1KUHP Aristoteles lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah Politica Redi Syahputra, Bantuan Hukum Adalah hak Kita, Canting Press, PT Delapan Cahaya Indonesia, Jakarta 2013 Aristoteles, The Politics, hal 195 dalam David Held, Models of Democracy, Edisi Bahasa Indonesia , Penerjemah: Abdul Haris (Jakarta: The Akbar Tanjung Institute 2006) hlm 9-10


493

[7] [8]

Nur Agus Santoso, Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus “ST” dalam jurnal Yudisial volume 7 no 3 Desember 2014, hlm 219 Aristoteles, The Politics, hal 195 dalam David Held, Models of Democracy, Edisi Bahasa Indonesia , Penerjemah: Abdul Haris (Jakarta: The Akbar Tanjung Institute 2006).


494

REKAYASA HUKUM MASYARAKAT MODERN

Recommend Documents