PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM MODERN MAX WEBER

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM MODERN MAX WEBER Nurhidayati STAIN Jurai Siwo Metro Email : [email protected]

Abstract As well as Durkheim, Weber also to know how the new law is formed using the Sociology of law as a starting point the human condition in primitive societies. Author of this article Sociology of Law: A.A.G. Peters (University Utracht). This paper on “Legal and Social development and Rational Development of Modern Law” schools of Max Weber. Max Weber is an expert on Sociology of Law in addition to Karl Marx and Emil Durkheim. His most important work is the Economy and Society, published in 1925 which includes Legal Sociology. According to Weber the rules of the new law can be formed in two ways: namely appears bertahab or can be created deliberately. In terms of the new law appears bertahab, where people began to make use of a new way of existing rules that generate bertahab shift in the sense of the rules. While the new law can be created through coercion from above. Various kinds of influence on the formation of the new law is, such as: the existence of economic interests, as well as the influence of power that has played a decisive role in the formation of the law. In its emphasis to the importance of ideas in the formation of society and the law, Weber analyzes different from other Sociology tend to understate the role of ideas.

94 Nurhidayati

Key Word: Law, Sociology, Max Weber Abstrak Seperti halnya Durkhein, Weber juga untuk mengetahui bagaimana hukum baru terbentuk menggunakan Sosiologi hukumnya sebagai titik tolak kondisi manusia dalam masyarakat primitif. Pengarang Tulisan Sosiologi Hukum ini : A.A.G. Peters (Universitas Utracht). Tulisan ini mengenai “Hukum dan perkembangan Sosial Perkembangan Hukum Modern dan Rasional” faham Max Weber. Max Weber adalah seorang ahli Sosiologi Hukum disamping Karl Mark dan Emil Durkheim. Karyanya yang paling penting adalah Economy and Society, yang diterbitkan tahun 1925 yang mencakup juga Sosiologi Hukumnya. Menurut Weber aturan-aturan hukum baru dapat terbentuk dengan dua cara : yaitu muncul secara bertahab atau dapat diciptakan secara sengaja. Dalam hal hukum baru muncul secara bertahab, dimana orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada yang menghasilkan pergeseran bertahab dalam arti aturan-aturan tersebut. Sedangkan hukum baru dapat diciptakan melalui pemaksaan dari atas. Berbagai macam pengaruh terhadap pembentukan hukum baru adalah, seperti: adanya kepentingan-kepentingan ekonomis, maupun pengaruh kekuasaan yang telah memainkan peranan menentukan dalam pembentukan hukum. Dalam penekanannya kepada pentingnya arti ide-ide dalam pembentukan masyarakat dan hukum, analisis Weber berbeda dari Sosiologi lain yang cenderung mengecilkan peranan ide-ide tersebut. Kata Kunci: Hukum, Sosiologi, Max Weber

Pendahuluan A. Konsep Sosiologi Hukum Di dalam masyarakat modern, biasanya petugas penegakan adalah pengadilan dari salah satu instansi negara tertentu, yang bilamana perlu bisa minta bantuan kekuasaan polisi lebih lanjut ADZKIYA MARET 2015

Perkembangan Sosiologi Hukum Modern Max Weber

95

untuk memaksakan keputusankeputusannya. Adanya hukum yang dijamin, timbul karena kemungkinan saat kelompok akan mengajukan protes bila ada pelanggaran, terhadap suatu aturan yang kemudian akan menghasilkan suatu keputusan dari suatu badan resmi yang wewenang hukumnya untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus demikian cukup dihormati dalam masyarakat sehingga keputusannya akan dihormati. Dewasa ini pemaksaan hukum melalui kekerasan menjadi monopoli negara. Suatu hak dalam kerangka negara dijamin oleh kekuasaan pemaksa dari otoritas pejabat-pejabat politik. Pemaksaan hak dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemaksa komonitas politik sering kali hasilnya buruk dibanding dengan kekerasan pemaksa lainnya, misalnya : agama. Menurut Weber tidak semua hukum yang efektif dalam masyarakat adalah hukum negara, ada juga yang bukan hukum negara, sebagai contoh hukum agama yang seringkali lebih besar pengaruhnya terhadap individu dibanding dengan hukum yang ditegakkan oleh kekuasaan politik. Anggapan bahwa negara hanyalah ada jika alat-alat pemaksa komonitas politiknya unggul diatas semua alat-alat lainnya, adalah anti sosiologi. Hukum gerejani masih merupakan hukum, juga jika ia berbenturan dengan hukum negara sekalipun. Di dalam komonitas modern hukum dijamin oleh seorang hakim atau suatu lembaga lain yang merupakan wasit yang tidak memihak dan tidak berkepentingan dibandingkan dengan orang yang biasa dinilai sebagai mempunyai hubungan khusus dengan salah satu pihak. Hukum, konvensi atau kebiasaan, menurut Weber tergolong kedalam sesuatu yang berkelanjutan dengan peralihan-peralihan kecil yang menuju dari yang satu kepada yang lain. Kebiasaan sebagai kegiatan seragam tertentu yang terus berlangsung hanya karena orang sudah terbiasa karenanya dan terus menyatakannya berdasarkan peniruan tanpa berpikir. Konvensi dikatakan ada jika tingkah laku tertentu diusahakan supaya bisa berlaku, tetapi tanpa menggunakan pemaksaan apapun baik pisik maupun psikologis. Kebiasaan Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 1

96 Nurhidayati

berbeda dari pada hukum karena : 1. Tidak ada persyaratan normatif untuk menaati tipe aktifitas. 2. Tidak ada alat untuk menegakkannya. Sedangkan perbedaan antara hukum dan konvensi yaitu suatu tipe aktifitas uniforn yang berbeda dari kebiasaan disyaratkan secara normatif, akan tetapi tidak ditegakkan oleh suatu alat khusus. Hukum formal hanyalah merupakan satu faktor saja yang menentukan suatu tata sisoal medern, meskipun sifatnya sangat khas.

B. Pengaruh Ide-Ide: Peranan Ahli-Ahli Hukum Untuk membentukan pendidikan hukum profesional yang berfikir spesifik hukum, terdapat kemungkinan dua jalur yang berbeda. Yang pertama berupa pendidikan empiris dalam hukum sebagai suatu keterampilan, dengan cara magang untuk belajar dari praktuisi sambil melakukan praktek hukum yang sesungguhnya. Sedangkan yang kedua, hukum diajarkan disekolah yang khusus, dimana tekanannya diberikan pada teori hukum dan ilmu pengetahuan, artinya fenomena hukum diperlakukan secara rasional dan sistimatis. Tipe pertama diatas, diberikan oleh metode Inggris yang mirip kumpulan pengrajin dimana hukum diajarkan oleh ahli-ahli hukum. Dalam pengadilan-pengadilan di Inggris para pengacara selalu diambil dari kalangan orang-orang yang biasa menulis yaitu dari ulama-ulama dan merupakan penghasilan utama mereka, sedangkan tipe kedua merupakan tipe yang paling murni dengan melalui cara pendidikan hukum di universitas-universitas, dan hanya lulusan-lulusan ini yang diperbolehkan melakukan praktek hukum dan akhirnya universitas-universitas yang menikmati monopoli atas pendidikan hukum. Suatu tipe pendidikan hukum rasional yang sangat khas, walaupun tidak formal, yuridis, dalam bentuknya yang paling murni digambarkan dalam pengajaran hukum dalam seminariADZKIYA MARET 2015


97

seminari untuk pendidikan pastor atau sekolah-sekolah hukum yang berkaitan dengan seminari-seminari itu.

C. Pembentukan Hukum Rasional Pengaruh Bentuk Otoritas Politik

Secara

Historis:

Pembentukan hukun nasional secara historis dapat dibedakan menjadi empat fase : 1. Disingkirkannya secara tahab demi tahab acara-acara hukum primitif oleh otoritas politis dan keagamaan. 2. Pengaruh organisasi otoritas politik atas hukum. 3. Rasionalisasi hukum dan administrasi oleh penguasa politik demi kemajuan kepentingan-kepentingan administrasi mereka sendiri demi kepentingan komersial dari golongan borjuasi yang sedang muncul. 4. kodifikasi hukum secara sistimatis oleh ahli-ahli hukum yang berpendidikan universitas. Prosedur hukum yang primitif menurut Weber ada tiga macam acara hukum yang orisinil, yaitu : 1. Ada peradilan kecil keagamaan, yang dipergunakan oleh komunitas yang merasa dirinya terancam oleh bahayabahaya magis sebagai akibat perilaku anggotanya. 2. Ada tata cara perdamaian antara kelompok-kelompok yang bertali persaudaraan. 3. Ada arbitrase dalam pertikaian oleh kepala rumah tangga, yang tidak diikat oleh batasan-batasan resmi atau prinsipprinsip resmi. Rasionalisasi cara berpikir menurut hukum dan hubunganhubungan sosial yang dimulai oleh doktrin hukum kaum agama dapat mengambil dua bentuk : 1. Pemisahan hukum suci dari hukum sekunder untuk penyelesaian konflik-konflik antar manusia yang tidak ada sangkut paut keagamaan. 2. Kombinasi teakratis dari ketentuan-ketentuan keagamaan dan ritualistis dengan aturan-aturan hukum. Di India segolongan ulama yang dominan mampu untuk Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 1

98 Nurhidayati

mengatur keseluruhan bidang kehidupan secara ritualistis, dengan demikian mampu mengendalikan seluruh sistem hukum secara sangat luas. Dalam negara-negara Islam setidak-tidaknya dalam teori tidak ada satu bidang kehidupanpun dalam mana hukum sekular dapat terbentuk secara mandiri terlepas dari nama-nama suci. Menurut Weber ada dua bentuk otoritas politik tradisional, yaitu : 1. Otoritas yang patriarkal dan variasi-variasi feodel dari patrimonalisme. 2. Variasi-variasi feodel dari patrimonial. Bentuk paling murni dari otoritas tradisional digambarkan oleh pemerintahan patriarkal oleh kepala suatu rumah tangga atas anggota-anggotanya. Tipe ideal dari peradilan patriarkal yang informal yang bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian perkara-perkara secara adil yang material adalah peradilan kadi. Kadi adalah sebutan bagi seorang hakim di negara-negara Islam, yaitu wakil gubernur setempat yang menjalankan peradilan, berdasarkan adat setempat atau hukum Islam. Peradilan Kadi menentang sistem peradilan modern yang rasional secara formal berdasarkan penataan aturan-aturan hukum dengan secara sangat patuh. Beberapa ciri Peradilan Kadi, akan membedakannya dari sistem peradilan rasional formal yaitu : 1. Kebijakan yang memiliki kwalitas karismatik lebih penting artinya dari pada ekspertise hukum yang formal. 2. Bukti dari fakta-fakta tidak diatur secara prosedural, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim. 3. Perkara yang diputuskan tidak berdasarkan aturan-aturan formal. 4. Keputusan dicapai tidak melalui berpikir secara formal, tetapi secara intuitif. 5. Terdapat suatu pembauran antara aktifitas-aktifitas administratif dan aktifitas-aktifitas peradilan. Sedangkan sistem peradilan patrimonial rasionalisasi, seperti di Inggris, raja lebih senang menggunakan juri dari pada ADZKIYA MARET 2015


99

bertempur untuk keadilan dan cara-cara pembuktian irrasional lainnya yang tidak dapat diterima oleh kaum borjuis. Pada mulanya peradilan patrimonial harus bersaing dengan peradilan lokal dari komunikasi. Bentuk-bentuk kuno dari peradilan rakyat berasal dari tata cara peradamaian antara kelompok-kelompok kekeluargaan. Irrasional formalistik dari peradilan bentuk-bentuk lama ini telah dihapuskan dibawah dampak kekuasaan dua pangeran atau magistrat-magistrat atau dalam keadaan tertentu oleh organisasi ulama. Semakin rasional wewenang yang mengelola administrasi para pangeran atau pemimpin agama, makin luas digunakan pejabat administratif dalam melaksanakan kekuasaannya. Dengan peningkatan rasionalitas dari organisasi otoritas, maka bentuk-bentuk prosedur yang irrasional akan hilang, terjadi sisteminasi hukum material, artinya hukum sebagai satu keseluruhan telah dirasionalkan. Kepentingan para pejabat, dunia usaha kaum borjuis dan monarki dalam tujuan fiskal dan administratif merupakan faktor pendorong terjadinya kodifikasi. Kodifikasi hukum yang sistematis bisa merupakan hasil dari suatu orientasi kembali kehidupan hukum secara sadar dan universal. Pencatatan hukum secara sistematis bisa juga terjadi demi kepentingan keamanan hukum sesudah terjadi konflik sosial.

D. Hukum dan Otoritas : Administrasi Yang diatur Dengan Aturan Rasional Kesahihan suatu kekauasaan untuk memerintah dapat dinyatakan pertama, dalam sutu sistem peraturan-peraturan rasional yang dibentuk secara sadar, yang ditaati sebagai normanorma yang mengikat secara umum. Akan tetapi kesahihan kekuasaan untuk memerintah dapat juga bersandar kepada otoritas pribadi. Otoritas diatas dirumuskan sebagai kemungkinan bahwa pemisah-pemisah khusus tertentu dari sumber akan ditaati oleh kelompok orang-orang tertentu. Biasanya otoritas kegiatan sejumlah besar orang memerlukan adanya kontrol oleh sekelompok Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 1

100 Nurhidayati

orang. Ada tiga tipe murni yang sah, kesahihan tuntutan-tuntutan mereka akan legitimasi dapat bersandar pada : 1. Alasan-alasan rasional, yaitu berdasarkan atas kepercayaan dalam legalitas pola-pola aturan normatif (otoritas berdasarkan hukum). 2. Alasan-alasan tradisional, yaitu bersandar kepada kepercayaan yang muncul mengenai kesucian tradisitradisi (otoritas tradisional). 3. Alasan-alasan karismatik, yaitu bersandar pada kesetiaan kepada kesucian yang khusus dan luar biasa, heroisme, atau watak seseorang yang patut dijadikan contoh (otoritas karismatik). Dalam hal otoritas berdasarkan hukum ketaatan diwajibkan terhadap tata tertip bukan perorangan yang ditegakkan secara hukum. Berlakunya hukum berdasarkan pada diterimanya kesahihan gagasan-gagasan yang saling tergantung, sebagai berikut : 1. Setiap norma-norma hukum bisa dibuat melalui persetujuan atau pemaksaan. 2. Setiap badan hukum pada hakekatnya terdiri dari satu sistem konsisten dari peraturan-peraturan abstrak yang dibuat dengan sengaja. 3. Orang yang tipikal memiliki otoritas itu menduduki suatu jabatan. 4. Orang yang menaati suatu otoritas, berbuat demikian secara anggota kelompok perhimpunan yang ditaatinya hanyalah hukumnya. 5. Anggota-anggota kelompok perhimpunan sepanjang mereka menaati seorang yang memiliki otoritas, tidak wajib taat kepadanya sebagai seorang individu melainkan tata kepada tata tertib yang bukan perseorangan. Adapun kategori-kategori fundamental dari otoritas menurut hukum yang rasional adalah sebagai berikut : 1. Suatu organisasi berkesinambungan dari fungsi-fungsi resmi yang dilihat oleh aturan-aturan. ADZKIYA MARET 2015


101

2. Suatu lingkungan yang kompetensi yang khusus. 3. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarki. 4. Peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku suatu jabatan mungkin berupa peraturan-peraturan teknis atau norma-norma. 5. Dalam tipe rasional adalah soal penting bahwa anggotaanggota staf administratif sepenuhnya harus dipisahkan dari pemilik alat-alat produksi atau administratif. 6. Dalam kasus tipe rasional juga terdapat ketiadaan cara memperoleh posisi jabatan oleh orang yang sedang menjabat. 7. Tindakan keputusan dan peraturan administratif dirumuskan dan dicatat dalam tulisan. 8. Mereka digaji dengan bayaran tetap dalam uang, untuk sebagian terbesar dengan mempunyai hak pensiun. 9. Jabatan itu diperlakukan sebagai satu-satunya, atau setidaktidaknya pekerjaan utama dari pemegangnya. 10. Jabatan merupakan suatu karier. 11. Pejabat tunduk pada disiplin yang ketat dan sistematis serta pengawasan pengawasan dalam melaksanakan jabatannya. 12. Otoritas birokrasi diterapkan dalam bentuknya yang paling murni. 13. Pengangkatan melalui kontrol bebas yang memungkinkan adanya seleksi bebas, adalah soal pokok bagi demokrasi modern. Tipe administrasi menurut hukum yang rasional sanggup untuk dipekerjakan dalam segala macam situasi dan konteks. Sumber utama dari superioritas administrasi birokrasi terletak dalam penerapan pengetahuan tehnik. Birokrasi merupakan sarana yang paling tepat untuk mengubah kegiatan komunitas menjadi kegiatan organisasi sosial yang disusun secara rasional. Administrasi birokrasi pada dasarnya berarti melakukan pengawasan atas dasar pengetahuan tentang fakta konkrit dalam lingkungan kepentingan sendiri. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 1

102 Nurhidayati

Semangat birokrasi rasional secara normal memiliki sifatsifat umum yaitu : 1. Formalisme, yang diinginkan semua kepentingan yang berhubungan dengan pengamanan keadaan pribadi mereka sendiri, apapun isinya. 2. Ada suatu kecendrungan lain, yang nampaknya bertentangan dengan hal tersebut diatas, suatu kontradiksi yang untuk sebagian memang benar.

E. Sistem Peradilan Rasional Menurut Weber ada dua macam hubungan antara birokrasi dengan sistem peradilan, yaitu : 1. Birokrasi sebagai sesuatu bentuk organisasi dari kegiatan resmi dapat juga diterapkan kepada peradilan. 2. Organisasi birokrasi semacam itu dari sistem peradilan memciptakan suatu landasan bagi realisasi suatu lembaga hukum yang rasional yang dirasionaliasasi secara konseptual. Birokrasi memberikan sistem peradilan suatu landasan untuk mewujudkan suatu lembaga hukum rasional yang disistematisasi secara konseptual atas dasar undang-undang. Peradilan rasional atas dasar konsep-konsep hukum formal yang ketat harus dihadapkan kepada tipe peradilan yang terutama dituntun oleh tradisi-tradisi suci, tanpa menemukan di dalamnya suatu landasan yang jelas untuk mengambil keputusan atas kasuskasus yang konkrit.

F. Modal Hukum Rasional Yang Formal dan Kritiknya Meskipun hukum rasional suatu fenomena berkultural yang memiliki arti penting secara universal, yaitu tidak hanya baik untuk Barat, tetapi juga baik untuk masyarakat-masyarakat modern pada umumnya, namum pada waktu yang sama, fenomena kultural dari hukum rasional merupakan prestasi tidak stabil dan sangat tidak pasti. Jadi meskipun hukum rasional yang formal mempunyai arti ADZKIYA MARET 2015


103

unuversal bagi masyarakat-masyarakat modern pada umumnya, namun eksistensinya, belum ada, pemunculannya menuju ke eksistensi sama sekali belum pasti. Model hukum rasional formal, seperti yang telah muncul di Barat juga telah menjumpai kritik yang makin mengikat dalam kepustakaan ilmu sosial yang membahas hukum dan organisasi formal. Suatu asumsi mengenai hukum rasional adalah bahwa kekuasaan yang bijak akan dikendalikan yang menundukkannya kepada aturan-aturan. Dalam masyarakat modern dihadapkan pada jenis-jenis hukum yang efektifitasnya tidak bergantung kepada diturutinya hukum tersebut secara harfiah, melainkan disesuaikan kepada jiwa dan tujuan nya. Birokrasi menurut Weber paling cocok bagi administrasi rutin, akan tetapi dalam kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh perubahan sosial permanen, maka makin sedikitlah tugas-tugas yang dapat ditangani secara rutin. Dan makin lama makin disadari bahwa organisasi birokrasi memiliki kekurangan-kekurangan teknis yang mendasar. Hukum sering kali bukannya memajukan stabilitas dan kepastian, malahan justru mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidak pastian. Hukum diartikan dalam konteks suatu oposisi antara masyarakat, sebagai tempat asli dari kehidupan sosial dan negara sebagai kekuasaan politik yang terorganisasi dengan segala kepentingannya yang bertindak diatas kehidupan sosial, jadi hukum berperan sebagai pedang negara yang membelah dan memisah kebiasaan. Efek-efek yang merusak dari hukum formal ini paling kuat terdapat dalam daerah-daerah jajahan. Sesungguhnya pemerintahan pribumi adalah bentuk pemerintahan yang disukai oleh rakyat, dan melakukan apa yang mereka inginkan dengan cara yang mereka mengerti. Dominasi kolonial melambangkan hukum yang represif yang tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat yang dijajah. Dari kritik diatas hukum rasional yang formil ini, dapat disimpulkan bahwa, hukum formal tidak berarti sudah mencakup segalaJurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 1

104 Nurhidayati

galanya namun demikian formal sangat berharga.

Simpulan Lahirnya hukum modern, yang pertama terbentuk di Eropa Barat, menurut Weber adalah merupakan konsep hukum modern, yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut : 1. Aturan-aturan hukum memiliki suatu kwalitas “normatif ” yang umum dan kurang lebih abstrak. 2. Hukum modern adalah hukum “positif” hasil keputusankeputusan yang diambil secara sadar. 3. Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja. 4. Hukum modern adalah “Sistematis” aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya konsep-konsep dan dokrin-dokrinnya yang berbeda-beda. 5. Hukum modern adalah “Sekuler” substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etis.

DAFTAR PUSTAKA A. G. Peters (Universitas Utracht). “Hukum dan perkembangan Sosial Perkembangan Hukum Modern dan Rasional” faham Max Weber,1925.

ADZKIYA MARET 2015

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM MODERN MAX WEBER

Recommend Documents