REKAPITULASI OPINION CHANNELING : UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN per 7 November 2013

REKAPITULASI OPINION CHANNELING : UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN per 7 November 2013  

Masukan ini disarikan dari hasil opinion channeling melalui Sistem Stakeholders Relationship Management (SRM) proyek HPEQ, per tanggal 7 November pukul 14.00 WIB. Masukan awal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk tiap narasumber dalam memberikan penjelasan kepada peserta sosialisasi UU Pendidikan Kedokteran tanggal 8 November 2013. Kontributor : NO

NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tim FK UGM BEM-CIMSA-Dekanat Muhammad Rusda Isnatin Miladiyah T. Marwan Nusri K.M. Arsyad Zainal Ulu Prima S Eva Rachmi Yahwadiah Siregar Tim ISMKI Tim CIMSA Dwi Rendra Hadi

13 14 15

Dian Mulawarmanti Harry Arifin Kaiin M Chair Effendy

INSTITUSI KEDOKTERAN FK Universitas Gadjah Mada FK Universitas Negeri Sebelas Maret FK Universitas Sumatera Utara FK Universitas Islam Indonesia FK Universitas Malahayati FK Universitas Muhammadiyah Palembang FK Universitas Muhammadiyah Malang FK Universitas Mulawarman FK Universitas Prima Indonesia Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Center for Indonesian Medical Students' Activities BEM IKM FK UI KEDOKTERAN GIGI FKG Universitas Hang Tuah PSPDG Universitas Kristen Maranatha PSPDG Universitas Brawijaya

HPEQ Project Ditjen Dikti Kemdikbud

PASAL 6 ayat (6)

NORMA PENGATURAN MASUKAN (PP) Syarat dan ketentuan FK UNMUL : pembentukan  Perlu penjelasan lanjut tentang laboratorium karena dapat Fakultas Kedokteran serta diartikan sebagai departemen/bagian atau sebagai sarana penambahan program untuk praktikum/praktik studi  Perlu penjelasan mengapa wadahnya harus bernama Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi, sedangkan pada ayat (4) ternyata dapat menambahkan PS lain di bidang kesehatan. Bagaimana hal ini berbeda dengan FKIK?  Istilah Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi tidak sama dengan kodifikasi dikti yang menyebutnya : Program Studi Pendidikan Dokter(S1) dan Program Studi Profesi Dokter/Dokter gigi FK UNS : Perlu dijabarkan lebih lanjut pengertian Laboratorium Bioetika dan Humaniora di dalam peraturan di bawahnya (Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia) CIMSA : Apa sebenarnya bentuk konkret dari Laboratorium Bioetika dan Humaniora serta Kesehatan Masyarakat? Bukankah hal-hal dapat itu dipelajari langsung kepada subjek yaitu pasien dan masyarakat yang merupakan salah satu wahana pendidikan? Jadi untuk apa diperlukan suatu laboratorium khusus? FK UNPRIMA : Bagaimana bentuk dan pelaksanaan laboratorium bioetika/humaniora kesehatan tersebut?

Pasal 7 ayat (9)

Program dokter layanan primer dan program internsip

PSPDG UB : Sebaiknya Prodi yang mempunyai mahasiswa profesi segera berubah menjadi FKG FK UNMUL :  Ketidak-konsistenan penggunaan istilah baku “program studi” dan “program” akan menimbulkan interpretasi ganda. Bila menilik ayat (3) maka istilah “program” merujuk pada program studi karena magister dan doktor merupakan suatu program studi. Demikian juga pada ayat (5).  Sedangkan pada ayat (6) disebutkan bahwa keduanya merupakan program lanjutan yang tak terpisahkan, yang dapat diartikan sebagai dua program studi yang berkelanjutan atau satu program studi yang terdiri dari dua program (?).  Program dokter layanan primer menyebabkan ambigu dengan program profesi dokter dan dokter gigi (maupun


tahap S1-nya) karena tujuannya sama-sama menghasilkan dokter layanan primer yang berorientasi dokter keluarga. Perlu dikaji apa yang kurang dari lulusan dokter dengan sistem KBK dan internship untuk memenuhi kualifikasi layanan primer dalam sistem JKN, dan beranjak dari hasil evaluasi tersebut dilakukan perbaikan terhadap pendidikan dokter dan internship. FK UII :  Dalam SKDI disebutkan untuk mendukung kompetensi lulusan dalam praktek dokter primer, namun UU Dikdok membedakan antara lulusan PSPD dengan dokter lulusan primer  Perlu penjelasan tentang perbedaan kualifikasi dan kompetensi dokter lulusan PSPD dan dokter layanan primer FK UNS :  Perlu pembenahan program studi profesi dokter agar kompetensi yang dicapai lulusan dokter sesuai dengan yang ditetapkan. Kalau harus dilaksanakan maka perlu adanya standardisasi dari internship, karena cukup banyak pengalaman yang menyatakan bahwa internship tidak ada bedanya dengan pendidikan profesi yang sebelumnya dijalani  Perlu segera dibuat PP yang memperhatikan : lama studi pendidikan dokter sampai dengan pesialis layanan primer dan nasib dokter umum yg sekarang ada (perlu konversi ke dokter spesialis layanan primer) CIMSA :  Seberapa pentingkah diadakannya internship kepada para dokter lulusan muda? Karena sebenarnya pengalaman menangani pasien seharusnya diberikan pada saat program profesi dokter. Tidak seperti sekarang di mana mahasiswa program profesi tidak dapat menangani pasien secara langsung, hanya melihat tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien.  Bagaimana dengan berbagai masalah yang terdapat di dalamnya, mengapa tidak bisa dibenahi terlebih dahulu untuk diadakannya internship kembali. Perlu adanya standarisasi dari internship, karena cukup banyak pengalaman yang menyatakan bahwa internship tidak ada bedanya dengan pendidikan profesi yang sebelumnya dijalani PSPDG Maranatha : Internship dokter gigi tidak dapat disamakan dengan internship dokter. Oleh sebab itu , untuk internship dokter gigi sebaiknya HPEQ Project Ditjen Dikti Kemdikbud

dibuat peraturan tersendiri ( PP atau Permen ) dan dalam penyusunan peraturan tersebut melibatkan stakeholders kedokteran gigi. Pasal 21 ayat (4)

Kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran

FK UNMUL :  Perlu aturan untuk penetapan wahana pendidikan berupa Puskesmas secara resmi sebagaimana rumah sakit pendidikan.  Perlu penjelasan bagaimana penggunaan angka kredit bagi dosen di RS atau wahana pendidikan, yang berhubungan dengan jenjang karier atau mungkin jenjang akademik. Untuk mewujudkannya diperlukan kesepahaman dan kerja sama lintas bidang, tidak hanya antar kementerian tapi juga dengan pemerintah daerah yang membawahi RS atau wahana pendidikan. FK UNS : Perlu segera dibuat peratutan pemerintah atau permen tentang dosen di rumah sakit pendidikan. FK USU :  Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki Fakultas Kedokteran harus mendapatkan anggaran/dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait lainnya.  Rumah Sakit Pendidikan yang dimiliki Fakultas Kedokteran, demi kelancaran proses belajar mengajar direkomendasikan dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran.  Rumah Sakit Pendidikan wajib memiliki Simulation Center.

Pasal 45

Kerja sama FK dengan RSP dan wahana pendidikan kedokteran

FK UII : Perlu dipertimbangkan masa transisi yang lebih dari 3 tahun, mengingat sebagian besar RS yang digunakan oleh FK adalah RS Pemerintah (propinsi atau kabupaten) dengan manajemen dan struktur yang sangat berbeda dengan FK, termasuk dokternya FK UMP : Bagaimana PTS dgn RSUD, RS Swasta dan FK PTS dana Pemda dan Pemerintah Pusat ? FK UNPRIMA :  Bagaimana bentuk perlindungan hukum, terutama di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran ?  Bagaimana bantuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk Fakultas Kedokteran Swasta dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola swasta. PSPDG UB :


1. Apabila suatu universitas sudah memiliki RSP dan memenuhi syarat sebagai RSP Utama untuk pendidikan profesi Drg maka tidak diharuskan FKG atau IPDG membangun RSGM demi efisiensi (menghemat keuangan Negara). PASAL Pasal 8 ayat (5)

NORMA PENGATURAN (PERMENDIKBUD) Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialissubspesialis

MASUKAN FK UMP : Perlu Peraturan Menteri/Pemerintah tentang kurikulum dan masa studi Program dokter layanan primer, termasuk beasiswa, SDM dan sarana-prasarana ISMKI : Tantangan transisi pendidikan akan sangat berat, terutama status dokter umum yang sudah senior. Peraturan ini lebih membahas ke dokter lulusan baru. Perlu ada aturan yang jelas agar setiap dokter yang sudah senior tidak dirugikan dengan sistem yang baru ini FK UNPRIMA : Apakah sudah ada Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A membuka Program Studi Dokter Layanan Primer ini, kalau ada di Fakultas Kedokteran apa? FK UGM : Ditambahkan Puskesmas Pendidikan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Dokter Layanan Primer FK UNPRIMA : Dimana tersedia Program Studi Magister Bioetika/Humaniora Kesehatan?

Pasal 17 ayat (3)

Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor

Pasal 9 ayat (2)

Kuota nasional mahasiwa prodi kedokteran

FK UII : Cara penentuan kuota jumlah mahasiswa baru ditinjau kembali dan diformalkan dalam Peraturan Menteri. Selain itu, perlu kejelasan punishment kepada pihak yang melanggar

Pasal 19 ayat (4)

Penempatan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialissubspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan

FKG UGM : Ditambahkan tujuan pendidikan pelayanan primer yang setara spesialis utamanya untuk pemahiran kompetensi pengelolaan kasus tersering di pelayanan primer (150 kasus level mandiri SKDI), ditambah dengan penguasaan prinsip pelayanan dokter primer yang holistik-kontinuitas-komprehensif-pelayanan berpusat pasien-berorientasi komunitas dan penyelesaian masalah secara spesifik. FK UMM Masih banyak universitas yg memiliki fasilitas yg standarnya


Pasal 27 ayat (6)

Seleksi penerimaan calon mahasiswa

sama dgn RS,utk itu harus diselaraskan dengan memberi bantuan dana/alat bantu. FK UMP : Tes bakat dan tes kepribadaian harus dilakukan serentak dengan tes seleksi. Problem : Jumlah calon dan alat tes yang efisen . Dibuat siapa ? ISMKI :  Siapakah pelaksana jalur khusus? Apakah seleksi nasional atau mandiri (fakultas) ?  Jalur khusus ini mempertimbangkan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah, artinya apakah kemungkinan ada kuota secara finansial ? FK UII :  Pelaksanaan tes bakat dan tes kepribadian akan diseragamkan secara nasional atau bebas sesuai institusi masing-masing?  Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru akan bersifat serentak (nasional) atau tergantung institusi masing-masing? FK UNS : Sebaiknya seleksi penerimaan calon mahasiswa daerah melalui jalur khusus sangat dievaluasi, terutama pada jumlah penerimaan dari daerah karena standar pendidikan di perkotaan dan daerah-daerah lainnya cukup berbeda dan mungkin bisa mengganggu standar dari lulusan universitas tersebut yang nantinya belum tentu bisa berkarya dengan maksimal. CIMSA :  Apakah bentuk konkret dari tes bakat dan tes kepribadian. Bukankah hal tersebut hanya diadakan untuk beberapa profesi yang lainnya saja?  Mengapa tes bakat dan tes kepribadian menjadi sangat dibutuhkan?  Seperti apa proses dari tes bakat dan tes kepribadian dan bagaimana perannya dalam penerimaan mahasiswa baru?  Bagaimana pembagian kuota bagi calon mahasiswa dari daerah, terhadap penerimaan mahasiswa baru?  Sebaiknya seleksi penerimaan calon mahasiswa daerah melalui jalur khusus sangat dievaluasi, terutama pada jumlah penerimaan dari daerah karena standar pendidikan di perkotaan dan daerah-daerah lainnya cukup berbeda dan mungkin bisa mengganggu standar dari lulusan universitas tersebut yang nantinya belum tentu bisa berkarya dengan maksimal.


Pasal 30 ayat (5)

Calon mahasiswa warga negara asing

Pasal 31 ayat (3)

Hak dan kewajiban Mahasiswa

FK UNPRIMA : Sejauh mana jaminan tes bakat dan kepribadian ini berperan dalam menghasilkan dokter? Apakah sudah ada penelitian tentang itu yang benar-benar signifikan?. Apakah ada standar tes bakat dan tes kepribadian ini? FK UMP : Perlu pengaturan secara nasional untuk mencegah disparitas penerimaan dan negara asal mahasiswa BEM IKM FK UI :  Dalam bentuk apakah insentif yang dimaksud?  Siapa yang wajib memberi insentif? FK UNS :  Insentif yang diberikan apakah akan sangat terkait dengan peningkatan biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh calon/mahasiswa program spesialis, sub-spesialis, maupun layanan primer?  Bagaimana penilaian pemberian insentif ini dilakukan? CIMSA :  Insentif yang diberikan apakah akan sangat terkait dengan peningkatan biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh calon/mahasiswa program spesialis, sub-spesialis, maupun layanan primer?  Bagaimana penilaian pemberian insentif ini dilakukan?

Pasal 35

Beasiswa dan/atau FK UNPRIMA : bantuan biaya pendidikan Perlu dijelaskan tatacara memperoleh beasiswa

Pasal 36 ayat (4)

Tata cara pelaksanaan uji kompetensi

FK UMP : Perlu memperhatikan Perkonsil no 12 tahun 2013 bab V pasal 9 dan UU nomor 29 th 2004

Pasal 52 ayat (3)

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran

FK UMP : Apakah ada faktor yang akan mempengaruhi penetapan biaya pendidikan? (mis: swasta/negri, kondisi geografi, ekonomi setempat) FK UNS : Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Kedokteran, apakah hal ini sangat gawat untuk disamakan di seluruh Indonesia? CIMSA :  Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Kedokteran,


apakah hal ini merupakan hal yang genting untuk disamakan di seluruh Indonesia?  Mengingat biaya kedokteran secara harfiah pastilah tinggi dan jika hal ini dilakukan apakah hal ini akan tidak membebani calon mahasiswa?  Satuan biaya operasional pendidikan merupakan hal yang rancu, mungkin jika ada SOP pembiayaan akan lebih baik. SOP lebih baik dilihat dari segi perguruan tinggi swasta dan negri, karena pembiayaan yang dikeluarkan oleh PTA dan PTS akan jauh berbeda. Jika disamakan antara PTA dan PTS di SOP pembiayaan, akan menyebabkan pengeluaran biaya jumlah yang dibayarkan mahasiswa negri dan swasta akan sama FK UNPRIMA : Kapan akan dimulai penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan kedokteran ini? Apakah Peraturan Menteri untuk ini sudah ada?


REKAPITULASI OPINION CHANNELING : UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN per 7 November 2013

Recommend Documents