REKALKUKASI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA TAHUN 2003 KATA PENGANTAR Assalaamu ‘alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Rekalkukasi Sumber Daya Hutan Indonesia Tahun 2003 yang menampilkan Penutupan Lahan pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan penafsiran citra landsat 7 ETM+ Liputan Tahun 1999/2000 untuk seluruh Indonesia. Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2003 merupakan penyempurnaan hasil rekalkulasi sumber daya hutan pada tahun 2002. Pada edisi tahun 2003 ini rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilengkapi dengan data spasial penutupan lahan untuk Provinsi Papua serta beberapa penyempurnaan antara lain pada data digital kawasan hutan dan batas administrasi pemerintahan serta informasi lainnya dari para pengguna. Data yang disajikan dalam buku ini merupakan basis data penutupan lahan yang dapat diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Dengan semakin rincinya penutupan lahan yang disajikan, diharapkan data dan informasi ini dapat memberikan dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan kehutanan baik secara nasional maupun regional. Diharapkan pula data ini dapat mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu kesatuan ekosistem. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan di era otonomi daerah dengan memperhatikan berbagai komitmen tentang pembangunan kehutanan yang mengacu pada Resource Base Management. Wassalaamu ‘alaikum Wr.Wb. Jakarta, Oktober 2003 KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN, ttd. Dr. Ir. BOEN M. PURNAMA, M.Sc. NIP. 080037272
ABSTRAK Tekanan terhadap sumber daya hutan yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, terutama pada era reformasi dan otonomi daerah sangat dirasakan pada saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga telah terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan dalam lima tahun terakhir terutama pada tahun 1997/1998 (khususnya Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 3,2 juta ha, Baplan 1998). Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya hutan (SDH) yang akan berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai langkah awal kegiatan pengelolaan hutan yang berorientasi kepada Resource Base
Management, perlu dilakukan rekalkulasi SDH yang diharapkan dapat menjadi base line pembangunan kehutanan di masa datang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan selama ini. Rekalkulasi penutupan lahan telah dilakukan terhadap kawasan hutan seluruh Indonesia berdasarkan data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000. Rekalkulasi dilakukan terhadap kawasan hutan sesuai fungsinya, yaitu Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Hutan Produksi yang dirinci menjadi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK). Penafsiran penutupan lahan pada masing-masing fungsi hutan secara garis besar dikelompokkan ke dalam hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, non hutan dan tidak ada data. Hasil rekalkulasi menunjukkan bahwa lahan berhutan pada: 1) hutan lindung seluas 20,80 juta ha atau 69,6 % dari hutan lindung yang dilakukan rekalkulasi seluas 29,89 juta ha; 2) hutan konservasi seluas 12,879 juta ha atau 65,2 % dari hutan konservasi yang dilakukan rekalkulasi seluas 19,74 juta ha; 3) hutan produksi seluas 48,953 juta ha atau 58,5 % dari hutan produksi yang dilakukan rekalkulasi seluas 83,67 juta ha.
BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Hutan tropis Indonesia sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu dalam pengurusan dan pengelolaan hutan diperlukan perlindungan dan pemanfaatan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Penyelenggaraan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, antara lain dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari sebagaimna yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, sehingga setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan pun harus disesuaikan dengan fungsi pokok hutan tersebut. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan dan pengurangan luas tutupan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta berbagai gejala alam lainnya. Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tercapai secara optimal dan lestari. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 guna mencapai tujuan secara maksimal dan merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Demikian pula masyarakat dan atau perorangan turut berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan dan pemanfaatannya. Berdasarkan data yang ada, sumber daya hutan selama periode 1985-1997 untuk 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mengalami laju deforestasi seluas ± 1,6 juta ha per tahun (Baplan, 1998) yang antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar
untuk berbagai keperluan pembangunan, over cutting dan illegal loging, penjarahan, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu pemantauan kondisi sumberdaya hutan tingkat nasional perl dilakukan secara periodik paling tidak 3 tahun sekali. Data kondisi sumberdaya hutan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari sistem informasi kehutanan merupakan bahan pendukung dalam perencanaan pembangunan kehutanan di masa mendatang yaitu sebagai bahan dalam kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan Rekalkulasi Sumber Daya Hutan, khususnya rekalkulasi penutupan lahan pada kawasan hutan, baik di dalam Hutan Konservasi, Hutan Lindung, maupun Hutan Produksi di seluruh Indonesia. Hasil Rekalkulasi SDH tahun 2003 ini merupakan upaya melengkapi dan menyempurnakan hasil rekalkulasi tahun 2002 dengan menambahkan data penutupan lahan Provinsi Papua. B. Tujuan Tujuan rekalkulasi sumberdaya hutan adalah untuk menyajikan data kondisi penutupan lahan pada kawasan hutan yaitu pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagai bahan dalam perencanaan pengelolaan hutan secara lestari (Sustainable Forest Management). C. Sasaran Tersedianya data penutupan lahan pada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. D. Ruang Lingkup Penutupan lahan per provinsi seluruh Indonesia, baik kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain yang dirinci ke dalam 24 kelas.
BAB II METODOLOGI A. Sumber Data Data yang digunakan dalam rekalkulasi sumberdaya hutan adalah data digital yang tersedia pada Pusat Perpetaan Kehutanan Badan Planologi Kehutanan pada tingkat ketelitian skala 1:250.000. Data tersebut meliputi: 1. Data digital penutupan lahan hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 1999/2000. Penutupan lahan diklasifikasi menjadi 24 klas, yaitu sebagai berikut: a. Hutan; 1. Hutan lahan kering primer 2. Hutan lahan kering sekunder 3. Hutan rawa primer 4. Hutan rawa sekunder 5. Hutan mangrove primer 6. Hutan mangrove sekunder
7. Hutan tanaman b. Non Hutan; 8. Semak/Belukar 9. Belukar rawa 10. Savana 11. Perkebunan 12. Pertanian lahan kering 13. Pertanian lahan kering dan Semak 14. Transmigrasi 15. Sawah 16. Tambak 17. Tanah Terbuka 18. Pertambangan 19. Pemukiman 20. Tubuh Air 21. Rawa 22. Airport c. Tidak Ada Data; 23. Awan 24. Tidak Ada Data 2. Data digital kawasan hutan bersumber dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan untuk 23 propinsi (Tahun 1999-2001), sedangkan untuk Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah bersumber dari Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Konservasi (yaitu KSA-KPA dan Taman Buru), Hutan Produksi (yaitu Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). B. Analisa dan Penyajian Data Rekalkulasi sumber daya hutan dilaksanakan melalui analisa data penutupan lahan pada kawasan hutan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis. Tahapan rekalkulasi adalah sebagai berikut : 1. Penyiapan data digital kawasan hutan dan penutupan lahan provinsi, 2. Overlay data digital penutupan lahan dengan data kawasan hutan,
3. Penghitungan luas penutupan lahan pada setiap kawasan hutan. Dalam penghitungan luas menggunakan spesifikasi: proyeksi yang digunakan adalah Mercator, spheroid WGS 84, angka luas dibulatkan kedalam ribu ha. 4. Penyajian luas penutupan lahan dalam bentuk peta dan tabel. Proses selengkapnya disajikan pada Bagan 1. Bagan 1. Bagan Alur Proses Rekalkulasi Sumberdaya Hutan
BAB III HASIL REKALKULASI SUMBER DAYA HUTAN
Total areal yang dilakukan rekalkulasi seluas 187,784 juta ha terdiri dari kawasan hutan seluas 133,128 juta ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 54,656 juta ha. Hasil Rekalkulasi menunjukkan bahwa: 1. Luas lahan berhutan pada kawasan hutan untuk seluruh daratan Indonesia adalah 83,892 juta ha atau 63,0 %, non hutan seluas 31,952 juta ha atau 24,0 % dan tidak ada data seluas 17,284 juta ha atau 13,0 %. 2. Pada Areal Penggunaan Lain (APL) luas lahan berhutan 8,066 juta ha atau 14,8 %, luas lahan non hutan 41,374 juta ha atau 75,7 % dan tidak ada data seluas 5,216 juta ha atau 9,5 %. Tabel III.1 : Luas Penutupan Lahan Seluruh Indonesia (Ribu Ha) KONDISI HL
KAWASAN HUTAN HUTAN TETAP KSA-KPA HP HPT Jumlah
APL
TOTAL
HPK
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
8.066,4
A. Hutan
20.852,6
12.926,1
20.945,8 18.129,4
72.853,9
11.038,3
83.892,2
63,0
14,8
91.958,6
49,0
B. Non Hutan
4.748,4
2.867,0
10.527,0
4.340,5
22.482,9
9.469,5
31.952,4
24,0 41.374,1 75,7
73.326,5
39,0
C. Tidak Ada Data
4.359,6
3.678,0
3.859,6
3.159,3
15.056,6
2.227,0
17.283,5
13,0
22.499,3
12,0
29.960,6
19.471,1
INDONESIA
5.215,7
9,5
35.332,4 25.629,2 110.393,4 22.734,7 133.128,1 100 54.656,2 100 187.784,3 100
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Luas penutupan lahan berdasarkan kondisi hutan per fungsi kawasan hutan untuk masing-masing provinsi disajikan pada lampiran 1. A. Rekalkulasi pada Hutan Lindung Hasil penghitungan luas penutupan lahan pada Hutan Lindung menunjukkan: 1. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lahan berhutan tertinggi yaitu 90,8 %. Sedangkan provinsi lain yang memiliki lahan berhutan diatas 80 % adalah Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. 2. Penutupan lahan berhutan untuk Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB dan Papua berkisar antara 75 % sampai 79 %. 3. Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur memiliki lahan berhutan kurang dari 40 % dan Provinsi Lampung memiliki lahan berhutan terendah yaitu 17,4 %. Selengkapnya data penutupan lahan di kawasan Hutan Lindung tersaji dalam Tabel III.2 berikut ini. Tabel III.2 : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Lindung Per Provinsi (Ribu Ha) No.
PROPINSI
Penutupan Lahan HUTAN
NON HUTAN
Tidak Ada Data
Jumlah luas kawasan lindung
Primer
Sekunder Tanaman Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
1
N. Aceh Darussalam
960,0
599,8
3,7
1.563,5
84,3
158,9
8,6
131,4
7,1
1.853,8
2
Sumatera Utara
330,0
360,1
34,4
725,4
46,6
622,9
40,0
207,5
13,3
1.555,7
3
Riau
34,6
204,9
3,5
243,0
60,0
105,1
26,0
56,7
14,0
404,8
4
Sumatera Barat
223,6
325,8
-
549,4
58,2
294,5
31,2
100,6
10,6
944,4
5
Bengkulu
164,5
10,1
-
174,6
69,6
43,8
17,5
32,4
12,9
250,8
6
Jambi
43,2
52,7
96,0
55,0
22,6
12,9
55,8
32,0
174,3
7
Sumatera Selatan
165,7
60,9
-
226,7
36,3
350,1
56,0
48,5
7,8
625,3
8
Bangka Belitung
14,5
48,3
-
62,8
29,5
117,1
54,9
33,4
15,6
213,3
9
Lampung
12,4
42,8
-
55,1
17,4
241,3
76,0
21,3
6,7
317,
1.949,2
1.705,5
41,7
687,5 10,8
6.340,1
2,2
3,2
10,2
SUMATERA 10
Banten
11
DKI Jakarta
12
Jawa Barat
13
Jawa Tengah
-
14
D.I.Yogyakarta
-
15
Jawa Timur JAWA
16
Kalimantan Barat
17
Kalimantan Tengah
18
Kalimantan Timur
-
-
23,8
0,1
-
3.696,4 58,3 1.956,2 30,9 15,6 -
51,6 -
11,1
36,9
0,1 100,0
3,5 -
11,5
30,2
-
0,1
77,8
8,8
110,4
52,4
94,0
46,3
6,4
3,
210,8
44,3
8,6
52,9
70,9
21,7
29,1
0,0
0,0
74,6
2,0
2,0
64,8
1,1
35,2
80,1
69,9
19,8
0,4
0,1
353,8
197,9 29,4
10,3
1,5
672,5
-
80,8
162,7
39,9
283,5
106,8
288,1
69,5
464,4 69,0
1.108,8
661,6
-
476,8
285,8
1.851,7
490,1
-
-
3,0
1.770,4
77,2
392,4
17,1
130,4
5,7
2.293,2
0,0
762,6
90,8
35,1
4,2
42,7
5,1
840,4
0,0
2.341,8
83,9
83,8
3,0
366,7
13,1
2.792,3
19
Kalimantan Selatan KALIMANTAN
25,7
175,3
9,4
3.463,0
1.612,8
9,4
210,4
43,5
109,2
22,6
5.085,2 79,3
620,5
9,7
164,4
34,0
484,0
704,2 11,0
6.400,9
20
Sulawesi Utara
49,9
21,3
-
71,2
39,0
43,5
23,8
68,0
37,2
182,6
21
Gorontalo
90,6
45,8
-
136,4
78,5
16,9
9,8
20,4
11,7
173,7
22
Sulawesi Tengah
351,6
514,3
-
865,9
65,2
68,4
5,1
394,2
29,7
1.328,5
23
Sulawesi Tenggara
407,3
218,4
-
625,7
58,5
72,3
6,8
371,7
34,8
1.069,7
24
Sulawesi Selatan
303,3
970,4
-
1.273,7
64,4
403,3
20,4
301,3
15,2
1.978,3
1.202,7
1.770,2
-
604,3 12,8 1.155,5 24,4
4.732,7
SULAWESI
2.972,9 62,8
25
Bali
42,5
6,6
-
49,1
49,0
22,7
22,6
28,5
28,4
100,3
26
NTB
272,5
94,4
-
366,9
75,9
77,8
6,1
38,4
7,9
483,1
27
NTT
48,6
176,0
-
224,6
32,4
403,7
58,2
65,6
9,5
693,92
BALI & NUSA TENGGARA
363,6
277,0
28
Maluku Utara
288,8
209,9
29
Maluku
181,5
147,6
470,25 6.925,8
MALUKU UTARA & MALUKU 30
Papua INDONESIA
-
640,6
504,2
39,5
132,5
10,4
1.277,3
498,6
68,4
45,2
6,2
184,8
25,4
728,6
0,6
329,7
52,4
103,5
16,4
196,2
31,2
629,3
357,5
0,6
828,3 61,0
381,0 28,1
1.358,0
238.5
0,5
14.481,4 6.249,6
-
50,2
121,7
7.164,8
78,1
148,6 10,9 716,7
7,8 1.288,6
14,1
20.852,6 69,6 4.748,4 15,8 4.359,6 14,6
9.170,1 29.960,6
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Kondisi sumberdaya hutan pada Hutan Lindung memerlukan perhatian khusus karena Hutan Lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi hidrologis untuk menunjang kehidupan di kawasan bawahnya. Beberapa provinsi yang memiliki Hutan Lindung yang minim dengan penutupan berhutan yang rendah perlu diperhitungkan daya dukung hidrologinya dalam memenuhi kebutuhan akan air, dengan alternatif peningkatan peran kawasan lindung lainnya seperti sempadan sungai, mata air dan danau di luar kawasan hutan. Kondisi tekanan penduduk terhadap hutan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan rehabilitasi terhadap Hutan Lindung.
Untuk Provinsi DKI Jakarta yang hanya memiliki kawasan hutan seluas 100 ha dengan penutupan lahan berupa non hutan, maka peran kawasan lindung seperti jalur hijau dan kawasan sempadan sungai perlu ditingkatkan dalam menunjang fungsi hidrologis sungai-sungai yang ada. Pembangunan Hutan Kota secara nyata akan sangat membantu upaya konservasi air di DKI Jakarta khususnya dan di wilayah perkotaan umumnya. B. Rekalkulasi pada Hutan Konservasi Hasil penghitungan luas penutupan lahan pada Hutan Konservasi menunjukkan: 1. Lahan berhutan di Pulau Sumatera pada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 88,6 % dan Bengkulu 84,6 %, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan sudah di bawah 50 %. 2. Provinsi lainnya yang masih memiliki lahan berhutan di atas 80 % adalah Provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Pulau Sulawesi hanya Provinsi Gorontalo yang masih di atas 70 %, sedangkan provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 50 % serta Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan kurang dari 50 %. 3. Untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dari total kawasan konservasi seluas 8,156 juta ha, lahan berhutan sebanyak 66,0 %, Non hutan 12,6 % dan tidak ada data 21,4 %. 4. Lahan berhutan pada kawasan konservasi di DKI Jakarta hanya 8,9 % dari total luas daratan kawasan konservasi seluas 272,34 ha, selebihnya didominasi oleh perairan seluas 108.000 ha. Data selengkapnya tersaji dalam Tabel III.3 berikut. Tabel III.3 : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Konservasi Per Provinsi (Ribu Ha) Penutupan Lahan No.
PROPINSI
HUTAN Primer
1
N. Aceh Darussalam
2
NON HUTAN
Sekunder Tanaman Jumlah
%
Jumlah
%
Tidak Ada Data Jumlah %
Jumlah luas kawasan konservasi
601,7
119,9
7,6
729,1
88,6
22,7
2,8
71,2
8,7
823,0
Sumatera Utara
91,6
89,6
0,2
181,5
67,1
19,0
7,0
69,7
25,8
270,2
3
Riau
79,9
153,6
2,8
236,3
65,3
30,7
8,5
94,5
26,2
361,5
4
Sumatera Barat
354,9
248,3
-
603,1
77,9
64,1
8,3
107,1
13,8
774,3
5
Bengkulu
359,5
30,5
-
390,0
84,6
49,7
10,8
21,6
4,7
461,3
6
Jambi
265,4
83,7
-
349,1
48,9
187,4
26,3
177,2
24,8
713,7
7
Sumatera Selatan
164,5
74,6
-
239,1
32,5
300,0
40,8
196,1
26,7
735,2
8
Bangka Belitung
-
-
-
9
Lampung
164,6
-
224,0
59,4
57,0
160,3
40,8
-
8,6
2,2
392,9
SUMATERA 10
Banten
11
DKI Jakarta
12
Jawa Barat
13
Jawa Tengah
14
D.I. Yogyakarta
15
Jawa Timur
2.082,0
859,5
51,9
2,3
-
0,0
10,6 11,7 -
2.952,2 65,1
834,0 18,4
66,0
82,0
7,1
8,8
0,0
8,9
0,2
91,1
746,0
16,5
4.532,2
7,4
9,2
80,5
-
-
0,2
20,1
60,1
6,0
86,2
79,2
15,0
13,8
7,6
7,0
108,8
0,0
2,9
0,2
3,1
36,0
4,7
53,8
0,9
10,2
8,7
-
0,2
0,2
28,4
0,5
71,6
83,9
110,3
3,6
197,9
86,1
27,5
12,0
4,3
1,9
229,7
JAWA
155,9
175,7
21,8
55,0 12,8
20,2
4,7
428,6
16
Kalimantan Barat
932,0
252,1
-
1.184,1
82,8
189,7
13,3
56,9
4,0
1.430,7
17
Kalimantan Tengah
321,5
194,9
-
516,4
81,6
76,7
12,1
39,6
6,3
632,7
18
Kalimantan Timur
984,7
189,1
9,9
1.183,7
66,9
238,9
13,5
346,6
19,6
1.769,2
19
Kalimantan Selatan
-
68,8
2,4
71,2
55,0
45,6
35,2
12,6
9,7
129,4
2.238,1
705,0
12,3
550,9 13,9
455,7
11,5
3.962,1
KALIMANTAN
-
353,4 82,4
2.955,5 74,6
-
-
0,8
20
Sulawesi Utara
66,8
34,5
-
101,3
40,9
19,6
7,9
126,5
51,2
247,4
21
Gorontalo
88,8
65,1
-
153,8
79,5
9,9
5,1
29,8
15,4
193,6
22
Sulawesi Tengah
138,8
189,0
-
327,8
54,1
44,1
7,3
233,6
38,6
605,5
23
Sulawesi Tenggara
102,4
58,9
-
161,3
53,6
46,7
15,5
92,7
30,8
300,7
24
Sulawesi Selatan
14,9
48,5
-
63,4
48,6
19,7
15,1
47,4
36,3
130,5
411,7
396,0
-
807,6 54,7
139,9
9,5
530,1
35,9
1.477,7
SULAWESI 25
Bali
5,0
6,9
-
11,9
50,9
7,0
29,9
4,5
19,1
23,3
26
NTB
33,9
32,2
-
66,1
43,4
60,7
39,9
25,5
16,7
152,3
27
NTT
66,3
72,1
-
138,5
48,2
140,8
49,0
7,8
2,7
287,1
BALI & NUSA TENGGARA 28
Maluku Utara
29
Maluku
MALUKU & MALUKU UTARA 30
Papua INDONESIA
105,2
111,3
-
216,4 46,8
37,8
8,2
462,7
2,1
18,1
-
20,1
39,4
5,5
10,8
25,5
49,9
51,2
179,2
57,6
-
236,8
59,0
46,7
11,6
117,6
29,3
401,0
181,3
75,6
0,6
52,2 11,5
143,1
31,6
452,2
5.184,8
198,6
0,6
12,6 1.745,2
21,4
8.155,7
10.359,0
2.521,6
45,4 12.926,1 66,4 2.867,0 14,7 3.678,0
18,9
19.471,1
256,9 56,8 5.384,1
208,5 45,1
66,0 1.026,4
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Berdasarkan penutupan lahan di kawasan konservasi yang ditunjukkan oleh tabel di atas, perlu dilakukan penelaahan peta Zonasi/Blok pada kawasan konservasi ataupun checking lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah lahan non hutan merupakan zona/blok pemanfaatan atau zona/blok inti dan rimba. Sehingga dapat ditentukan rencana tindak yang akan dilakukan terhadap pengelolaan kawasan tersebut, misalnya rehabilitasi untuk kawasan konservasi yang memungkinkan atau pengamanan untuk kawasan konservasi yang mensyaratkan siklus alami khususnya Zona/Blok Inti. C. Rekalkulasi pada Hutan Produksi Penutupan lahan pada Hutan Produksi dirinci menjadi Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi sebagaimana berikut: 1. Hutan Produksi Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi menunjukkan: a. Provinsi Papua memiliki 78,3 % lahan berhutan. Sedangkan Provinsi lain yang masih memiliki lahan berhutan diatas 60 % adalah Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jaa Tengah, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat. b. Provinsi yang memikili lahan berhutan di bawah 40 % adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI. Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur. c. Provinsi yang memiliki hutan produksi dengan luasan yang kecil adalah Bali seluas 2,1 ribu ha dengan penutupan berhutan 7,3 %, DI. Yogyakarta seluas 12,6 ribu ha dengan penutupan berhutan 7,5 % dan Banten seluas 27,5 ribu ha, dengan penutupan lahan berhutan 41,6 %. Data selengkapnya disajikan dalam tabel III.4 berikut ini. Tabel III.4 : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi Per Provinsi (Ribu Ha) Penutupan Lahan No.
HUTAN
PROPINSI
NON HUTAN
Primer Sekunder Tanaman Jumlah 1
N. Aceh Darussalam
2
Sumatera Utara
%
Jumlah
%
Tidak Ada Data Jumlah
%
Jumlah luas kawasan hutan produksi
126,1
266,7
50,4
443,2 69,0
125,1
19,5
73,7
11,5
642,0
21,1
205,8
8,7
235,6 45,3
245,9
47,2
38,9
7,5
520,4
3
Riau
87,9
1.060,3
4
Sumatera Barat
12,1
222,2
5
Bengkulu
2,8
18,9
6
Jambi
59,1
7
Sumatera Selatan
8 9
1.226,7 67,5
421,0
23,2
170,2
9,4
1.818,0
234,3 54,7
100,7
23,5
93,3
21,8
428,4
0,7
22,4 59,0
14,9
39,3
0,6
1,7
38,0
436,1
79,6
574,8 56,9
241,1
23,9
194,5
19,2
1.010,4
80,4
32,9
91,0
204,3 11,5
1.357,1
76,6
210,4
11,9
1.771,9
Bangka Belitung
10,5
109,7
120,2 24,8
309,1
63,8
55,2
11,4
484,5
Lampung
-
SUMATERA
400,1
78,6 -
-
0,0
78,3
78,3 45,5
93,3
54,3
0,3
0,2
171,9
2.352,6
387,3
3.139,9 45,6
2.908,3
42,2
837,1
12,2
6.885,3
7,6
3,8
11,4 41,6
15,8
57,6
0,2
0,8
27,5
0,2
100,0
10
Banten
-
11
DKI Jakarta
-
12
Jawa Barat
13
Jawa Tengah
-
14
D.I. Yogyakarta
-
15
Jawa Timur
183,3
51,4
JAWA
183,9
0,6
-
-
-
-
-
0,2
47,2
75,4
123,3 39,2
190,2
60,5
1,1
0,3
314,5
27,3
271,3
298,7 63,8
159,1
34,0
10,6
2,3
468,4
7,5
11,6
92,5
-
-
208,4
443,1 52,6
394,6
46,9
4,5
0,5
842,1
133,6
559,9
877,4
52,7
771,6
46,3
16,3
1,0
1.665,4
58,1
879,0
15,0
952,2
41,8
1.112,6
48,9
211,9
9,3
2.276,6
-
0,9
0,9
12,6
16
Kalimantan Barat
17
Kalimantan Tengah
247,9
3.367,8
55,1
3.670,7
61,0
2.073,6
34,5
270,6
4,5
6.015,0
18
Kalimantan Timur
462,0
2.015,9
211,6
2.689,5
58,1
1.428,7
30,9
508,0
11,0
4.626,2
19
Kalimantan Selatan
2,6
253,0
94,8
350,3
41,8
306,1
36,5
182,0
21,7
838,4
KALIMANTAN
770,5
6.515,7
376,6
7.662,7
55,7
4.921,0
35,8 1.172,2
8,5
13.756,2
Sulawesi Utara
10,1
27,0
37,1
55,9
21,1
12,4
66,4
20
-
31,7
8,2
21
Gorontalo
33,2
34,9
-
68,2
69,2
19,6
19,9
10,8
10,9
98,5
22
Sulawesi Tengah
54,4
208,6
-
263,0
56,7
59,7
12,9
141,2
30,4
463,9
23
Sulawesi Tenggara
95,0
203,9
-
299,0
52,9
142,4
25,2
124,1
21,9
565,5
24
Sulawesi Selatan
16,7
74,0
-
90,8
45,7
78,5
39,5
29,6
14,9
198,9
209,5
548,5
-
758,1
54,4
321,2
23,1
313,9
22,5
1.393,1
SULAWESI 25
Bali
0,1
0,1
-
0,2
7,3
1,7
80,9
0,2
11,7
2,1
26
NTB
57,2
45,9
-
103,2
60,6
53,9
31,7
13,0
7,7
170,1
27
NTT
6,7
52,2
-
58,9
18,7
197,6
62,8
58,0
18,5
314,5
64,0
98,2
-
162,2
33,3
253,3
52,0
71,3
14,6
486,8
BALI & NUSA TENGGARA 28
Maluku Utara
66,1
220,0
-
286,1
54,3
105,6
20,0
135,3
25,7
527,0
29
Maluku
95,2
169,9
-
265,1
40,0
210,1
31,7
187,7
28,3
663,0
161,3
389,9
-
551,2 46,32
315,7
26,5
323,1
27,1
1.190,0
6.790,4
830,5
173,3
1.035,9
0,01
1.125,5
11,3
9.955,6
3.859,6
10,9
MALUKU UTARA & MALUKU 30
Papua INDONESIA
7.794,3
78,3
8.579,7 10.869,0 1.497,1 20.945,8 59,3
10.527,0
29,8
35.332,4
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Pada kawasan Hutan Produksi yang umumnya diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil hutan kayu, terdapat hanya lima provinsi yang memiliki penutupan lahan berhutan di atas 60 %, sedangkan provinsi lainnya sudah di bawah 60 %. Penutupan lahan dengan kriteria hutan tanaman hasil kegiatan Hutan Tanaman Industri, terdata umumnya pada Indonesia bagian Barat. Sedangkan di Indonesia bagian Timur, walaupun sudah dilaksanakan kegiatan HTI namun hasilnya tidak dapat diamati dari hasil penafsiran citra satelit, kecuali di Provinsi Papua. Oleh karena itu, untuk memenuhi bertambahnya kebutuhan akan kayu khususnya pada Indonesia bagian Timur, kegiatan hutan tanaman dapat menjadi prioritas kegiatan pada program pembangunan kehutanan di wilayah tersebut. 2. Hutan Produksi Terbatas Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi Terbatas menunjukkan: a. Provinsi Papua memiliki lahan berhutan 90,5 % dan Kalimantan Tengah memiliki 84,3 % dari luas kawasan HPT yang ada. Provinsi lain yang memiliki lahan berhutan di atas 70 % adalah Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat.
b. Provinsi yang memiliki lahan berhutan di bawah 40 % adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Provinsi Bali dengan kawasan HPT seluas 6,3 ribu ha, hanya 14,7 % yang berhutan. Selengkapnya data penutupan lahan pada Hutan Produksi Terbatas disajikan dalam tabel III.5. berikut ini. Tabel III. 5. : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi Terbatas Per Provinsi (Ribu Ha) Penutupan Lahan No.
HUTAN
PROPINSI
NON HUTAN
Primer Sekunder Tanaman Jumlah 1
N. Aceh Darussalam
2
Sumatera Utara
3
%
Jumlah
%
Tidak Ada Data Jumlah
%
Jumlah kawasan HPT
12,1
5,6
0,0
17,7
47,1
16,2
43,1
3,7
9,8
37,5
167,2
394,8
228,3
790,3
45,4
760,1
43,7
190,0
10,9
1.740,4
Riau
37,2
972,0
326,6
1.335,8
58,0
712,6
30,9
255,6
11,1
2.303,9
4
Sumatera Barat
41,9
89,5
-
131,4
58,8
66,8
29,9
25,3
11,3
223,4
5
Bengkulu
43,3
92,5
-
135,8
73,4
47,4
25,6
1,9
1,0
185,1
6
Jambi
107,1
103,4
0,6
211,1
69,7
58,2
19,2
33,7
11,1
302,9
7
Sumatera Selatan
17,3
4,7
7,1
29,0
12,0
209,6
86,8
2,8
1,1
241,4
8
Bangka Belitung
-
-
-
-
-
-
9
Lampung
-
-
SUMATERA
-
-
-
4,8
4,6
-
9,4
26,8
25,6
73,2
430,9
1.667,0
562,6
2.660,5
52,5
1,896,4
37,4
12,0
20,0
32,1
49,3
31,4
48,3
512,9 10,1
35,0 5.069,8
10
Banten
-
11
DKI Jakarta
-
12
Jawa Barat
18,2
61,3
9,5
89,0
50,3
82,0
46,4
5,7
3,2
176,7
13
Jawa Tengah
-
13,0
43,0
56,0
47,2
56,3
47,4
6,4
5,4
118,7
14
D.I. Yogyakarta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Jawa Timur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,6
-
-
2,4 -
65,0 -
JAWA
18,2
86,3
16
Kalimantan Barat
501,3
990,4
17
Kalimantan Tengah
998,6
1.832,1
18
Kalimantan Timur
2.218,5
19
Kalimantan Selatan
72,5
177,0
49,1
169,7
47,1
13,7
3,8
360,5
1.491,7
61,7
686,4
28,4
238,7
9,9
2.416,7
21,2
2.851,8
84,3
340,8
10,1
191,2
5,7
3.383,8
1.839,2
64
4.064,0
78,6
371,9
7,2.
737,4
14,3
5.173,3
4,2
57,6
9,7
71,5
53,9
14,8
11,2
46,4
34,9
132,7
KALIMANTAN
3.722,6
4,719,2
37,3
8.479,0
76,3
1.413,9
12,7
1.213,7 10,9
11.106,6
20
Sulawesi Utara
43,3
75,0
-
118,3
54,3
44,6
20,5
55,1
25,3
218,0
21
Gorontalo
126,8
149,9
-
276,7
78,8
28,2
8,0
46,2
13,2
351,1
22
Sulawesi Tengah
326,7
586,6
-
913,2
64,3
113,8
8,0
393,3
27,7
1.420,3
23
Sulawesi Tenggara
130,0
184,4
-
314,4
68,0
36,9
8,0
111,3
24,1
462,5
24
Sulawesi Selatan
125,5
433,6
-
559,1
65,9
186,4
22,0
103,6
12,2
849,0
SULAWESI
752,2
1.429,4
-
2.181,6
66,1
410,0
12,4
709,4 21,5
3,301.0
-
25
Bali
0,3
0,6
-
0.9
14,8
3,7
58,9
1,6
26,3
6,3
26
NTB
149,8
50,1
-
200,0
72,1
54,9
19,8
22,5
8,1
277,3
27
NTT
2,8
72,6
-
75,4
32,4
124,8
53,7
32,2
13,9
232,4
152,9
123,3
-
276.2
54.4
183,4
35,5
56,4 10,9
516,0
186,01
257,1
-
443,2
66,5
65,9
9,9
157,0
23,6
666,0
201,8
377,6
-
579,3
62,4
93,6
10,1
255,4
27,5
928,4
387,8
634,7
-
1.022,5
64,1
159,5
10,0
412,4 25,9
1.594,5
2.983,7
348,3
3.332,5
90,5
107,6
2,9
BALI & NUSA TENGGARA 28
Maluku Utara
30
Maluku
MALUKU UTARA & MALUKU 29
Papua INDONESIA
8.448,2 9,008,1
0,6 673,0
18.129,4 70,7
4,340,5
16,9
240,9
6,5
3,159,3
12,3
3.681,0 25.629,2
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan cadangan potensi kayu dan sumber benih permudaan alam. Dari hasil rekalkulasi sumberdaya hutan pada seluruh provinsi, terdata memiliki penutupan lahan berhutan yang umumnya kurang dari 70 % dengan penutupan hutan sekunder yang lebih luas dibandingkan hutan primernya. Seperti halnya pada hutan Produksi, penutupan hutan tanaman di kawasan HPT sangat minim, kecuali Provinsi Sumatera Utara dan Riau yang memilik hutan tanaman lebih luas dibandingkan hutan primernya. Umumnya hutan tanaman terdapat pada Indonesia Bagian Barat, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan tanaman seluas 0,6 ribu ha di Provinsi Papua. Upaya regenerasi jenis-jenis kayu unggulan dan langka, menjadi pertimbangan utama dalam rangka mempertahankan keanekaragaman jenis flora yang ada di Indonesia. Tidak saja untuk jenis kayu unggulan bagi perdagangan, melainkan pula guna mempertahankan ketersediaan plasma nutfah yang terdapat di Hutan Produksi. 3. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi Hasil perhitungan luas penutupan lahan pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK), menunjukkan: a. Tidak seluruh provinsi memiliki kawasan HPK, dan dari yang memiliki HPK Provinsi Sulawesi Utara memiliki lahan berhutan 84,4 %. Provinsi lain yang memiliki lahan berhutan di atas 60 % adalah Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Papua dengan HPK seluas 8,783 juta ha memiliki penutupan lahan berhutan seluas 6.401,4 ribu ha atau 72,9 % b. Provinsi lainnya memiliki lahan berhutan berkisar antara 30 % sampai 40 %, beberapa di bawah 20 % dan Provinsi Sumatera Selatan hanya 3,0 %. Khusus Pulau Jawa tidak memiliki kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi. Data penutupan lahan pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi selengkapnya disajikan dalam tabel III.6. berikut. Tabel III. 6 : Luas Penutupan Lahan Pada Hutan Produksi yang dapat di-Konversi Per Provinsi (Ribu Ha) Penutupan Lahan No.
HUTAN
PROPINSI
NON HUTAN
Primer Sekunder Tanaman Jumlah -
-
Tidak Ada Data
%
Jumlah
%
Jumlah
%
-
-
-
-
-
-
Jumlah kawasan HPK
1
N. Aceh Darussalam
-
2
Sumatera Utara
21,2
59,6
32,3
113,0
31,3
242,2
67,1
5,7
1,6
361,0
3
Riau
38,8
1.031,4
116,6
1.186,8
25,8
2.995,3
65,2
413,3
9,0
4.595,3
4
Sumatera Barat
13,7
73,1
86,7
48,6
67,5
37,8
24,3
13,6
178,6
5
Bengkulu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Jambi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Sumatera Selatan
-
3,0
543,1
91,5
17,6
-
0,1
17,7
33,1
5,6
-
593,8
8
Bangka Belitung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Lampung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,3
5,728,7
SUMATERA
73,6
1.181,7
148,9
1,404,3
24,5
3.848,0
67,2
476,4
10
Banten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
DKI Jakarta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Jawa Barat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Jawa Tengah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
D.I. Yogyakarta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Jawa Timur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JAWA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,1
290,7
-
295,8
58,7
169,0
33,6
38,8
7,7
503,6
1.597,5
1.677,0
38,9
2.538,7
58,8
99,4
2,3
4.315,1
16
Kalimantan Barat
17
Kalimantan Tengah
40,5
18
Kalimantan Timur
-
19
Kalimantan Selatan
-
KALIMANTAN
-
39,0 -
14,8
45,6
1.903,0
14,5 53,4
-
-
-
-
-
-
-
29,3
14,74
119,3
59,9
50,7
25,3
199,4
2.002,0
39,9
2.827,9
56,3
189,0
3,8
5.018,0
20
Sulawesi Utara
0,0
12,8
-
12,8
84,4
0,8
5,3
1,6
10,3
15,2
21
Gorontalo
2,4
10,6
-
13,1
60,9
6,1
28,6
2,3
10,5
21,4
22
Sulawesi Tengah
40,9
124,0
-
164,9
61,1
37,7
14,0
67,3
24,9
269,9
23
Sulawesi Tenggara
7,0
47,6
-
54,6
31,7
78,0
45,3
39,6
23,0
172,3
24
Sulawesi Selatan
1,2
40,8
-
42,0
41,0
39,7
38,8
20,6
20,1
102,3
51,6
235,8
-
287,4
49,5
162,3
27,9
131,3
22,6
581,1
SULAWESI
25
Bali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
NTB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
NTT
10,2
6,1
-
16,3
14,4
91,1
80,7
5,5
4,9
112,9
10,2
6,1
-
16,3
14,4
91,1
80,7
5,5
4,9
112,9
63,5
295,0
-
358,6
41,6
342,8
39,7
161,3
18,7
862,7
274,1
293,7
0,5
568,3
34,5
660,6
40,1
419,4
25,4
1.648,3
MALUKU UTARA & MALUKU
337,65
588,73
0,53
926,90 36,91 1.003,38
40,0
580,7
23,1
2.511,0
30
5.573,3
794,3
33,8
6.401,4
17,5
844,1
9,6
8.783,0
BALI & NUSA TENGGARA 28
Maluku Utara
29
Maluku
Papua INDONESIA
6.091,9 4.709,7
236,7
72,9
11.038,3 48,6
1.537,6 9.469,5
41,7
2.227,0
9,8
22.734,7
Sumber: Data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ Liputan tahun 1999/2000 Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) adalah kawasan hutan diluar hutan tetap dan hanya beberapa provinsi yang masih memilikinya, provinsi lainnya sudah memasukkan kawasan hutan ini ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Umumnya kawasan HPK diperuntukkan bagi kegiatan transmigrasi dan perkebunan, dengan alternatif pelepasan kawasan menjadi kawasan non hutan negara atau Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam kenyataannya kegiatan transmigrasi tidak selalu dilaksanakan sesuai ketentuan dan hanya memanfaatkan potensi kayunya saja, sedangkan kegiatan perkebunan memerlukan waktu yang lama untuk perizinannya. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya okupasi areal tersebut oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penghentian sementara pelepasan kawasan hutan masih memerlukan konsepsi yang jelas mengenai pengelolaan kawasan hutan yang dapat dikonversi, sehingga upaya pemanfaatan kawasan tersebut dapat memberikan jaminan kelestarian sumber daya alam dan keberlangsungan pengusahaannya. Kondisi penutupan lahan berdasarkan 24 kelas penutupan dan peta penutupan lahan untuk masing-maing provinsi disajikan secara lengkap pada Lampiran 2.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Buku Sumber Daya Hutan Indonesia Tahun 2003 ini melengkapi buku yang sama tahun 2002 dengan menambahkan data hasil perhitungan penutupan lahan Provinsi Papua. Buku hasil rekalkulasi penutupan lahan ini merupakan basis data penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra Landsat terbaru yaitu 7 ETM+ liputan tahun 1999/2000 dengan memperhatikan batas administrasi provinsi, sehingga untuk selanjutnya dapat diolah sesuai kebutuhan pengguna di daerah.
2. Ruang lingkup penafsiran dilakukan terhadap penutupan lahan seluruh Indonesia baik kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dirinci ke dalam 24 klas penutupan. 3. Hasil rekalkulasi menunjukkan penutupan lahan berhutan pada hutan lindung seluas 20,85 juta ha atau 69,6 % dari hutan lindung seluas 29,96 juta ha; Hutan Konservasi seluas 12,93 juta ha atau 66,4 % dari hutan konservasi seluas 19,47 juta ha; Hutan produksi seluas 50,11 juta ha atau 59,9 % dari hutan produksi seluas 83,70 juta ha. B. Saran dan Rekomendasi 1. Sebagai bahan pertimbangan pembangunan kehutanan yang berorientasi Resource Base Management, data dan informasi hasil rekalkulasi penutupan lahan memerlukan penelaahan lebih lanjut melalui peta kawasan hutan yang lebih detil, seperti Peta Zonasi/Blok pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peta Kawasan Hutan Lindung, Peta Penggunaan Lahan, Peta Indikasi Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau peta lainnya. Untuk mendapatkan informasi penutupan lahan yang lebih rinci pada setiap kawasan hutan diperlukan pula dukungan pengecekan lapangan (ground check) selain dukungan data sekunder lainnya. 2. Berdasarkan penelaahan tersebut data dan informasi penutupan lahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan kehutanan antara lain: a. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan yang menjadi prioritas pada suatu provinsi, baik hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. b. Kebijakan dalam kegiatan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap plasma nutfah berbagai jenis flora langka. c. Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan, antara lain kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk penggunaan non kehutanan, namun dapat menjamin kelestarian sumber daya alam dan keberlangsungan pengusahaannya. 3. Untuk penggunaan basis data penutupan lahan yang membutuhkan informasi lebih rinci mengenai areal HPH/HTI diperlukan penyempurnaan basis data HPH/HTI baik data spasial maupun data non spasial dengan dukungan data dan informasi dari unit pengolah data. 4. Untuk arahan pengembangan hutan tanaman, informasi kesesuaian lahan berdasarkan penutupan lahan dengan kriteria tidak produktif memerlukan pengkajian lapangan serta data dan informasi dari disiplin ilmu yang berkaitan. 5. Perlu dikembangkan basis data perubahan kawasan baik perubahan fungsi kawasan maupun perubahan status dan peruntukan kawasan, pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan. 6. Updating data penutupan lahan dan kawasan hutan yang dilanjutkan dengan rekalkulasi sumberdaya hutan perlu dilakukan secara periodik sehingga kondisi sumberdaya hutan dapat terpantau dengan baik. 7. Diperlukan dukungan informasi dari eselon I terkait maupun pemerintah daerah serta meningkatkan peran kabupaten dalam penyiapan data lapangan.
