MANAJEMEN SUMBER DAYA HUTAN 8.1. Pendahuluan Sumber daya hutan dan kehutanan mendapat perhatian tersendiri dalam pembicaraan mengenai Manajemen Sumber Daya Alam atau Ekonomi Sumber Daya Alam. Hal ini disebabkan oleh karena hutan, di samping mempunyai karakteristik biologis, juga mempunyai ciri ekonomi khusus yang akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan hutan (Sukanto & Pradono, 1998). Sumbangan bidang kehutanan bagi perekonomian Indonesia secara sederhana dapat dilihat dari nilai ekspor Indonesia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an yang menduduki peringkat kedua di bawah ekspor migas. Dalam skala yang lebih kecil, akan lebih nyata dapat dibuktikan bahwa sumber daya hutan masih menjadi sandaran utama perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat marginal. Jika dilihat dari aspek biologisnya, hutan memainkan peranan yang jauh lebih penting, karena keberadaannya dapat dikatakan mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan manusia. Apalagi hutan tropika sebagaimana yang ada di Indonesia, sudah diakui banyak ilmuwan mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia. Dalam hal ini, hutan dikatakan mempunyai peranan yang berdampak ekologik, seperti perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi ekologi, dan sumber plasmanutfah dan keanekaragaman hayati dan lain-lain. Konsep pengelolaan sumber daya hutan harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara penggunaan dan pengembangan hutan. Pada akhir dekade 1980-an, hutan tropis Indonesia tercatat sebagai yang ketiga terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Namun kondisi hutan Indonesia saat ini sudah sangat menurun potensinya karena “kultur pengelolaan” yang sangat tidak layak. Hal yang sama juga terjadi pada kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, pengelolaan hutan secara benar yang berasaskan pada kelestarian alam dan kelestarian usaha, telah membuat penutupan vegetasi hutan dunia semakin bergeser kepada negara-negara maju yang pada umumnya beriklim sedang dan dingin. Kondisi ini akan semakin menurunkan daya saing negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar masih mengandalkan perekonomiannya pada pemanfaatan sumber daya hutannya.
Gambar 8.1. Status persebaan hutan dunia tahun 1980-an
Sumber: Global Forest Watch Diagram 8.1. Perubahan luas areal hutan dunia tahun 1980
Sumber: Global Forest Watch Untuk cakupan kehutanan Indonesia, statistik yang menunjukkan terjadinya penyusutan jumlah areal hutan (deforestation) dapat dilihat dalam Tabel 8.1 dan 8.2 yang masing-masing menggambarkan kondisi tahun 1984 dan 2000. Secara keseluruhan, kita dapat melihat penyusutan luas areal kawasan berhutan Indonesia dari 113,43 juta hektar menjadi 82,92 juta hektar. Dari kenyataan ini, sejak tahun 2004 pemerintah telah berusaha untuk meredefinisi ulang tata-guna kawasan untuk areal kehutanan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan (RPJPK). Tabel 8.1. Luas Hutan Indonesia Berdasarkan Tata Guna Hutan dan Distribusinya sampai dengan Mei 1984 (1000 Ha) Pulau
Sumatera
Hutan Lindung
Suaka Alam + Hutan Wisata
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tak Terbatas
Total
7.092
3.683
7.579
6.820
25.174
555
444
-
2.014
3.013
Bali & Nusa Tenggara
1.244
299
628
506
2.677
Kalimantan
6.924
4.100
11.415
14.235
36.674
Sulawesi
3.868
1.407
3.924
2.093
11.292
Jawa
Maluku, Irja & Timtim
10.633
8.792
6.979
8.199
34.603
Indonesia
30.316
18.725
30.525
33.867
113.433
Sumber: Statistik Indonesia Tabel 8.2. Luas Penutupan Lahan Terhadap Kawasan Hutan Tahun 2000 per Provinsi (1000 Ha) No
Region
1 Sumatera
HL
Kawasan Hutan KSAHP HPT PA
Jumlah
HPK
Jumlah
3.693
2.948
2.970
2.327
11.938
1.288
13.226
464
353
877
177
1.872
-
1.872
3 Kalimantan
5.086
2.946
7.397
8.452
23.880
1.963
25.843
4 Sulawesi
2.973
808
758
2.182
6.720
287
7.007
5 Bali & Nusa Tenggara
694
163
162
276
1.295
16
1.312
6 Maluku & Maluku Utara
828
257
551
1.022
2.659
926
3.585
7.165
5.384
7.794
3.333
23.676
6.401
30.077
20.903
12.858
20.510
17.769
72.040
10.882
82.922
2 Jawa
7 Papua Indonesia
Sumber: Badan Planologi Kehutanan Keterangan: - HL : Hutan Lindung - HP : Hutan Produksi Tetap - HPT : Hutan Produksi Terbatas
- KSA-PA: Kawasan Suaka/Pelestarian Alam - HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi
8.2. Fungsi dan Peranan Hutan Definisi hutan secara komprehensif dapat kita temui dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-kan. Dalam peran ekologisnya, secara umum hutan dapat dipandang memiliki fungsi-fungsi sebagai: - Habitat kehidupan liar - Penghasil kayu bakar, kayu gergajian dan produk kertas - Tempat rekreasi - Penting dalam daur ulang global untuk air, oksigen, karbon, dan nitrogen. Ekosistem hutan mencerminkan cadangan CO2 paling penting di seluruh dunia. - Menyerap, menahan, dan melepas secara perlahan siklus air sehingga mengurangi erosi dan banjir (fungsi hidro-orologis).
Sedangkan untuk keperluan pengelolaan hutan di Indonesia, hutan dibedakan menjadi empat menurut fungsi bio-ekonominya (Karden E. S. Manik, 1986): (1). Hutan Lindung: adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk mengatur tata-air, mencegah banjir dan erosi, serta mempertahankan kesuburan tanah. (2). Hutan Suaka Alam: adalah kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya plasma nutfah dan penyangga kehidupan. (3). Hutan Wisata: adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan wisata, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. (4). Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat, industri, dan ekspor. Untuk keperluan pengusahaan ini, dikenal adanya 3 macam hutan produksi, yakni Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Konversi. Secara sederhana, Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa fungsi pokok hutan ada 3, yakni: konservasi, lindung, dan produksi. Klasifikasi tipe-tipe hutan yang dibuat oleh beberapa ahli agak sedikit berbeda-beda, namun pada dasarnya merupakan impli-kasi dari tiga fungsi pokok tersebut. 8.3. Kondisi Umum Kehutanan Indonesia Dalam 20 tahun mendatang hutan dan kehutanan Indonesia akan menghadapi tantangan yang kian besar. Pesatnya pertambahan penduduk, meningkatnya kebutuhan lahan dan komsumsi kayu untuk pembangunan dan perumahan, persaingan global dalam industri kehutanan dan dinamika kehidupan masyarakat akan akses terhadap sumber daya hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor kehutanan dalam masa – masa mendatang. Dari sudut sumber daya hutan sampai dengan akhir tahun 2004 pemerintah telah mengakui (klaim) hutan negara seluas 120,35 juta ha. Tetapi dari luasan tersebut Menteri Kehutanan baru menunjuk seluas 109,9 juta ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas 23,24 juta ha, hutan lindung seluas 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 16,21 juta ha, hutan produksi seluas 27,74 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13,67 juta ha. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan dan perairan Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, tercermin dengan keanekaragaman jenis satwa dan flora. Sejauh ini kekayaan tersebut diindikasikan dengan jumlah mamalia 515 jenis (12 % dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3 % dari jenis reptilia dunia), 1.531 jenis burung (17 % jenis burung dunia), 270 jenis amphibi, 2.827 jenis binatang tak bertulang, dan 38.000 jenis tumbuhan. Populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) yang kurang bijaksana antara lain: pemanfaatan yang berlebihan, perubahan peruntukan kawasan hutan (legal dan ilegal), bencana alam, dan kebakaran hutan. Sebagai contoh kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/1998 tercatat seluas 5,2 juta ha. Sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59,7 juta ha, sedangkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 juta ha. Sebagian dari lahan tersebut berada pada daerah aliran sungai (DAS) yang diprioritaskan untuk direhabilitasi. Sampai dengan tahun 2004, pemerintah telah memprioritaskan 458 DAS, diantaranya 282 merupakan prioritas I dan II. Pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap 57 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam punah dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam upaya
menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan mendaftarkan sejumlah 1.104 jenis tumbuhan dan sejumlah 614 jenis satwa dalam appendix I dan II. Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan tahun 2004 Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan yaitu: 44 unit Taman Nasional (TN), 104 unit Taman Wisata Alam (TWA), 17 unit Taman Hutan Raya (TAHURA), 14 unit Taman Buru (TB), 214 unit Cagar Alam (CA), dan 63 unit Suaka Margasatwa (SM). Sedangkan wilayah konservasi laut telah ditetapkan: 6 unit TN, 9 unit CA, 6 unit SM, 18 unit TWA. Pada tataran global, selain aktif di CITES, Indonesia meratifikasi dan terlibat aktif dalam UNCCC, Kyoto Protocol, UNCBD, UNCCD, Konvensi RAMSAR dan World Heritage. Selain itu Indonesia juga berperan aktif dalam committee on forest (COFO)/FAO, ITTO dan UNFF serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bersifat global dan regional. Di sisi kependudukan sensus BPS tahun 2003, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta orang. CIFOR (2004) dan BPS (2000) menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta diantaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta diantaranya tergolong kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan kayu (al. rotan, damar,.gaharu, lebah madu). Keadaan pendidikan dan kesehatan penduduk sekitar hutan pada umumnya tidak sebaik di perkotaan. Akses terhadap fasilitas tersebut di atas dapat dikatakan rendah. Seiring dengan kondisi tersebut, sanitasi perumahan dan lingkungan masih kurang memadai. Dengan mening-katnya jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi kualitas sosial penduduk di sekitar hutan secara umum menurun. Upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, telah dilakukan pemerintah antara lain melalui: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh 169 pemegang HPH (di luar jawa), Pengelolaan Hutan Bersama Masya-rakat (PHBM) oleh Perum Perhutani (di Jawa), serta Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2003 tercatat pelaksanaan PMDH sebanyak 267 desa (20.542 KK), dan HKm seluas 50.644 ha. Program Social Forestry telah dicanangkan Presiden pada 2 Juli 2003 di Palangkaraya. Program ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada masya-rakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sampai saat ini telah dilaksanakan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan kelompok usaha produktif dan penyusunan rencana kegiatan antar sektor pada wilayah 7 provinsi. Pemanfaatan hutan secara komersial terutama di hutan alam, yang dimulai sejak tahun 1967, telah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional. Indonesia telah berhasil merebut pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor log, kayu kergajian, kayu lapis, dan produk kayu lainnya. Selama 1992 – 1997 tercatat devisa sebesar US$ 16.0 milyar, dengan kontribusi terhadap PDB termasuk industri kehutanan rata-rata sebesar 3,5 %. Pada tahun 2003 ekspor kehutanan secara resmi dilaporkan sejumlah US$ 6,6 milyar atau sekitar 13,7 % dari nilai seluruh ekspor non migas. Ekspor tersebut terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu olahan sebesar US$ 2,8 milyar, pulp and paper sebesar US$ 2,4 milyar dan furnitur sebesar US$ 1,1 milyar dan sisanya berasal dari kayu olahan lain. Tetapi menurut perkiraan, karena tak tercatat semuanya jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari US$ 8,0 milyar.
Sungguhpun demikian masa keemasan industri kehutanan mulai tahun 1990 mengalami penurunan. Hal tersebut digambarkan antara lain dengan penurunan jumlah unit pengusahaan hutan (HPH) dari 560 unit (tahun 1990) dengan ijin produksi 27 juta m3, menjadi 270 unit HPH (tahun 2002) dengan ijin produksi 23,8 juta m3. Penurunan berlanjut pada tahun 2003 dengan ijin produksi 6,8 juta m3 dan tahun 2004 dengan ijin produksi 5,8 juta m3. Pemanfataan hutan dari tahun 1989 sampai dengan 2003 juga menunjukkan penurunan baik luasan areal dan jumlah unit pengusahaannya. Jumlah unit pengusahaan hutan pada tahun 2003 tercatat 267 unit atau menurun sebesar 52,1 % dibandingkan pada tahun 1989. Jumlah industri pengolahan kayu sampai dengan tahun 2003 tercatat total mencapai 1881 unit dengan rincian: 1.618 unit sawmill dengan kapasitas 11,048 juta m3; 107 unit Plymill dengan kapasitas 9,43 juta m3; 6 unit industri pulpmill dengan kapasitas 3,98 juta m3, 78 industri blockboard dengan kapasitas 2,08 juta m3; dan 73 unit industri pengolahan kayu lainnya dengan kapasitas 3,15 juta m3. Walaupun demikian penurunan kontribusi industri kehutanan diimbangi dengan peningkatan hasil hutan bukan kayu. Kontribusi hasil hutan bukan kayu (rotan, arang dan damar) tahun 1999 tercatat US$ 8,4 juta dan pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 19,74 juta. Sedangkan kontribusi perdagangan satwa dan tumbuhan pada tahun 1999 sebesar US$ 61,3 ribu, meningkat tajam menjadi US$ 3,34 juta pada tahun 2003. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga menunjukkan angka yang menjanji-kan walaupun proses pelaksanaannya relatif lambat. Mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 tercatat sebanyak 96 unit HTI yang diberi ijin areal seluas 5,4 juta ha. Tetapi sampai dengan Tahun 2004 realisasi penanaman HTI tercatat hanya 3,12 juta ha. Pada tahun 2000, penyerapan tenaga kerja pada sektor kehutanan mulai dari penanaman, pemanfaatan sampai dengan industri tercatat 3.092.470 orang, dengan rata-rata pendapatan pekerja di HPH sebesar Rp. 7,3 juta/tahun/orang, dan untuk di industri Rp. 3,3 juta/tahun/orang. Dari sisi sumber daya manusia pengelola kehutanan, sampai dengan tahun 2004 jumlah pegawai Departemen Kehutanan tercatat sebesar 14.875 orang yang terdiri dari 3.392 orang pegawai pusat dan 11.483 orang pegawai UPT. Berdasarkan tingkat pendidikan hampir 70% pegawai tersebut berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 43% di antaranya berusia antara 37-46 tahun. Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai sebesar 54% berstatus golongan I dan II, sedangkan secara gender jumlah pegawai wanita lebih sedikit dibanding laki-laki baik di pusat maupun di daerah. Keadaan sumber daya pengelola kehutanan saat ini baik dari kualitas maupun kuantitas sangat tidak sepadan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh sektor kehutanan di masa mendatang, sehingga perbaikan terhadap bidang ini sangat diperlukan dan mendesak. Berdasarkan gambaran tersebut di atas sekalipun banyak bidang dalam sektor kehutanan yang perlu perbaikan mendesak, secara umum pembangunan kehutanan sejauh ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersedian jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat. 8.4. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pengelolaan sumber daya hutan diartikan secara sederhana oleh U.S. Forest Service sebagai pemanenan hutan melalui tebang pilih, tebangan bayangan, tebangan pohon benih atau tebang habis. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan hutan yang berasaskan pada kelestarian sebagian besar menitikberatkan pada praktek penebangan (pemanenan) yang benar. Sedangkan
Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan istilah Pengurusan Hutan untuk menggambarkan manajemen sumber daya hutan. Pengurusan hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan ini meliputi kegiatan-kegiatan: - Perencanaan kehutanan - Pengelolaan hutan - Penelitian dan pengambangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan - Pengawasan Keempat kegiatan yang dimaksud di atas, pada dasarnya dapat dipandang sebagai penjabaran fungsi-fungsi manajemen pada pengelolaan sumber daya alam hutan. 8.5. Perencanaan Kehutanan Sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yang meru-pakan visi pembangunan kehutanan, yakni: Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Sedangkan misi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut adalah: 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Mendorong peran serta masyarakat. 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan kehutanan harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan sebagaimana yang dimaksud di atas, meliputi kegiatan-kegiatan: a. Inventarisasi hutan b. Pengukuhan kawasan hutan c. Penatagunaan kawasan hutan d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan e. Penyusunan rencana kehutanan Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam butir ke-5 di atas disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geogafis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. 8.6. Pengelolaan Hutan Sesuai dengan terminologi manajemen di bidang kehutanan, yang dimaksudkan dengan pengelolaan hutan menurut UU No 41 tahun 1999 jelas merupakan penjabaran dari fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan (implementasi). Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Kegiatan penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok tersebut dibagi pada petak-petak atas dasar intensitas dan efisiensi pengelolaannya. Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut maka disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saat ini diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan ini tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pengelolaan kehutanan yang terakhir merupakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Menurut Pasal 47 Undang-Undang No 41 tahun 1999, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 8.7. Pengawasan Hutan Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kehutanan, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Pemerintah dan masyara-kat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional maupun internasional. 8.8. Arah Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang
Pembangunan kehutanan jangka panjang diarahkan pada hutan Indonesia yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat menuntut kemampuan SDM handal, menguasai teknologi pengelolaan hutan dan kehutanan modern, memiliki visi kedepan dengan didukung sarana/prasarana untuk memajukan Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Pembangunan kehutanan dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sbb: 1. Sumberdaya hutan dikelola secara optimal sesuai dengan daya dukungnya. 2. Ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat sampai dengan taraf sejahtera. 3. Produk hukum di bidang kehutanan yang berkeadilan ditegakan dan diterapkan secara konsisten. 4. Kewenangan dan tanggungjawab di bidang kehutanan didelegasikan secara bertahap kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan. 5. Pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal didukung dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana yang memadai. Untuk mewujudkan cita-cita hutan lestari yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, arah pembangunan kehutanan ditekankan pada sbb: • Prinsip PHL dijadikan landasan utama dalam setiap unit pengelolaan hutan, baik yang berada dibawah institusi berskala besar seperti IUPHHK maupun dalam skala hutan rakyat. PHL akan diarahkan selain untuk memelihara keanekaragaman ekosistem hutan, suplai hasil hutan yang berkelanjutan juga diarahakan untuk mendapatkan sertifikat produk hasil hutan Indonesia yang lestari. Perolehan sertifikat yang diakui oleh pasar global diharapkan akan menjamin pasar produk hutan Indonesia dan meningkatkan daya saing di tingkat global. • Prinsip PHL harus dipadukan dengan prinsip pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berkeadilan sehingga dapat menjamin berkembangnya usaha kecil dan menengah di bidang kehutanan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Prinsip ini secara bertahap harus dapat menghilangkan masalah illegal logging dan illegal trade SDAH. • PHL harus menjamin suplai bahan baku kepada aneka usaha berskala kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang yang terkait dengan kehutanan seperti furnitur. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi UKM bidang kehutanan untuk dapat berdaya saing secara global sehingga dapat mudah men-jangkau pasar dengan harga jual yang kompetitif. • Konservasi SDAH di Indonesia harus dipadukan dengan prinsip pemanfaatan yang lestari sehingga pelaksanaannya mendapat dukungan dari sektor lain dan masyarakat banyak. Konservasi SDAH harus dapat menjamin penyelamatan dan pemanfaatan ekosistem dan jenis secara berkelanjutan. Konservasi SDAH juga harus dapat dijadi-kan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Indonesia terutama kese-jahteraan masyarakat sekitar hutan. • Konservasi SDAH harus dapat dijadikan sebagai salah satu alat diplomasi Indonesia dalam meningkatkan citra negara, kerjasama teknologi secara global dan meningkat-kan perekonomian negara sesuai dengan target yang tertuang di dalam Milenium Development Goal (MDG). • Pengembangan industri kehutanan harus dipadukan prinsip PHL dan beroirentasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industri kehutanan harus mengacu pada prinsip
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efisiensi, menghasilkan produk yang bervariatif, ramah lingkungan dan bersaing secara global. Bahan untuk industri kehutanan yang semula menggantungkan hutan alam secara bertahap akan disuplai dari hasil Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan HTI secara bertahap akan berbasis masyarakat sehingga diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat, sekaligus pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan mendorong berkembangnya hutan rakyat dan memfasilitasi pemi-lihan spesies, penyediaan bibit dan teknologi penanaman serta serta memfasilitasi pemasaran hasil hutan rakyat. Pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri kehutanan berbasis non kayu dan jasa lingkungan baik yang berskala besar maupun kecil terutama yang berasosiasi dengan masyarakat. Pemerintah akan memfasilitasi permodalan, menjamin kelancaran bahan baku untuk industri ini sehingga diharap-kan jangka menengah industri ini dapat mandiri, dan produknya dapat bersaing secara global. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengelolaan DAS prioritas harus dapat menjamin kelangsungan tata air sehingga dapat dihindari berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. RHL dan pengelolaan DAS harus dapat menjamin suplai air berkelanjutan terhadap pembangunan irigasi pertanian, suplai air bersih untuk masyarakat dan industri di daerah hilir, dan pengembangan kelistrikan yang berbasis hyrdropower. RHL dan pengelolaan DAS juga harus menjamin optimalnya pengembangan dan pemeliharaan ekosistem hutan bagi habitat tumbuhan dan satwa serta industri jasa lingkungan. Pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan RHL dan pengelolaan DAS untuk dilaksanakan bersama masyarakat. RHL dan pengelolaan DAS harus menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui berbagai aneka usaha hasil hutan terutama yang berbasis non kayu dan jasa lingkungan. RHL dan pengeloaan DAS tidak merupakan tanggung jawab semata sektor kehutanan sehingga pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh dari sektor lain terutama sektor yang mendapat manfaat dari DAS seperti pertanian, kelistrikan, industri dan perhubungan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi industri kehutanan. Selain itu IPTEK akan diarahkan untuk meningkatkan diversifikasi berbagai produk hutan, valuasi jasa lingkungan, penangkaran berbagai jenis komersil, inventarisasi potensi hutan, teknik rehabilitasi lahan kritis, teknik propagasi tumbuhan dan upaya lain yang terkait dengan PHL. Pengembangan SDM kehutanan akan berorientasi kepada SDM lebih produktif, kreatif dan inovatif, menguasai IPTEK, responsif terhadap perubahan, memahami isu nasional dan global, sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan berwawasan lingkungan serta memiliki moral yang tinggi. Sektor kehutanan bersama sektor lain akan bekerjasama dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang mencakup peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sanitasi serta akses terhadap wilayah di sekitarnya. Sektor kehutanan melalui program Kehutanan Sosial, PMDH, PHBM, Hkm, Sektor kehutanan akan konsisten mendorong dan memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat sekitar hutan.
•
•
Sektor kehutanan bersama sektor lain yang terakit dengan kehutanan akan mendo-rong dan memfasilitasi lahir lembaga keuangan alternatif (LKA) yang dapat membantu permodalan usaha masyarakat sekitar hutan. Pembangunan kehutanan tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai misi yang ditetapkan undang-undang apabila tidak di topang oleh pengelolaan yang memprak-tekkan ketataprajaan yang baik. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendorong dilaksanakan pembangunan kehutanan yang menganut prinsip terbuka dan partisi-patif mengutamakan akuntabilitas dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan serta programnya.
REFERENSI Badan Planologi Kehutanan – Dephut, 3 September 2005, Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Penunjukan TGHK, download situs di Internet. BIO 317 – Conservation of Wildlife Resource, 1 September 2005, Lecture Notes 6 Forests, download situs di Internet. Departemen Kehutanan, 3 September 2005, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, download situs resmi di Internet. Manik, Karden Eddy Sontang, 2004, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta. Masyarakat Perhutanan Indonesia, 3 September 2005, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan, download situs di Internet. Reksohadiprodjo, Sukanto, dan Pradono, 1998, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi, BPFE – UGM, Yogyakarta.
