08 Sumber daya manusia adalah salah satu modal utama dalam sebuah organisasi. Ketika dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang prima, maka peningkatan mana jemen sumber daya manusia harus menjadi salah satu agenda pokok dalam penataan organisasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan negara, dan memiliki kantor vertikal yang memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders, tentu saja menghadapi tuntut an publik yang sangat tinggi akan profesio nalisme birokrasi. Oleh karena itu, harus ada upaya peningkatan disiplin pegawai. Lebih dari itu, harus juga ada proses pengelolaan kinerja pegawai. Kedua hal tersebut dituang kan dalam Kode Etik Pegawai dan Pedoman Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang
192
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan, disusunlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Per bendaharaan. Kode etik ini memuat nilai-nilai dasar pribadi, kewajiban dan larangan, sanksi serta mekanisme penjatuhan sanksi yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam setiap tindakannya. Dengan demikian mesti nya setiap tindakan pegawai selalu diarahkan dalam kerangka organisasi, publik dan dalam kerangka ilahiah. Manajemen Kinerja adalah proses penge lolaan kinerja dengan maksud untuk meningkatkan prestasi kerja dan kompetensi pegawai serta unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan dengan mengacu kepada visi dan misi or ganisasi. Manajemen Kinerja bertujuan untuk memacu agar para pegawai memiliki kinerja
yang tinggi dan mengoptimalkan potensi dan kompetensi pegawai guna mendukung pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jen deral Perbendaharaan. Untuk mengoptimalkan peran pegawai yang ada pada saat ini, Ditjen Perbendaharaan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensinya, melalui langkah-langkah: penguatan mindset dan komitmen yang berorientasi pelayanan, pembangunan kultur good governance dan clean government, serta penciptaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan SDM. Untuk melakukan itu, Ditjen Perbendaharaan menerapkan Strategi Pengembangan Pegawai sebagai berikut: Mengembangkan 4 (empat) macam kecer dasan secara simultan. Kecerdasan yang perlu dikembangkan untuk menciptakan jajaran sumber daya manusia Ditjen Perbendaharaan yang andal, yaitu : kecerdasan fisik (physical intelligence ‘PQ’), kecerdasan intelektual (intellectual quotient
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
192-199_23Agt.indd 192
8/24/11 11:34:10 AM
Berdasarkan basis kompetensi, fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan mempunyai komitmen untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen Perbendaharaan melalui programprogram pengembangan pegawainya. Pengetahuan, keterampilan, talenta, dan sikap baik yang telah ada di dalam diri pegawai mesti terus dibina dan dipupuk agar tetap tertanam, bahkan terus meningkat.
‘IQ’), kecerdasan emosi (emotional quotient ‘EQ’), dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient ‘SQ’). Pengembangan empat kecerdasan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan program pengembangan pegawai yang berkesinambungan dan sistematis. Program kegiatan yang diselenggarakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manu sia Ditjen Perbendaharaan mempunyai dua sasaran: pertama, untuk mengisi gap pengetahuan dan keterampilan antara yang semestinya dengan yang saat ini dimiliki oleh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Hal ini disebut sebagai Prinsip Menjembatani dan Mengisi Deviasi antara Pengetahuan dan Keterampilan Ideal dengan Kondisi Sebenarnya. Kurangnya kapasitas pengeta huan dan keterampilan pegawai menjadi dasar bagi Bagian Pengembangan Pegawai untuk menyelenggarakan program capacity building agar kapasitas pegawai meningkat. Kedua, menjembatani perbedaan kapasitas dan kompetensi di antara para pegawai Ditjen Perbendaharaan. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaha raan berharap agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan mempunyai performa yang tinggi dalam menjalankan tugas organisasi. Berdasarkan basis kompetensi, fungsi Mana jemen Sumber Daya Manusia Ditjen Per bendaharaan mempunyai komitmen untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen Perbendaharaan melalui program-program pengembangan pegawainya. Pengetahuan, keterampilan, talenta, dan sikap baik yang telah ada di dalam diri pegawai mesti terus dibina dan dipupuk agar tetap tertanam, bahkan terus meningkat. Program Pembelajaran Berbasis Tupoksi (tailor made) merupakan metode yang senan tiasa diaktualisasikan dalam setiap program yang dilaksanakan oleh fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaha raan. Metode ini diyakini akan mampu untuk menjaga kesinambungan antara kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan motivasi pegawai Ditjen Perbendaharaan dengan ka pabilitas yang memadai untuk mengemban tugas organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa program-program capacity building yang dijalankan oleh fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Ditjen Perbenda
haraan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas. Kompetensi itu antara lain: 1.
Kompetensi inti (core competence), yaitu pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan;
2.
Kompetisi teknik (technical competence), yaitu pengetahuan dan keahlian atas tugas dan fungsi spesifik suatu unit kerja Ditjen Perbendaharaan;
3.
Kompetensi perilaku (behaviour and professional competence), yaitu pengeta huan, pemahaman, dan sikap pegawai sebagai syarat untuk menduduki suatu jabatan;
4.
Kompetensi sosial (social competence), yaitu pengetahuan, pemahaman, dan perilaku dalam proses berinteraksi dengan orang atau pihak lain dalam berorganisasi.
Hal-hal yang telah dilakukan antara lain: 1.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan di Bidang Kepegawaian
2.
Persiapan Penyusunan dan Pembuatan Modul Aplikasi Laporan Kepegawaian • Mempersiapkan penyusunan dan pembuatan modul program aplikasi kepegawaian; • Report pembuatan model SILK; • Kajian integrasi SIK dan GPP.
Rekonsiliasi Data dan Formasi Kepegawaian • Menindaklanjuti Keputusan Kepala BKN mengenai pemberian/penetap an NIP 18 digit para pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan; • Menindaklanjuti Surat Kepala Biro SDM Setjen Depkeu No.S-2831/ SJ.5/2009 tanggal 5 Desember 2009 hal Pemberlakuan Nomor Identitas Pegawai dan No.S-165/SJ.5/2010 tanggal 27 Januari 2010 hal Perbaik an Nomor Identitas Pegawai;
Annual Report 2010
192-199_23Agt.indd 193
193 8/24/11 11:34:10 AM
8.1.
Komposisi SDM Ditjen Perbendaharaan
Jumlah pegawai Ditjen Perbendaharaan per 1 November 2010 adalah sejumlah 9.211 pegawai. Dimana berdasarkan kelompok usia adalah ≤ 35 tahun sejumlah 2.367 pegawai, 36-39 tahun sebanyak 816 pegawai, 40-44 tahun sebanyak 623 pegawai, 45-49 tahun sebanyak 2.841 pegawai, ≥ 50 tahun sebanyak 2.564 pegawai.
Komposisi pegawai menurut golongan adalah 24 pegawai golongan I, 3.095 pegawai golongan II, 3.217 pegawai golongan III dan 284 pegawai golongan IV.
Berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan SMA sejumlah 3.683 pegawai, lulusan diploma sebanyak 1.919 pegawai, lulusan S1 sebanyak 3.079 pegawai, lulusan S2/S3 sebanyak 530 pegawai.
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
530
3.079 3.079
1.919
3.683 3.683
≤ SMA DIPLOMA S1
1.919
194
S2
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
192-199_23Agt.indd 194
8/24/11 11:34:16 AM
BERDASARKAN USIA
2.367
2.564
≤ 35
816
36 - 39 40 - 44
2.841
623
45 - 49 ≥ 50
18 241 BERDASARKAN GOLONGAN
2.758 Golongan I Golongan II
6.194
Golongan III Golongan IV
Annual Report 2010
192-199_23Agt.indd 195
195 8/24/11 11:34:21 AM
• Melakukan penatausahaan dan verifikasi terhadap SK penetapan NIP 18 digit, meliputi: pengelompokan NIP pegawai per kantor wilayah, veri fikasi kesalahan termasuk pegawai yang belum mendapatkan NIP baru, proses scanning/copy dokumen un tuk keperluan dokumentasi, update NIP dan pengiriman ke masing-ma sing kantor wilayah serta pengajuan kembali permohonan perbaikan SK penetapan NIP 18 digit;
Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (361 pegawai). 8.
• Membekali para pengelola kepe gawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan wawasan tentang pengelolaan SDM dan mampu memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang kepe gawaian;
• Melakukan proses input/rekonsiliasi data pegawai yang telah menda patkan NIP 18 digit dengan database SIK;
• Mensosialisasikan beberapa aturan terkait inisiatif antikorupsi dan peneguhan kembali komitmen antikorupsi;
• Melakukan proses rekonsiliasi data pegawai antara data pegawai pada LK.1.7, LK.1.9 dan SIK;
• Memberikan bimbingan teknis (TOT) pengisian LHKPN kepada para peserta rakor yang diharapkan akan menjadi trainer di lingkungannya;
• Mempersiapkan data-data pegawai untuk penyusunan formasi pegawai tahun 2010. 3.
Rapat Kerja Proyeksi dan Evaluasi Bidang Kepegawaian.
4.
Melakukan pembahasan perancangan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepe gawaian Tahun 2010.
5.
Evaluasi/Finalisasi Modul Program Aplikasi Laporan Kepegawaian. Dengan selesainya pembuatan Modul Program Aplikasi Laporan Kepegawaian, maka perlu dilakukan Evaluasi/Finalisasi oleh beberapa pihak untuk mendapat kan masukan.
6.
7.
Revisi Peraturan Kepegawaian Lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Koordinasi Penyelesaian Kuesioner Penilaian Inisia tif Anti Korupsi (PIAK) 2010. Seleksi Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2010.
• Mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan terkait penegakan disiplin pegawai. 9.
Sosialisasi Modul Program Aplikasi Sistem Informasi Laporan Kepegawaian (SILK) Kepada 30 Kanwil dan 8 Direk torat/Sekretariat. • Sebagai titik awal implementasi Modul Aplikasi SILK pada seluruh en titas pelaporan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan; • Memberikan bimbingan teknis Modul Aplikasi SILK kepada para peserta.
10. Sosialisasi SILK Modul Operator dan Server serta Persiapan Implementasi SILK • Mendukung launching dan imple mentasi SILK;
• Pemeriksaan berkas kelengkapan persyaratan dan daftar hasil pemerik saan dokumen;
• Memberikan bimbingan teknis Aplikasi SILK (Modul Client, Operator & Server) bagi petugas/pelaksana Bagian Administrasi Kepegawaian; Merancang SOP penyampaian lapor an kepegawaian setelah implemen tasi SILK;
• Daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perben daharaan yang diusulkan menerima
• Koordinasi persiapan jaringan intranet dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan;
• Koordinasi dengan pihak Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan;
196
Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tahun 2010.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
192-199_23Agt.indd 196
8/24/11 11:34:23 AM
8.2.
Pelaporan Gratifikasi sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8650/PB/2009 tanggal 31 Desember 2009 a.
Setiap pimpinan unit kerja diminta untuk memberikan fasilitas kepada pegawai yang hendak melaporkan gratifikasi kepada KPK antara lain:
•
Formulir pelaporan gratifikasi;
•
Media komunikasi (faksimili/telepon) dan sarana lain;
•
Menunjuk Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen PBN dan Kasubbag Umum untuk menangani hal-hal terkait gratifikasi.
b.
•
Menghimpun copy pelaporan grati fikasi kepada KPK setiap triwulan dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Pusat Ditjen PBN secara hierarkis meskipun NIHIL;
•
Pimpinan unit kerja menjaga informasi dalam pelaporan gratifikasi dari pihakpihak yang secara dinas tidak berke pentingan;
•
Ke depan, segera dibangun sebuah sistem pelaporan gratifikasi yang lebih transparan serta melibatkan peran serta pegawai untuk melaporkan gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap pimpinan unit kerja agar melaku kan monitoring dan evaluasi penangan an gratifikasi
8.3. Launching aplikasi SILK (Sistem Informasi Laporan Kepegawaian) Berdasarkan Surat Sesditjen Perbendaharan Nomor: S-9738/PB.1/2010 tanggal 16 No vember 2010. SILK adalah sebuah program/ sistem laporan kepegawaian yang dapat mengintegrasikan seluruh laporan kepe gawaian di Kantor Pusat dan Kantor Vertikal (Kanwil dan KPPN) sehingga data kepega waian dapat diakses secara up to date dan
dilaporkan by system. Saat ini telah diakses secara up to date dan dilaporkan by system. Saat ini telah dibentuk Tim Integrasi Aplikasi Laporan Kepegawaian dan SIMDIK ke depan, program aplikasi SILK, SIK pada Bagian Administrasi Kepegawaian dan SIMDIK pada Bagian Pengembangan Pegawai dapat terintegrasi dengan lebih baik.
INPUT / UPDATE DATA KEPEGAWAIAN
INPUT / UPDATE DATA KEPEGAWAIAN
SILK SERVER
SILK CLIENT
KPPN
KANWIL DJPBN
STATISTIK DATA KEPEGAWAIAN
DATA LENGKAP KEPEGAWAIAN
DATA LAPORAN KEPEGAWAIAN
FLOW SILK
Annual Report 2010
192-199_23Agt.indd 197
197 8/24/11 11:34:24 AM
8.4. Pendaerahan Program Pengembangan SDM Nomor: S-8650/PB/2009 tanggal 31 Desember 2009 Program pengembangan SDM yang selama ini dilaksanakan oleh unit kantor pusat, di masa mendatang akan dilaksanakan secara bertahap melalui peningkatkan keterlibatan unit-unit vertikal dalam pengelolaan SDM secara optimal, serta pengembangan treasury learning center di daerah-daerah melalui pendekatan geografis. Pembagian aspek penyelenggaraan pem binaan dan peningkatan pengelolaan SDM dengan melibatkan unit instansi vertikal dilaksanakan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan serta dalam rangka melaksanakan efisiensi penggunaan keuangan negara.
ASPEK
Dengan melaksanakan pendaerahan program pengembangan SDM, maka unit kantor vertikal dapat secara efektif menen tukan bagian atau aspek apa yang benarbenar membutuhkan pelatihan yang lebih intens dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, demikian pula dengan pem bagian treasury learning center berdasarkan pendekatan geografis diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh peserta dari kan tor ke tempat pelatihan. Sehingga mampu mengefisienkan berbagai pengeluaran bagi peserta pelatihan.
UNIT ORGANISASI
KEBIJAKAN UMUM
PENDANAAN
PEMBINAAN
LAYOUT & SARANA FISIK
SETDITJEN
TRAINER (KOMPETENSI DASAR)
MATERI SOFT SKILLS
SARANA TIK
DIT SP
MATERI TEKNIS DITREKTORAT TERKAIT TRAINER (PENGETAHUAN TEKNIS)
PENYELENGGARAAN DIKLAT KANWIL PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA
198
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
192-199_23Agt.indd 198
8/24/11 11:34:24 AM
Untuk meningkatkan transparansi manaje men SDM, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan beberapa terobosan dalam hal proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan yaitu dengan menerbitkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan melaksanakan assessment dalam pengisian jabatan baru. Sejak tahun 2007, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan kebijakan assessment yang tujuannya untuk menilai kompetensi perilaku individu yang kemudian dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam penyelesaian pekerjaan. Assessment tersebut
dilaksanakan oleh jasa konsultan selaku assessor. Assessment yang pertama kali diselengga rakan adalah assessment untuk pemenuhan SDM dalam rangka mendukung program KPPN Percontohan. Selanjutnya, kebijakan yang berkembang adalah pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV KPPN Percontohan, Eselon III dan Eselon II, dida hului dengan penyelenggaraan assessment. Hal tersebut dilakukan agar pengangkatan pejabat dapat dilakukan dengan tepat sesuai kompetensi yang diperlukan.
Data pelaksanaan assessment center sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut: No Assessment
Pelaksana L
LB
Eselon IV
TL
JML
L
LB
Eselon III
TL
JML
L
LB
TL
JML
Tahun 2007
1 Percontohan Tahap I
251
101
847
1199
56
4
154
214
21
7
38
66
2 Percontohan Tahap II
108
128
274
510
30
15
70
115
11
3
47
61
3 Percontohan Tahap III
219
62
187
468
41
1
86
128
0
0
0
0
Jumlah
578
291
1308
2177
127
20
310
457
32
10
85
127
Tahun 2008
4 Percontohan Tahap IV
63
42
27
132
22
49
45
116
3
0
11
14
5 Calon Eselon III Tahap I
0
0
0
0
13
8
99
120
0
0
0
0
6 Calon Eselon III Tahap II
0
0
0
0
6
4
67
77
0
0
0
0
7 Profiling Pelaksana (Tahap V)
236
0
2173
2409
0
0
0
0
0
0
0
0
8 KPPN Percontohan Tahap VI
83
46
944
1073
0
0
0
0
0
0
0
0
9 Calon Eselon III Tahap III
0
0
0
0
0
1
10
11
0
0
0
0
10 Calon Eselon III Tahap IV
0
0
0
0
19
14
16
49
0
0
0
0
11 Calon Eselon III Tahap V-VII
0
0
0
0
26
10
55
91
0
0
0
0
382
88
3144
3614
86
86
292
464
3
0
11
14
12 Calon Eselon III Tahap VIII-XII
0
0
0
0
22
7
115
144
0
0
0
0
13 Calon Eselon III Tahap XIII-XVII
0
0
0
0
16
14
105
135
0
0
0
0
Jumlah
Tahun 2009
14 Calon Eselon IV KPPN Percontohan
50
8
152
210
0
0
0
0
0
0
0
0
15 KPPN Percontohan Tahap VII
62
133
2327
2522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
24
108
151
0
0
0
0
112
141
2479
2732
57
45
328
430
0
0
0
0
17 Calon Eselon III Tahap XXIII-XXVI
15
17
104
136
16 Calon Eselon III Tahap XVIII-XXII
Jumlah
Tahun 2010
18 KPPN Percontohan Tahap VIII
13
8
8
29
19 Profiling Eselon IV Tahap I
333
20 KPPN Percontohan Tahap IX
121
103
162
386
Jumlah
134
111
170
415
15
17
104
469
0
0
0
0
Jumlah Total
1206
631
7101
8938
285
168
1034
1820
35
10
96
141
Annual Report 2010
192-199_23Agt.indd 199
199 8/24/11 11:34:24 AM
