RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Jakarta, 11 Februari 2009
1
REGULASI YANG TELAH ADA Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penegembangan eGovernment
Telah dilaksanakan
Penyusunan Inpres 3 / 2003
Pokok Pikiran & Panduan Teknis
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perpres No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Permen Kominfo No. 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional Permen Kominfo No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority Permen Kominfo No. 30 Tahun 2006 Tentang Badan Pengawas Certification Authority Perpres No. 20 Tahun 2006 Tentang Dewan TIK Nasional Permen Kominfo No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority Permen Kominfo No. 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah Kepmen Kominfo No. 55 Tahun 2003 Tentang Panduan Standar Infrastruktur Portal Pemerintah Kepmen Kominfo No. 56 Tahun 2003 Tentang Panduan Sistem Manaemen Dokumen Elektronik Kepmen No. 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eeGovernment Lembaga Kepmen Kominfo No. 69A Tahun 2004 Tentang Panduan Teknis Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Panduan Teknis Manajemen Data, Informasi, dan Organisasi Sistem Informasi Pemerintahan
Sedang dilaksanakan
Perpres tentang pelaksanaan e-Government
IT Governance
Pembangunan Pusat Data Pemerintah
2
Gambaran Konseptual e-Government
Masyarakat & Dunia Usaha
Partisipasi
Saluran lain lain Visiting
Each Portal agency Instansi (on/off)
Instansi22 Ministry Instansi33 Ministry
Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi n
…
Fax, Mail, Kunjungan Telephone
Pusat Data Terintegrasi
InstansiNN Ministry
Mnj. Dok. Elektronik
Layanan Fax, Surat, Kepemerintahan Telepon
Instansi11 Ministry
Keuangan Financial Management
Mobile
Portal Induk Pemerintah Portal
Personnel SDM, dan Management lain-lain
Layanan Informasi
Hubungan Antar Administrasi Umum Instansi
Portal untuk Pegawai Pemerintah
Internet
Saluran Layanan Pemrosesan Terintegrasi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
4
Ruang Lingkup z z z z z z z z z z
Ketentuan Umum Maksud dan Tujuan Kebijakan Infrastruktur Aplikasi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Kelembagaan Tata Kelola Ketentuan Penutup
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Memuat pengertian-pengertian tentang istilah yang digunakan antara lain: 1. e-Government 2. Infrastruktur 3. Interoperabilitas 4. Keamanan Informasi 5. Audit dan Evaluasi 6. Nama Domain 7. Aplikasi 8. Repositori
4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan e-government secara nasional. (2) Peraturan Presiden ini bertujuan untuk : a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan e-government secara nasional. b. Memberikan keterpaduan antar instansi secara nasional dalam pelaksanaan e-government. c. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik secara nasional. 5
BAB III KEBIJAKAN Pasal 3 (1)
Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan e-government harus mengacu dan selaras dengan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan e-Government di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
(2)
Pelaksanaan e-government di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk e-Government Indonesia dan ketentuan yang berlaku.
(3)
Pelaksanaan e-government dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta harus dikoordinasikan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri lain yang terkait. 6
(4) Pengembangan dan pelaksanaan e-government di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah dievaluasi secara berkala oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. (5) Pengembangan dan pelaksanaan e-government dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha, dengan memperhatikan efisiensi yang diperoleh dari keseimbangan belanja modal dan belanja operasional. (6) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan egovernment dapat dilaksanakan dari APBN, APBD, hibah, pinjaman atau sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7
BAB IV INFRASTRUKTUR Pasal 4 (1)
Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(2)
Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
(3)
Pemerintah pusat menyediakan pusat data terintegrasi nasional beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 8
(4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah menyediakan pusat data terintegrasi yang mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (5) Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan nama domain pemerintah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (6) Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus berinduk pada satu portal induk resmi pemerintah Indonesia yang beralamat di www.indonesia.go.id yang dikelola oleh Sekretariat Negara.
9
BAB V APLIKASI Pasal 5 (1)
Aplikasi e-government terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(2)
Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(3)
Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit. 10
BAB V APLIKASI Pasal 5 (Lanjutan)
(4) Instansi pemerintah yang membangun aplikasi untuk menunjang pelaksanaan e-government menggunakan APBN/APBD harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan, dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik negara. (5) Setiap instansi pusat wajib menyediakan aplikasi standar nasional sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik yang melekat pada instansi tersebut. Dalam hal aplikasi tersebut melibatkan lebih dari satu instansi, maka diperlukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. (6) Aplikasi standar nasional yang dimaksud pada ayat (5) beserta seluruh dokumentasi pendukungnya, wajib diserahkan kepada Menteri 11 Komunikasi dan Informatika untuk disimpan dalam repositori yang dikelola oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
BAB V APLIKASI Pasal 5 (Lanjutan) (7) Aplikasi dasar yang bersifat umum disediakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (8) Aplikasi yang bersifat spesifik diatur oleh ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
12
BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 6 (1)
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(3)
Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional. 13
BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 6 (Lanjutan) (4)
Setiap instansi pusat wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik yang melekat padanya. Dalam hal standar data tersebut melibatkan lebih dari satu instansi, maka diperlukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika.
14
BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 7 (1)
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan egovernment sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
(2)
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan e-government.
(3)
Standar kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan e-government ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
15
BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 8 (1)
Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan e-government.
(2)
Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan egovernment memiliki unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada kepala instansi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas masukan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
16
BAB IX TATA KELOLA Pasal 9 (1)
Pelaksanaan e-government harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(2)
Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan e-government harus dapat diperiksa kesesuaian pelaksanaannya melalui proses audit.
17
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan presiden ini di masing-masing instansi pengguna diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri atau kepala instansi pengguna.
Pasal 11 Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
18
