RANCANGAN PERATURAN DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG NOMOR : 01 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN WILAYAH DAN PEMBENTUKAN RT / RW DI DESA PELAWAD KECAMATAAN CIRUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PELAWAD
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga unsur kewilayahan yaitu Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Pelawad agar tercipta tertib administrasi administrasi kependudukan dan memudahkan penanganan masalah kemasyarakatan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja, Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas perlu
ditindak
lanjuti
dengan
penataan
wilayah
administrasi
dan
pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Wilayah Administrasi dan Pembentukan RT / RW di Desa Pelawad. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Nomor 728 Tahun 2006); 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 729 Tahun 2006); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Desa
Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja, Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELAWAD dan KEPALA DESA PELAWAD
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DESA PELAWAD TENTANG WILAYAH AMINISTRASI DAN PEMBENTUKAN RT / RW DI DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : (1)
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Serang.
(2)
Pemerintah
Desa
adalah
Kepala
Desa
dan
Perangkat
Desa
sebagai
unsur
penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3)
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
(4)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
(6)
Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat
setempat
dalam
rangka
pelayanan
pemerintahan
dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa. (7)
Rukun Warga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
(8)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(9)
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
(10) Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
BAB II PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA ( RT ) Pasal 2 (1)
Rukun Tetangga atau RT dibentuk diwilayah Desa Pelawad sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan berpedoman kepada Peraturan Desa ini.
(2)
Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Rukun Tetangga menjadi 2 (dua ) Rukun Tetangga atau lebih dan / atau penyatuan sebagain wilayah Rukun Tetangga dari beberapa Rukun Warga.
Pasal 3
Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik Kewilayahan.
Pasal 4
Syarat administrasi dan
Fisik Kewilayahan Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. Batas usia penyelenggaraan kepengurusan Rukun Tetangga minimal 10 (sepuluh) tahun; b. Keputusan Musyawarah Warga setempat berkaitan dengan pembentukan Rukun Tetangga (RT); c. Jumlah Kepala Keluarga sekurang kurang berjumlah 40 Kepala Keluarga; d. Ketersediaan sarana dan prasarana; e. Rekomendasi Ketua Rukun Warga. Pasal 5
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintahan Desa Pelawad.
BAB III PEMBENTUKAN RUKUN WARGA ( RW ) Pasal 6 (1)
Rukun Warga atau RW dibentuk diwilayah Desa Pelawad sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan berpedoman kepada Peraturan Desa ini.
(2)
Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Rukun Warga menjadi 2 (dua ) Rukun Warga atau lebih dan / atau penyatuan Rukun Tetangga dari beberapa Rukun Warga menjadi 1 (satu) Rukun Warga.
Pasal 7
Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik Kewilayahan.
Pasal 8
Syarat administrasi dan Fisik Kewilayahan Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : a. Batas usia penyelenggaraan kepengurusan Rukun Warga minimal 10 (sepuluh) tahun;
b. Keputusan Musyawarah Warga setempat berkaitan dengan pembentukan Rukun Warga (RW);
c. Jumlah Rukun Tetangga sekurang kurang terdiri dari 4 (empat) Rukun Tetangga untuk 1 (satu) Rukun Warga; d. Ketersediaan sarana dan prasarana; e. Rekomendasi Ketua Rukun Warga. Pasal 9
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintahan Desa Pelawad.
BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Pasal 10 (1)
Rukun Tetangga dihapus apabila : a. jumlah Kepala Keluarga berkurang 50 % (lima puluh perseratus ) atau lebih dari jumlah minimum Kepala Keluarga yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 huruf (c) atau; b. pada wilayah Rukun Tetangga dimaksud tidak ada warga yang bersedia menjalankan tugas dan fungsi Rukun Tetangga sehingga terjadi kefacuman selama 2 (dua) tahun berturut turut.
(2)
Rukun Tetangga yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Rukun Tetangga yang bersanding atau yang terdekat setelah dilakukan pengkajian.
Pasal 11
Penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Desa Pelawad.
Pasal 12 (1)
Rukun Warga dihapus apabila : a. jumlah Rukun Tetangga berkurang 50 % (lima puluh perseratus ) atau lebih dari jumlah minimum Rukun Tetangga yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal 8 huruf (c) atau;
b. pada wilayah Rukun Warga dimaksud tidak ada warga yang bersedia menjalankan tugas dan fungsi Rukun Warga sehingga terjadi kefacuman selama 2 (dua) tahun berturut turut.
(2)
Rukun Warga yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Rukun Warga yang bersanding atau yang terdekat setelah dilakukan pengkajian.
Pasal 13
Penghapusan dan penggabungan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Desa Pelawad. BAB V PENETAPAN Pasal 14
(1)
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rukun Warga di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
(2)
Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : 1. Rukun Warga ( RW ) 01 dengan sebutan Kampung Pelawad Lor 2. Rukun Warga ( RW ) 02 dengan sebutan Kampung Pelawad Tegal 3. Rukun Warga ( RW ) 03 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai Selatan 4. Rukun Warga ( RW ) 04 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai 5. Rukun Warga ( RW ) 05 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai Utara
Pasal 15 (1)
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rukun Tetangga di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
(2)
Rukun Warga ( RW ) 01 dengan sebutan Kampung Pelawad Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari : 1. Rukun Tetangga ( RT ) 01 / Pelawad Lor 1 2. Rukun Tetangga ( RT ) 02 / Pelawad Lor 2 3. Rukun Tetangga ( RT ) 03 / Pelawad 1 4. Rukun Tetangga ( RT ) 04 / Pelawad 2
(3)
Rukun
Warga ( RW )
02 dengan sebutan Kampung Pelawad Tegal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari : 1. Rukun Tetangga ( RT ) 01 / Pelawad Tegal 1 2. Rukun Tetangga ( RT ) 02 / Pelawad Tegal 2
3. Rukun Tetangga ( RT ) 03 / Pelawad Tegal 3 4. Rukun Tetangga ( RT ) 04 / Pelawad 3 (4)
Rukun
Warga ( RW )
03 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari : 1. Rukun Tetangga ( RT ) 01 / TCP Blok I 2. Rukun Tetangga ( RT ) 02 / TCP Blok J 3. Rukun Tetangga ( RT ) 03 / TCP Blok K 4. Rukun Tetangga ( RT ) 04 / TCP Blok L 5. Rukun Tetangga ( RT ) 05 / TCP Blok M (5)
Rukun Warga ( RW ) 04 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari : 1. Rukun Tetangga ( RT ) 01 / TCP Blok E 2. Rukun Tetangga ( RT ) 02 / TCP Blok F 3. Rukun Tetangga ( RT ) 03 / TCP Blok G 4. Rukun Tetangga ( RT ) 04 / TCP Blok H
(6)
Rukun
Warga ( RW )
05 dengan sebutan Kampung Taman Ciruas Permai Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari : 1. Rukun Tetangga ( RT ) 01 / TCP Blok A 2. Rukun Tetangga ( RT ) 02 / TCP Blok B 3. Rukun Tetangga ( RT ) 03 / TCP Blok C 4. Rukun Tetangga ( RT ) 04 / TCP Blok D 5. Rukun Tetangga ( RT ) 05 / Citerep
BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG Paragraf 1 Kedudukan Pasal 16
(2)
Rukun Warga memiliki tugas dan fungsi bersifat koordinatif dan motivator dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dan dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga (RW) yang pengesyahan dilakukan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.
(3)
Ketua RW berkedudukan dibawah Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Masyarakat di wilayah kerjanya.
Pasal 17
(1)
Rukun Tetangga memiliki tugas dan fungsi yang bersifat perbantuan pelayanan masyarakat , perencana dan pelaksana pembangunan di wilayah kerjanya dan dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pengesyahan dilakukan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.
(2)
Ketua RT berkedudukan dibawah Ketua RW dan bertanggungjawab kepada Masyarakat di wilayah kerjanya.
Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 18
RT atau sebutan lain mempunyai tugas: a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah; b. memelihara kerukunan hidup warga; c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, RT atau sebutan lain mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian antar warga; b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah; c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
Pasal 20 RW atau sebutan lain mempunyai tugas: a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugasnya, RW atau sebutan lain mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT; b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.
Paragraf 3 Wewenang Pasal 22
(1)
Ketua RT dalam hal untuk kepentingan umun, kebutuhan operational RT
dan
pembangunan diperboleh melakukan penarikan iuran warga yang besarannya diputuskan melalui musyawarah warga di wiliyah kerjanya. (2)
Setiap penarikan iuran warga yang dilakukan oleh Rukun Tetangga wajib dikelola dengan baik dan transparan serta wajib dipertanggungjawabkan kepada warga diwilayah kerjanya.
Pasal 23
(1)
Ketua RW dalam hal untuk kepentingan umun, kebutuhan operational RW
dan
pembangunan diperboleh melakukan penarikan iuran warga yang besarannya diputuskan melalui musyawarah Ketua RT di wiliyah kerjanya dan penarikannya dimasukan dalam iuran warga yang dipungut oleh Ketua RT. (2)
Setiap iuran warga yang terima oleh Rukun Warga dari masing masing Rukun Tetangga wajib dikelola dengan baik dan transparan serta wajib dipertanggungjawabkan kepada warga melalui para Ketua RT diwilayah kerjanya.
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 24 (1)
Organisasi Rukun Warga sekurang kurangnya terdiri dari Ketua RW, 1 (satu) Sekretaris, 1 (satu) Bendahara, 3 (Tiga) Ketua Bidang.
(2)
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bidang Kependudukan; b. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
(3)
Jumlah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dianggap perlu dapat dilakukan penambahan dengan memperhatikan kebutuhan, efektifitas dan efisiensi. Pasal 25
(1)
Organisasi Rukun Tentanga sekurang kurangnya terdiri dari Ketua RT, 1 (satu) Sekretaris, 1 (satu) Bendahara, 4 (Empat) Ketua Seksi.
(2)
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Seksi Kependudukan; b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum; d. Seksi Kepemudaan dan Olah Raga.
(3)
Jumlah Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dianggap perlu dapat dilakukan penambahan dengan memperhatikan kebutuhan, efektifitas dan efisiensi.
BAB VIII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 26 (1)
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT yang berkaitan dengan Ketua RT lainnya dalam satu wilayah kerja Rukun Warga dikoordinir dan dijembatani oleh Ketua RW.
(2)
Ketua RW melibatkan para Ketua RT di wilayah kerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
(3)
Kepala Desa melakukan koordinasi dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan Desa Pelawad dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 28
(1)
Setiap tahun Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mencakup : a. penyelenggaraan administrasi kependudukan; b. penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; c. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
(2)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat dalam Rapat Umum.
(3)
Untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dinilai berprestasi Pemerintahan Desa memberikan
penghargaan
dan
bantuan
stimulus
pembangunan
sesuai
dengan
kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan tiap tahunnya dalam APB Desa.
BAB X PENDANAAN Pasal 29
Pendanaan untuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diperoleh dari : a.
Iuran Warga
b.
Bantuan Pemerintah Pusat
c.
Bantuan Pemerintah Propinsi
d.
Bantuan Pemerintah Kabupaten
e.
Bantuan Pemerintah Desa
f.
Bantuan / Sumbangan dari Pihak Ketiga yang bersifat tidak mengikat dan merugikan masyarakat.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30
Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Ketua Rukun Warga (RW) atau Ketua Rukun Tetangga (RT) yang telah diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Citerep atau Kepala Desa Pelawad dan masa bhaktinya belum berakhir diangkat kembali untuk sisa waktu masa bhaktinya dan diberikan Surat Keputusan Pengangkatan baru sesuai dengan Peraturan Desa ini. Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citerep maupun Kepala Desa Pelawad dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di :
Pelawad
Pada tanggal : Pjs. KEPALA DESA PELAWAD
KHAERUDIN ,SE
