PERATURAN DESA KERTAK EMPAT KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2017 – 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KERTAK EMPAT
Menimbang
:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa secara partisipatif; b. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja disertai dengan rencana kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KERTAK EMPAT Tahun 2017 - 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa KERTAK EMPAT; d. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan desa; e. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf d, diperlukan adanya Peraturan Desa; f. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa. g. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Perdes No. 1 Tahun 2017
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Priotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 17. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perdes No. 1 Tahun 2017
18. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa dan; 19. Peraturan Bupati Banjar No. 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAK EMPAT dan KEPALA DESA KERTAK EMPAT MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DESA TENTANG REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2017 – 2022 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud: 1.
Desa adalah Desa KERTAK EMPAT Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar
2.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa KERTAK EMPAT dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa KERTAK EMPAT dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Kepala Desa adalah Kepala Desa KERTAK EMPAT Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar
4.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa KERTAK EMPAT sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.
Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Desa KERTAK EMPAT yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Desa.
6.
Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7.
Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
8.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan
Perdes No. 1 Tahun 2017
pembangunan desa, dan program kerja disertai dengan rencana kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu lima tahun dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 9.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa maupun pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa 6 (enam) tahun.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu sampai 6 (enam) tahunan. 12. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa. 13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM Desa. 14. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. ADD adalah Alokasi Dana Desa. 17. DD adalah Dana Desa (APBN). 18. BHPRD adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. 19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan. 20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II PENYUSUNAN RPJM Desa Pasal 1 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KERTAK EMPAT Tahun 2017 – 2022. (2) Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. (3) Pemerintah desa menyelenggarakan musrenbangdes dengan mengundang para pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. (4) LPMD mengkoordinir penyusunan RPJM Desa.
Perdes No. 1 Tahun 2017
(5) Sebelum pelaksanaan musrenbangdes, didahului dengan penggalian gagasan atau aspirasi, penginventarisasian permasalahan, potensi, dan alternatif pemecahan masalah di tiap-tiap Rukun Tetangga, dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh KPM. (6) Dalam penyelenggaraan musrenbangdes, Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilainilai demokrasi dan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Pasal 2 (1) Pemerintah desa menyusun Rancangan RPJM Desa Hasil Musrenbangdes sebagai lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (2) Sebelum dimintakan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa lengkap dengan lampirannya disampaikan kepada para pemangku kepentingan yaitu para pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan meliputi LPMD, RT, RW, Satgas Linmas, PKK Desa, Karang Taruna, KPM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat desa pada umumnya, untuk mendapatkan saran dan masukan. (3) Berdasarkan atas saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melakukan perbaikan atas Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dimintakan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (5) Setelah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.
Pasal 3 1) Sistematika RPJM Desa KERTAK EMPAT Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai berikut: a. BAGIAN I
: PENDAHULUAN
b. BAGIAN II
: PROFIL DESA
c. BAGIAN III
: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
d. BAGIAN IV
: VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
e. BAGIAN V
: PENUTUP.
2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Perdes No. 1 Tahun 2017
Pasal 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.
Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Desa ini di susun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.
Pasal 6 Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam.
Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.
Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di : Desa KERTAK EMPAT Pada tanggal :
2017
KEPALA DESA KERTAK EMPAT
TUSIRAN
Diundangkan di : Desa KERTAK EMPAT Pada tanggal
:
2017
SEKRETARIS DESA KERTAK EMPAT
SARTINAH
Perdes No. 1 Tahun 2017
