RANCANGAN PERATURAN BUPATI SISTRANAS PADA TATRALOK PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR..TAHUN 2013

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SISTRANAS PADA TATRALOK PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR ………..TAHUN 2013 TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN BULELENG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang efektif dan efisien perlu dibuat dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah, dan tataran transportasi Kabupaten/Kota, sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng.

Mengingat

:

1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-

1|H a lam an

2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 20102014; 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWP, RTRWK; 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Perkeretaapian;

56

Tahun

2009

tentang

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 24. Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan;

Nomor

15

Tahun

2001

tentang

25. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan 2|H a lam an

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030; 28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda; 30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandar Udaraan Nasional; dan 31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistranas.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK) KABUPATEN BULELENG

Pasal 1 (1) Menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng. (2) Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Buleleng bagi para pemangku kepentingan terkait. (3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bagian meliputi: a. Pendahuluan; b. Pendekatan; c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program; dan d. Penutup. (4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3|H a lam an

Pasal 2 Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah kabupaten Buleleng. Pasal 3 Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal ....................... BUPATI BULELENG,

TTD

Putu Agus Suradnyana, ST

4|H a lam an

Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor : Tanggal :

DAFTAR ISI BAB I.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. PENGERTIAN D. SISTEMATIKA

BAB II.

PENDEKATAN A. SISTRANAS B. SISTRANAS PADA TATRANAS C. SISTRANAS PADA TATRAWIL D. SISTRANAS PADA TATRALOK

BAB III.

VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM A. VISI B. MISI C. KEBIJAKAN D. STRATEGI E. PROGRAM

BAB IV.

PENUTUP

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII

Peta Provinsi Bali Peta Jaringan Pelayanan Transportasi di Kabupaten Buleleng (Jaringan Antar Kabupaten dan Dalam Kabupaten) (2014, 2019, 2025, dan 2030) Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Kabupaten Buleleng (Jaringan Skala Provinsi dan Skala Kabupaten) (2014, 2019, 2025, dan 2030) Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Provinsi di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025, dan 2030) Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi di Kabupaten (2014, 2019, 2025, dan 2030) Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Lokal di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025, dan 2030) Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Lokal di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025, dan 2030)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang, dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis, seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup, serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat, serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal, berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi Lokal jangka menengah dan jangka panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di wilayah. B. TUJUAN Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah kabupaten. C. PENGERTIAN 1.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

2.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda, yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

1-1

3.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan, yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

4.

Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

5.

Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak, yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.

6.

Transportasi jalan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas angkutan jalan dan jaringan jalan.

7.

Transportasi sungai dan danau yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.

8.

Transportasi kereta api yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah perkeretaapian.

9.

Transportasi penyeberangan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau kereta api yang terputus.

10. Transportasi laut yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut. 11. Transportasi udara yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah penerbangan. 12. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 13. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 14. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. 15. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 16. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 18. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan 1-2

penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 19. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 20. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 21. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 22. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. 23. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 24. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 25. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 26. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. 27. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. 28. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. 29. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. 30. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

1-3

31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 32. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 33. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut: 

berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;



berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;



berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

34. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut: 

berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;



berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;



berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.

35. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut: 

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;



kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan



kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan yang berfungsi PKN dan PKW.

D. SISTEMATIKA Dokumen Sistranas Pada Tatralok ini terdiri atas pendahuluan, pendekatan tataran transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi, serta program pengembangan transportasi lokal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi lokal meliputi program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut: Bab I. Bab II.

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen Sistranas Pada Tatralok, tujuan, pengertian, serta sistematika penulisan. Pendekatan berisi gambaran sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas Pada Tatrawil, dan Sistranas pada Tatralok. 1-4

Bab III. Bab IV.

Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Transportasi Lokal. Penutup.

1-5

BAB II PENDEKATAN A. SISTRANAS 1. DEFINISI Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

2. TATARAN TRANSPORTASI Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatralok).

3. ARAH PERWUJUDAN Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah. Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL), dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.

2-1

Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut, antara lain, meliputi: a.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;

b.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

c.

Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian);

d.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;

e.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

f.

Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian); dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

g.

Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundangundangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, dan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi. Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrawil, Sistranas pada Tatralok serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Gambar 1.

2-2

Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas

SISTRANAS

SISLOGNA

Sistranas Pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) Perpres No. 26/2012

Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi (Tatrawil)

Cetak Biru Sistem Logistik Nasional

Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) UU 17/ 2007 ttg RPJPN 2005 2025

UU 26/ 2006 ttg Penataan Ruang

UU 38/ 2004 ttg Jalan

UU 22/2009 ttg LLAJ

MP3EI (Perpres 32/2011) PP 5/ 2010 ttg RPJMN 2010 – 2014

RTRWN (PP 26/2008) RTRWP, RTRWK

Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Tatanan KA Nasional Rencana Induk LLAJ Nasional

UU 17/2008 ttg Pelayaran

UU 1/2009 ttg Penerbangan

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Tatanan Kebandar udaraan Nasional (KM 11/2010)

UU 23/2007 ttg KA

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Rencana Induk Jaringan Penyeberangan Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Nasional

RENSTRA Kementerian Perhubungan

Rencana Investasi Sarana dan Prasarana Perhubungan

2-3

Rencana Induk Nasional Bandar Udara

Cetak Biru Transportasi Multimoda (KM 15/2010)

B. SISTRANAS PADA TATRANAS 1. DEFINISI Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya. 2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya. 3. ARAH PENGEMBANGAN Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu untuk kawasan perkotaan (urban transport) dan kawasan perdesaan (rural transport). Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG dan transportasi kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

C. SISTRANAS PADA TATRAWIL 1. DEFINISI Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan 3-1

efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. 2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. D. SISTRANAS PADA TATRALOK 1. DEFINISI Sistranas pada Tatralok adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, yang terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis dan berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau antar kota wilayah ke simpul atau kota/kabupaten atau sebaliknya. 2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRALOK Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatralok) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota/kabupaten atau sebaliknya.

3-2

BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI Visi pembangunan transportasi di Kabupaten Buleleng adalah “terwujudnya sistem sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan yang terpadu, handal, dan berdaya saing”. Visi tersebut mengandung pengertian:  Perhubungan adalah mencakup transportasi darat, laut dan udara  Terpadu adalah mencakup keseimbangan sarana, prasarana, dan pelayanan jasa.  Handal adalah mencakup keselamatan, kelancaran, keamanan, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan masyarakat, dan menjangkau seluruh pelosok pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah.  Berdaya saing adalah efektif dan efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif. B. MISI Misi pembangunan transportasi Kabupaten Buleleng dirumuskan berdasarkan Visi dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara sebagian kewenangan Kabupaten (desentralisasi) di bidang perhubungan. Untuk mencapai visi pembangunan transportasi Kabupaten Buleleng, dirumuskan misi sebagai berikut:  Mewujudkan sistem transportasi yang baik serta pengembangan sarana dan prasarana dan pelayanan jasa Perhubungan yang handal untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan  Meningkatkan sumber-sumber potensi pendapatan dibidang Perhubungan untuk menunjang pemantapan otonomi daerah.  Mewujudkan pengakuan supremasi hukum di bidang Perhubungan  Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme aparatur pemerintah yang handal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governence).

C. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan cara bertindak dalam setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat pada sektor transportasi agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi pembangunan transportasi Kabupaten Buleleng. Kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012 – 2032, sebagai berikut : 3-3

1. Meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara; 2. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian; 3. Meningkatkan kualitas jaringan jalan Pantai Utara Bali dan mendorong percepatan jalan Soka – Seririt; 4. Memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang; 5. Memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran; 6. Memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan; 7. Meningkatkan pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; 8. Memantapkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi; dan 9. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana lingkungan permukiman.

Arah Pengembangan Jaringan Transportasi Berdasarkan konsep pengembangan jaringan transportasi yang telah disusun di dalam Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng, konsep pengembangan jaringan transportasi yang ditujukan untuk mengelaborasi karakteristik pergerakan serta pertimbangan tata ruang dan kewilayahan, maka: 1. Arah pengembangan transportasi darat diarahkan untuk membuka atau meningkatkan akses jalan menuju kawasan-kawasan sentra produksi, kawasan desa terisolir, dan kawasan prioritas investasi yang disarankan dalam MP3EI. Arahan tersebut dengan maksud agar mampu mendukung pergerakan hasil-hasil produksi pada kawasan prioritas secara memadai. Kawasan prioritas berdasarkan Mp3EI di Kabupaten Buleleng adalah kawasan pariwisata disepanjang pantai utara pulau Bali. 2. Arah pengembangan transportasi udara diarahkan untuk pendukung aksesibilitas dari luar wilayah Kabupaten Buleleng ataupun luar Pulau Bali. Dalam rangka untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan pelayanan di bidang transportasi udara untuk mendukung perkembangan kegiatan di masa mendatang dan dengan pertimbangan keterbatasan daya tampung dan keterbatasan pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai maka direncanakan pembangunan bandar udara umum di Kabupaten Buleleng. Pembangunan baru bandar udara direncanakan di Kecamatan Gerokgak atau lokasi di Kubutambahan berfungsi sebagai bandar udara umum, penetapan lokasinya setelah melalui kajian. 3. Arah pengembangan transportasi laut diarahkan untuk mengatasi kejenuhan arus transportasi yang berfokus pada wilayah selatan Pulau Bali. Untuk pengembangan pariwisata Bali Utara di Kabupaten Buleleng, diharapkan pelabuhan Celukan Bawang dapat disandari kapal pesiar internasional.

3-4

D. STRATEGI Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Buleleng: 1.

Strategi dan Penataan Penyelenggaraan Transportasi Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan transportasi, pos dan telekomunikasi dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi di Kabupaten Buleleng sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik pada skala lokal, regional maupun global. Penataan dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah daerah dari operator dan pemilik (owner) menjadi regulator dan fasilitator.

2.

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transportasi Strategi pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam rangka penyediaan aksesibilitas jasa transportasi.

E. PROGRAM 1. Transportasi Multimoda Pengembangan transportasi multimoda di Kabupaten Buleleng dijabarkan pada point-point berikut ini: a. Studi Pengembangan Angkutan Pemandu Moda Trayek Bandara Buleleng Singaraja - Mengwitani – Ubung b. Pembangunan Terminal Barang di Pelabuhan Celukan Bawang c. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Pelabuhan Celukan Bawang – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) d. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Bandara Udara Letkol Wisnu – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) e. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Bandara Udara Baru Buleleng – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) f. Penyediaan Angkutan Masal Pemandu Moda Antar Kecamatan (via Jalan Nasional) g. Pembangunan Terminal dan shelter Antar Moda untuk Pelabuhan Celukan Bawang dan Bandara Buleleng 2. Transportasi Darat Beberapa alternatif pengembangan jaringan transportasi darat berupa moda jalan, kereta api, Sungai dan Penyeberangan adalah sebagai berikut: Transportasi Jalan a. Pembangunan Jalan Tol Mengwitani - Singaraja (Kab. Badung - Kab. Tabanan Kab. Buleleng) b. Peningkatan jalan Raya Gilimanuk (cekik) - Seririt c. Peningkatan Jalan Seririt - Singaraja (Kab. Buleleng) d. Peningkatan Jalan Singaraja-Kubutambahan (Kab. Buleleng e. Peningkatan Jalan Kubutambahan – Tejakula - Amlapura 3-5

f. g. h. i.

Peningkatan Jalan Singaraja – Candikuning (Mengwitani) Peningkatan Ruas jalan Pupuan – Seririt Peningkatan Ruas jalan Panelokan – Kubutambahan Studi Pengembangan Trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas: - Singaraja – Denpasar (lewat Bedugul) , - Singaraja – Denpasar (lewat Pupuan), - Singaraja - Amlapura, - Singaraja - Semarapura, - Singaraja - Negara, - Singaraja - Seririt j. Pengembangan angkutan umum dengan Trayek khusus Melayani Tempattempat Pariwisata k. Pembangunan sistem transportasi angkutan umum Kabupaten Buleleng l. Penataan jaringan trayek feeder dan peluasan jangkauan willayah pedesaan dan perkotaan m. Penyediaan kapasitas dan kualitas sarana angkutan desa dan perkotaan hasil kajian n. Pengembangan jaringan lintas angkutan barang - Celukan Bawang – Singaraja –Mengwitani - Celukan Bawang – Gilimanuk - Celukan Bawang – Kubutambahan – Tejakula - Amlapura o. p. q.

Pengembangan ruas jalan baru lingkar luar perkotaan Singaraja pada ruas Seririt – Sangket, Sangket – Sawan Pengembangan ruas jalan baru di kawasan perkotaan Pengembangan ruas jalan baru di kawasan perdesaan setelah melalui kajian teknis.

Transportasi Sungai dan Penyeberangan a. Pengembangan Lintas penyeberangan Amed -Ampenan sebagai akses keluar masuk Bali melalui jaringan lintas Bali Utara (Ketapang/Pulau JawaGilimanuk-Singaraja-Amed- Ampenan/Lombok) Transportasi Kereta Api a. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Mengwitani - Bedugul – Singaraja b. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Singaraja - Kubutambahan – Amlapura c. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Bangli - Kubutambahan d. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Gilimanuk - Singaraja e. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang Lintas Mengwitani Bedugul - Singaraja f. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang Lintas Gilimanuk Singaraja

3-6

3. Transportasi Laut Beberapa alternatif pengembangan jaringan transportasi laut untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi. Alternatif tersebut diantaranya: a. Peningkatan Pelabuhan Celukan Bawang b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Sangsit di Kabupaten Buleleng

4. Transportasi Udara Alternatif Pengembangan Jaringan transportasi udara sebagai berikut ; a. Pengembangan Rute Penerbangan Umum (Komersial) berjadwal dan tidak Berjadwal dari Bandara Buleleng, baik Domestik maupun Internasional sesuai yang dilayani Bandara Ngurah Rai b. Pengembangan Rute Penerbangan Umum (Komersial) berjadwal dan tidak Berjadwal Domestik dari Lapangan Terbang Letkol. Wisnu.

3-7

BAB IV PENUTUP

Sebagai perwujudan Sistranas, pengembangan transportasi pada tataran lokal diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (supply dan demand) yang memperhatikan potential demand namun juga tetap memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatralok, secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat bergantung pada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparatur transportasi di kabupaten. Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi wilayah secara terintegrasi.

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025 dan 2030) No

Program

1

Rute Penerbangan a. Bandara Buleleng Studi Pengembangan Rute Penerbangan Umum (Komersial) berjadwal dan tidak Berjadwal dari Bandara Buleleng, baik Domestik maupun Internasional sesuai yang dilayani Bandara Ngurah Rai b. Lapter Letkol. Wisnu Pengembangan Rute Penerbangan Umum (Komersial) berjadwal dan tidak Berjadwal Domestik dari Lapter. Letkol. Wisnu. - Studi Transportasi - Implementasi Kebijakan

Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 2026 2025 2030

Penanggung Jawab PT. Angkasa Pura

Badan Otoritas Pengelola Lapter

Instansi Terkait -

Pemprov. Bali Pemkab. Buleleng Dirjen. Perhubungan Udara, Kemenhub Dirjen. Pariwisata Pemprov. Bali Pemkab. Buleleng Dirjen. Perhubungan Udara, Kemenhub Dirjen Pariwisata

Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Propinsi Bali (2014, 2019, 2025 dan 2030) No 1

Program

Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3

Penanggung Jawab

Instansi Terkait

Jaringan Jalan dan Terminal a. Pembangunan Jalan Tol Mengwitani - Singaraja (Kab. Badung - Kab. Tabanan - Kab. Buleleng) - Studi Kelayakan - Studi Desain Teknik Rinci (DED) - Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) - Pembebasan Lahan - Pelaksanaan Pembangunan

2

2020 2026 2025 2030

Ditjen. Bina Marga, Kementerian PU

-

BPJT PT. Jasa Marga Pemprov. Bali (Dinas PU) Pemkab. Badung (cq.Dinas PU) Pemkab. Tabanan (Dinas PU) Pemkab. Buleleng (Dinas PU)

b. Peningkatan jalan Raya Gilimanuk (Cekik) - Seririt

Km

60,54


- Pemprov. Bali (Dinas PU) - PemKab. Buleleng (Dinas PU)

c. Peningkatan Jalan Seririt - Singaraja (Kab. Buleleng)

Km

19,50


- Pemprov. Bali (Dinas PU) - Pemkab. Buleleng (Dinas PU)

d. Peningkatan Jalan Singaraja-Kubutambahan (Kab. Buleleng

Km

12



e. Peningkatan Jalan Kubutambahan – Tejakula - Amlapura

Km

33,5



f. Peningkatan Jalan Singaraja – Candikuning (Mengwitani)

Km

22,17



PT. Pelindo III

- Ditjen. Perhubungan Laut Kemenhub - Pemprov. Bali (Dishub) - Pemkab. Buleleng (Dishub)

PT. Angkasa Pura

- Pemprov. Bali (Dishub) - Pemkab. Buleleng (Dishub) - Ditjen. Perhubungan Udara, Kemenhub)

Pelabuhan Laut Peningkatan Pelabuhan Celukan Bawang a. Studi Penyusunan Master Plan b. Studi Desain Teknik Rinci (DED) c. Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) d. Pembebasan lahan e. Pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan Terminal - Dermaga - Terminal dan Fasilitas Pendukung Bandar Udara Pembangunan Bandara di Buleleng (Timur atau Barat Kabupaten Buleleng) a. Penyelesaian Studi Kelayakan b. Studi Desain Teknik Rinci (DED) Bandara c. Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) d. Pembebasan lahan e. Pembangunan Bandara - Runway

Paket Paket Paket m2 Paket unit

Paket Paket

1 1 1 1 3

1 1

3000 x 81,000

- Kapasitas Pesawat - Apron o F1 (B-747) o F2 (B-763) o F3 (B-737) o F4 (F-100) - Taxiway - Paralel - Exit Taxi - Rapid Exit Taxi - Terminal Internasional - Terminal Domestik - Kargo internasional - Kargo Domestik - Parkir

psw m2 psw psw psw

367,168

buah buah buah m2 209,117 m2 m2 1,046 m2 m2

Jaringan Pelayanan Transportasi Provinsi di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025 dan 2030) No 1

2

Program

Satuan

Trayek Antar Moda Studi Pengembangan Angkutan Pemandu Moda Trayek Bandara Buleleng - Singaraja - Mengwitani – Ubung

Paket

Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Transportasi Jalan a. Studi Pengembangan Trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas: - Singaraja – Denpasar (lewat Bedugul) , - Singaraja – Denpasar (lewat Pupuan), - Singaraja - Amlapura, - Singaraja - Semarapura, - Singaraja - Negara, - Singaraja - Seririt b. Pengembangan angkutan umum dengan Trayek khusus Melayani Tempat-tempat Pariwisata

3

Paket - Studi Transportasi - Implementasi Kebijakan c. Penataan Jaringan Lintas Angkutan Barang di Provinsi Bali pada tiap Kabupaten/Kota - Studi Transportasi - Koordinasi antar Kabupaten/Kota di tingkat provinsi - Sosialisasi - Implementasi Kebijakan Transportasi Kereta Api a. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang Rangkaian Lintas Mengwitani - Bedugul - Singaraja b. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang Lintas Gilimanuk - Singaraja

Rangkaian

1

2020 2026 2025 2030

Penanggung Jawab

Instansi Terkait

Pemprov. Bali (Dinas Perhubungan)

- Dinas Perhubungan : o Pemkot. Denpasar o Pemkab. Badung o Pemkab. Buleleng


- Dinas Perhubungan : o Pemkab. Karangasem o Pemkab. Klungkung o Pemkab. Gianyar o Pemkab. Bangli o Pemkot. Denpasar o Pemkab. Badung o Pemkab. Tabanan o Pemkab. Jembrana o Pemkab. Buleleng

Pemprov. Bali (Dinas Perhubungan da Dinas Pariwisata)

Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

PemKab Buleleng

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

PT. Kereta Api Indonesia

Ditjen. Perkeretaapian

-

Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi di Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025 dan 2030) No 1

2

Program Transportasi Antarmoda Pembangunan Terminal Barang di Pelabuhan Celukan Bawang - Studi Kelayakan - Studi Desain Teknik Rinci (DED) - Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) - Pembebasan Lahan - Pelaksanaan Pembangunan Transportasi Jalan a. Peningkatan Ruas jalan Pupuan – Seririt

Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Instansi Terkait


Pemkab. Buleleng (Dinas Perhubungan)

Paket Paket Paket -

1 1 1 -

km

17,38

Dinas PU Pemprov. Bali

- Dinas PU Pemprov. Bali - Dinas PU Kabupaten

Km

50.8


- Studi Kelayakan

Paket

1

- Studi Desain Teknik Rinci (DED)

Paket

1

- Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)

Paket

1

- Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata: o Pemprov. Bali o Pemkab Badung o Pemkab Tabanan o Pemkab Buleleng - PT. Kereta Api Indonesia


- Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata: o Pemprov. Bali o Pemkab. Buleleng o Pemkab. Karangasem - PT. Kereta Api Indonesia

b. Peningkatan Ruas jalan Panelokan – Kubutambahan 3

2020 2026 2025 2030

Transportasi Kereta Api a. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Mengwitani - Bedugul – Singaraja 1) Tahap Pembangunan

- Pembebasan lahan - Konstruksi

m Paket

1

Km

82.3

- Penyiapan SDM dan Fasilitas Pendukung 2) Operasional 3) Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan b. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Singaraja - Kubutambahan - Amlapura

4

5

c. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Bangli Kubutambahan

Km

52.8


d. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Gilimanuk - Singaraja

Km

77.7


Alur Pelayaran dan Pelabuhan Peningkatan Sarana dan Prasranana Pelabuhan Perikanan Sangsit di Kabupaten Buleleng Bandara Lapangan Terbang Letkol Wisnu a. Studi Lingkungan Studi Review Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandara Lapangan Terbang Letkol Wisnu b. Peningkatan Lapter Letkol Wisnu - Studi Kelayakan Pengembangan Lapter Letkol Wisnu untuk Pelayanan Penerbangan Umum Domestik Berjadwal dan Tidak Berjadwal - Implentasi Kebijakan

- Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata: o Pemprov. Bali o Pemkab. Gianyar o Pemkab. Buleleng - PT. Kereta Api Indonesia - Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata: o Pemprov. Bali o Pemkab. Jembrana o Pemkab. Buleleng - PT. Kereta Api Indonesia

Pemprov. Bali (Dinas Perikanan)

Pemkab. Buleleng (Dinas Perikanan)

Ororitas Pengelola Lapter Letkol Wisnu

- Pemprov. Bali (Dishub) - Pemkab. Buleleng (Dishub) - Ditjen. Hubdar (cq.Dit Angkutan Udara), - PT. Angkasa Pura

Jaringan Pelayanan Transportasi Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025 dan 2030) No

Program

1

Trayek Antarmoda a. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Pelabuhan Celukan Bawang – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) b. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Bandara Udara Letkol Wisnu – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) c. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Bandara Udara Baru Buleleng – Tempat Wisata (via Jalan Nasional) d. Penyediaan Angkutan Masal Pemandu Moda Antar Kecamatan (via Jalan Nasional) Transportasi Jalan a. Studi Pembangunan sistem transportasi angkutan umum Kabupaten Buleleng b. Penataan jaringan trayek feeder dan peluasan jangkauan willayah pedesaan dan perkotaan c. Penyediaan kapasitas dan kualitas sarana angkutan desa dan perkotaan hasil kajian d. Pengembangan angkutan umum dengan Trayek khusus Melayani Tempat-tempat Pariwisata e. Kajian jaringan lintas angkutan barang - Celukan Bawang – Singaraja –Mengwitani - Celukan Bawang – Gilimanuk - Celukan Bawang – Kubutambahan – Tejakula Amlapura

2

Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 2026 2025 2030

Penanggung Jawab

Instansi Terkait

Paket

1



Paket

1



Paket

1



Unit

Hasil Kajian



Paket

1

Paket

1

Unit Paket

Sesuai Kajian 1

Paket

1

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Jaringan Prasarana Transportasi Kabupaten Buleleng (2014, 2019, 2025 dan 2030) No

Program

1

Transportasi Antarmoda a. Pra Studi Kelayakan Terminal dan shelter Antar Moda: - Pelabuhan Celukan Bawang - Bandara Buleleng b. Studi Kelayakan Terminal dan shelter Antar Moda: - Pelabuhan Celukan Bawang - Bandara Buleleng c. DED Terminal dan shelter Antar moda d. Implementasi Terminal dan shelter Antar moda Transportasi Jalan a. Pemeliharaan jalan eksisting

2

Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Paket

2

Paket

2

Paket Unit

2 2

b. Pengembangan ruas jalan baru lingkar luar perkotaan Singaraja pada ruas Seririt – Sangket, Sangket – Sawan - Pra studi kelayakan - Studi kelayakan - DED - Implementasi

Paket Paket Paket km

c. Pengembangan ruas jalan baru di kawasan perkotaan

Paket

1 1 2 Hasil Kajian 1

d. Pengembangan ruas jalan baru di kawasan perdesaan setelah melalui kajian teknis e. Peningkatan Ruas Jalan Penghubung: - Setra Produksi – Ruas Jalan Nasional - Pelabuhan – Ruas Jalan Nasional - Bandara Udara –Ruas Jalan Nasional - Kawasan Wisata – Ruas Jalan Nasional f. Rencana pembangunan terminal Tipe C (hasil Kajian)

Paket

1

g. Penetapan Terminal Pariwisata

2020 2026 2025 2030

Penanggung Jawab

Instansi Terkait



Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng

Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng

Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng

Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng Dinas PU Kabupaten Buleleng

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SISTRANAS PADA TATRALOK PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR..TAHUN 2013

Recommend Documents