RANCANG BANGUN E-GOVERNMENT Studi Kasus:Pembayaran Pajak Kendaraan Dan Kepengurusan Surat-Surat Kendaraan Pada Samsat Kota Pekanbaru Yohana Dewi Lulu W, Muhammad Fadli, Ardianto Wibowo Sistem Informasi, Jurusan Komputer, Politeknik Caltex Riau, 28265
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Abstrak Pengembangan pelayanan pemerintahan yang berbasis e-Goverment merupakan salah satu Sistem Manunggal Administrasi Sistem di bawah Satu Atap(SAMSAT). SAMSAT adalah lembaga yang bertugas menangani pembuatan STNK, Plat Nomor, dan pembayaran pajak kendaraan. Sistem pelayanan pendaftaran ataupun kepengurusan surat kendaraan telah menggunakan teknologi namun masih belum mengurangi pengantrian yang sangat panjang jika masyarakat ingin mengurus pajak dan keperluan surat kendaraan.Tingkat kemudahan dan efisiensi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari adanya pihak-pihak ketiga. Pembuatan aplikasi berbasis website agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran pengesahan pajak kendaraan mereka, duplikat surat, dan memonitor proses surat kendaraan mereka, sementara pegawai SAMSAT dapat meng-input kendaraan baru, pendaftaran warisan, pendaftaran balik nama, pendaftaran khusus, pergantian warna, dan pendaftaran mutasi. Aplikasi yang dibangun dinilai baik( 75% ) dari pemerintahan dan dinilai sangat baik (85%) masyarakat. Kata Kunci : e-Government, SAMSAT Pekanbaru, Sistem Informasi
1.
Pendahuluan Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang memiliki keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, karena keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien. Selama ini, apabila masyarakat ingin mengurus segala keperluan mereka yang berhubungan dengan pemerintahan mereka harus mendatangi kantor-kantor pemerintah tersebut. Proses ini cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi e-government untuk memecahkan problem yang ada sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran pembayaran pajak kendaraaan mereka. Mencermati Pembangunan e-government di Pemerintah Daerah Pekanbaru, terlihat belum dimanfaatkannya secara maksimal sumber daya yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi komunikasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Padahal dengan tingkat skill yang relatif sama dipadukan dengan strategi yang baik, dapat dibuat sebuah aplikasi pelayanan masyarakat yang lebih dibutuhkan warga.[1,3]
Oleh karena itu, penulis mencoba merancang dan membangun sebuah sistem sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah Pekanbaru pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah/SAMSAT Pekanbaru pada khususnya dengan membangun sebuah Rancang Bangun eGovernment Studi Kasus: Pembayaran pajak kendaraan dan kepengurusan surat-surat kendaraan pada SAMSAT kota Pekanbaru. Sistem yang akan dirancang diharapkan mampu menangani registrasi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) secara online guna menghindari pengantrian diloket dan lebih mempermudah pegawai SAMSAT dalam mengumpulkan data kendaraan beserta wajib pajak yang ada di Pekanbaru. e-Government yang akan dibangun atau dirancang yang nantinya akan diterapkan pada SAMSAT Pekanbaru ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya interoperabilitas antar sistem informasi/aplikasi di lingkungan pemerintah. 2. Tinjauan Pustaka 2.1 SAMSAT[8] Ketentuan Pajak Kendaraan pada kota Pekanbaru 1. Pajak kendaraan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing daerah, dimana pada setiapa daerah/kota memiliki tarif yang berbeda. Dan Peraturan Daerah-lah yang menentukan besar pajak tersebut.
2. Tarif PKB, Mengacu pada (PERDA Nomor 4 Tahun 2003) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Jenis Kendaraan 1.5 % 1% 0.3 %
Tarif pajak Untuk kendaraan pribadi Untuk kendaraan umum Untuk kendaraan Besar/berat Untuk kendaraan mewah
2%
3. Tarif BBN. KB, Sesuai dengan pendaftaran atau transaksi yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Daerah / Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBNKB / BBN-KB untuk Wilayah Provinsi Riau Jenis Pendaftaran Tarif Pajak Penyerahan Pertama (Kendaraan baru) 10% Kendaraan pribadi 10% Kendaraan umum 3% Kendaraan besar/berat Penyerahan Kedua (Kendaraan mutasi, balik nama) 1% Kendaraan pribadi 1% Kendaraan umum 0.3 % Kendaraan besar/berat Penyerahan Warisan 0.1 % Kendaraan pribadi 0.1 % Kendaraan umum 0.03 % Kendaraan besar/berat
4. Membayar ADM STNK dan ADM TNKB , Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang brlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia. Jenis Kendaraan Kendaraan bermotor roda 2/3
Tarif Administrasi STNK Rp.25.000 Administrasi TNKB Rp.15.000
Kendaraan bermotor roda 4/Lebih Umum Kendaraan bermotor roda 4/ Lebih Pribadi
Administrasi STNK Rp.25.000 Administrasi TNKB Rp.20.000 Administrasi STNK Rp.50.000 Administrasi TNKB Rp.20.000
5. Membayar SWDKLLJ Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan sebagai berikut :
Golongan A
Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran.
Rp. 0
KD / Jumlah SERT p.3000 Rp.3000
B
Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya. Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc.
Rp. 20.000
p. 3000 Rp.23.000
Rp. 32.000
p. 3000
p. 35.000
Rp. 80.000
p. 3000
p. 83.000
Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc. Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum.
Rp. 70.000
p.3000
p. 73.000
Rp. 140.000
p. 3000
p. 143.000
Rp. 87.000
p.3000
p. 90.000
Rp. 150.000
p. 3000
p. 153.000
Rp. 160.000
p. 3000
p. 163.000
C1
C2 DU
DP
EU
Jenis Kendaraan
Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc. Bus dan Microbus bukan angkutan umum.
EP F
Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya.
arif SWDKLLJ
6. Denda pajak kendaraan bermotor Waktu 1 hari – 3 bulan 3 bulan 1 hari – 6 bulan Lebih dari 6 bulan
Besar Denda 25 % 35 % 73 %
7. Pada waktu tertentu, dengan kebijakan pemerintah daerah ataupun pusat pajak kendaraan dapat naik sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. 2.2
E-Goverment
E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengertian tentang e-Government atau electronic Government ternyata cukup beragam. Perbedaanperbedaan yang muncul tidak hanya dari segi semantik namun juga mencerminkan aspek prioritas dari pihak yang merilisnya. Berikut beberapa definisi e-Government dari beberapa badan internasional : 1. Budi Rahardjo[3] menuliskan mengenai defenisi e-government menurut United Nation sebagai berikut: “e-Government is the use of ICT (Information &
Communication Technology) and its application by government for provision of information and public service to the people ” (hal 1). (e-Government merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan aplikasinya oleh pemerintah dalam hal penyediaan informasi dan layanan publik bagi masyarakat ). 2. Budi Rahardjo[3] menuliskan mengenai defenisi e-government menurut World Bank sebagai berikut : “e- Government refers to the use by government agencies of Information Technology (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing ) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government”. ” e-Government merupakan penggunaan TI oleh badan pemerintahan (seperti WAN, internet dan komputasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan warga negara, bisnis dan badan pemerintahan lainya). (hal 1). Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).
masyarakat, pegawai, dan Admin. Masing- masing aktor mempunyai halaman dan tugas yang berbeda. Masyarakat dapat Melihat proses surat, mengisi buku tamu, mengisi form SPPKB (hanya pengesahan tiap tahun dan pengesahan 5 (lima) tahun, dan melihat persyaratan khusus tiap pendaftaran. Pegawai dapat Melihat pendaftar dan mengesahkan surat, mengisi Form SPPKB (mendaftarkan kendaran baru, kendaraan mutasi, kendaraan khusus, Duplikat STNK, pergantian warna kendaraan, balik nama kepemilikan kendaraan, dan pendaftaran warisan kendaraan). Dan Admin dapat menambah, mengubah data, dan memblok Pegawai. Serta dapat menambah, mengubah, dan menghapus berita. 3.2 Entity Relational Diagram
3. Perancangan 3.1 Use Case Diagram
Gambar 2 ER Diagram
(tiga)
Gambar 1 Usecase Diagram Dari Use Case Diagram diatas terdapat 3 aktor atau pengguna sistem yaitu
3.3 Flowchart Sistem Beberapa flowchart perancangan sistem aplikasi ini adalah:
Gambar 5 Flowchart Masyarakat 4.
Pengujian Dan Analisa Pengujian dilakukan secara langsung kepada 5 petugas SAMSAT dan 30 masyarakat secara acak, untuk melihat tingkat efektifitas dan fungsional aplikasi yang dibangun
Gambar 3 Flowchart Admin
Website Masyarakat, pada saat masyarakat mengunjungi website ini, sistem akan mengarahkan secara otomatis kehalaman Beranda website ini.
Gambar 6 halaman Beranda Halaman profil berisi tentang sejarah singkat atau latar belakang dari pihak SAMSAT.
Gambar 4 FlowChart Pegawai
Gambar 10 Halaman List Pendaftar
Gambar 7 halaman Profil
Halaman Pembayaran adalah halaman dimana pegawai menyetujui surat kendaraan masyarakat karena masyarakat telah menyerahkan persyaratan khusus jenis pendaftaran dan membayar pajak kendaraan mereka.
Halaman registrasi merupakan halaman untuk masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran untuk memperpanjang surat kendaraan.
Gambar 11Halaman Pembayaran Halaman Kendaraan baru adalah halaman dimana tempat penambahan kendaraan baru beserta dataGambar 8 Halaman Registrasi
data kendaraan itu.
Website Pegawai, Halaman Login adalah halaman untuk para pegawai masuk ke website dan mengakses website.
Gambar 12 Halaman Registrasi kendaraan baru
Gambar 9 Halaman Login Pegawai Halaman List Pendaftar adalah halaman dimana data para pendaftar yang sudah mendaftar akan tetapi belum melakukan pembayaran dan belum disetujui oleh pihak SAMSAT.
Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh pihak DISPENDA/SAMSAT didapatkan kesimpulan 80% responden berpendapat tentang tingkat kenyamanan terhadap tampilan aplikasi ini baik, 80% responden berpendapat tentang tingkat kemudahan dalam mengunakan aplikasi baik, 60% responden berpendapat tentang tingkat mengurangi kesalahan pencatatan dalam aplikasi ini baik, 80% responden berpendapat tentang kesesuaian ketentuan pajak dan prosedur manual dalam
aplikasi ini baik, dan 80% responden berpendapat tentang manfaat aplikasi dibandingkan proses pendaftaran manual sebelumnya dalam aplikasi ini baik. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh pihak Masyarakat didapatkan kesimpulan 93,5% responden berpendapat tentang tingkat kenyamanan terhadap tampilan aplikasi ini baik, 100% responden berpendapat tentang kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini baik, 100% responden berpendapat tentang kemampuan aplikasi dalam membantu poses bisnis mereka dalam aplikasi ini baik, 96,7% responden berpendapat tentang efisiensi dibandingkan proses manual dalam aplikasi ini baik, dan 93,5% responden berpendapat tentang manfaat e-Government dibandingkan pendaftaran secara manual dalam aplikasi ini baik. 5.
Kesimpulan Setelah melakukan pengujian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi/website yang dirancang dan dibangun dapat membantu dan mempermudah proses bisnis baik dari pihak DISPENDA/SAMSAT maupun dari pihak masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner dalam pengujian aplikasi tersebut. Dari pengujian tersebut didapatkan bahwa dengan adanya aplikasi/website ini seluruh data yang tersimpan lebih terpusat dan proses bisnis lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan peraturan dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan dan berlaku. 6. Daftar Pustaka [1.]Martono, Hero Yudo. (2010). Perancangan Framework Aplikasi e-Government menggunakan WebService. Bandung [2.]Journal Amikom. (15 Juli 2010). Diambil 2 Desember 2010 dari journal.amikom.ac.id/index.php/TI/article/view PDFInterstitial/4160/1893 [3.]Rahardjo, Budi. (2001). Membangun eGovernment. Bandung:Informatika\ [4.]Nugroho, Bunafit. (2008). PHP dan MySQL dengan editor Dreamweaver MX. Semarang: Andi Wahana Komputer. (2009). PALING DICARI : PHP SOURCE CODE. Semarang:ANDI [5.]Wahana Komputer. (2009). Shortcourse series PHP Programming. Semarang:ANDI [6.]Hakim, Lukman. (2010). Bikin Website Super Keren dengan PHP&jQuery. Yogyakarta: Lokomedia [7.]Riduwan. 2010. Skala Pengukuran VariabelVariabel Penelitian. Bandung: ALFABETA [8.]DIPENDA RIAU. Diambil 23 Desember 2010 dari http://www.dipenda.riau.go.id
