SIARAN PERS
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Phone/Fax: 021-385-8213 www.depdag.go.id
Rakortas Presiden RI di Departemen Perdagangan:
Produk Kerajinan dan Perhiasan UKM Berpeluang Jadi Primadona Ekspor Non Migas Jakarta, 13 Februari 2008 – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) kabinet di Departemen Perdagangan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan evaluasi program strategis 2007 dan rencana sektor perdagangan 2008 yang difokuskan pada langkah peningkatan ekspor dan investasi; stabilisasi bahan pokok; serta pemberdayaan UKM dan petani. Mendag mengatakan, upaya Departemen Perdagangan tersebut sejalan dengan sasaran utama kebijakan Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 persen hingga 6,8 persen, mewujudkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, serta menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Dalam rapat tersebut antara lain disepakati akan lebih memperkuat pertumbuhan ekspor 10 produk potensial seperti komoditas makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah yang berbasis UKM. Eskpor kelompok ini ditargetkan bisa tumbuh 24,7 persen dari US$ 5 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 6,2 miliar di tahun 2008. PENINGKATAN EKSPOR DAN INVESTASI Pertumbuhan ekspor non-migas 2007 sebesar 15,5 persen dengan nilai US$ 91,9 miliar merupakan pencapaian di atas target yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan sebesar 14,5 persen dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007 yaitu 9,9 persen. Meski demikian, Mendag mengakui pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding target optimis yang diharapkan dalam tahun 2007 sebesar 20 persen. Ekspor non migas tahun 2007 masih didominasi oleh ekspor industri manufaktur dan olahan berbasis sumber daya alam (SDA) yang mencapai US$ 74 miliar dengan pangsa 83 persen dari total ekspor non migas, yang menyumbang sekitar 12,8 persen dari total pertumbuhan ekspor non migas. Pertumbuhan ekspor 10 produk utama (udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronik, komponen dan furnitur) cenderung menurun, kecuali untuk produk otomotif, karet dan produk karet. Nilai ekspor produk otomotif di tahun 2007 mencapai US$ 2,1 miliar, meningkat 18,3 persen dibandingkan tahun 2006. ”Hal ini didorong oleh peningkatan PMA dan PMDN sektor otomotif; adanya pembebasan bea masuk impor untuk komponen kendaraan tujuan ekspor; mulai beroperasinya ”car terminal” di pelabuhan Tanjung Priok; dan selesainya penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJ-EPA). Selanjutnya, untuk mempertahankan kinerja produk otomotif di tahun 2008, perlu dibangun car terminal yang baru,” kata Mari Pangestu.
1
Untuk 10 produk potensial (kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, kulit dan produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, bumbu rempah-rempah, peralatan kantor bukan kertas, alat-alat kesehatan, tumbuhan obat) tumbuh sedikit lebih tinggi dari 19,5 persen di tahun 2006 menjadi 19,9 persen. Nilai ekspor produk kerajinan mencapai US$ 620 juta atau tumbuh 19,5 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara ekspor perhiasan tumbuh 36,6 persen senilai US$ 953 juta. Kedua produk ekspor tersebut menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja dan hampir seluruhnya merupakan UKM. Mendag mengatakan bahwa target ekspor tahun 2008 tetap dipertahankan pada angka 14,5 persen. Target ekspor tersebut sudah memperhitungkan adanya proyeksi penurunan permintaan pasar akibat resesi ekonomi di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global, rencana Pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 6 hingga 6,8 persen, laju inflasi sekitar 6-7 persen dan pertumbuhan investasi sekitar 12 – 16 persen. Uni Eropa (UE), Jepang dan Amerika Serikat (AS) tetap merupakan tiga wilayah tujuan utama ekspor non-migas Indonesia tahun 2008, meski mengalami kecenderungan menurun. Kedepan, ekspor Indonesia akan lebih diarahkan kepada pasar non-tradisional seperti RRT dan Timur Tengah. Semakin beragamnya pasar ekspor Indonesia secara lebih seimbang ke berbagai negara akan membuat Indonesia semakin tahan terhadap goncangan ekonomi negara-negara utama dunia. Untuk meningkatkan ekspor di tahun 2008, Departemen Perdagangan tetap memprioritaskan pada 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 produk jasa prospektif (desain, informasi teknologi dan konstruksi) yang mencerminkan potensi produk Indonesia. Dari total target ekspor non-migas 2008, ekspor 10 produk utama ditargetkan tumbuh 9,1 persen dari US$ 44,7 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 48,8 miliar di tahun 2008, dengan perkiraan kontribusi terbesar berturut-turut dari komoditas TPT, elektronika, sawit dan produk sawit, karet dan produk karet, serta otomotif. Ekspor 10 produk potensial ditargetkan tumbuh sebesar 24,7 persen dari US$ 5 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 6,2 miliar di tahun 2008 dengan perkiraan kontribusi berturut-turut dari komoditas makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah. Berbagai langkah yang ditempuh Departemen Perdagangan untuk mendorong peningkatan ekspor merupakan program berkelanjutan maupun program terobosan yang telah dimulai sejak tahuntahun sebelumnya seperti: Pertama, perbaikan iklim usaha dan pengamanan pasar melalui: pengoperasian Unit Pelayanan Perdagangan dan INATRADE (E-licensing); penyederhanaan prosedur perizinan (termasuk SIUP dan TDP) dan kemudahan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; peningkatan fasilitasi perdagangan (penertiban SKA Ekspor, penerapan SKA Impor, Kelancaran Arus Barang, Pengembangan Lembaga Penunjang Perdagangan, dan Bimbingan Sistem Mutu); pengelolaan ekspor bahan baku untuk mendukung pengelolaan industri hilir (rotan, timah batangan, bahan galian, produk industri kehutanan, kulit, CPO); pengamanan pasar dalam negeri melalui K3LM, safeguard, anti dumping, penerapan SNI, perlindungan konsumen; pengelolaan impor untuk mendukung ekspor (barang modal bukan baru, udang, dan bahan kimia tertentu); serta penertiban pelaku usaha (verifikasi API, ET, IT, NPIK). Kedua, meningkatkan akses pasar ekspor melalui: penandatanganan IJ-EPA untuk menurunkan tarif 90 komoditas ekspor ke Jepang secara bertahap, melaksanakan program capacity building untuk standar dan mutu dalam rangka memenuhi persyaratan Jepang; memanfaatkan kerjasama
2
perdagangan regional seperti ASEAN Economic Community (AEC); mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan peluang ASEAN-China FTA. Ketiga, meningkatkan penetrasi pasar melalui: efisiensi promosi yang berfokus pada kelompok produk 10 + 10 + 3; meningkatkan peran Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) dan Atase Perdagangan RI dalam market intellegence dan menggalang datangnya importir luar negeri; memperluas cakupan pasar ekspor dengan memberdayakan ITPC di 9 kota dagang dunia (Osaka, Los Angeles, Dubai, Budapest, Johannesburg, Sao Paulo, Hamburg, Milan dan Sydney) dan mendirikan ITPC baru (Shanghai, New York, Montreal, Pusan, Marseille, Rotterdam, Santiago, Jeddah, Mumbai, Meksiko dan Lagos); meningkatkan sinergi keikutsertaan dalam pameran/misi dagang ke luar bersama instansi terkait pusat dan daerah; pengembangan produk ekspor melalui program asistensi tenaga ahli dari Trade Promotion Office (TPO) di beberapa negara seperti Belanda, Swiss dan Jepang. Dalam upaya penetrasi pasar, Mendag menjelaskan, akan menerapkan strategi promosi ke dalam dengan Market Development Grant dan ke luar dengan Nation Branding and Promotion. Strategi Market Development Grant antara lain: memberikan jaminan ketersediaan suplai dan layanan purna jual bekerjasama dengan industri dan UKM; menyebarkan informasi tentang produk UKM di pasar internasional; memperkuat Local Promotion Center (LPC) seperti di Banjarmasin, Medan, Makassar dan Surabaya; dan mengembangkan produk berstandar internasional melalui program Indonesia Design Power. Sedangkan untuk penetrasi pasar luar negeri melalui Nation Branding and Promotion dilakukan antara lain: membuka lembaga promosi terpadu yakni Indonesia Promotion Office (IPO) yang akan mengintegrasikan perdagangan barang dan jasa, pariwisata dan investasi; melakukan business intelligence di pasar non tradisional; dan melindungi orisinalitas produk domestik dengan Industrial Property Rights. Keempat, mengembangkan ekonomi kreatif melalui program Indonesia Design Power (IDP) yang diluncurkan sejak tahun 2006 bersama dengan Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi & UKM. Program IDP ini bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi masa depan Indonesia dengan pendayagunaan desain yang dapat meningkatkan kualitas, memberi nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia berbasis kekayaan intelektual dan Sumber Daya Alam. Pemerintah mendorong ekonomi kreatif mengingat kontribusi ekonomi yang sangat signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan PDB dan ekspor; menciptakan lapangan usaha; mendorong inovasi dan kreatifitas serta penciptaan nilai tambah terhadap produk; pemanfaatan terhadap Sumber Daya Terbarukan berbasis pengetahuan dan kreatifitas yang ramah lingkungan; dan meningkatkan citra dan identitas bangsa melalui pariwisata, ikon nasional, pembangunan budaya, warisan budaya serta nilai lokal. ”Industri kreatif pada tahun 2006 menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar 5,14 persen atau 4,9 juta orang. Pencapaian penting lainnya, industri ini memberi kontribusi PDB sebesar Rp. 104,787 trilyun,” ujar Mendag. STABILISASI BAHAN POKOK DAN PERBAIKAN SARANA DISTRIBUSI Secara umum kegiatan distribusi selama tahun 2007 berjalan aman dan lancar dimana stok cukup tersedia di berbagai kota. Kecenderungan kenaikan harga bahan pokok selama tahun 2007 pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh musim, hari raya besar dan faktor eksternal.
3
Lonjakan harga bahan pokok di awal tahun 2008 seperti kedelai, terigu dan minyak goreng yang antara lain dipicu oleh fluktuasi harga bahan pangan dunia telah mendorong Pemerintah untuk meluncurkan Paket Kebijakan Pangan pada 1 Februari 2008. Dalam implementasi paket kebijakan dimaksud, Departemen Perdagangan telah menyusun rencana alokasi pendistribusian subsidi minyak goreng sebanyak 190 juta liter bagi 19, 1 juta rumah tangga miskin melalui operasi pasar atau pasar murah minyak goreng. Bekerjasama dengan pabrikan dan pelaku usaha minyak goreng dan pemerintah daerah, pelaksanaan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merek bersubsidi bagi masyarakat miskin dan UKM akan berlangsung selama 6 bulan di 33 Provinsi seluruh Indonesia dengan subsidi rata-rata Rp 2.500/liter. Selama tahun 2007, telah dilakukan: pembangunan 43 pasar tradisional termasuk 6 unit pasar di 6 kabupaten/kota yaitu Pasar Jepara, Pasar Piyungan Bantul, Pasar Bunder Sragen, Pasar Klandasan Balikpapan, Pasar Karanganyar, Pekalongan dan Pasar Cilimus Garut sebagai proyek percontohan Pasar Bersih; pengembangan pasar sinergi yang merupakan jaringan pasar terintegrasi antara pasar induk dan pasar penunjang sebanyak 4 unit; pembangunan 39 pasar di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan daerah pasca bencana. Peningkatan sarana distribusi berupa pembangunan pasar tersebut, terlaksana atas kerjasama Departemen Perdagangan dengan pihak swasta selaku lembaga pembiayaan dan asosiasi terkait seperti Asparindo dan APPSI yang akan terus ditingkatkan untuk mempercepat perwujudan pasar bersih, sehat dan sejahtera. Pengembangan pasar sinergi mengintegrasikan pasar induk di lokasi konsumen dan pasar penunjang di lokasi produsen yang berfungsi memberikan akses pasar, akses keuangan bagi petani dan informasi pola tanam. Setiap pasar induk dapat menyerap 5.000 orang tenaga kerja terdiri dari pedagang, buruh, supir, petugas keamanan dan kebersihan. Sedangkan pasar penunjang untuk dapat memasok 1.500 ton per hari ke pasar induk, membutuhkan 10.000 hektar lahan yang akan melibatkan sekitar 50.000 keluarga petani. Keberadaan pasar induk seperti ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi urbanisasi serta tekanan sosial di perkotaan. Dalam rangka pengembangan sarana distribusi, Departemen Perdagangan akan terus melakukan pemberdayaan pasar tradisional, pengembangan pasar sinergi, pembangunan di kawasan perbatasan, pulau kecil terluar, daerah terpencil atau tertinggal dan daerah pasca bencana/konflik, tahun 2008 direncanakan membangun 101 unit pasar serta melakukan penataan/pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain perbaikan sarana pasar, langkah lain yang diterapkan secara berkelanjutan guna kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok adalah menerapkan sistem pengamatan dini atau early warning system (EWS) terhadap kondisi harga, stok/ketersediaan, produksi/pengadaan, konsumsi/kebutuhan, distribusi/penyaluran, dan analisis prognosa bahan kebutuhan pokok. Sistem EWS ini merupakan manajemen pengendalian harga komoditas berbasis web dan menggunakan konsep Geographic Information Systems (GIS) dalam pemetaan wilayah, ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok. PEMBERDAYAAN UKM DAN FASILITASI INSTRUMEN PEMBIAYAAN BAGI PETANI Penguatan dan pemberdayaan UKM dilaksanakan dengan pemberian bantuan sarana usaha, pelatihan, program pendampingan, peningkatan kemampuan negosiasi, bantuan peralatan kemasan serta fasilitasi match-making antara desainer, produsen UKM dan investor dalam penciptaan produk-produk berdaya saing termasuk program kemitraan dengan ritel modern.
4
Salah satu terobosan dalam memfasilitasi desainer, produsen UKM dan investor terwujud dalam pengembangan Alun-alun Indonesia yang saat ini tersebar di Jakarta, Bali dan Tokyo. Skema kemitraan Depdag, UKM dan investor ini memfasilitasi UKM dan produk berbasis budaya dan warisan budaya. Dalam program kemitraan UKM dengan ritel modern dalam dan luar negeri. Untuk menembus pasar dunia, Departemen Perdagangan memfasilitasi kerjasama dengan jaringan ritel global di Perancis untuk memasarkan produk-produk dari 15 UKM meliputi anyaman, kayu, rotan, logam, batu-batuan, tekstil, biskuit, permen, kopi, snack, mie instan, kerupuk udang, bumbu dapur dan teh. Produk-produk tersebut akan diekspor pada awal Maret 2008 senilai US $ 734,000. Selain itu kerjasama dengan jaringan ritel modern Jepang dimaksudkan untuk memasarkan produk-produk 7 UKM meliputi tas, sepatu, sandal kulit reptil, produk living room, perhiasan perak, kerajinan anyaman, pakaian berbahan serat alami dan tenun, dengan pesanan awal senilai ¥ 3,8 juta. Ini merupakan program kerjasama produksi dan investasi di Indonesia. Untuk membantu petani dalam menghadapi gejolak harga komoditas, Departemen Perdagangan memperkenalkan instrumen intermediasi dan finansial melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar lelang. Sosialisasi mengenai SRG telah dilakukan di 57 daerah ibu kota provinsi dan kabupaten/kota, dan pengembangan pasar lelang dilakukan di 17 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara dengan nilai transaksi keseluruhan mencapai Rp.1,7 trilyun. Untuk tahun 2008, Departemen Perdagangan merencanakan proyek percontohan implementasi SRG di Kabupaten Jombang, Banyumas dan Indramayu untuk gabah; Kabupaten Gowa untuk jagung; Kabupaten Majalengka untuk gabah dan jagung; Lampung untuk kopi dan Bali untuk kakao, dan pasar lelang akan terus dikembangkan di 18 provinsi. Upaya bersama yang diperlukan untuk membantu petani dan UKM antara lain sinergi antar instansi terkait untuk pembiayaan pra panen sampai pasca panen (antara Deptan, Menegkop & UKM, Meneg BUMN, Depdag dan perbankan); kebijakan pemerintah memberikan keringanan/subsidi sewa gudang dan tingkat bunga yang rendah pada tahap awal; pembangunan gudang-gudang percontohan di sentra produksi; dan pemberian bantuan sarana pendukung (alat pengering, alat pengukur kadar air, mesin perontok dan alat sortasi). ”Departemen Perdagangan akan terus bersinergi dengan departemen terkait dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan upaya terpadu meningkatkan ekspor dan investasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Mendag. Rakortas hari ini dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menko Polhukam, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Meneg Koperasi dan UKM, Mensesneg, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, Kepala BPKP, Gubernur DKI Jakarta, Dirut Bank Mandiri, Dirut BRI dan Dirut BNI. - Selesai Informasi lebih lanjut, hubungi: Kepala Pusat Humas Departemen Perdagangan Telp : 021-3858213 – 021-3858216 Fax : 021-3858213 – 021-3812016 www.depdag.go.id
5
