RAKERDA KEPUTUSAN RAKERDA BAZNAS SE BANGKA BELITUNG 1

RAKERDA – KEPUTUSAN RAKERDA BAZNAS SE – BANGKA BELITUNG

1

KOMISI A BIDANG PENGUMPULAN KEPUTUSAN / HASIL PEMBAHASAN KOMISI A

1.

LANDASAN HUKUM ZAKAT PROFESI NISHAB ZAKAT PROFESI BERDASARKAN FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003 HAUL 1 TAHUN NISHAB 85 GRAM EMAS KADAR ZAKAT 2,5 %

2.

3.

WAJIB ZAKAT NO URAIAN

SATUAN

KET HASIL

PEMBULATAN

1.

NISHAB

NISHAB

85 GRAM

2.

1 GRAM

RUPIAH

Rp 513.000

3.

85 GRAM

RUPIAH/TAHUN Rp 43.605.000

Rp 43.605.000

4.

PERBULAN

BULAN

Rp 3.633.750

Rp 3.600.000

5.

2,5 %

%

Rp 90.000

Rp 90.000

6.

ZAKAT/ TAHUN

TAHUN

1.080.000

1.080.000

TARGET PENGUMPULAN ZAKAT KABUPATEN/KOTA TARGET ZAKAT

PERSENTASE

Provinsi Bangka Belitung

2.905.000.000

14%

Pangkalpinang

2.905.000.000

14%

Bangka

2.905.000.000

14%

Bangka Tengah

3.527.500.000

17%

Bangka Selatan

2.282.500.000

11%

Bangka Barat

1.660.000.000

8%

Belitung

2.905.000.000

14%

Belitung Timur

1.660.000.000

8%


2

TOTAL

4.

20.750.000.000

100%

KIAT PENCAPAIAN TARGET a. BAZNAS PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA memohon kepada kepala daerah agar mengintruksikan/menghimbau kepada instansi/ dinas terkait untuk memotong zakat setiap PNS muslim dan menyetorkan kepada BAZNAS setempat. b. BAZNAS

PROVINSI

dan

BAZNAS

KABUPATEN/KOTA

melakukan

pendekatan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan instruksi pemotongan zakat dan/atau infaq. c. Membentuk UPZ disetiap masjid seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung

5.

KIAT PENGUMPULAN ZAKAT a.

Mengirim surat kepada Kepala SKPD dan ketua masjid untuk melakukan sosialisasi zakat.

b.

Memberikan Layanan Jemput Zakat kepada Muzakki.

Menyetujui, Ketua, ttd

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka belitung Wakil Ketua I, ttd

H. SOFYAN TSAURI

H. ALI AMRAN


3

KOMISI B BIDANG PENDISTRIBUSIAN KEPUTUSAN / HASIL PEMBAHASAN KOMISI B

1. Membuat satu program ZCD dimasing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat dua program 2. Untuk program besiswa bersifat insedentil dan ada yang bersifat continue difokuskan pada keluarga miskin yang berprestasi. 3. Target pengentasan kemiskinan dengan pendataan yang akurat di ambil 1% dari angka kemiskinan. 4. Anggaran zakat Konsumtif dan Produktif sebesar 50% : 50% 5. Untuk bantuan tanggap darurat dialokasikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing- masing daerah. 6. Unit kerja program dalam kegiatan pendistribusian dan pemberdayaan, kita menggandeng lembaga lain. 7. Perlu difokuskan pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat program dakwah pada daerah minoritas dan dangkal aqidah. 8. Perlunya bantuan penyaluran kegiatan pembinaan untuk panti rehabilitas sosial. Untuk mengurangi penyakit-penyakit sosial masyarakat.


Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka belitung Wakil Ketua II, ttd

H. SOFYAN TSAURI

M. SYAMSIR, S. Ag


4

MATERI SIDANG C BAGIAN KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN KEPUTUSAN / HASIL PEMBAHASAN KOMISI C

BIDANG 1. SDM, ADM dan UMUM 2. PERENCANAAN, KEUANGAN dan PELAPORAN.

A.

STRATEGI

PERCEPATAN

PEMBENTUKAN

KELEMBAGAAN

DAN

PIMPINAN SESUAI UU. 1. BAZNAS Provinsi mengirim surat kepada kepala daerah, kabupaten / kota berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang ditembuskan kepada Kementrian Agama setempat dan Biro Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 2. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota dapat melaporkan kepala daerah yang menghambat proses pembentukan pimpinan dan kinerja BAZNAS Provinsi / dan Kabupaten / Kota, kepada komisi OMBUDSMAN RI yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. BAZNAS Kabupaten / Kota mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menguatkan kelembagaan BAZNAS Kabupaten / Kota dengan menyiapkan fasilitas kantor dengan menerbitkan / membuat PERDA tentang pengelolaan zakat dan infaq, shadaqoh. 4. Posisi dan kedudukan pengurus BAZNAS Kabupaten / Kota disejajarkan dengan posisi KPUD, KPID dan lembaga negara nonstruktural lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. RAKERDA – KEPUTUSAN RAKERDA BAZNAS SE – BANGKA BELITUNG

5

B.

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RKAT 1. BAZNAS Provinsi mengingatkan kepada Baznas Kabupaten / Kota agar menyusun RKAT sesuai pedoman BAZNAS dan menyampaikan ke BAZNAS Provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2. BAZNAS Provinsi membentuk TIM pendamping penyusun RKAT untuk BAZNAS Kabupaten / Kota. 3. BAZNAS Provinsi wajib unatuk mengadakan pelatihan dalam menyusun RKAT. 4. BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menerapakan SIMBA sesuai dengan kekanisme kerja. 5. BAZNAS Kabupaten / Kota menyediakan tanaga Oprasional SIMBA dan tenaga Administrasi untuk mengelola data-data penghimpun, data pendistribusian dan pendayagunaan beserta bukti-bukti dan dokumen pendukung.

C.

PENYUSUN LAPORAN 1.

Penyusunan dan pelaporan zakat harus sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat dan peraturan pemerintahaan No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 serta pedoman pada peraturan BAZNAS tentang penyusunan pelaporan pengelolaan zakat ( lihat UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014).

D.

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SIMBA 1. TIM IT BAZNAS

Provinsi yang sudah dilatih

akan melatih SDM calon IT

BAZNAS Kabupaten / Kota sampai tuntas.


6

2. TIM IT BAZNAS Provinsi selalu melakukan komunikasi dengan mengupdate perkembangan SIMBA kepada SDM BAZNAS Kabupaten / Kota. E.

SRATEGI MENDAPATKAN DANA APBD 1. Melakukan komunikasi dan pendekatan secara intensif kepada kepala daerah (Bupati / Walikota) dan semua para penentu kebijakan keuangan di pemerintah daerah termasuk DPRD. 2. BAZNAS Provinsi menyarankan atau meminta kepada kepala daerah

untuk

menyertakan BAZNAS Kabupaten/ Kota dalam kegiatan Muserbang di daerah masing-masing agar mendapatkan alokasi dana anggaran di tahun berjalan. 3. BAZNAS Provinsi mendorong Gubernur agar menginstruksikan kepada Bupati / Walikota untuk membuat regulasi berupa PERDA dan PERGUB yang didalamnya mengamanatkan alokasi dana APBD untuk masing-masing BAZNAS Daerah. 4. Diusulkan agar pendanaan BAZNAS Daerah Kabupaten/ Kota secara regulasi seperti KPUD, KPID atau Lembaga Dinas-dinas/ SKPD, begitu juga hak-hak keuangan pimpinan.

F. PENGELOLAAN SDM, AMIL PIMPINAN DAN AMIL PELAKSANA SECARA PROPESIONAL. 1. BAZNAS Provinsi membuat sistem pengelolaan SDM Amil Pelaksana

yang

handal dan profesional dimulai dari sitem kerja SOP dan Rekrutmen SDM di masing-masing Kabupaten/ Kota. 2. Memberikan Hak dan Kewajiban kepada Amil Pimpinan dan Amil Pelaksana secara propesional, yakni gaji tidak dibawah UMP

dan mendapatkan asuransi

kesehatan serta asuransi ketenagakerjaan dan atau sesuai dengan kemampuan.


7

3. Membuat peraturan kepegawaian untuk mendisiplinkan para Amil Pelaksana, Mengenai jam kerja pendelegassian tugas yang jelas. 4. Melakukan Rihlah secra berkala untuk menjaga kekompakan dan solidaritas antara anggota Amil Pelaksana dan Pimpinan. 5. Melakukan setudi banding dalam pengelolaan SDM dan Manajemen Kelembagaan. 6. Rapat Rakerda BAZNAS dapat digilirkan di Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka belitung Wakil Ketua IV, ttd

H. SOFYAN TSAURI

Drs. M. ARIF MAGGU


8

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKERDA


9


10


11


12


13


14


15

RAKERDA KEPUTUSAN RAKERDA BAZNAS SE BANGKA BELITUNG 1

Recommend Documents