GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntuan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Persiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2012;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2012;
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009-2012.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut RAD-PK adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
5.
Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
3
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 RAD-PK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara terkoordinasi, terpadu dan berkasinambungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Pasal 4 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2012 secara keseluruhan terdiri dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Januari 2009 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto EKO MAULANA ALI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E
5
