7'ffij ;- ."SZ" /r= .-\
[."ffi,.
Ed
isi
II
II 2012
Tahun
:J
I
1
Bi 10
g
irr.-,nrl
.,\!.
50
r:ingl 74
Ke
-r.ierhi
-lari KK J
itrutu h
h.rk.k.1t !aia\.nn,
Da
mel:lul iormasl
k.n pen( Langk;h
Publik
TtLl.: k
BIRO HUXUM & HUMAs Kementerian PAN drn ieforfrasi Birokrasi ll. J€nd- Sudirman Kav.69
Telp (021)7398372 739838r - 7398:s,
E-mail:humas_menpan@yahoo.(omatau
[email protected]
180
ha
dlhlrl
. dikutip 140 html i
Tanhi Abeng (2002) Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuanrya secara mendalam, mampu melakukan kerativitas dan inovasi atas
vang digclutin-va
se a harus
se1a1u
bidang
berfikir positiJ dengan meniuniunt
tinggi etika dan inte$ itas profesi w ss) anVetence\
Menurut Harefa ada tiBa belas indilGtor sehingga seseorang dikatakan sebagai profesional yaitu: 1. bangga pada
pekeiaa[ dar menunjukkan komiimen pribadi pada kua]itas;
2. berusala meraih tanggmjarvab;
ufi suatu
3. mengantisipasi, dan tidak menunggu pedntah, mereka menunjukk n
iisiatif;
4. mengeiakan apa yang perlu dike4akan untuk meramPungkan tugas;
)andaian
5. melibatkan diri secara aktif dan tidal sekedar bertahan pada peran yang telahditetapkan untuk mereka; 6. selalu mencad.ala untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang-oIang yang mereka layani; 7. ingin belajar sebaayal mungki:r; 8. benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orarg yang mereka lal,ani;
berfilir seperti orang-orang yang mereka layani sehingmewalili mereka ketika oraag-orang ihr tidak ada di tempati
9. belajar memahami dan ga bisa
10. mereka adalal pemain tim; 11. bisa dipercaya memegang tahasia; 12. jujur bisa dipercaya dan setia
13. terbuka terhadap
kritik-kitik yang membangun mengenai cara meningkatkan
diri /httpr/ /]e$'.scdbd.com
/ doc/ 41755206/
pcugqEllfrqtqqigllel )
Dari indikator yang disebutkan di atas daPat disimpulkan bahwa profesional itu adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus
urtuk
melalukan satu bidang ke4a dengan hasil kualitas yang tinggi berdasarkan pengalaman dan pengetahuafllya tentang objek Peke4aannya temebut.
Edisi2, Tahun
lll83
3. Pengertian PNS
p.
Frofesional
pr
Untuk rncm,rh.rmj pc]lgcrtian fN-q Prolcsional, rrcncobn nrrujr i bc berapa sumber', illtarir lair f iritu: mlnurl t LL Nomor 1l T;huu 1!99 P.rs.rl i (.q), \lanajemen Iresul\!j \egeliSipil.rcl;h)r kescluruhan upava,Lrpala untul
d. d:
ffcktivit.ls dixr .lcrajirt pro ie.rl)r; ismc pen\,elenggn raan tugas, iungsi, dirn k€\!aiiban k€pegn$iin., \ an g mclipLlti per€ncanaan rr en in gkatka n efisir.r si,
I
1S
Pengadaan, l,enBemt an Ean kuahlas, peneml,atan, promosi, penggaji.u, ke sejahteraan, dan f €mberheniian.
1
I
Scdangkanltlemuut Pasnl1212) , rn.rka untuk mel\ uiuclkan pcnt'clcne galaan tugas pemedntah dan pembangunan, diperlukan P.qawai N€g.r:
2Pr
SlFil \angproiesional, bertanggungjax ab, jutrr, dan adil melalui penrt inaar r.ang dilaksanakan berdasarkan sistern prest.rsi
.lrrr.\.,. I" /.
kcin dan sistem karier
1
\,if:
t. ,. l.
3,C
Lcbihlanjut, uniukmemahami pengertian PNSPTo[esional, dalam kor: tcks ini
p€m
is juga menlampaikan i€nlang Llpar.1 rL.fLrrnasi birokrnsi
)anj
juga dikena) dengan Pro{esionalisasi Birokrasi dan salah raiu substansin\ . adali:h untukme1\'uluclkan PNSrarlgproIesiLnul. Sebagairn.:na
ha1
t. K;
terseb--
dap.t dilihirt d.d fcndafat Prof Eko lrasolo bcrikut mi. Ile iorrn
vailu
(1)
a s
i
si
b p
birokrasj I egara fada umumn\-a dilrkukan nrelaluj dua strate:
nerevitirlisasi kedudukaf , ferandaniungslkel€mb,rgaanlangne'
jad r motor penggcrnk r€formasi ndministrasi, dan (2) nri'nata kr.mbali sistt..
administrasi ncgarn bnlk
L:lalan1
hal ,cttuktur, proses, slunbcr
L1a\ a
rranu!:
(PNSI serta rel.lsi anlar.l negara dan m.1s\.arakat.
tun:. Kemellk.rian Pcnda\agunaan Apnratur Negara dan Refornlasi Biroka.: (Kemen PANRB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai moi ' relormsinLl irlistrasi. Karena itu kepada kedua lmtbaga ini harus diberil. Strategi pertane daPat dilakukan melalui penguatan petan dan
keltenan8an \'anB bersifat foli.Lt ir.q.r.y diln ]uga ker\.enangitll r'ang bersi eksekusi (.nr.]lliIS nI.,r.r'). Scdangkan menvan.qkut penat.lan sistem birokrasi negi:ra harus nre: p.ll
84 | ra
st z,
rarun
-r
'
Pegi Goo
Unt riuk \ '-rahar
.
.mban -:uk m :kan t
pembangxnanadministrasi. Stuategi itu dapat dimulai dariprosesrekruitmen
lerujuk be. .999Pasal1
pavauntuk
pegawai, sistem promosi pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit
besar penggajian, pelubahar
shuktur
Beberapa strategi yang mungkin dilakukan menurut Prof. Eko Prasojo
nyelengga-
rencanaarl
adalah:
ggajiao ke
1. Strategi
ltu dapat dimulai dari proses rckrutmen pegawai, sistem promosi pegawai berdasarkankine4a,perubahanparadigma danspi tadministrasi publik, sistem dan besar penggajian, perubahan shrkfur dan proses ke4a, dan pengawasan disiplin pegawainegeri sipil.
Penl,eleng
wai Negeri
admiishasi publik, sislem dan
danproses ke{a, dan pengawasan disiplin pegau,ai negeri sipil.
2. Prolesionalisasi birokrasi ju ga
d
ilakukan me1al'rin1n.*et madel of gal)emnent.
karier yang
Petenpan ntarket model of gooelrrler l dimaksudkan untuk perubahan para, digma penyelenggaraan administrasi dari d frroritV gooemfiefitbased p blic seflices menjadi society based public seftices
dalamkon-
3. Grand design reformasi birokrasi hatus berasas dari problem utama yang sedang dihadapi. Birokrasi pemerintah semakin terkooptasi dan terintervensi
okrasiyang
oleh partai politil( yang mempersiapkan kemenangan pemilu bagi partainya
pembinaan
.lbstansinya
'1.
hal tersebut
Karena itu, relormasi birokasi bukanlah sekedar perubahan strultur dan reposisi birokasi. Lebih dari itu reformasi bhokrasi harus meliputi peiubahan sistem politjk dan hukum secara menyeluru h perubahan sikap mental dan budaya
dua stuategi
nyang melr-
birokat dan masyarakat,
pemerintah selta partai :,1e dia
lndo
serta perubahar pola
pikir dar komihnen
politil
esii, 2006 )
nbali sistem
ya manusia
r
dan fuagsi
ri Birokrasi bagai motor rs diberikan
ang bersifat
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Profesional untuk Mewuiudkan Good Goaemance
Untuk memahami bagaimana korelasi antara PNS Prolesional rrtuk Mewurudkan Cood Goztemance, m:rla hendaknya perlu pula Jipahami tentang arah kebijakan reformasi birokasi yang ad4 yaitu : ?embangunar aparatur negara dilakukar.r melalui reformasi blokrasi :,ntuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewutata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah
ldkar
Edisi2, TahLJn ll 185
agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya
(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RP|PN 2005-2025). Sedangkan visi reformasi birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" . Visi tersebut meniadi acuan dalam mewujudkan pemerintahar kelas duri4 yaitu Pemerirtahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayamn prima kepadJmasymakat dar manajemen pemerintahan yang demokratis agir mampu menghadapi tantangan pada abad ke- 21 melalui tata pemerintahan yarg baik pada tahun 2025, (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun2010 lerrlar.g Grard DesignReformasi Bilokasi).
1
't L
86l
Edisi2, Tahun ll
Lalnnya
1. Pengertian Good Goaeryance
;2025).
rnelinjudkar nal dan r prima iokratis lui tata Nomor
BAPPENAS, Team Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemer-
intahan Yang Baik mengatakan bahwa "istilah tata kepemerintahan vang baikmulai banyak dikenal di tanah aif sejal tahun 1992 ketikakisis ekonomi teradi di Indonesia.
Tata kepemerintahan vang baik merupakan suatu konsepsi
tentang penyelenggaraan pemedntahar bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan clta-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suahl konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baikjugametupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pe eiintah, dunia usala/swasta, dan masvarakat" (Suharyo dan Ef-
Iendv,2006:11- 12).
Untuk itu, BAPPENA$ menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkar tata kepemerintahan yang baik perlu diperhatikan prinsip,p nsip Tata Kepemefntahan Yang Baik dengan indikator minimal sebagai bedkut (dalam
Sularyo dan Effendy,
20061 12 - 20):
1. Wawasan ke deparl (_cisioTrary) 2. Keterbentukan dan transparansi (opffl,ress and transpnrc cy) 3. Partisipasi masyaiakat (patlicipalion) 4. Tanggung gugat
(r..orrfr&iliry)
5. Supremasi hul(um (ruld oflarr)
6. Demokrasi (derzocrary) 7. Profesionalisme dan kompetensi (/rorssloruTllsfi and competency) 8. Daya tanggap (/esporsirsfless)
9. Keefisienan dan Keelekttlan
(eJflcen cy
10. Desenhalisasi (d.cenhalizafi
or)
11. Kemih'aan dengan dunia
and eft'ectiveness)
usaln /swasta dan masyaftkaf(ptinate
sektor and
cb il s o.i e Ly p n r tner ship) 12. Komitmen pada pengurar, gan kesenjangan (rornmitmefit ta 13. Komitmen pada lingkungan 14.
hidup (conrmifinelt
Komitmen pada pasat yaxtgfajd (commitnent
to
to
ftduu inequalify)
efidro mentalptutection)
t'ai
fia*et)
Edisi 2, Tahun ll | 87
Dalam konteks 30od Sot eflatcs, pemedntah d iiemPatkan sebagai fasilitator atau katalisator Sementara tugas untuk memajukan Pembangunan terletak
In
pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Dengan begitu kchadiran Sood Sore/fldrce ditandai oleh ierbentuknya kemihaan
(.(
antara pemedntal dengan masyarakat, or8;Inisasi Politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha se a individu warga negara Srlna terciptanya manaiemen pembangunan negara yang bertanggung jawab. Sumber daya manusia sebagai mobilisator dan dinamisator Pemedntah menempati posisi depan untuk melakukan perubahan. Perubahan vang dimaksud adalah terbentuknya PNS yang profesionat, yaitu pegawai/aparatur yang berkualiias se a memiliki
lo.
2.Pega
111,
ba
pa
kemampun yang melipuii pengetahuaa dan kecalapan serta adanya kompe'
pe
tensi manajedal sehingga dapat mempercepat terciptanya 30od 8o?emd,ce. Oleh
ml
karena
itulal dipertukan pengembangan SDM birokrasi Pemerintahan atau
PNS yang profesional u]ltu k mmjawab/ menyelesaikan segala permasalalun
dan tantangan zaman. sekaligus dalam upaya mewujtdkan 8o0d go,e/,1d,ce'
Untuk menjawab isu-is1llood Sdoer afice diPetiukan inftastruktur dan suprastruktur yang akomodafiJ terhadaP nilai-nilai 30od Sooeflrr.e. Strategi pengembangan SDM merupakan iirJrastruktur utama vang dapat mendukung pemedntahan yang Sood goz,eizance Sedangkan struktur organisasi sebagai perangkat keras yang mmjadi fokus bagi berkembanglya pemerintahan yang Bertolal dari nilai slrategis baik struktur mauPun strategi good sorcmo,?ce.
penBembangan SDM maka perlu diperbaiki. Untuk memperoleh man{aat
strultur yang memungkinkan te4adinya leiTlnrrg process. Shategi pengembangan SDM ditunjulkan untuk mengembangknan kemamPuan pembelaiaran yang kontinu (co,ti-
ba
N
pa
pa
Pe
Pr
Pe
di,
ha
pengembangan SDM yang nyata maka hal1ls ada
be
/edlri,ig), karena dinamisasi Perubalan lingkungan semakin menuntut kemampuan intelektual (b t a in inl e nsit e:) lrrll1k menghasilkan Pengetahuan
eI]
fl
es
(Sulistyani, 2004 : 48).
m(
gr
da
Dad pendapat ini terlihai jelas, betapa kualitas SDM (birokrasi) yang profesional merupakan kunci utama dalam mewujudkan Reintenling Gooemment dan
GooLI
Covemance dt,lndonesia Kualitas SDM yang dimaksud tentu tidak
terlepas dari semangat
88 |
Edisi 2, Tahun ll
efl
trEreneur alallwjoar.J:eallra dalam konteks birokEsi
dn
I ..
:'.. lr.lr.,l
'lrl.r ii
i)en-
i'.',':t'rr,r.
l.'i: . .,:, . ..
il\S .rilill r Lllclr il.rhan
-, : .. , ..:... |
'- rrl''r''
a,is,irl;) vang ada pedn maslirakat Indonesia. Itulah modal sosinl (jo.i11i,1l,il,rl)\ nndsan8atLresn! \ nnglidakdimiliki oleh sebagianbesar negara-
1ok.:J 1/ocni
neg.ra
aju sepcrti,{merile dan Eropa.
Negeri Sipil (PNS) untuk Mew:ujtrdkanGood Goternarce Untuk merijadiki\n Pegalr ai Negeri Sipil (PNS) l.anE! mampu ne1!u-
1. Pegarvai
judkan C..,1 Gor.rnflr.., tentr ada beberapa prasrarat r',:ng harls dlpenuhi, baik \'ang L.erupa pendidikan iormal, pelatihan , pL'laiihan, sistem k€naikall
pangkit
cian karier pegawai, kcsejahteraan, d.:n sebagain\.a.
Lntuk itu berikut
penulis sajikan b""berapa relerensi sebagai legalitas maupun pendapat
l:lun.: ,el.:ga:
ll\JnL
rntuk
menjadikan IrNS bisa m€njadl protesional.
UL Nomol43 Tahun
1999 Penjelasan Umum (3) clan (7) menlebutkan balrr,a sebagai bagian dari pembinaan Pctawai Negeri, pcmbinaan pega(,ai
\egcri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknva dengan .:r.itegi
'
lndonesia dcngan nrenrperhntikan dan rneng.rk,rmoda!ii potcnsi dan keadian
necara di dunin, telnasuk negara
arralr
t...
berdasar-kan
pada perpaduan sistemprestasi ke!a llan sistem kalier vang dititikberatkan pada sistem prestasi ke4a. Hal
nl
djmaksudkan untuk memberi peluangbagi Pe8awai Netcd Sipil yang berprestasi tinggi uniuk meninllkatkan kcmam puannva secara profesional
d
an berkompetisi secara sehat. Dengan
dcmikian
pengangkatan dalamjabaian harus didasarkanFada sistem presiasi kerja vang dldasarkan atas pcnilaian obvektifterhadap presLrsi, kompetensi, dan
fclati
:ngkin'
han Pegalrai Negeri Sipil. Dalampembinaan kenaikan pangkat, di samping tjerdasarkan
siste
prestasi ke4ajuga diperhatikan sistem karier.
Untuk meningkatkan prolesionalisme dan kesejahtera a n Pegarvai Negeri, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pegaltai Negeri berhak
ithu.rr
i:lsPrlr
:.rtid:i
memperolel, gaji 1.ang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jar.abnva. Uniuk itu Ncgara dan Penerintah r{ajib mengusahakan dan mcmberikan gaji vang adil sesuai standar vang lavak kepada Pegawai negerl. Usaha untuk menjadikan
P\S menjadi profesional.rntara lain dafat
dilakukan sebagai bedkut:
Eds 2,Tahun
tl80
,.:).::,:.
:l
"' ''''ilt'
,:,i,
L Pengelolaan INS sudah hallrs
eninggalkan paradigma adrni]-dstrasi personalia/aclmuristrasi kepegar '.1im Urrn,ir.J ft1fli,islnrlxq menjad i pen gelolaan sumberdava rnanusia llrurrrrri,'esor/ca rlrnd8ariarl). m
lingk!p rnanajemenPNS, mulaidari p€rencanaan hingga p€mber hentiaflpegalrai, menLrnjukkan balr{ a proses |l'llgcmtrangarl mcnuju IrNS
k
2. Luasnl'a
profesional berjalan berkcsinan
bu
ngan sepanjang la bekerja.
p
p
ilaksanakan berdasarkan sistem prestasikeria Llan sistem kaier yang dititikbcratkan fada sistemprcstasi kcrja
3. PembinaanPNS
d
.i. Diklafdiktat henclaknva dibedkan ag.u P\S dapat mcmiliki komPetensi vang sesuai dengan persl aratan jalraian masing masing 5. Kompetensi vang harus dikembangkan p.rcla PNS meliputi seluruh aspek kompetensi t aitu baik pengctahuan, sikap, nlaupun ketrampilan.
ll. l1alemen I'NS daerahitu dililksanakan pemerintahdalam satu kesatuan penvelenggaraan manalemen f\S secara nasional (Christanto,
6. Pembinaan 2012).
UU Nomor,l3 Tal.Lun 1999 I'asal 32 (1) dan 12)juga menyebutkan bah a untuk meningkatkan k€gairahan be ke4a, diselenggarakan usaha kesejahternan
Sipil Usaha kesejahteraan sebagaimatl a dimaksud dalam a-Yal (1), meliputi pro$am pensiun dan Llbungan hari tua, asuransi kesehatary tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pega$,ai
tegawai
N_eged
Negeri Sipil. Sedangkarl Pasal 7 (2) menvebutkan bahh-a Gaji,vant diterima oleh Pegawai Negerj harus mampu memacu produkti\.itas dan rnenjamin kesejahteraannva.
Hal ini mengimplikasikan bahwa apa'apa vang dipesankal dalam Undang-Undan8 Nomor,l3 Tahun 1999 ini luga meniadi dasar pemikirandalam pengembangan PNS Daerah. Dalan hal ini pemerintah daerah juga l\-ajib mengenbangkar, proiesionalisrne PNS. InisiatiJ inisiatif penltemLlangan PNS mesti mun.ul di hngkat dierah guna mempercepat tercapainva lNS prof €sional
yimg pada akhlrnya akan mempercepat pengembangarl daerah.
Mcngingat betapa pentingnva reformasi birokrasi dan profesiollalismc PNS, maka Perpres Nomol 81 Tahun 2(110 tentan8 G,",r,
Dliigir Reformasi
Birokra si Tahun 2010 2025 bcgitu menekankan bagamana reformasi birokrasi
harusbe rasil. Penekanan tcrsebui dapat dilihat sebajlai bedkut g0 Edis |
2,
Tahln
tt
p
pelsona_
Reformasi birokrasi, jika gagal dilaksanakan, harya akan menimbulkan
gelolaan
ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksilas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati,
tauma, berkurangnya kepercay-
pember-
aan masyarakat terhadap pemerintal! dan ancaman kegagalan pencapaian
ruju PNS
pemerintahan yarg baik
fuood gooernance),
bahtan rnenghambat keberhasilan
pembangunan nasional. rn sistem
Oleh karena itu, profesionalisme SDM aparatur vang didukung oleh sistem
m?etensi
rekruilmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transpafan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaeratL anta:rpusat, dan antara
uh aspek
pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentukjaminan kesejahteraan
yang sepadan, tentu menjadi sebuah keniscayaan. alam satu
hristanto,
iim bahwa
ejahteraan
lalam ayat (esehatan,
i
Pegawai
I
ditetura
menjamin
dalam Un-
dalan juga wajib
fuan
Engan PNS
ipo{esional
esionalis{E a
Refonrlasi
asi
birokasi
Edisi2, Tahun
lll91
tilil
DAFIAR PUSTAKA Am ba r Tegu
h Su
listyan i, d kk, Memohomi Goot! covemor6e, 2004,
G
ava Med ia, yogya kaa[a.
Bla!, Peter M dan I\leyer, Matsha W.,BirckarcidoldmMdsyarukdtModeh(tedemohdn), 2000, Prestasi Pustaka Karva, Jakarta
Fadlllah Putra dan SaifulAtif, Kopitdlisme Bhoktdsi,2001, IVloelja rto
LkiS,
Tjokrowif oto, d kk., Bitoktdsi Daldm Polemik, 2001,
Yogyakarta
Pusta ka Pe laja
r,
Yogya ka
0sborne, Davld dan Plastrik, Peter, Bunishing Burcaucrdcy (Memongkas Bitoktdsi ie noho n ), 7996, P P M, lakatta 0sborne, Davld dan
Sala
rta.
- ter
aeblet,Ied., Reinventing Govemnent (Mewirdusohakon Birofuosi teie nohan ), 7992, P P M, Jakana.
moen
d a
goods trallsL
year
n Nas ri Efffe
n
dy, Sistem Petryelenggdtddn Pemerintdhdh NKRI, 20A6, LAN
Rl, Jakarta.
Sondang A Siagian, Potorogi Bhoktosi, 1994, Ghalia \ndonesia, lakarta.
Purpa
hanu
Pr1cul goodB
Ker
Srwatnl, Modul Oryonisdsi don Mdnonojenen,200A, Universitas lslam "45", Bekasi Srwatni, Reinventing Govennent, Munqkinkah ? Koiion lentdng: Politik Kemdnusiadn Negoru Vercus Kdpitdl itne Biroklosi, 2008, Widya Sari, Salatiga
A.
PEN]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 UndanS-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Perpres Nomor 81Tah
u n
-
Pokok Kepegowoian
20l1Ienlang6rond Design Relormosi BitoktosiTohun 2010 - 2025
Surat Kabar dan Internet
.
i
G
:
Media Indonesia,06 Desember 2006
http://carapedia.com/pengertian_definisi profesional hfo2140. html
http://www.scribd.com/ doc/ 41755206/pengertian-profesional
Da r ang
dibi
-{PBN)d IPBD)ar
nrang/ia jan dibelr
*ien
dat
Untu 6lelanjak
Ertuk mer
=:rgan/k
r:ng dibia
92 | Edlri
2,
Tahun
I
