KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ARAHAN MENTERI PUPR Penutupan
Rapat KONREG 2017 Jakarta, 9 Juni 2017
TEMA : Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan 0
SEMBILAN ARAHAN PRESIDEN RI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Pada Sidang Kabinet Paripurna 4 April 2017, Presiden RI Joko Widodo memberikan 9 (sembilan) arahan terkait Rencana APBN 2018 yang diestimasi mencapai Rp 2.200 triliun sebagai berikut: 1. PROGRAM INFRASTRUKTUR PRIORITAS NASIONAL Seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan pada tahun 2018 sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
2. ALOKASI ANGGARAN UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pemerintah akan membentuk dana abadi pendidikan (Sovereign Wealth Fund untuk pendidikan) untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang.
3. PENETAPAN NILAI MAKSIMAL BAGI BELANJA BARANG Realisasi belanja tahun anggaran 2016 adalah nilai maksimum bagi belanja barang Kementerian dan Lembaga pada tahun anggaran 2018.
6. BELANJA PERTANIAN DIARAHKAN KEPADA PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA DAN PEMBANGUNAN SARANAN IRIGASI Pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Selain itu, subsidi pupuk juga harus dipastikan tepat sasaran.
7. PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerintah akan mulai menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan untuk menentukan besaran DAU yang diberikan.
8. DANA ALOKASI KHUSUS DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN KETERSEDIAAN LAYANAN PUBLIK DI DAERAH *) Kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah diatasi dengan cara sinkronisasi program antar daerah dan antar sumber pendanaan.
4. SUBSIDI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH BENARBENAR TEPAT SASARAN DAN EFISIEN Seluruh subsidi pemerintah hanya ditujukan untuk 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.
5. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) HARUS TERUS DIKAWAL Sebagai salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan, PKH perlu didampingi dan dikawal. Sasaran PKH agar ditingkatkan dari semula 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.
9. DANA DESA Dengan meningkatnya dana desa, efektivitas pelaksanaan dana desa perlu terus dipantau. Dana desa diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa.
*) Kementerian PUPR menetapkan kriteria teknis 1
POKOK-POKOK
TEMA
RKP 2018
KEBIJAKAN BELANJA 2018 1
a. Belanja Barang Operasional maksimal sama dengan realisasi Belanja Barang Operasional TA. 2016 atau Pagu 2017 apabila lebih rendah. b. Penajaman untuk Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda.
“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN” 1. Meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
BELANJA BARANG
2 BELANJA MODAL
a. Meningkatkan alokasi belanja modal yang lebih produktif melalui alokasi belanja untuk membiayai kegiatan prioritas atau proyek prioritas. b. Membatasi Belanja Modal untuk peralatan mesin, kendaraan bermotor, dan pembangunan gedung baru. c. Mendorong belanja modal yang lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas
2. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan 3. Memperbesar Belanja Modal
4. Membatasi Belanja Barang maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016 5. Menyelesaikan infrastruktur prioritas nasional
3
REALOKASI PENGHEMATAN BELANJA BARANG untuk belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas. 2
PENDEKATAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2018
1
2
3
PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL, PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN & TRANS PAPUA, PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN (Penataan Kawasan PLBN/PIP & Rumah Khusus)
PEMBANGUNAN BENDUNGAN BARU, PENYELESAIAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN LANJUTAN & IRIGASI
4
5
6
PROGRAM KERAKYATAN (PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Rumah Swadaya, Kredit Rumah MBR, Jembatan Gantung)
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG SUDAH COMMITTED (MYC DAN PHLN), ROUNDING-UP, PENYELESAIAN ASIAN GAMES XVIII, & DUKUNGAN PENYELENGGARAAN ANNUAL MEETING IMF-WB
PEMELIHARAAN (JALAN NASIONAL, JALAN TOL (TERMASUK REST AREA), BENDUNGAN, IRIGASI, DLL
3
TARGET PRIORITAS
PENYESUAIAN INDIKATIF TA 2018
PENYESUAIAN ALOKASI INDIKATIF
SEKTOR JALAN 864 km
Rp 106 T
46.000 km
Pembangunan jalan
13.059 liter/detik
Preservasi Jalan
Pembangunan SPAM
588 m
8.037 m
25 km
Pembangunan jalan tol (pemerintah)
47
106 km
Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir
11 km
Pengolahan Air Limbah
667 ha
2.072.904 KK
Penanganan Inf. Kawasan Permukiman Perdesaan
54.000 ha
Pembangunan jaringan irigasi baru
160.000 ha
Rehabilitasi jaringan irigasi
Pembangunan dan peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai
648.018 KK
Penanganan Inf. Kawasan Permukiman Perkotaan
497.515 m
Preservasi jembatan
Bendungan (11 baru, 36 on-going)
SEKTOR SUMBER DAYA AIR
1.990 ha
Pembangunan flyover/underpass/terowongan
Pembangunan jembatan
SEKTOR CIPTA KARYA
Pelayanan Sistem Persampahan
16
Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen
54
Pembangunan Embung
4,5 m3/detik
Pembangunan/ peningkatan sarana & prasarana pengelolaan air baku
SEKTOR PERUMAHAN 6.238 unit Rumah Susun
180.000 unit Rumah Swadaya
15.400 unit PSU Perumahan
5.000 unit Rumah Khusus
4
PROFIL SINGKAT ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
TA 2018
SIBBB
2,399 Triliun
PAGU
Sumber Daya Air
36,903 Triliun
106,029 Triliun
PbP
0,259 Triliun
Bina Marga
41,398 Triliun
Cipta Karya
15,935 Triliun
PnP
9,133 Triliun 5
FOKUS #1 : PERCEPATAN PENYELESAIAN PROGRAM PRIORITAS 2018
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR:
63% tercapai 13 % tidak akan tercapai 24% tercapai dengan kerja keras
“kawal” “kurangi” “upayakan”
*) sumber: hasil evaluasi BAPPENAS, 2017 6
FOKUS #2B :EPENANGANAN K E R J A A L AUSULAN R O C KPROGRAM & ROLL
USULAN PROGRAM:
• Sesuai dengan prioritas nasional • Kewenangan Pusat, • Memiliki readiness criteria
(FS, LARAP, DED, Komitmen Pemda, DLL)
PRIORITAS:
• • • • • •
RPJMN/ NAWACITA PSN RENSTRA K-PUPR Direktif Presiden Aspirasi DPR Direktif Menteri PUPR
KOMUNIKASI & KEMITRAAN YANG BAIK & PRODUKTIF (JANGAN SELINGKUH): • • • • •
DPR K/L DAERAH MEDIA STAKEHOLDERS LAIN 7
FOKUS #3B: EPERCEPATAN K E R J A A LLELANG A R O CDINI K &TAR 2018 OLL
READINESS CRITERIA
(TERMASUK SERTIFIKASI DISAIN)
POKJA ULP
PROSES YANG AKUNTABEL & PRUDEN (NO CONFLICT OF INTEREST, NO INTERVENTION)
8
FOKUS #4 : PENINGKATAN TATA KELOLA 5 MENDORONG TUMBUHNYA INDUSTRI KONSTRUKSI
(MAKSIMALKAN MATERIAL LOKAL & PREFAB
1
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
2
CODE OF ETHIC & CODE OF CONDUCT
MANAGEMENT
TATA KELOLA
ASSET
PEMANFAATAN HASIL-HASIL LITBANG
4
3
9
FOKUS #5B: EBEKERJA K E R J ADENGAN A L A RRITME O C K ROCK & R ONLROLL L
TEPAT MUTU TEPAT MANFAAT (SASARAN) TEPAT WAKTU TEPAT ADMINISTRASI 10
FOKUS #6B :EBKREARNJ D A I ANLGA R O C K & R O L L
Membangun Corporate Culture K-PUPR Program dan Capaian K-PUPR terus dilaporkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta meraih dukungan publik 11
TERIMA KASIH & SELAMAT BEKERJA
