a. b. c. d.
dokumentasi peralatan; parameter peralatan; peralatan pendukung;dan kondisi lingkungan.
(6) Hasil pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan disampaikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hah kerja sejak pengujian kelaikan selesai dilaksanakan. Pasal 9
(1) Setiap peralatan
keamanan
penerbangan yang
dilakukan
pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan hams memenuhi persyaratan penilaian lulus uji kelaikan.
(2) Persyaratan penilaian lulus uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi nilai kumulatif > 80 (delapan puluh) dengan ketentuan :
a.
penilaian
dokumentasi
peralatan,
dengan
bobot
nilai
sekurang-kurangnya 1 (satu);
b. penilaian parameter peralatan, dengan bobot nilai 77 (tujuh puluh tujuh);
c.
penilaian peralatan pendukung, dengan bobot nilai sekurang-kurangnya 1 (satu); dan d. penilaian kondisi lingkungan, dengan bobot nilai sekurangkurangnya 1 (satu). Pasal 10
Peralatan keamanan penerbangan yang tidak memenuhi syarat penilaian lulus uji kelaikan dapat diajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang setelah dilakukan perbaikan disertai dengan data hasil pemeriksaan dan pengujian internal. Pasal 11
Peralatan yang dinyatakan memenuhi syarat lulus uji kelaikan peralatan diberikan sertifikat peralatan dan label peralatan paling lambat 10 (sepuluh) hah kerja setelah dilakukan pengujian kelaikan peralatan.
Bagian Kedua Pembaharuan Sertifikat Pasal 12
(1) Pemegang sertifikat peralatan dapat mengajukan pembaharuan sertifikat dalam hal:
r*<
^-"NWV*
a.
sertifikat peralatan hilang; atau
b. sertifikat peralatan rusak atau tidak dapat terbaca.
(2) Permohonan pembaharuan sertifikat peralatan diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja kepada Direktur dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I contoh 1 Peraturan ini Pasal 13
(1) Setiap permohonan pembaharuan sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a.
lembar isian data peralatan; dan
b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk sertifikat peralatan yang hilang; atau
c. sertifikat peralatan yang rusak atau tidak dapat terbaca.
(2) Permohonan pembaharuan sertifikat peralatan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sertifikat peralatan pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
(3) Sertifikat peralatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai masa berlaku sertifikat peralatan yang diganti. BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT PERALATAN Pasal 14
Kewajiban pemegang sertifikat peralatan :
a. melakukan pemeliharaan peralatan keamanan penerbangan; b. melaksanakan pengujian sebelum peralatan keamanan penerbangan dioperasikan dan saat pergantian shift personel keamanan penerbangan guna memastikan kesiapan peralatan untuk dioperasikan;
c. menunjukan sertifikat peralatan pada saat diperlukan; d. melaksanakan kalibrasi untuk mempertahankan keakurasian kinerja peralatan;
e. melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengujian peralatan sesuai dengan prosedur (standard operating f.
procedure/SOP) dan peraturan perundang-undangan; mendokumentasikan hasil pengujian dan hasil
kalibrasi
peralatan sebagaimana dimaksud huruf b dan d; dan
g. melaporkan kondisi fasilitas/ peralatan keamanan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 15
(1) Pemegang sertifikat peralatan wajib melakukan pemeriksaan atau pengaturan ulang (re-adjusment) terhadap peralatan keamanan penerbangan yang sifat penempatannya permanen (fixed) apabila dilakukan: a. pemindahan tempat; b. perbaikan karena kerusakan;dan c.
modifikasi.
(2) Pemeriksaan
atau
pengaturan
ulang
(re-adjusment)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh teknisi fasilitas keamanan penerbangan yang berlisensi.
BABV
BENTUK SERTIFIKAT DAN LABEL PERALATAN Pasal 16
(1) Sertifikat peralatan berbentuk persegi panjang posisi vertikal (potrait) berwarna dasar putih, berukuran 21 cm x 15 cm terdiri halaman depan dan halaman belakang sebagaimana tercantum pada Lampiran III contoh 1a dan 1b Peraturan ini.
(2) Bahasa yang digunakan dalam sertifikat peralatan adalah Bahasa Indonesia.
(3) Halaman depan sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara"; b. bagian tengah lambang "Garuda Pancasila";dan c. bagian bawah bertuliskan "Sertifikat Peralatan Keamanan
Penerbangan" dan dasar hukum dengan tulisan warna hitam serta barcode.
(4) Halaman belakang berisi data peralatan, meliputi: a.
nomor sertifikat;
b. nama instansi/perusahaan/unit kerja pemegang sertifikat; c. d. e. f. g. h. i. j. k. I.
nama peralatan; merek peralatan; tipe peralatan; nomor seri peralatan; tahun pembuatan peralatan; tahun instalasi peralatan; lokasi penempatan peralatan; pernyataan kelaikan peralatan; tempat dan tanggal diterbitkan; dan pengesahan sertifikat peralatan.
.^~^v*i
I_
Pasal 17
(1) Label peralatan berbentuk persegi panjang dengan posisi horizontal (landscape) berukuran 7 cm x 15 cm, sebagaimana tercantum pada Lampiran III contoh 2 Peraturan ini.
(2) Bentuk label peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
a.
berlatar belakang putih
bertuliskan "Sertifikat Peralatan
Keamanan Penerbangan" (berwama biru); b.
logo perhubungan;dan
c.
bertuliskan :
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 2. Direktorat Keamanan Penerbangan; 3. nomor sertifikat peralatan; 4.
nomor seri peralatan;
5.
barcode; dan
6.
tanggal dan tanda pengesahan penguji.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATE Pasal 18
Pemegang sertifikat peralatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif, berupa: a. pehngatan; b. pembekuan sertifikat peralatan; c. pencabutan sertifikat peralatan;dan/atau d.
denda administratif. Pasal 19
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. sanksi pehngatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hah kalender;
b.
apabila pehngatan sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat peralatan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hah kalender;dan
c.
apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam butir b tidak ada upaya perbaikan maka sertifikat peralatan dicabut.
10
Pasal 20
(1) Sertifikat peralatan dibekukan tanpa melalui proses pehngatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bilamana terjadi penurunan keandalan kinerja peralatan membahayakan keamanan penerbangan.
yang
dapat
(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut apabila peralatan keamanan penerbangan dinyatakan telah memenuhi standar kelaikan operasi. Pasal 21
Peralatan keamanan penerbangan yang sertifikat peralatannya dibekukan dilarang dioperasikan pencabutan label peralatan.
dan
dikenakan
tindakan
Pasal 22
Sertifikat peralatan dicabut tanpa melalui proses pehngatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, peralatan diperoleh dengan cara tidak sah.
dalam hal sertifikat
Pasal 23
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 dapat disertai dengan pengenaan denda
administratif sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. Pasal 24
Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara,
badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan peralatan keamanan penerbangan yang tidak bersertifikat, dikenakan denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25
Penerbitan sertifikat peralatan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26
Dengan berlakunya peraturan ini, peralatan keamanan penerbangan yang dioperasikan oleh unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang belum mendapatkan sertifikat dapat tetap beroperasi dengan ketentuan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini peralatan keamanan penerbangan dimaksud wajib mendapatkan sertifikat.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pada saat peraturan ini berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi peralatan keamanan penerbangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/82A/I/2005 tentang Sertifikat Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28
Direktur dan Kepala Kantor melakukan pelaksanaan Peraturan ini.
12
pengawasan terhadap
