qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Renstra 2010-2014

Badan Pusat Statistik Kota Kupang

KATA PENGANTAR

Kebutuhan penyediaan data dan informasi statistik baik statistik dasar, sektoral dan khusus dalam berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. Kondisi ini menuntut Badan Pusat Statistik pada semua aras untuk meningkatkan mutu penyediaan dan pelayanan data statistik secara sistematis. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama lima tahun ke depan. Mempertimbangkan

pentingnya

Renstra

sebagai

acuan

penyusunan

baik

yang

merupakan arahan BPS RI dan pedoman penyusunan Renstra K-L dari Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas maka Renstra BPS Kota Kupang ini kami susun. Selanjutnya dokumen dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi seluruh jajaran BPS terutama di daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dokumen strategis ini dapat kami selesaikan disampaikan terima kasih.

Kupang, Februari 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Ir. Adi Hendrik Manafe, M.Si NIP: 19670612 199401 1 001

i

Renstra 2010-2014


DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ........................................................................................................

i

Daftar Isi ...................................................................................................................

ii

Daftar Lampiran ........................................................................................................

ii

BAB I

Pendahuluan .......................................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................................

1

B. Kondisi Umum .................................................................................

3

C. Potensi dan Permasalahan .............................................................

4

Visi, Misi dan Tujuan ...........................................................................

9

A. Visi ..................................................................................................

9

B. Misi ..................................................................................................

12

C. Tujuan .............................................................................................

13

Arah Kebijakan dan Strategi ................................................................

16

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .............................................

16

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Kupang ..............................

17

Penutup ...............................................................................................

20

Lampiran ..................................................................................................................

21

BAB II..

BAB III.

BAB IV

ii

Renstra 2010-2014


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 Badan Pusat Statistik Kota Kupang Lampiran 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 Badan Pusat Statistik Kota Kupang

iii

Renstra 2010-2014


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejalan dengan tuntutan reformasi agar pemerintah lebih mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan lembaga pemerintah telah direspon dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Respon dimaksud adalah untuk memberi gambaran bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan “good governance“. AKIP

merupakan

mempertanggungjawabkan

kewajiban

suatu

keberhasilan dan

instansi kegagalan

pemerintah pelaksanaan

untuk misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, mulai dari perencanaan strategis, penetapan kinerja, evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut serta pelaporan kinerja dari suatu organisasi. Perencanaan Startegis (Renstra) sebagai salah satu instumen AKIP pada dasarnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

-1-

Renstra 2010-2014


Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 digariskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan setiap lembaga pemerintah diwajibkan menyusun Renstra selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja setiap tahun maka pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih terarah dan efisien sumber daya. Renstra BPS disusun selaras dengan Renstra lembaga-lembaga pemerintah lain, selama masih berada dalam koridor yang diatur oleh Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik dan peraturan perundangan yang melaksanakannya. Kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) juga masuk dalam pertimbangan penyusunan Renstra. Rencana Strategis BPS 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014. Renstra diharapkan dapat menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik nasional selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Saat ini kebutuhan akan data dan informasi statistik dalam berbagai bidang pembangunan makin beragam dan makin berkualitas. Hal ini menuntut BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik selalu meningkatkan mutu penyediaan data statistik sekaligus mutu pelayanannya. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat arah dan penataan berupa visi, misi, tugas, fungsi, kewajiban, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Renstra BPS 2010-2014. Badan Pusat Statistik Kota Kupang, sebagai perwakilan BPS (instansi vertikal) di daerah Tingkat II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian penyusunan dokumen Perencanaan Strategis BPS Kota Kupang juga semestinya ditempatkan sebagai bagian dari Renstra K/L Badan Pusat Statistik. Sejalan dengan konteks tersebut, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor -2-

Renstra 2010-2014


19 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa Renstra BPS Tahun 2010-2014 berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra masingmasing dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. B. Kondisi Umum Sebagai institusi pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai penyedia statistik dasar, BPS mempunyai tugas menyediakan data dan statistik yang berkualitas (lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan) bagi pemerintah dan pengguna data lainnya. Data dan statistik yang berkualitas merupakan

rujukan

bagi

upaya

perumusan

kebijakan

dalam

menyusun

perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi programprogram agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, cepat dan berkualitas sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Sehubungan dengan perkembangan peradaban suatu bangsa yang ditandai dengan semakin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik, maka permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan terus meningkat. Pada era ini kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak hanya dari instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, akan tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha. Berbagai upaya pengembangan yang dilakukan Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2009 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial ekonomi yang diperoleh dari berbagai kegiatan sensus (Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian) dan berbagai survei di bidang sosial, ekonomi dan kependudukan (Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei Harga Konsumen/Produsen, Survei Khusus Pendapatan Regional dll). Disamping itu BPS juga melakukan berbagai kegiatan yang tidak diagendakan

sebelumnya

demi

memenuhi

kebutuhan

pemerintah

dalam

mendukung program-program khusus seperti Program Perlindungan Sosial, Program Pemberdayaan Petani, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. Kegiatan dimaksud diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

-3-

Renstra 2010-2014


(PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08), Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09). Agar berbagai data yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat pengguna data maka oleh BPS melakukan diseminasi data baik melalui media cetak maupun elektronik. Setiap bulannya melaksanakan press release Berita Resmi Statistik (BRS) informasi penting seperti inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, produksi padi/palawija, angka kemiskinan, pengangguran. BPS telah melakukan berbagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan tersedianya data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu. Sekalipun demikian tidak dapat disangkal bahwa tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namum secara bertahap akan diupayakan ketersediaannya. Relevan dengan ini BPS akan terus mengupayakan berbagai peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan, guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan

teknologi

informasi dan

komunikasi

sebagai

prasyarat

dalam

menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. C. Potensi dan Permasalahan C.1. Potensi yang dimiliki BPS, memiliki potensi yang cukup untuk berkembang dan menunjang pembangunan. Kemampuan mengembangkan statistik kemiskinan, baik dari sisi makro maupun mikro, pengumpulan data sosial, pengumpulan data ekonomi serta penyusunan berbagai indikator yang dihasilkan dari pengumpulan data tersebut telah banyak diakui secara International. Lembaga-lembaga Internasional seperti UN, World Bank, ADB, EuroStat, juga tidak ketinggalan memberi perhatian dalam pembangunan statistik di Indonesia. Tidak hanya hibah dan grant dalam rangka pengembangan statistik, institusi ini juga memberikan pinjaman lunak dalam rangka menyelenggarakan reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan statistik. Pada forum ASEAN maupun Asia Pasifik, BPS menjadi salah satu institusi yang diperhitungkan keberadaannya. BPS Indonesia telah beberapa saat -4-

Renstra 2010-2014


lamanya menjadi pusat rujukan dan pembelajaran bagi wilayah regional Asia dan Pasifik. Negara-negara Indocina seperti Kamboja, Laos, Vietnam, serta Negaranegara Asia Selatan seperti Bangladesh, Nepal telah banyak belajar dari Indonesia. Berbicara lebih luas lagi, Negara-negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah juga beberapa diantaranya belajar dari BPS Republik Indonesia. Pada aras nasional, dengan diundangkannya UU No 16 Tahun 1997 tentang statistik semakin memperkuat peran BPS dalam penyelenggaraan statistik nasional. Bahwa BPS ditegaskan sebagai instansi vertikal menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2007, menegaskan kembali independensi BPS dalam penyelenggaraan statistik nasional maupun daerah. Perpres menjamim koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun daerah. Ratifikasi terhadap Kesepakatan Milleneum Development Goals (MDG’s), menjadi potensi bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik tanah air untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja MDG’s. Kebutuhan indikator MDG’s seharusnya memunculkan kesadaran nasional akan perlunya dibangun Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu, andal, efektif dan efisien. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir (dead line) setiap Negara untuk mencapai target MDG’s seperti yang direncanakan Dalam rangka pembangunan statistik sektoral, Peraturan Pemerintah (PP) No 39 tahun 2007 tentang pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten-Kota, memberikan kepercayaan kepada BPS selaku pemegang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan statistik sektoral, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Potensi sekaligus tantangan pembangunan statistik juga mulai menonjol pada level provinsi dan kabupaten/kota sejak diundangkannya PP No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). PP No 6 Tahun 2008 mengamanatkan secara tersirat maupun tersurat peran BPS sebagai penyelenggara statistik dasar, serta pemegang NSPK statistik sektoral. Fungsi koordinasi pada wilayah ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi BPS di masa datang.

-5-

Renstra 2010-2014


Kegairahan

masyarakat

terhadap

data

dan

informasi

statistik

juga

ditunjukkan dengan minat mahasiswa memilih jurusan statistik. Selain STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) sebagai leader academy yang menyiapkan tenagatenaga statistik profesional, telah banyak dibuka jurusan statistik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Potensi ini diharapkan mampu mengangkat kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik bagi perencanaan, monitoring maupun evaluasi. Lembaga Perguruan Tinggi “Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)” sebagai unit yang dikelola BPS telah menghasilkan tenaga profesional setiap tahunnya. Tenaga-tenaga potensial tersebut telah ditempatkan untuk memperkuat BPS provinsi, kabupaten dan kota. Disamping STIS unit lain yang dikelola BPS sebagai wadah yang berfungsi mengembangkan kompetensi sumber daya manusia adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik (Pusdiklat). Kedua unit tersebut merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan untuk mengatasi tuntutan tenaga profesional yang disyaratkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang relatif pesat, ketersediaan saarana dan prasarana yang memadai merupan potensi yang perlu dikembangkan

oleh BPS. Peralatan

dan

perlengkapan untuk keperluan

pengumpulan data, pengolahan data maupun diseminasi data yang berbasis TIK mutakhir kini telah dimiliki BPS dan akan terus dikembangkan. Komitmen BPS untuk melaksanakan press release setiap awal bulan (tanggal satu) terhadap berbagai data strategis sejauh ini masih dapat dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini memungkinkan kebutuhan data dan informasi statistik terkini dapat terpenuhi untuk kepentingan berbagai kalangan. Kemudian sebagai imbas pemberitaan melalui media massa dan elektronik akan memacu tingkat apresiasi masyarakat. Pada sisi lain proses statistik yang dilakukan (pengumpulan, pengolahan, penyajian data) dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademis pada setiap kegiatan

statistik

memungkinkan

kepercayaan

pengguna

akan

semakin

meningkat. Hal ini akan memicu meningkatnya apresiasi terhadap lembaga pengemban amanat Undang-Undang sebagai penyedia statistik dasar untuk terus mengembangkan/ meningkatkan kinerjanya.

-6-

Renstra 2010-2014


C.2. Permasalahan yang dihadapi Secara umum masalah penting yang dihadapi BPS adalah belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasi oleh PBB, yakni: (i)

National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.

(ii)

Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

(iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. (iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua Negara. Disamping permasalahan tersebut di atas, dalam konteks Kota Kupang permasalahan yang umum dihadapi setidaknya meliputi tingkat kecukupan sumber daya manusia, pergumulan koordinasi antar sektor, ketersediaan data mikro. Selanjutnya secara ringkas permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut: Implementasi kebijakan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan di Daerah” mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan berbagai ragam data dan informasi statistik, khususnya statistik wilayah terkecil (termasuk data mikro). Akan tetapi penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi secara memadai. Untuk memenuhi ketersediaan data yang demikian BPS terkendala dengan regulasi yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Dilain pihak intervensi berbagai program pembangunan cenderung mengacu pada sasaran individu. Terbatasnya sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana TIK yang belum seluruhnya dimiliki BPS kota Kupang sesuai dengan perkembangan tehnologi terkini, masih merupakan permasalahan pelik yang menyertai berbagai aktivitas perstatistikan di BPS Kota Kupang. Masih terdapat pejabat eselon yang tidak mempunyai staf, kecamatan yang belum mempunyai Koordinator Statistik

-7-

Renstra 2010-2014


Kecamatan (KSK). Kondisi ini kian menjadi sulit ketika euforia otonomi daerah terus menggairahkan terjadinya pemekaran wilayah yang menuntut BPS dalam menyediakan SDM yang berkualitas dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah pemekaran. Koordinasi antar instansi disadari masih kurang, sehingga data dan informasi statistik yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan. Meskipun sudah diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Statistik Nasional, hal ini masih

dalam ranah fraksis. Secara

praktis,

penyelenggara statistik sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya

terbangun

SSN

secara

terpadu.

Kondisi

ini

mengakibatkan

implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) selama ini masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran BPS sebagai pelopor data statistik nasional, khususnya data statistik makro, sudah seharusnya menjadi penggerak utama berjalannya SSN dimaksud. Kesadaran yang rendah dari responden untuk memberikan informasi dengan benar masih menjadi permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat waktu. Kasus ini lebih banyak terjadi pada responden perusahan, kendati mereka banyak memerlukan data dan informasi statistik.

-8-

Renstra 2010-2014


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS

A. Visi BPS Visi BPS 2010-2014 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 20102014 disepakati sebagai berikut: “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (the Agent of trustworthy statistical data for all) Dengan visi tersebut keberadaan BPS dan data statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Hampir seluruh sendi kehidupan tersentuh. Nampak jelas BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan dan menggunakan data statistik. BPS

adalah

lembaga

pemerintah

yang

mempunyai

tugas

pokok

menyediakan dan mengkoordinasikan ketersediaan informasi dan data statistik pada lingkup nasional maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 16 Tahun 1997, serta terselenggaranya Sistem Statistik Nasional (SSN).

-9-

Renstra 2010-2014


Terminologi Pelopor mempunyai konotasi sebagai pencetus ide. Pencetus ide bisa menyentuh dua aspek, yaitu: a).hanya memberikan ide saja tetapi pelaksananya adalah pihak lain; b). pencetus ide sekaligus sebagai pelaksana dan pelaku dari ide tersebut. Jika dikaitkan dengan Tugas pokok fungsi dan wewenang BPS dalam UU Statistik No.16 Tahun 1997, yang diantaranya mengamanatkan BPS sebagai penyelenggara statistik dasar dan penyusun kebijakan nasional di bidang statistik, maka Pelopor disini cenderung diartikan: bahwa BPS disamping sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaksana dan pelaku dari penyedia statistik terpercaya. Kata pelopor dalam spektrum yang lain juga bermakna mempunyai pengikut, atau ada yg mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, fungsi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya akan menyentuh pada beberapa aspek sbb: a) Sebagai Pembina dalam penyusunan dan penyediaan statistik terpercaya di setiap sektor; b) Memberikan

advokasi

bagi

setiap

sektor

dalam

penyusunan

dan

penyediaan statistik terpercaya; Implikasinya, jika data dan informasi statistik sudah disajikan oleh setiap sektor sebagai data statistik terpercaya dan lengkap, maka BPS bisa berfungsi sebagai kompilator data sektoral yang terpercaya dan lengkap. BPS tidak lagi melakukan survei-survei untuk mengumpulkan data sejenis yang sudah disediakan oleh masing-masing sektor yang dapat mengakibatkan duplikasi, sehingga dapat menghemat anggaran Negara. BPS tidak saja masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan Sensus dan survei lintas sektor dalam menyediakan statistik dasar, namun juga berfungsi sebagai pembina dan nara sumber bagi sektor lain dan pihak lainnya yang membutuhkan. Pelopor data statistik juga masih bermakna menyediakan atau sebagai penyedia data statistik. Penyediaan data statistik selalu melalui proses kegiatan statistik yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, insterpretasi dan analisis, serta diseminasi. Penyedia data statistik juga berarti memproses berbagai input (yang belum berupa data statistik) menjadi data statistik. Input yang belum berupa data statistik itu merupakan bahan mentah, bisa berupa fenomena, atau keadaan, atau informasi, atau keterangan, atau catatan tentang kehidupan dan lingkungan. Input juga bisa sudah berupa data statistik - 10 -

Renstra 2010-2014


yang membutuhkan pengolahan atau kajian lebih lanjut atau dikomposisi menjadi data statistik baru. Langkah statistik yang harus selalu menjadi perhatian meliputi: 1. Penyediaan data statistik melalui tahapan perencanaan statisitik, yang ditangani kerangka contoh induk, sampling, pemetaan statistik, metodologi, pembakuan konsep definisi, dan pembakuan klasifikasi. 2. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan persiapan, dibarengi rancangan instrumen, buku pedoman pencacahan, pelatihan petugas, koordinasi, dan sosialisasi. 3. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan pengumpulan data, di mana keterangan dari responden ataupun sumber data dikumpulkan sesuai dengan metoda dan cara yang telah dirancang sebelumnya, dilakukan editing dan coding. 4. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan pengolahan, di mana dilakukan entri data, cek validasi, dan tabulasi. 5. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan diseminasi, di mana semua output pengolahan disusun menjadi publikasi dalam berbagai bentuk media. 6. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan interpretasi dan analisis, dimana data statistik didiskripsikan interpretasinya dan dianalisis dengan berbagai teknik analisis statistik. Di sisi lain, tujuan utama penyediaan data statistik adalah untuk dimanfaatkan

bagi

perencanaan,

monitoring,

dan

evaluasi

program

kerja/pembangunan. Program kerja/pembangunan yang selalu berlandaskan kepada data statistik akan lebih terarah dan terukur serta efektif dan efisien. Proses penyediaan data statistik yang dihasilkan BPS juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga harus dapat digunakan untuk umum. Data statistik harus disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya luas, di dalam maupun di luar negeri. Bukti manfaat data statistik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mempercayai dan menggunakan data statistik, sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya memberikan data sebagai bahan dasar bagi penyusunan statistik. Masyarakat dengan rela memberikan atau menyediakan keterangan yang dipakai sebagai input.

- 11 -

Renstra 2010-2014


Masyarakat juga bersedia mendukung pekerjaan statistik di lapangan, baik langsung maupun tidak langsung. B. Misi BPS Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai Visi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Visi yang disebutkan di atas, maka Misi Pembangunan Nasional Statistik Indonesia mencakup: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien Misi pertama merujuk kepada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi BPS, penting memiliki landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya meninjau kembali UU Nomor 16 Tahun 19997, seperti sudah semakin cerdasnya publik mengenai statistik, reformasi birokrasi yang segera dilaksanakan, era globalisasi yang menuntut disemenasi informasi statistik yang cepat dan lain-lain. Sedangkan UU ini belum optimal merespon perubahan yang sekarang sedang terjadi, sehingga BPS perlu merencanakan judical review UU Nomor 16 Tahun 1997. Misi kedua; SDM dan TI menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS siap menyediakan SDM yang andal dalam bidang statistik dan komputasi statistik. Pada akhirnya dengan dukungan infrastruktur IT, maka SDM yang ada akan mampu mengorasionalkan dan menyelenggarakan SSN secara efisien dan efektif.

- 12 -

Renstra 2010-2014


Misi ketiga; BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi UN, dan salah satunya adalah output atau outcomes

BPS

berdasarkan

proses

metodologi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi Keempat; BPS sebagai pelayan publik maka dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Jelas, misi ini menajdi bagian yang amat penting dalam mewujudkan visi BPS, yaitu mempelopori penyediaan data statistik untuk semua. Misi ke lima; BPS sebagai pengawal SSN, maka perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang efisien dan efektif gua menjadi pelopor sekaligus pengawal keberhasilan SSN. C. Tujuan Pembangunan nasional di bidang statistik bertujuan untuk menyediakan data dan statistik pada skala nasional maupun regional sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Amanat UU No 16/1997 dan PP No 39/2007 kepada BPS antara lain bertanggungjawab dalam penyediaan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. BPS sebagai leading agency di bidang statistik harus mampu menjadi pelopor dalam menyajikan data dan informasi statistik secara berkesinambungan dan memberikan pelayanan yang cepat. Perwujudan Sistem Statistik Nasional dalam kerangka pencapaian pembangunan nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan nasional menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan. Dalam kaitan itu kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

informasi

mutakhir

perlu

ditingkatkan. Keterbatasan kuantitas maupun kualitas SDM, khususnya pada tingkat pengawasan lapangan dan pendataan/petugas dalam upaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat juga perlu didorong agar dapat memperoleh informasi yang benar dan substansial. Dalam rangka menyongsong tantangan sesuai lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan dana pinjaman World Bank, pembangunan statistik di Indonesia dimulai dengan menerapkan program Statcap CERDAS - 13 -

Renstra 2010-2014


(Statististical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data, (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. D. Sasaran Strategis Upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data dan informasi statistik. Data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu, sehingga terpercaya sangat penting dalam menyusun perencanaan, memonitor, dan mengevaluasi hasil pembangunan di semua bidang. Penyempurnaan dan pengembangan dalam kerangka penyediaan dan pelayanan data statistik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan data dan informasi statistik terus meningkat dan semakin beragam. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS, dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data yang dihasilkan, kemudahan pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

pendukung,

khususnya

dalam

rangka

pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK). Pentingnya data dan informasi statistik dalam berbagai tahapan manajemen pembangunan sangat dirasakan oleh Pemerintah Kota Kupang. Dalam RPJMD Kota Kupang 2007 – 2012 disebutkan bahwa keberhasilan implementasi strategi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana sejumlah faktor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan dipenuhi. Salah satu dari lima faktor penentu keberhasilan yang dimaksud adalah tersedianya data yang akurat. Lebih lanjut disebutkan bahwa tersedianya data yang akurat memiliki nilai yang strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Data yang akurat dan mutakhir merupakan informasi dasar yang sangat menentukan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, informasi memiliki posisi strategis untuk

merealisasikan

terwujudnya

kebijakan

pemerintah

yang

memiliki

responsivitas, cermat, dan tepat sasaran. Semangat desentralisasi dalam otonomi - 14 -

Renstra 2010-2014


daerah menuntut pemerintah daerah harus lebih mendayagunakan dan mengembangkan potensi daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut, daerah memerlukan data potensi dan kondisi yang obyektif, akurat dan aktual, sebagai bahan informasi pencapaian tujuan. Informasi yang baik dan berbobot hanyalah informasi yang didukung oleh data. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas maka, secara ringkas sasaran strategis pembangunan Statistik Kota Kupang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Terselenggaranya berbagai kegiatan sensus, survei, kompilasi data sekunder, dan pengumpulan data statistik lainnya untuk kepentingan nasional maupun daerah. 2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik bagi setiap pemangku kepentingan. 3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan statistik dengan sumber data, produsen data dan pengguna data. 4. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan, pelatihan statistik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. 6. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data statistik berkualitas. 7. Meningkatnya sumberdaya statistik dalam kerangka peningkatan efektifitas dan efisiensi diseminasi data statistik sesuai dengan volume dan beban kerja statistik yang terus bertambah seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan pengguna data statistik, dengan mengintensifkan pemanfaatan Sistem Rujukan Statistik (Sirusa).

- 15 -

Renstra 2010-2014


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 bidang statistik ditetapkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatnya pelayanan bagi pengguna data statistik. Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan Data dan Informasi menjadi bagian tersendiri dalam BAB Pendukung Pembangunan. Strategi pembangunan nasional bidang statistik untuk periode 2010-2014 meliputi peningkatan penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik di berbagai tingkat wilayah pemerintahan dengan meningkatkan ketersediaan ragam dan kualitas data dan informasi statistik melalui: a. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih. b. Peningkatan kemampuan SDM pengelola kegiatan statistik, baik statistik dasar, sektoral maupun statistik khusus, dalam upaya peningkatan kualitas data statistik. c. Peningkatan

kerja

sama

dan

dukungan

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah. d. Peningkatan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan akan dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online. e. Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

- 16 -

Renstra 2010-2014


B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Kupang B.1. Arah Kebijakan Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Kota Kupang sebagai berikut: a. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersamasama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajianm dan analisis serta diseminasi data statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. b. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan tekhnologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Hasil kegiatan statistik akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan para pengguna.

Sistem

informasi

statistik

merupakan

sarana

untuk

menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. c. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data statistik yang bermutu tinggi. d. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana fisik perkantoran yang memadai serta relevan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk pencapaian visi.

- 17 -

Renstra 2010-2014


e. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data. B.2. Strategi Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indonesia, BPS merumuskan rencana strategis untuk mengoptimalkan kualitas data statistik yang dihasilkan. Kualitas data diukur dalam 6 dimensi yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang berarti konsisten antar sektor maupun antar periode dan antar wilayah, dan mudah diinterpretasi/ interpretability. Sebagai satu-satunya instansi pemerintah penyelenggara statistik dasar, BPS dituntut untuk dapat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang terutama dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu (up to date), serta mudah untuk diakses. Perubahan dan reformasi pengembangan statistik menjadi semakin diperlukan, sehingga BPS perlu membuat

pilihan

strategis

tentang

tugasnya

dalam

mengumpulkan

dan

menyebarkan data dan statistik dasar. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses, sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan sensus dan survei yang ditugaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penyediaan data dan pelayanan statistik bagi para pengguna. b. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik di daerah dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih.

- 18 -

Renstra 2010-2014

c.


Meningkatkan response rate melalui pengembangan metoda pengumpulan data yang relevan dan metode monitoring/ pemantauan yang spesifik daerah.

d. Menghasilkan statistik ad-hoc, triwulanan, bulanan. e. Mengkaji kemungkinan model komunikasi yang efektif dan efisien dengan pengguna dan penyedia data untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan kemitraan dengan penyedia data. f.

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS serta kualitas layanan data statistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data statistik.

g. Melakukan pengelolaan/ penataan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Penataan dimaksud dilakukan melalui: analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dan kebutuhan dimasa yang akan datang; memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct) untuk setiap aparatur BPS; membangun kebijakan dan prosedur pengembangan sumber daya manusia; membangun perencanaan karir; membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM. h. Melakukan pengelolaan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sebagai unit yang akan menjalankan tatalaksana kegiatan. Upaya perbaikan dimaksud

dilakukan

melalui

tahapan:

melakukan

pengawasan

dan

pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS; meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS; membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien; melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi. i.

Menyiapkan

sarana

dan

prasarana

aparatur:

penganggaran

dan

pembangunan gedung kantor untuk BPS yang baru dibentuk, revitalisasi gedung lama, pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda empat untuk eselon III, serta pengadaan kendaraan operasional roda dua untuk eselon IV dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). j.

Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan tekhnologi informasi (laptop/notebook) untuk petugas KSK dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data melalui sistem elektronik survei.

- 19 -

Renstra 2010-2014


BAB IV PENUTUP

Pada Bulan Mei 2010, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Penduduk 2010 (SP2010), berbagai dukungan dan terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pelaksanaannya sehingga kegiatan besar tersebut dapat terlaksana sebagai wujud dukungan banyak pihak. Tidak kurang dari 800 petugas terlibat dalam SP2010 di Kota Kupang. Pada periode 2010-2014, selain menyelenggarakan Sensus Penduduk 2010, BPS akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2013, dan memulai tahap persiapan Sensus Ekonomi 2016. Keterlibatan instansi teknis sangat mendukung suksesnya kegiatan sensus yang menjadi amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Peranan institusi terkait sangat penting dalam penyediaan dana untuk memenuhi aktifitas perencanaan hingga diseminasi hasil sensus-sensus yang tersebut di atas. Di sisi lain, ketersediaan statistik wilayah kecil (small area statistics) dan statistik kewilayahan (spatial statistics) serta data statistik strategis juga membutuhkan pendanaan yang meningkat secara signifikan. Data statistik strategis seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, ekspor dan impor, serta ramalan produksi padi dan palawija sangat mungkin ditingkatkan kualitasnya dengan keterlibatan berbagai sumber data dan pengguna data. Peningkatan kepercayaan terhadap data statistik yang disajikan masih menjadi tantangan di masa lima tahun mendatang. Pelaksanaan PP No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) menuntut tersedianya indikator kinerja pembangunan hingga wilayah kecil. Perkembangan kesadaran

situasi

masyarakat

global,

akan

perkembangan

pentingnya

statistik

TIK, di

dan

peningkatan

masa

mendatang,

memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Tuntutan terhadap keberadaan lembaga BPS, dapat dikelompokkan - 20 -

Renstra 2010-2014


menjadi empat kelompok: (i)Tingkat kepercayaan sumber data maupun pengguna data,

(ii) Meningkatnya

keragaman

data

statistik yang dibutuhkan,

(iii)

Meningkatnya permintaan statistik mikro dan wilayah kecil, dan (iv) meningkatnya tuntutan pelayanan prima melalui berbagai media.

- 21 -

Renstra 2010-2014


LAMPIRAN

LAM PIR AN

- 22 -

Lampiran 1: Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 Badan Pusat Statistik Kota Kupang PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1) Program: Dukungan

(2) Terwujudnya good

Manajemen dan

governance dan clean

Pelaksanaan Tugas

governance

Teknis BPS Lainnya

INDIKATOR (3) 1. Tersedianya sistem penegakan

TARGET 2010

2014

(4) 50%

(5) 100%

disiplin yang efektif 2. Persentase tersusunnya struktur

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6) Subbagian Tata Usaha

75%

100%

80%

100%

Maret

Januari

kelembagaan yang proporsional, efektif dan efisien. 3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Penyusunan,

Tersusunnya dokumen

Pengembangan, dan

perencanaan kegiatan dan

Evaluasi Program dan

anggaran serta evaluasi

Anggaran

program dan kegiatan yang taat asas

1. Dokumen perencanaan penganggaran yang tepat waktu. 2. Penyelesaian dokumen pene-

Subbagian Tata Usaha

Maret

Januari

Maret

Januari

5 kali

2 kali

80%

100%

tapan kinerja yang tepat waktu. 3. Penyelesaian dokumen LAKIP yang tepat waktu. 4. Menurunnya Frekuensi revisi DIPA

2. Pengelolaan dan

Meningkatnya kualitas

1. Manajemen kearsipan dan

Pengembangan

akuntabilitas pengelola

dokumentasi sudah dilaksanakan

Administrasi Keuangan

anggaran

dengan sistem berbasis TIK 2. Terselenggaranya SAK satker yang sesuai dengan aturan Menteri Keuangan

- 23 -


80%

100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3) 3. Jumlah pengelola anggaran yang memiliki sertifikat keahlian

TARGET 2010

2014

(4)

(5)

0

6

75%

100%

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)

keuangan pemerintah

3. Pengelolaan dan Pengembangan

1. Penerapan peraturan mengenai disiplin PNS

Administrasi

kinerja yang terukur 2. Tersedianya sistem penegakan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

1. Tersedianya sistem penilaian


50%

100%

10%

100%

60%

100%

2 kali setahun

4 kali setahun

disiplin yang terukur 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

3. Persentase yang memangku jabatan fungsional 4. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal D-III

4. Pelayanan Publik,

Meningkatkan koordi-nasi

1. Frekuensi rapat sosialisasi

Hubungan

dan kerjasama antar

dengan instansi terkait dalam

Masyarakat, dan

lembaga peme-rintah dan

rangka ketersediaan data

Hukum

swasta dlm rangka

sektoral

menghasilkan data

2. Persentase tingkat reponsibilitas

sektoral yang berkualitas

instansi pemerintah/swasta thd

dan berkesinambungan

permintaan data sektoral secara tepat waktu

- 24 -


75%

100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1) Program: Peningkatan

(2) Terpenuhinya sarana dan

Sarana dan Prasarana

prasarana yang

Aparatur (PSPA) BPS

mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terciptanya lingkugan kerja yang kondusif

Aparatur Negara BPS

INDIKATOR (3) 1. Gedung yang sesuai dengan 2. Terpenuhinya sarana penunjang

1. Perlengkapan sarana dan

dan roda 4

Statistik

statistik yang lengkap,

(5) 1 buah

50%

100%

50%

100%

prasaran terpenuhi

Perkantoran Lainnya

an data dan informasi

(4) 0 buah

dan terpelihara dengan baik

kendaraan operasional roda 2

dan Pelayanan Informasi

2014

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6) Subbagian Tata Usaha

serta Operasional

Meningkatnya penyedia-

2010

prototype

2. Terpelihara dan tersedianya

Program: Penyediaan

TARGET


1 kendaran roda 4

1 kendaraan roda 4

dan

dan 12 kendaraan roda 2

1. Meningkatkan manajemen sensus dan survei 2. Meningkatkan koordinasi dan

Sensus Penduduk

Hasil Sensus

Seksi Statistik

berjalan dengan baik

Pertanian 2013

Sosial, Seksi

sesuai standar

dapat disajikan

Statistik

Internasional

dengan tepat waktu

Distribusi,

dan dengan kualitas

Seksi Statistik

prima

Produksi,

akurat, dan tepat waktu,

kerja sama antar lembaga

serta meningkatnya

pemerintah dan swasta dlm

pelayanan data dan

rangka menghasilkan data

2012: SBH2012

informasi statistik yang

sektoral yang berkualitas dan

berjalan sesuai

Seksi Neraca

efektif berbasis TIK

berkesinambungan.

dengan jadwal

dan Analisis

3. Meningkatkan efektifitas dan

Wilayah , dan

efisiensi diseminasi data dan

Seksi Integrasi

informasi statistik.

Pengolahan

4. Meningkatnya kualitas

dan

pengolahan data dan Informasi

Diseminasi

Statistik.

Statistik

- 25 -

PROGRAM/KEGIATAN (1) 1. Pengembangan

OUTCOME/ OUTPUT (2) Tersedianya kerangka

INDIKATOR (3) 1. Frekuensi updating database

TARGET 2010

2014

(4) Semesteran

(5) Triwulanan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6) Seksi Integrasi

Metodologi Sensus

sampel dan peta wilayah

MFD untuk wilayah administrasi

Pengolahan

dan Survei

kerja yang relevan dan

yang mengalami perubahan

dan

mutakhir.

2. Frekuensi updating peta wilayah

Semesteran

Triwulanan

administrasi dan wilayah kerja

Diseminasi Statistik

statistik (blok sensus) sesuai dengan perubahan 2. Pengembangan

1. Terciptanya pelayanan

Sistem Informasi

prima terhadap semua

Statistik

pengguna data dan informasi statistik secara seimbang

1. Pelayanan konsultasi data

50%

100%

secara prima

Seksi Integrasi Pengolahan

2. Terbangunnya Sistem Pelayanan

50%

100%

Terpadu

dan Diseminasi

3. Jumlah pengelola perpustakaan

0 orang

1 orang

70%

100%

8 buah

20 buah

80%

95%

Statistik

yang profesional. 2. Meningkatnya kualitas

4. Persentase dokumen

pengolahan data dan

pengolahan yang dikirimkan ke

informasi statistik

BPS Prov/RI tepat waktu 5. Jumlah PC/Laptop yang memadai untuk membantu pengolahan dan kegiatan kantor

3. Penyediaan dan

Tersedianya data dan

1. Meningkatnya tingkat pemasukan

Pengembangan

informasi statistik sosial

dokumen dari hasil survei bidang

Statistik Sosial

yang lengkap, akurat dan

statistik sosial bulanan,

tepat waktu

Triwulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu.

- 26 -

Seksi Statistik Sosial

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3) 2. Menurunnya tingkat non respon

TARGET 2010

2014

(4) Tingkat Kab/Kota

(5) Tingkat Kecamatan

30%

100%

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) & Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 4. Penyediaan dan

Tersedianya data dan

1. Persentase pemasukan dokumen

Seksi Statistik

Pengembangan

informasi statistik ekonomi

pencacahan/pengawasan/pe-

Distribusi,

Statistik Ekonomi

yang lengkap, akurat dan

meriksaan bidang Statistik

Seksi Statistik

tepat waktu

Produksi, Distribusi, Neraca

Produksi,

Wilayah, bulanan, triwulanan,

Seksi Neraca

semesteran dan tahunan.

dan Analisis

2. Penyusunan PDRB Sektoral Tahunan

- 27 -

Tingkat Kab/Kota

Tingkat Kecamatan

Wilayah

Lampiran 2: Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 Badan Pusat Statistik Kota Kupang (000 Rp) ALOKASI

PROGRAM/KEGIATAN (1) A.

PROGRAM GENERIK

I.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA

1

Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

2

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

3

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

4

Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

II.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA (PSPAN)

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

2010

2011

2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- 28 -

ALOKASI

PROGRAM/KEGIATAN (1) B.

ALOKASI PROGRAM TEKNIS

I.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS)

1

Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei

2

Pengembangan Sistem Informasi Statistik

3

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

4

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ekonomi

2010

2011

2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TOTAL

- 29 -

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Recommend Documents