BUPATI SAMBAS simb*, !r- OLFobr Yth. Pra K€Ptla dL
Satuan
Kcia Pdangka Dadah
LrngLsSs lemmbh
KabuParen Sambis
STMAT EDARAN
TENIANC (APBD) PEDOMAN PENYUSUNAN ANCCA}AN PENDAPATAN DAN !!T-A\'JA DAERAH 2(B6 (AIU?ATEN SAMBAS TAIIUN ANCGAiAN
Ddd idnot ,ow.mn BAlrh Jr;dr
TAPBD,
cng8er rsddP,en ddl ini dE:rpai(r hal_hdl be$d' KabupdFn(mb6' dnun An38a'r,r0lb, DaeBh bnbn8
A'ss"rd l\.A) dd lnoribs P'ftn An8gff rmenb'" rfc'r ldhL An88dm70lomFrutudnGd ms bdgr
. l.b',"}r
Lrmrm
alan d'l:r$nalan Fada Trhun Anggdrr 2m6
Pres$n .lan *esiatan diromul;ikan !e dalan Rercma Kdja Angsar (R(a) I g Fl;juhlya ake;mFdi bahan dahn Ptryusunm R:Prda lenhg APBD KabuPatm Sambd
Ttrhun AngAaran 2016. Kepala si;D wajib nmyusun
2 , \'
pn.
Ren.m Keta AnSSarm (RKA) 5KPD
\lrn didn rm]..1''{K-A
mdSdlu Pdd! Pedond
sesuai
fotuuM
Plalon
ggadn
AnBD ('bLPa
o
tu;bd. .nmA.sgrrd 20ld{br8dnfl F'lanpir(Idpu 0 L rrnvus@ RKA mdaeun;lr rPlrtasiSI?KD _
n fll.i, -ntt ntrFd pc'nahd dd
ddPdr
dildl5rn,ld
6;-+',ry
fi'bw'
\qgv
Lampiran I : Nomor : Tanggal : Oktober 2013
Surat Edaran Bupati Sambas 903/ 97.a /Keu 12 Oktober 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016
I.
PENDAHULUAN Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2016, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 secara umum tetap konsisten diprioritaskan untuk membiayai program-program pembangunan daerah dalam upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas. Agenda percepatan peningkatan IPM didukung melalui kebijakan percepatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang cakupan akses dan mutu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dan peningkatan kualitas kehidupan beragama.
II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 3. KUA dan PPAS Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 yang berisi kebijakan umum, program, kegiatan, serta plafon anggaranmerupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Program dan kegiatan dimaksud agar diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016.
4. Hal-hal yang perlu dipedomani dalam penyusunan RKA SKPD TA. 2016 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. RKA-SKPD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. b. Penyusunan RKA SKPD juga dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga.
B. PENDAPATAN DAERAH Penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 2. Penganggaran pendapatan daerahyang bersumber dari PAD agar memperhatikan potensi pendapatan daerah, kondisi perekonomian, realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 3. Pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah diformulasikan ke dalam RKA Pendapatan SKPD Dinas Pendapatan Daerah. 4. Pendapatan daerah dari Retribusi Daerah dianggarkan pada RKA SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya. 5. Penerimaan dari BLUD dianggarkan pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, Obyek Pendapatan BLUD dan rincian obyek Pendapatan BLUD. C. BELANJA DAERAH Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan kondisi riil dari target dan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan. b. BelanjaBunga Belanja bunga dianggarkan pembayarannya dalam APBD untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka panjang. c. BelanjaSubsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. e. BelanjaBagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
f. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masingmasing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. g. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 2. BELANJA LANGSUNG Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
b. Belanja Pegawai Besaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatanmengacu kepada Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. c. Belanja Barang dan Jasa Pemberianjasa narasumber/tenaga ahli/Instruktur dan atau jasa lainnya dari luar instansi SKPD pelaksana kegiatandianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai jenis jasa yang diberikan olehPNS maupun Non PNSdalam kegiatan dan sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.
Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, dan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. d. Belanja Modal Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72Tahun 2012 tentangBiaya Operasional dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. IV. TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD 1. Penyusunan RKA SKPD secara umum berpedoman pada: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPKD secara terpusat pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. 3. Dalam penyusunan RKA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, SKPD agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kode Rekening Penganggaran Susunan kode rekening dapat dilihat dalam SIPKD Kabupaten Sambas. b. Belanja Transportasi dan Akomodasi Penyediaan biaya transportasi dan akomodasi, diperuntukkan bagi biaya jasa supir, biaya transport dan akomodasi tamu/narasumber dan peserta diklat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNSD (seperti kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, dll) mengacu pada ketentuan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peserta diklat/sosialisasi (dari unsur Non PNS seperti anggota/tokoh masyarakat, dll) dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan transportasi (disesuaikan dengan kewajaran dan ketersediaan anggaran). Penyediaan biaya transportasi bagi peserta diklat agar selektif dan dibatasi. Bila peserta diklat/sosialisasi (dari unsur PNS dan Kepala Desa) telah mendapatkan biaya perjalanan dinas dari SKPD nya, maka bantuan transportasi tidak diberikan. Biaya transportasi untuk keperluan monitoring ke lapangan, dll bagi PNS, tidak diperkenankan dianggarkan pada rekening belanja transportasi dan akomodasi. Biaya untuk keperluan tersebut agar dianggarkan dalam rekening belanja perjalanan dinas. Penyediaan biaya sewa kendaraan tidak diperkenankan jika di dalam RKA juga telah disediakan biaya perjalanan dinas. (kecuali untuk hal-hal tertentu, sesuai dengan teknis pelaksanaan kegiatan). c. Belanja perjalanan dinas Penganggaran biaya transportasi ke kecamatan pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, dapat dibuat dalam bentuk LS (lumpsum) dengan tidak menyebutkan kecamatan tujuan, terutama bagi kegiatan yang untuk sementara belum dapat dirinci volume perjalanan dinasnya ke tiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah, khususnya ke luar propinsi, dapat dianggarkan dengan tidak menyebutkan daerah tujuan apabila sampai saat ini belum ada kepastian tentang lokasi kegiatan dimaksud. Sehubungan dengan penerapan biaya nyata (at cost), maka rincian komponen biaya perjalanan dinas ke luar daerah khususnya biaya transport dan komponen lainnya (uang makan, penginapan, transport lokal,uang saku,dan tiket)dibuat dengan volume 1 (satu) tahundan tidak dirinci. Hal ini bertujuan agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Standar Biaya perjalanan dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku.
d. Pengadaan komputer Untuk pengadaan komputer/laptop/notebook/Tablet dan printer disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD, dengan mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Spesifikasi komputer PC / laptop agar disesuaikan dengan jenis aplikasi yang akan digunakan dalam pekerjaan. anggarkan pada egiatan e. Pengadaan ATK, cetak, dan fotokopi Penyediaan biaya cetak untuk keperluan administrasi rutin perkantoran (seperti : lembar SPPD, kwitansi, bon pesanan, dll) tidak diperkenankan dianggarkan pada setiap kegiatan, tetapi disatukan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan. (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran). Cetak pamflet sosialisasi, buku panduan, dll yang terkait dengan kegiatan, dianggarkan pada masing-masing kegiatan. Penyediaan biaya perangko dan materai disesuaikan dengan kebutuhan pada masingmasing kegiatan. Penyediaan biaya untuk belanja barang pakai habis seperti ATK, fotokopi agar disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatannya dan digunakan secara efisien. Biaya fotokopi ditetapkan per lembar maksimal sebesar Rp. 300.- (Tiga ratusrupiah). f. Biaya Makanan dan minuman Untuk belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan lainnya maksimal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), untuk snackdan minumanmaksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Penyediaan biaya makanan dan minuman harian tidak diperkenankan terkecuali untuk SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu secara selektif (seperti pengamanan, dll). Untuk penyediaan biaya makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diklat, dianggarkan dalam belanja makanan dan minuman kegiatan. Sedangkan untuk rapat-rapat, dianggarkan dalam belanja makanan dan minuman rapat.
g. Biaya jasa konsultansi dan jasa kerjasama Penggunaan rekening jasa kerjasama dan jasa konsultansi agar dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Biaya jasa kerjasama diperuntukkan bagi biaya kerjasama antara Pemda dengan instansi pemerintah lainnya seperti dengan universitas negeri atau instansi vertikal (BPS, BPKP, Statistik ). 2) Biaya jasa konsultansi diperuntukkan bagi biaya kerjasama kontraktual antara Pemda dengan pihak ketiga (non instansi pemerintah). Jasa konsultansi terdiri dari : Jasa konsultansi perencanaan, pengawasan, penelitian dan jasa lainnya Untuk kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, dilakukan secara swakelola. Rincian belanja dapat diuraikan ke dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (misalnya : kerjasama Pemda dengan instansi BPKP dalam penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD). Standar belanja pegawai (honorarium, uang lembur, narasumber, dll) dalam kegiatan kerjasama tersebut agar ditetapkan dengan standar biaya tersendiri (standar biaya khusus) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
h. Biaya kegiatan rehab berat/rehab total, agar dianggarkan dalam rekening belanja modal, dengan memberikan penjelasan/rincian berupa rehab berat/total bangunan berkenaan. Sedangkan untuk pemeliharaan rutin dan rehab sedang agar dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. i. Belanja Pemeliharaan, untuk penganggaran rekening belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, pemeliharaan komputer dan lain-lain, kode rekening penganggarannya telah disesuaikan dengan Permendagri 64/2013 (lihat lampiran rekening) apabila SKPD menganggarkan rekening belanja pemeliharaan agar menambahkan/memberikan rincian dari pemeliharaan yang akan dilakukan. j. Penganggaran bantuan sosial/hibah dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat/organisasi diatur sebagai berikut : Bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok masyarakat/organisasi tidak diperkenankan dianggarkan dalam RKA SKPD. Bantuan uang tunai tersebut agar dianggarkan dalam RKA/DPA PPKD (Belanja Bantuan Sosial atau Hibah). Bantuan/Hibah dalam bentuk barang dan atau pembangunan fisik kepada kelompok masyarakat dianggarkan dalam RKA SKPD berkenaan. Pemberian bantuan/hibah tersebut tidak diperkenankan dalam bentuk uang tunai untuk pengadaan barang, namun langsung dalam bentuk barang. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh SKPD berkenaan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang. Penyusunan RKA yang berisi pengadaan barang yang akan diserahkan (dalam rangka hibah atau bantuan sosial) kepada masyarakat/pihak ketiga agar memperhatikan ketentuan sebagaimana Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. (pasal 11 dan 30) sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Revisi Kedua Permendagri 13/2006) pasal 52.(Contoh k. Belanja Modal Untuk kegiatan pengadaan barang dan pembangunan fisik (yang akan menjadi aset Pemda), belanja administrasi kegiatan (honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan, ATK, biaya monitoring, dll), termasuk jasa konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, belanja modal pengadaan barang / pembangunan fisik agar dirinci di dalam rekening belanja modal berkenaan.(contoh terlampir). Pengadaan barang inventaris dengan nilai dibawah Rp. 250.000,- dianggarkan dalam kelompok Belanja barang dan Jasa --- bukan dalam belanja modal. (lihat kode rekening). Contoh : pengadaan asbak rokok, kalkulator, kursi plastik, rak bunga, taplak meja, sarung bantal, dll. Khusus untuk biaya ATK dalam rekening belanja modal, diuraikan dalam satuan paket/kegiatan. Agar didalam penganggaran belanja modal,jenis rekening belanja modal mengacu kepada klasifikasi belanja modal sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk menghindari terjadinya selisih nilai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Daftar Mutasi pada Laporan Neraca. l. Honorarium bagi pengelola keuangan SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, beserta staf pengelola keuangan,pengurus barang, penyimpan barang, PPTK, dan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan) dianggarkan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. m. Honorarium Non PNS/Tenaga Honorer, belanja untuk Honorarium Non PNS/Tenaga Honorer dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran dengan besaran anggaran mengacu pada Standar satuan yang telah ditetapkan.
n. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD,Laporan Semester Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Lakip SKPD, dapatdianggarkan dengan besaran anggaran maksimal sebagai berikut : Jumlah No
Kegiatan Diknas
Dinkes
PU BM
PU CK
Badan/Dinas lainnya/Set DPRD
Kantor
Setda
Kec
1
Penyusunan Rencana Kerja SKPD (perencanaan prog)
15 jt
15 jt
15 jt
15 jt
5 jt
3 jt
15 jt
3 jt
2
Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPD
3 jt
3 jt
3 jt
3 jt
3 jt
2 jt
5 jt
2 jt
3
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7 jt
7 jt
7 jt
7 jt
7 jt
3 jt
12 jt
3 jt
4
Penyusunan LAKIP SKPD
5 jt
5 jt
5 jt
5 jt
5 jt
2 jt
3 jt
2 jt
Tidak diperkenankan untuk menganggarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada masing-masing jenis kegiatan dimaksud. o. Penyediaan biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan agar lebih selektif, dibatasi, disesuaikan dengan kebutuhan, dan disesuaikan dengan standar satuan harga. Untuk panitia yang personilnya dari internal SKPD (ditetapkan dengan SK Kepala SKPD) tidak diberikan honorarium (kecuali untuk SKPD Kantor Camat). Untuk panitia yang personilnya berasal dari beberapa SKPD (ditetapkan dengan SK Bupati) dapat diberikan honorarium. Pemberian honorarium dilakukan dengan mempertimbangkan durasi/jangka waktu pelaksanaan kegiatan (masa persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pelaporan). p. Biaya pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan masa berlaku STNK, dianggarkan dalam RKA kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Program pelayanan administrasi perkantoran) Dengan kode rekening belanja 5.2.2.05.08 Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor, bukan dalam RKA Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas. q. RKA kegiatan yang bersumber dari dana DAK, Bantuan Keuangan Propinsi, dan Dana Penyesuaian atau dana yang diarahkan lainnya Penyediaan dana pendamping / sharing DAK wajib dianggarkan dan diarahkan ke fisik. Sedangkan untuk biaya pendukung lainnya disediakan sesuai kebutuhan. RKA kegiatan DAK agar dilengkapi dengan dokumen yang berisi penjelasan rincian DAK dan Sharing DAK. (format terlampir). r. Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur/moderator/pembuat makalah, dianggarkan pada jenis rekening belanja barang dan jasa, dengan kode rekening 5.2.2.26. Belanja Jasa PNS/Non PNSD sub rekening 5.2.2.26.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber s. Kode/Nama Program dan Kegiatan serta rekening belanja, Agar didalam pembuatan Kode/Nama Program Kegiatan serta rekening belanja diluar database SIPKD, untuk di konsultasikan terlebih dahulu kepada Bappeda dan Bagian Keuangan, sebelum dilakukan penginputan. Apabila SKPD membuat kode/nama program kegiatan/rekening belanja tanpa melakukan konsultasi, maka RKA yang sudah terinput tidak akan dibahas oleh TAPD.
t. Sumber Dana, Indikator dan tolak ukur kinerja, Wajib untuk dicantumkan di dalam RKA. u. Penganggaran Belanja BLUD, untuk pengganggaran rekening belanja BLUD didalam RKAhanya dirinci pada jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja modal (tanpa rincian detil). Untuk rincian detil dari masing-masing jenis belanja agar dicantumkan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD yang merupakan lampiran yangtak terpisahkan dari RKA-BLUD. 4. RKA SKPD yang telah disampaikan kepada TAPD, selanjutnya akan dibahas oleh TAPD dan direview oleh APIP untuk menjadi bahan dalam penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016. 5. RKA SKPD yang telah ditetapkan menjadi DPA SKPD wajib untuk dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (term of reference) Kegiatan yang menjelaskan secara rinci latar belakang kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan jadwal penyelesaian kegiatan. Contoh dari Kerangka Acuan Kerja Kegiatan terlampir. 6. SKPD yang tidak menyampaikan RKA SKPD sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka penyusunan RKA SKPD tersebut diserahkan sepenuhnya kepada TAPD. 7. Agar didalam Entry RKA SIPKD, SKPD dilarang untuk menugaskan Pegawai Honorer didalam melakukan penginputan RKA. 8. Hal-hal yang belum jelas terkait teknis penyusunan RKA dapat dikoordinasikan dengan : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas untuk penyusunan RKA Pendapatan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas untuk penyusunan RKA Belanja Langsung; dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas untuk penyusunan RKA Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (terkait dengan teknis akuntansi). V. Hal-Hal Khusus Lainnya Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut : 1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak. 2. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. 4. Dalam menyusun RKA Kegiatan yang mendukung pelaksanaan PATEN dan Reformasi Birokrasi, SKPD agar melakukan koordinasi mengenai rincian biaya kegiatan–kegiatan dimaksud kepada Bappeda Kabupaten Sambas Up. Bidang Sosial Budaya 5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak
6.
7.
8.
9.
lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara: a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan; c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DAK, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar: 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahandan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang
olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. 10. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 11. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan.Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 12. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 13. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah. 14. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBDKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 15. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakan nasional, antara lain: a. Pencapaian MDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga; d. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; e. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
renrdng lird cara Pplrlsanam-fl3as dan we,end8 s€rta Kcdudu*an KcuanSan Ctrbemur S€bagai \"akil lenenntah di wilohn Pmvitui, Pangemba.gdn k.a6ipan di dacFh dalm rmgka pedn8ktrran luaiitis peldyanin publik mcnFdomnru ananat Undm8 UndanA Nonor 43 Tahrn 2009 tenr.tr,rl Kcasipan dan l,erarrran Menrori Dalam N*eri NonorSTahu. 2012 leni:nslau Ke{i|andjI;sku gin Kenenterirn Dalan Ne8e.i dan Penennhh Di-"fth;
Re\ihlndsi d.in dktualisasi niLi-nilai Pan.asila dan p..didikan *dwr$d, kebmgsae denAan nempedonani Peraturan Menieri Dalan Negen Nonor 29 ri Dalan Negen Nonor
n
Tanm 2012;
Penmgind Sanseuan keana.an dalan negeri pbagainaft dianmatl<.n l$hrksi Prcsid.n Nonor I Tahun 2014 tenlan8 P@gmm Canggnan Dalam Negen d, l !.jansan l'NSLr ym8 berbsas padr sit keia ydg nmpunyai tugas do lmssi rerkaji dengr plng:ll]r:lrm pe$mdid *bagainda diatur dal,m Peiaturd
Pr.sidenNomd79Tahm2003tenhglujmg ?dSndan?dsandidi Itnerapan Kan! landa Pmdudtrk Elektrdik (eKTP) berbdjs NIK wan Nasioml dengan menpedomani Undang-Undang Nomor 23
Tfim
m06,
scbagitu
diubah
dogan Undang-Undmg Nonor 24 Tahs 2013, ydg ditinda0rnj{il den8d t.rahran Penerinbl) Nonor 37 Tahun 2007 hntang Pelaksanaan Undrng-Undrng \.dor 23 Tanln 2006, Perabran Prsidm Nonor 25 Tahun 2003 tultang I'csyanhn 'jan Tat Cara ?cndaftaran renduduk d Pencabtm Sipil dan perrhuan pcrundang{ndangan lai.nya; dan Frsilihi penerduan mastrarakat dm penAcmbangd al$s inJomdi s..ara tdnrftlan, (lrcli trpir dan Fderlrana dengd nenpedonani Undmg Undm8 Nanor
ll
T.hun 2003 tenhng Kckrbukaan lnfomasi Plblikj
