QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan dari maksud Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004;
Mengingat
1.
:
2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembara Negara Nomor 4335); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 3247); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 21);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh. 5. Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa yang selanjutnya disebut Badan Linmas dan Kesbang adalah Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh
8. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Banda Aceh. 9. Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilu Tahun 2004 yang mendapat kursi di DPRD Kota Banda Aceh. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran. Pasal 3 (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD setiap tahunnya. Pasal 4 (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Perubahan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 5 (1) Pengajuan bantuan keuangan untuk Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan : a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lain. b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU; d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua). (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kota dan Kepala Badan Linmas dan Kesbang Kota. BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 6
(1) Penelitian
dan pemeriksaan /Kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kota. (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat kota diketuai Kepala Badan Linmas Kebang dan anggotanya terdiri dari ; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota, unsur Sekretariat Daerah serta instansi terkait lainnya. (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada APBD Kota. BAB IV PENYERAHAN BANTUAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Badan Linmas Kesbang atau sebutan lainnya atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima. Pasal 8 Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi : a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik; b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani di atas materai oleh ketua dan bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik. c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Linmas Kesbang atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 9 (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di sampaikan kepada Walikota melalui Badan Linmas dan Kesbang. (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang telah di audit oleh Badan Pengawas Daerah Kota. (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan pada KPU Kota. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2007M 5 Muharram 1428 H Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, Dto RAZALY YUSSUF Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2007 H 5 Muharram 1428 M SEKTRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, Dto M. KAMIL YUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E NOMOR 2
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 I.
UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, untuk itu Pemerintah perlu memberi bantuan keuangan kepada Partai Politik. Bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Banda Aceh guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas Pasal 2 ayat (2) Cukup jelas Pasal 2 ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas Pasal 3 ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) Cukup jelas Pasal 4 ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 ayat (4) Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas Pasal 5 ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas Pasal 6 ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 ayat (1) Cukup jelas Pasal 9ayat (2) Cukup jelas Pasal 9ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
