Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner 1998
ANALISIS KEBIJAKSANAAN INDUSTRI AYAM RAS SETELAH KRISIS MONETER TAHLIM SUDARYANTO, YUSMICHAD YIJSL)JA, EM BASUNO,
dan
SAPTANA
Pusat Penelitian Sosial Ekonond Pertanian Jalan A. Yani 70, Bogor 16161
PENDAHULUAN Ternak ayam ras di Indonesia menlpakan salah satu komoditas sektor pertanian yang sejak taluln 1972 mengalami pertumbuhan yang spcktakuler hingga taluln 1997. Pertumbulian itu juga ditandai dengan perkembangan yang kuat dari sektor industri pendukung, yakni pabrik pakan, pembibitan, farmasi dan industri Rumali Potong Ayam (RPA). Banyak para allli memperkirakan bahwa Industri Ayam Ras Nasional (IARN) telah mampu swasembada dalam menyediakan telur dan daging ayam ras sejak taluun 1993 . IARN menyumbangkan 60"/,) dari total suplai daging di Indonesia, jauh meninggalkan peran sapi yang ssat ini hanya menyumbang 25% (STATISTIK PETERNAKAN, 1994-1997) . Namun, ketika krisis moneter terjadi akhir taluln 1977, kita dikejutkan oleh kenyataan bahwa IARN tunlt porak poranda bersamaan dengan porakporandanya perekonomian di Indonesia . Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar, karena khususnya untuk Indonesia sebagai negara pertanian, sehanlsnya IARN yang berbasis kepada ballan baku pertanian mampu bertalian dan bahkan sellanlsnya mampu memanfaatkan situasi krisis moneter untuk ekspor telur dan daging ayam broiler. Ternyata kondisi IARN sangat rentan, karena sebagaimana diperlihalkan oleh banyak hasil penelitian, 1ARN ternyata menggantungkan 80% kebutuhan baluln baku pada impor padalial sebagian besar balian baku tersebut dapat diproduksi atau disubtitusi di dalam negeri. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya arall dan dampak kebijaksanaan IARN yang ada selama ini? Makalah ini memballas kebijaksanaan IARN dalam 30 talum terakhir, kemudian dilanjutkan dengan perkiraan dampak krisis moneter terhadap kinerja IARN dan pada akhirnya dinlmuskan beberapa alternatif kebijaksanaan dalam bentuk program jangka panjang dan pendek . KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM INDUSTRI UNGGAS NASIONAL Kronologis sebelum krisis moneter Usalia budidaya ayam ras sudali dikenal sebagai usaha hobi kaum elite sejak zaman penjajahan Belanda (1940). Setelah talum 1960, usaha ini mulai dikenal sebagai usaha rakyat yang mampu memberikan lapangan kerja dan sumber pendapatan. Melalui UU No. 6, talum 1967 Pemerintah menetapkan bahwa usaha peternakan menlpakan usaha rakyat . Pada taluln itu juga pemerintah memobilisasi usaha ayam ras rakyat dengan membuka impor bibit ayam ras unmr sehari (doc final stock) dari berbagai negara. Pemerintah juga melakukan gebrakan yang Was dengan membuka kesempatan investasi seluas-luasnya bagi PMDN dan PMA di dalam negeri termasuk budidaya ayam ras, pabrik pakan dan sebagainya . 34
SeminarNasional Peternakan don Meteriner 1998
Pada tahun 1974, berdiri pabrik pakan pertanla modal PMA dari Jepang dan bcberapa tahun kemudian, semua industri pendukung dari lntlu sampai ke hilir, sudah berdiri di Indonesia dan seluruhnya dalam bentuk usalia skala besar dan terpusat di wilayah Jabotabck . Namun pada talum 1980 itu terjadi gejolak industri, karena peternak rakyat melakukan protes bahwa usalia ayam ras cenderung dikttasai oleh usalia swasta sedangkan usaha rakyat incrasa disisilikan . Menanggapi gejolak masyarakat tersebut, pemerintah mencrbitkan Keppres No. 50/1980 yang menyatakan bahwa usalia ayam ras nientpakan usalia rakyat dan setiap orang/lembaga hanya diizinkan memelihara maksitnal 5 .000 ekor, dan usalia swasta yang sudah tcrlanjur Itanis nienyesuaikan diri. Pada kenyataannya Keppres ini tidak berjalan efektif, karena skala usaha 5 .000 ekor tcrnyata tidak efisien ddn pemerintah tidak manipu menglientikan pertunibulian usaha avail] ras swasta . Akibatnya pada tahun 1990, peternak rakyat kcmbali bcreaksi yang lebilt besar dan pemerintah segera meniberi tanggapan dengan menerbitkan Keppres No. 22/1990 yang menetapkan dua hal penting. Pertama skala usaha rakyat dikembangkan menjadi 15.000 ekor dan usaha swasta diperkenankan memasuki budidaya dengan catatan 65% dari produksi ditujukan untuk ekspor dan hanis melibatkan usaha rakyat dalam bentuk kemitraan . Tuiuan deregulasi itti jelas di samping mertyelaniatkan usalia rakyat tetapi sekaligus membcrikan pengakuan terhadap eksistensi usaha swasta yang tidak bisa dilientikan . Namun, deregulasi ini tidak dapat segera dilaksanakan karena juklak Keppres No. 22/1990 ini bant diterbitkan 7 talutn kcmudian (1997) . Sebelumnya pada tahn 1996, pemerintah melalui keputusan Mcntcri Pcrtanian membcrikan izin kepada pabrik pakan dan penisahaan pembibitan membangun budidaya skala besar. yang sebelumnya tertutup bagi mereka ; tetapi setelah dua tahun berproduksi mereka hanis melakukan kemitraan dengan usalia rakyat . Dalam periode 1980-1997 sebenarnya masih banyak peraturan-peraturan yang diterbitkan. Misalnya dalam kebijaksanaan perdagangan terdapat adanya larangan impor doc sctclah talitin 1980 untuk melindungi pembibit dalam negeri . Kebijaksanaan lain adalah mcnunjuk importir terbatas yakni Bulog dalam tnengimpor balian baku pakan seperti jagung, tcpung ikan dan bungkil kedele . Penierintali juga mcniberikan izin hanya pada satu pcnisahaan untuk niemproduksi bungkil kedele bekerjasama dengan Bulog. Untuk melindungi pabrik bungkil kedele . maka melalui SK Menteri Keuangan talnm 1991 dan paket Deregulasi Juli 1992 ditetapkan tarif impor bungkil kedele sebesar 5% dan bea masuk tambalian sebesar 35%. Keputusan ini tcntu saja mendapat reaksi keras dari masyarakat, karena adanya dugaan kolusi . Karena itu pada deregulasi Juni 1993, Menteri Keuangan tnenibebaskan bca masuk tambalian untuk bungkil kedele menjadi 0%. Tetapi deregulasi ini kcmudian disusul o1eh kebijaksanaan metvajibkan importir membcli bungkil kedele dalam negeri dengan rasio impor 40 dibanding 60% . Pada akhirnya, karena tckanan dari masyarakat, dalam paket Deregulasi talun 1994, Penienntah membebaskan bea masuk impor jagung, bungkil kedele, tcpung ikan, bungkil kacang tanah dan bibit doc . Kebijaksanaan pemerintah yang menyangkilt IARN dalam periode 1980-1997 antara lain ditutupnya investasi dalant negeri bagi penananian modal bant dalam pembibitan Pure Line Stock dan Grand Parent Stock kecuali untuk keperluan uji coba (1990) . Tujuannya adalah untuk melindungi pembibit yang ada di dalant negeri, padahal pensahaan pembibit dalam negeri jumlahnya sangat terbatas dan mereka membentuk oligopoh . Namun, keputusan ini dicabut ketnbali pada paket Deregulasi 6 Juli, talum 1992 dengan membebaskan investasi dalam bidang pembibitan untuk PMA dan PMDN. Dari rentetan dan kronologis kebijaksanaan tersebut di atas, maka kita dapat ntenyinipulkan bahwa IARN penult dan sarat dengan intervensi pemerintah dalam sclunth clenien IARN, dan 35
Seminar Nasional Peternakan don 1 eteriner 1993
sebagian besar kebijaksanaan tersebut bias terhadap kepentingan kelompok tertentu sehingga pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan . Untuk melihat dampak kebijaksanaan ini secara rinci akan ditampilkan kinerja IARN baik sebelum dan sesudah krisis moneter. KINERJA INDUSTRI PERUNGGASAN Sebelum krisis moneter lndustri hulu
Dampak utama dari kebijaksanaan penanaman PMA dan PMDN adalah terjadinya perkembangan indusri yang sangat pesat khususnya dalam pabrik pakan ternak dan pembibitan, sehingga produksi telur dan daging melonjak spektakuler masing-masing 17 dan 25% per tahun. Namun, keberhasilan tersebut disusul dengan dampak negatif, yakni tutupnya pabrik pakan Skala kecil dan pembibit ayam ras rakyat, karena tidak mampu bersaing dengan pabrik pakan dan pembibit PMA dan PMDN. Stniktur pabrik pakan perlalian-lahan mengalami penlbalian menuju bentuk pasar oligopoli (HIITABARAT dan YUSDJA, 1992) . Misalnya pada tahun 1961 junilah pabrik pakan sebanyak 200 buah yang berbentuk usalia rakyat skala nienengah . Kemudian jumlah pabrik pakan berkurang menjadi 59 penisahaan nanum 80%) di antaranya menipakan pabrik skala besar dan beberapa buah di antaranya menguasai 90% pangsa pasar (BUSINESS SURVEYS AND REPORTS, 1995) .
Informasi lain juga menyebutkan bahwa beberapa penisahaan pabrik pakan ternak skala besar telah melakukan integrasi vertikal dalam saw kesatuan manajemen clan finansial sekalipun melalui perusahaan lain yang umumnya menipakan anak perusahaan (YUSDJA dan EPFENDI, 1996) . Bahkan beberapa di antaranya melakukan integrasi secara sempurna dari industri hulu hingga ke hilir . Terjadinya fluktuasi harga eceran produk-produk ayam ras yang scring dialalni oleh konsumen maupun oleh peternak rakyat sebagai contoli dari dominasi penlsahaan besar yang menguasai sarana produksi . Berbagai keluhan yang berasal dari peternak rakyat yang seharusnya dapat diatasi oleh pihak pemerintah, dalam prakteknya selalu tidak tcrselesaikan. Keterbatasan kemampuan pihak pemerintah dalarn melaksanakan peraturan-peraturan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kesenjangan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dan juga kemampuan aparat pemerintah sehingga aparat pemerintah merasa tidak cukup berwibawa berhadapan dengan pihak pengusaha . Sebagai ilustrasi, Keppres No. 22 tahun 1990 pasal 3 ayat 3 mengatur bahwa usalia budidaya ayam ras oleh PMA dihantskan untuk mengekspor minimal 65% dari produksinya . Dalam prakteknya hal ini tidak terjadi, terbukti data ekspor tidak menunjukkan adanya ekspor yang cukup besar selama ini . Sehubungan dengan masalah ekspor ini suatu kajian tentang peluang ekspor ayam ras dan produknya ke pasar Singapura menunjukkan bahwa rendalinya efisiensi kinerja agregat industri ayam ras di Indonesia disebabkan antara lain oleli rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang dari pembibitan, pakan dan industri lainnya di samping bunga bank yang relaff tinggi serta optimalisasi penggunaan sumbcrdaya bibit, pakan dan tenaga kerja yang masih rendah (BASUNO dan SABRANI, 1998) . Sehingga pengusaha Indonesia lebili senang memasarkan produknya ke pasar domestik yang masih sangat terbuka . Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku nampaknya tidak disenakan sangsi tetapi unnimnya dapat diselesaikan dengan cara-cara kliusus.
36
SeminarNasional Peternakan dan Veteriner 1998
Perbaikan efisiensi di sektor hulu dapat dilakukan melalui pengembangan konsep kemtraan antara industri hulu dengan kawasan produksi bahan baku pakan. Selain itu, karena perbaikan efisensi dan produktivitas mentpakan perbaikan suatu sistem tcrinasuk sektor petnasaran dan pengolahan, maka konsep kemitraan harus dilaksanakan secara besar. Konsep kemitraan yang mengarah kepada saling menguntungkan (win-win solution) perlu ditunjukkan terlebili daluilu dalam suatu model secara menyelunih sehingga nantinya akan terbukti balm-a kemitraan yang dimaksudkan tidak menimbulkan ketergantungan peternakan rakyat terhadap PS dan PS terhadap perusahaan besar, seperti yang selama ini terjadi dalam kemitraan senut. Akibat dominasi perusahaan besar maka harga doc, daging ayam dan telur selalu mengalami gejolak . Secara umum gejolak harga tersebut mentpakan bentuk persaingan yang tidak scimbang di antara pelaku industri tersebut, kltususnya antara penisahaan bcsar industri hulu yang dalatn prakteknya diwakili oleh banyak poultry shop (PS) dan sektor peternakan rakyat . Kclulian di piliak peternakan rakyat sudah sangat sering dilontarkan baik dalam seminar iliniah maupun melalui berbagai media, nanutn jalan keluar secara kongkrit sampai saat ini belum diteniukan, balikan industri ayam ras sering dikatakan berada dalain suatu lingkaran setan (viscious circle) . Industri buditluya
Dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap usaha rakyat adalah kebcrhasilan dalam menciptakan kesempatan kerja di pedesaan . Misalnya, pada talntn 1993, usaha rakyat terdiri dari 43 .000 peternak ayam pedaging yang menyerap 194 .000 orang tenaga kerja penuh serta 43 .000 peternak ayam petelur yang juga menyerap tenaga kerja sebanyak 92 .800 orang (PizAwtttctKtisunto, 1995) . Industri budidaya mentpakan bagian industri pentnggasan yang melibatkan paling banyak pelaku. Budidaya ini dilakukan baik oleh perusahaan peternakan skala bcsar maupun o1eh peternakan rakyat . Perusahaan besar unutmnya lebili berkeniampuan mem perkirakan pangsa pasar, sehingga mereka lebili ntanipu inenentukan harga jual produk-produknya . Di lain piltak, peternakan rakyat yang sebagian besar bergantung pada PS selatu berada di piliak yang leinah . Hat ini disebabkan minimal oleh 2 hal . Pertatna, harga input produksi sepenuhnya ditentukan oleh PS yang mentpakan agen dan kepanjangan tangan dari penisalman besar dan kedua, harga produksi mengikuti harga pasar yang dalain prakteknya sering diintenensi olelt perusahaan besar dalarn rangka market intelligence . Oleh karena itu fdak menglierankan kalau kondisi peternakan rakyat sangat rapuh dan rentan terhadap penibaltan harga sarana dan output yang berada di luar kontrolnya . Untuk lebih melihat aspek budidaya ayam ras, akan diuraikan kondisi di Jawa Barat yang mentpakan propinsi dengan potensi industri pentnggasan terbesar di Indonesia . Di Jawa Barat, mayoritas usaha budidaya ayam ras dipegang olch peternak rakyat yang berskala kecil. Di Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal sebagai sentra industri ayam ras jumlah usaha peternakan rakyat ini sebelum krisis mencapai liampir 2.680 unit usaha ayam pedaging di samping 365 unit usaha ayam petelur . Usaha peternakan rakyat yang tersebar di seluntli «-ilayah kabupaten unutntnya hasil ketjasanta dengan piltak PS . Sistem yang berlaku sebeltun krisis adalah pola inti-plasma. PS memberi pinjaman segala kebutultan sarana produksi (bibit, pakan, obat) kepada peternak yang akan dibayar kembali pada saat panen . Pada umutnnya peternak berniodalkan kandang dan tenaga keja serta keterampilan . Dengan sisteni kerjasania semacam ini . usaha peternakan rakyat 37
SeminarNasionalPeternakan dan Meteriner 1995
berkembang hampir di seluruh pelosok tanali air dengan skala yang ben,ariasi . Bagi peternak, kerjasama ini menpakan peluang usaha dan bagaimana pun kecilnya, usaha ini mampu membantu ekonomi rumah tangga peternak . Namun, karena budidaya ayam ras umumnya bukan menpakan usaha pokok, maka jarang ada peternak yang memandang kerjasama ini menlpakan peluang usaha yang dapat ditingkatkan skalanya dan dapat dikelola sebagai sebuah usaha agribisnis yang mandiri, bebas dari ketergantungan pada PS . Keterbatasan visi ini karena keterbatasan tingkat pendidikan dan informasi yang mereka terima . Kecuali itu erat hubungannya dengan sumberdaya manusia, yang dirasakan perlu ditingkatkan adalah keterampilan peternak dalam pemasaran. Akibat keterbatasan tersebut tidak mengherankan bahwa tingkat keuntungan lebih berpihak pada penlsahaan besar beserta agen-agen pemasarannya, yaitu PS . Hal-hal inilah yang banyak dikelulikan oleh peternak rakyat, yaitu ketidakmampuan mereka mengltadapi penlsahaan besar. Kenyataan yang berkepanjangan inilah akhirnya menyebabkan keberadaan peternakan rakyat tidak pernali menjadi lebih baik atau menjadi lebili mandiri. Kerapuhan kinerja peternakan rakyat pada dasarnya sebagai akibat kerjasama yang tidak saling menguntungkan antara pihak PS sebagai kepanjangan tanggn penlsahaan besar dengan pihak peternak rakyat yang tidak mampu bersaing . Informasi dari Pinsar di Tasikmalaya misalnya, persaingan antara PS dalam memperebutkan peternak sudah pada tingkat yang tidak sehat . Oleh karena itu perbaikan kelembagaan di tingkat peternakan rakyat agar lebilt mandiri dirasakan sangat mendesak . Di samping itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di segenap lini usaha diperkirakan akan mampu memperbaiki kinerja peternakan rakyat di masa depan . Berbagai kekurangan yang disebutkan di atas tentu saja tidak menmngkinkan industri ayam ras berperan dalam perdagangan dunia. Secara sederhana hal ini dapat dilihat dari berbagai harga produk ayam ras di Indonesia (pasar domestik) dan di pasar dunia. Hasil pengamatan data memperlihatkan bahwa produk ayam ras yang bempa daging dan telur di Indonesia memang tidak kompetitif di pasar dunia baik sebelum dan selama krisis . Tentu saja hal ini dapat dikaitkan dengan masih rendahnya efisiensi, baik teknis maupun ekonomis . Di samping itu ketergantungan bahan baku sarana produksi pada impor menlpakan sebab lainnya. Industri hilir Berbeda dengan industri hulu dan budidaya yang berkembang cukup pesat, perkembangan industri hifr tidak sepesat itu karena disadari meskipun peningkatan pendapatan masyarakat sedikit banyak berpenganth terhadap penibahan pola konsumsi sebagian masyarakat, tetapi jumlahnya relatif kecil, yaitu terbatas pada masyarakat yang berpendapalan menengali ke atas . Penlbahan pola konsumsi tersebut dipandang sebagai insentif bagi usalm ftancise di bidang makanan siap saji dari negara-negara Barat. Di samping gejala di atas disadari pula balnva golongan masyarakat tersebut selalu membutulikan produk ayam tertentu dengan kualitas prima, yaitu dalam kemasan yang menarik dengan tingkat kebersilian yang tinggi dan sebagainya . Tuntutan seperti itulah yang akhirnya menumbultkan usaha nnriah pemotongan ayam (RPA) modern yang nreliputi unit pengepakan, unit penyimpanan dan kadang-kadang unit pengolahannya . Beberapa penlsahaan besar dalam proses integrasinya telah memasukkan industri pengolahan sebagai salah satu cabang usahanya . DATA STATISTII; PETERNAKAN (1995) memperlihatkan bahwa
38
SeminarNasionalPeternakan don l'etertner /993
pertumbuhan industri pengolahan relatif lamban. Salah satu penyebab karena sebagian besar masyarakat belum melihat kelebilian kualitas produk industri hifr. Klnisus untuk industri pemotongan misalnya, sampai saat ini industri perhotelan pun belum secara keselunnhan beralih dari pemotongan tradisional ke pemotongan RPA karena besarnya selisili harga. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin untuk jangka waktu yang lama sebagian besar konsunien ayam ras masih bergantung kepada pemotongan tradisional . Informasi di lapang menunjukan bahwa RPA kelas C/D cukup banyak jumlahnya terutama di wilayali Jabotabek . Umumnya perusahaan besar yang melakukan usalia di industri pengolahan juga bergerak di bidang budidaya dalam rangka integrasi vertikal usalianya . Informasi dari lapang menunjukkan adanya perusahaan yang bergerak mulai dari pembibitan, budidaya, pemotongan, pengolahan dan pemasaran bahkan merambah ke usaha restoran. Nampaknya dengan menguasai selunih kegiatan dari hulu sampai hilir mereka mendapatkan kepastian usalia karena mampu menguangi ketergantungan dari pihak lain. Hal-lial semacam inilah yang selianisnya dicermati oleh pihak pemerintah agar pihak swasta yang sukses diaralikan untuk membuka kesempatan berusalia bagi pengusaha menengah dan kecil dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan . Tidak berbeda dengan yang dialami oleh industri lrulu, di industri hifr pun banyak dijunnpai hal-hal yang tidak efisien. Misalnya, kapasitas produksi di bawah kapasitas tcrpasang dari suatu pabrik akan inenyebabkan besarnya biaya penyusutan. Di samping itu penggimaan tenaga kerja yang kurang efisien juga menjadi masalah (BAStTN() dan SABRANI, 1998) . Setelah krisis moneter Industri hulu Munculnya krisis ekonomi di Indonesia yang secara nyata dirasakan sejak bulan Jttli 1997 ternyata menimbulkan dampak yang demikian besar terhadap IARN. Informasi dari lapang menunjukkan bahwa kapasitas produksi industri lnnlu tinggal sekitar 200/o dari biasanya . Nanmn, nampak jelas bahwa industri hulu yang masih bertahan adalah industri yang melakukan pola integrasi vertikal . Industri yang hanya bergerak pada satu bidang usalia, misalnya pakan atau bibit tidak mampu bertahan karena mekanisine hubungan kerja yang selama ini berlaku . Pola yang berlaku selama ini adalah keterkaitan antara penisaliaan besar dengan PS dalam menyalurkan produksinya ke peternakan rakyat . Cara ini memberikan peluang kepada para PS untuk berlomba-lomba memasarkan produk penisahaan mengingat adanya potongan liarga sebesar 20%. Insentif ini justru memberi dampak negatif terhadap kinerja PS karena ada tendensi di antara PS saling menjatuNkan satu sama lainnya demi mengejar besarnya volume penjualan dan tentu saja potongan dari pabrik . Sebagai dampak dari sistem tersebut PS tidak ielakukan seleksi terhadap peternak. Motivasi PS adalah agar dapat menjual pakan atau bibit sebanyak-banyaknya untuk memperoleh potongan harga dari pabrik . Balikan Informasi dari lapang mengungkapkan seandainya dari keselunihan peternak yang menjadi langganan PS, lianya 20"/o yang inasih memperoleh keuntungan . Namun dengan adanya krisis ekonomi sekarang ini banyak PS yang gulung tikar karena besarnya tunggakan yang ada di peternak. Akibat selanjutnya adalah PS juga tidak mampu membayar kepada pabrik, sehingga pabrik mengurangi kapasitas produksinya . Hal yang menarik di sini adalah adanya perubahan cara pembayaran ke pabrik yang senuila dengan diangsur, dengan adanya krisis ekonomi pabrik menghaniskan PS membayar secara tunai untuk sekedar mampu 39
SemmarNasionalPeternakan dan Meteriner 1998
bertahan . Mundurnya kinerja perusahaan tentu saja mempunyai konsekuensi logis terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) . Hal ini terpaksa dilakukan olell beberapa pentsahaan yang khusus hanya memproduksi pakan. Bagi penisaliaan pembibitan banyak yang melakukan diversifikasi ke arah budidaya dengan melibatkan peternak rakyat sebagai "mitra " . Hal seperti ini dapat diamati baik di Bogor, maupun di Tasikmalaya. lndustri budidaya Pada sisi budidaya, dampak krisis moneter sangat dirasakan oleli peternak rakyat . Pada pengamatan di sentra-sentra produksi ayam ras, antara lain di Tasikmalaya, ternyata usalia ayam pedaging rakyat hanya tinggal 372 unit dari semula 2 .680 unit, sedang ayam petelur tinggal 72 unit dari semula 365 unit . Data dari lapang juga menunjukkan adanya tendensi pengalilian usalia pembibitan milik perusahaan besar ke usalia budidaya dengan melibatkan peternak rakyat . Pengalihan usaha ini dikhawatirkan akan berakibat ketersediaan DOC petelur menjadi terganggu karena mereka tidak memproduksi DOC lagi . Sehubungan dengan pengalilian usalia ini dari Bogor diinformasikan adanya kekurangan ayam pulet karena banyaknya usalia pembibitan yang tutup. Pada saat ini harga seekor DOC ayam petelur mencapai Rp 3.500,- clan ini pun harts dipesan minimum 3 bular sebelumnya . Kalau gejala ini dikaitkan dengan persediaan suplai ayam di hari Natal, Tahun Baru clan Lebaran mendatang nampaknya agak menghawatirkan clan tidak menutup perlunya impor daging ayam . Sehubungan dengan aspek budidaya, di sentra-sentra produksi dapat diamati pentbalian pola kerjasama antara PS dan peternak yang tadinya menganut pola inti-plasma menjadi pola "maklun ". Kalau pada pola inti-plasma peternak ikut menentukan harga jual saat panen, maka pada pola "maklun" peternak berperan sebagai kuli clan pemilik kandang dengan imbalan antara Rp 200,- s/d Rp 300,- per ekor per siklus . Perubahan pola kerjasama tersebut disebabkan oleh adanya keharusan bahwa PS harts membayar tunai kepada pabrik, sehingga PS juga mengliendaki peternak juga harts membayar tunai ke PS . Namun karena peternak tidak mungkin memenuhi hal itu, maka terjadilah pola kerja "maklun" seperti yang dapat diamati di Tasikmalaya . Pola ini merupakan alternatif pilihan terakhir bagi peternak dalam rangka memanfaatkan kandangnya . Bagi pemilik PS clan peternak, pola inti-plasma lebili disenangi dibanding pola "maklun". Pola "maklun" tidak mcmbuat peternak serius dalam budidaya karena tidak adanya sistem insentif bagi peternak yang kinerjanya baik . Sedangkan dalam pola inti-plasma peternak akan memperoleli bonus kalau untung, sebaliknya juga ikut menanggung kerugian kalau kurang berhasil . Dengan demikian peternak akan berusalia bekerja dengan lebih baik dengan motivasi mengejar bonus pada saat panen. Perubahan pola kerjasama seperti yang diamati di Bogor clan Tasikmalaya ini diharapkan tidak akan berjalan lama . Minimal hanya diberlakukan selama krisis ekonomi sekedar untuk memenuhi permintaan pasar yang Mum pulih, sambil mengusahakan kebangkitan kembali peternakan rakyat menyusul diperkenalkannya berbagai program bantuan pemerintah bagi pengusaha menengah clan kecil . Kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi krisis moneter Setelah krisis moneter, produksi telur clan pedaging tunin demikian cepat sehingga terjadi pula lonjakan harga-harga yang demikian tinggi . Salah satu sebabnya adalah kenaikan ballan baku impor karena naiknya nilai tukar. Untuk menghadapi kenyataan ini clan untuk tujuan meningkatkan produksi telur clan daging, pemerintah membuat kebijaksanaan barn yang tertuang
40
SeminarNasional Peternakan don Veteriner 1998
di dalam laporan DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN (1998) . Direktorat Jenderal Peternakan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak krisis moneter antara lain untuk ketahanan pangan sebagai upaya yang mendesak melalui prograin penyelamatan Industri Ayam Ras. Program penyelamatan ini melalui crash program berupa penyaluran skim kredit, menuninkan biaya produksi dan pembelian jagung dalam negeri . Penyaluran skim kredit bertujuan menghidupkan kembali usaha budidaya ayam ras, khususnya ayam broiler dalam bentuk kredit modal kerja untuk usaha menengall kecil (KMKUKM) dengan bunga 17% per tahun . Dengan kticuran kredit tersebut diharapkan dapat memutar kembali roda perekonomian rakyat, khususnya pentnggasan rakyat . Besarnya kredit tersebut adalah Rp 25 juta per peternak . Pengalaman memperliliatkan bahwa usaha rakyat dalain keadaan normal ternyata menglladapi kesulitan dalam menembus pasar. Masalah utama yang Inereka hadapi adalah sempitnya pasar produksi karena persaingan dengan pentsahaan skala besar . Setelah krisis moneter, justni peternak skala besar yang mampu mengaasai pakan. dapat hidup layak (Tim UNGGAS, 1998). Oleh karena itu bantuan Rp 25 juta barangkali disimpan oleli peternak dalam bentuk deposito dengan bunga 5% atau Rp 1 .250 .000,- per bulan, tanpa resiko apapun . Pada kenyataannya, sebagai terlihat dalam berbagai berita surat kabar, kredit ini tidak mampu menyelamtkan produksi telur dan broiler . Kebijaksanaan menuninkan biaya produksi yang dilaksanakan dalarn program ini adalah melalui subsidi impor sebesar perbedaan nilai tukar nipiah dengan US$ pada saat impor dengan nilai tukar tetap yakni Rp 5.000 per 1 US$ untuk impor bungkil kedele dan tepung ikan. Dengan bantuan subsidi impor ini diharapkan harga jual pakan dapat diteninkan menjadi Rp 1 .200,- per kg. Tampaknya pemerintah seakan-akan membuat kesepakatan harga dengan pabrik pakan dengan fasilitas tersebut. Pada kenyataannya harga pakan terus melambung hingga mencapai Rp 2.500,- per kg (Pi, 1998). Sehingga masyarakat peternak menuduh kebijaksanaan subsidi ini Ilanya dinikinati oleh pengtsaha besar, khususnya pabrik pakan. Tidak tercapainya harga pakan yang diharapkan, tidak bisa ditentukan oleh harga dari bungkil kedelai saja, tetapi juga ditentukan oleh harga bahan baku yang lain seperti tepung ikan, antibiotika dan feed supplentent, serta nikai tukar US$ dan kenaikan harga jagung dan bungkil kedele dunia . Kebijaksanaan ketiga adalah penyediaan dana untuk pembelian jagung produksi dalain negeri yang dilaksanakan melalui koperasi (KUD) bekerjasama dengan pabrik pakan. Kebijaksanaan ini diperkirakan tidak efektif jagung sudah diperebutkan di wilayah produksi, karena harga jagung terus mengaami kenaikan yang tajam . Di samping itu, KUD akan sulit bersaing dengan para pedagang profesional yang sudah terbiasa jual-beli jagung. Pemerintah akan inendapat kesulitan memperoleh jagung, selain itu pabrik pakan sudah terbiasa bekerja sendiri tanpa bantuan KUD. Pada kenyataannya pabrik pakan terpaksa mengllentikan produksinya, karena kehidupan tidak semata-mata dari jagung saja. Apalagi, seperti dilaporkan oleh BEJ baliNya terdapat 8 pentsahaan pabrik pakan yang terdaftar di BEJ terpaksa dikeluarkan karena tidak mampu lagi melanjutkan usahanya . Artinya industri pakan sebagian besar yang benikuran raksasa sudah menghentikan produksinya . IMPLIKASI : REORIENTASI KEBIJAKSANAAN Pertanyaan besar yang pasti timbul sekarang adalah apakah pemerintahi sebaiknya mengtndurkan diri dari intervensi pada industri ayam ras, dan membiarkan industri tumbuh secara 41
Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner 1998
bebas? Ataukah pemerintah akan tetap memegang komitmen pada konsep pemerataan dan kesempatan berusaha dan karena itu, usaha rakyat haris dipertaliankan? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab secara tidak langsung oleh Keppres No. 96/1998 yang menyatakan bahwa jenis usaha yang dicadangkan untuk skala kecil adalah peternakan ayam buras, dengan kata lain usaha ayam ras terbuka bagi skala menengah dan skala besar, walaupun kebcbasan ini masih bersyarat yakni harus melakukan kemitraan dengan usaha rakyat . Syarat ini menunit banyak peternak rakyat hanyalah untuk menenangkan peternak rakyat, karena tidak ada undang-undang yang mengharuskan usaha swasta melakukan kemitraan . Namun, apa pun yang akan dilakukan, yang paling utama saat ini adalah melaksanakan restnikturisasi IARN ke arah yang tepat, setelah itu bartlah pada tahap berikutnya dilaksanakan pola pengembangannya termasuk pengembangan kemitraan, usaha rakyat atau usaha swasta . Jika stntkturnya sudah tepat, maka dapat dipastikan bahwa pengembangan industri ayam ras justrt mendorong pertumbuhan usaha ternak pada skala kecil dan menengah, karena skala besar akan sulit berkembang dalam struktur industri yang tepat, mengingat resiko yang besar . Arah restrukturisasi adalah membangun suatu bentuk budidaya ayam ras yang harus mengandung minimal tiga komponen yakni budidaya, pengolalian pakan, pembibitan untuk menghasilkan doc final stock dan jika perlu pemasaran . Sehingga apa yang disebut dengan usaha peternakan, tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya tetapi juga meliputi pembibitan, pembuatan pakan, pemeliharaan dan pasta panen . Dengan demikian, sebuah konsep peternakan adalah usaha mengelola semua komponen secara terpadu . Konsep ini akan memberikan beberapa konsekuensi antara lain, tidak ada lagi perdagangan pakan, dan diganti dengan perdagangan bahan baku pakan . Dengan demikian para peternak tidak lagi berhadapan dengan fluktuasi harga pakan, karena mereka berhadapan dengan bahan baku pakan, dengan banyak pililian untuk membuat pakan yang rasional. Pemerintah tidak usah melakukan intervenst dengan menetapkan besaran skala usalia rakyat, karena usaha ayam ras membutulilcan modal yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula . Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi persaingan bebas, mengliapus monopoli dan oligopsoni serta menyediakan kemudahan investasi untuk mendorong usaha rakyat mampu berkembang mencapai skala usaha yang mandiri dan efisien . Jika usaha rakyat fdak dikembangkan dalam skala mandiri semacam ini, maka yang akan nmncul adalah usaha swasta yang akan mengisi kebutuhan pasar. Untuk mencapai idealisme tersebut di atas, maka disarankan beberapa alternatif program jangka panjang dan jangka pendek, sebagai berikut . Program jangka panjang 1.
Mergarahkan dan melakukan restnikturisasi IARN menuju struktur yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan peternakan yang terintegrasi ini secara perlahan-lahan mengubah fungsi pabrik pakan dan pembibit menjadi usaha peternak ayam ras yang terpadu . Sehingga pada masa datang, peningkatan produksi ayam ras hanya dikaitkan dengan persediaan bahan baku pakan jadi dan bukan pakan sebagaimana terjadi selama ini . Dalam pelaksanaan program ini diperlukan suatu persepsi yang sama antara Departemen terkait yakni, Departemen Pertanian serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan . Diliarapkan kebijaksanaan yang keluar dari kedua Departemen ini mempunyai visi yang sama.
2.
Urtuk mensukseskan butir (1) di atas, maka industri peternakan harts dibangun pada wilayali sentra produksi pertanian terutama butir-butiran seperti jagung, padi, kacang kedele, kacang
42
Seminar Nasional Peternakan dan Peteriner 1998
tanah dau sebagainya. Kebijaksanaan ini hares disertai dengan kebijakan pembangunan pertanian yang terkait dengan industri peternakan di wilayali tersebut . Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak perlu memaksakan diri, membangun industri peternAan di 27 propinsi, karena akan mubazir. Pelayanan pemerintah hanya mutlak diperlukan pada wilayah-wilayah sentra produksi . Wilayah yang sesuai untuk penibangunan IARN terpadu adalah di propinsi Jawa Timer, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Program jangka pendek Membangun pilot-pilot proyek dalam rangka pengantanan dan penyelainatan usaha rakyat pada daerah sentra poroduksi bahan baku yang saat ini masih eksis (JaNva Tinutr dan Lampung) . Pilot proyek tersebut adalah benipa usaha ternak rakyat secara terintegrasi yang dikelola dalam suatu benttd koperasi . Fungsi koperasi dalain pilot proyek ini lianislah atas dasar ntelayani peternak sehingga peternak dapat turubuli dan berkenibang secara efisien. Pilot proyek ini akan memberikan keuntungan antara lain dalain ntenyelaniatkan kontinuitas produksi peternak rakyat karena suplai bahan baku pakan datang dari wilayah sendiri dan pada sisi lain peternak mampu membuat sendiri pakan ternak, biaya angkut bahan baku pakan nienjadi lebili nutrah sehingga biaya produksi pakan dapat dituninkan . Dana bantuan pemerintah yang ditujukan bagi tindakan pengamanan produksi dan usaha rakyat yang sudalt dicairkan bulan ini, sebaiknya sebagian dimanfaatkan bagi mernbangun pilot proyek ini . DAFTAR PUSTAKA E. dan M. SABRANI, 1998 . Competitiveness of Indonesian poultry industry in the global market . The 2nd International Seminar on Tropical Animal Production (2nd ISTAP) . Fac. of Animal Science, Gadjah Mada University (in press) .
BASUNO,
1995 . Price of DOC Lowered by up to 5% Due to Oversupply . Indonesian Colmnercial Newsletter . Data Consul hic. Jakarta.
BUSINESS SURVEYS AND REPORTS.
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN .
Pertanian. Jakarta.
1994 . Statistik Peternakan . Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen
B. dau Y. YUSDJA . 1994 . Doininasi Industri Pakan Dalam Penentuan Harga Jagung : Suatu Ciri Pola Kemitraan Yang Suboptimal . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. PSE. Bogor.
HUTABARAT, PPUI.
1996 . Menjangkau sektor hulu hingga hilir. Pottltty h0onesia . Edisi Febnlari 97 No . 204. Jakarta 1997 . Laporan Perkembangan Perusahaan C.nip Subur, Penibangunan Pernsahaan yang Ketujuh. PI . Jakarta.
POULTRY INDONESIA.
1995 . Pengembangan usaha teriak unggas rakyat nienghadapi globalisasi . Prosiding Simpositun Nasional Kemitraan Usaha Ternak . Diselenggarakan oleh ISPI dan Balitnak Ciawi. E. BASUNO dan A. DJAJANEGARA (editor) .
PRAWIROKUSUMO, S.,
B. 1993 . Keuntungan industri pakan tahun 1993 . Diperkirakan naik . Poultry Indonesia No . 165/Nopember. PI . Jakarta.
PURNOMO,
dan S.R . SUIwRTINI. 1995 . Agribisnis ayam ras petelur dan pedaging rnelalui pola kemitraan di Propinsi Jawa Barat dan Lampung. Prosiding Agribisnis . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor .
SAPTANA
43
Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner 1998 STATISTIK PETERNAKAN, 1995 . Statistik Peternakan
Pertanian. Jakarta.
1995 . Direktorat Jenderal Petenlakan, Departemen
Deregulasi clan Sistem Komoditas Pertanian di hldonesia. Laporan Hasil Penelitian . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
YUSDJA, Y. 1996 .
YUSDJA, Y. 1996.
Daging ayam broiler, bisakah menjadi komoditi ekspor andalan. Agribisnis Unggas .
Majalah Pangan . No . 29 . Vol 111 . 1996 .
clan B. HUTABARAT. 1994 . Pola Perdagangan Jagung di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
YUSDJA, Y.
dan E. PASANDARAN. 1996 . Analisis harga pokok clan bentuk pasar pakan clan kaitamiya dengan pengembangan agribisnis ayam ras rakyat . JAE. Bogor.
YUSDJA, Y.
