Pusat Penanggulangan Krlsls KesehBtan KementerlBn KesehBtBn RI

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEH ATAN

3. Penguatan koordinasi sektor (cluster) kesehatan dan mobilisasi sumber daya untuk program Pengurangan Risiko Bencana untuk memungkinkan Staf kesehatan di tingkat operasional untuk mengelola bencana melalui mekanisme koordinasi dan mobilisasi sumber daya sektor (cluster) kesehatan yang efektif. 4. Penguatan Informasi Keadaan Darurat dan sistem komunikasi untuk memungkinkan lembaga mitra nasional dan internasional untuk membuat jaringan sebagai wadah untuk berbagi informasi, mobilisasi sumber daya, dan kegiatan penngkatan kapasitas. 5. Mengatur Pelatihan Nasional dan Internasional tentang Pengurangan Risiko Bencana sehingga masyarakat yang terkena dampak akan menerima pelayanan kesehatan yang bermutu dalam keadaan darurat dan risiko bencana akan dikelola secara efektif berdasarkan standar.

~ ~~~

Pusat Penanggulangan Krlsls KesehBtan

KementerlBn KesehBtBn RI


KEMENTERIAN KESEHATAN RI

~

~Q~

Pada tahun 2005, belajar dari Tsunami Aceh 2004, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO mendirkan Health Emergency Information and Operation Unit pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan yang beroperasi 24 jam untuk memperkuat sistem informasi darurat.

)!~~

KAlA PENGANlAR

Pada tahun 2007, Program Respon dan Kesiapsiagaan Darurat kemudian berkembang menjadi Program Pengurangan Risiko Bencana Bidang Kesehatan dengan 3 strategi utama dan pencapaian:

1. Mengurangi bahaya dengan mengembangkan pemetaan risiko; 2. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan respon dengan mendirikan 9 Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 Subregional; 3. Meningkatkan kapasitas dengan mengembangkan Prosedur Operasi Standar Darurat bagi petugas kesehatan dan membangun Konsorsium Pelatihan Internasional tentang Pengurangan Risiko Bencana atau International Training Consortium on ~isaster Risk Reduction (fTC-ORR) di mana serangkaian pelatihan nasional dan internasional telah dilakukan sejak saat itu.

P

1\1i syukur kami pal\latkan kehadirat Allah SWT, karena atas

rahmat dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan pembuatan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Disadari bahwa Indonesia merupakan daerah rawan bencana baik bencana alam, non alam dan akibat konflik sosial , karena letak geograns maupun geologis serta sosial yang menempatkan kita pada posisi sulit. Salah satu upaya dalam mengurangi dampak bencana adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyediaan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan. Buku saku ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai hasil kegiatan serta sumber daya yang ada di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, PPK Regional/Subregional, untuk kemudian dapat dijadikan panduan bagi semua pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dan kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan ini. Semoga saku ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

Jakarta, September 2013 Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

lTC-ORR Lounching Sejalan dengan program global fasilitas kesehatan yang aman, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO dilakukan Program Pelatihan Perencanaan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Bencana atau Hospital Disaster Plan Training yang juga menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. Pada 2012, program ini diperluas untuk memperkuat Sistem Penanggulangan Gawat-Darurat dan Bencana Terpadu

dr. Sri Henny Setiawati, MHA NIP 195605161984032003

PUSAl PENANGGULANGAN KRISIS KESEH AlAN

KEMENTERIAN KESEH ATAN RI

xQx

DAFTAR lSI Kata Pengantar ...... ............ .. Daftar lsi

~~R 3 4

Babl Sejarah, Arah Kebijakan dan Strategi .......................................................... A. Sejarah B. Visi , Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis C. Struktur Organisasi D. Tupoksi ........................

5 5 8 10 11

Babll Sumber Daya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ........................ A. Sumber Daya Manusia B. Sarana dan Prasarana ...................

12 12

14

Bablll Sumber Daya PPK Regional dan Sub Regional.......................................... A. Sumber Daya Manusia ....................................................................................... B. Sarana dan Prasarana .........................................................................................

BABVII WHO COLLABORATING CENTRE UNTUK

PELATIHAN DAN PENELITIAN

PENGURANGAN RISIKO BENCANA

A. SEJARAH WHO CC Pada tahun 2000, Kementerian Kesehatan Indonesia mendirikan Pusat Penanggu langan Krisis Kesehatan dengan fungsi utama untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi , koordinasi , memobilisasi sumber daya, melakukan pengumpulan data-analisis-presentasi, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan manajemen krisis kesehatan. Program ini sejalan dengan program WHO tentang Respon dan Kesiapsiagaan Darurat.

16 17 19

BablV Jenis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia .............................

21

BabV Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan .......................................... A. Peraturan / Kebijakan ............... ......................... ................................................. B. Pedoman .................................................................................................................. C. Sistem Informasi dan Komunikasi ........ .........................................................

28 28 29 29

BabVI Peran dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan .........................

31

BabV11 WHO Collaborating Centre Untuk Pelatihan Dan .................................. Penelitian Pengurangan Risiko Bencana

37

HE/OU

PUSATPENANGGULANGAN KRISIS KESEH ATAN


xQx:

B. PERAN LUAR NEGERI

1

I 12 Mei 2008

~~R I Provin Sin Chuan

I Gempa Bumi

China

2 03 July 2008

3 I 01 September 2010

4

I 30 September 2011

5

I 28 Oktober 2011

D istrik Khaw Mu, Myanmar.

Angin Cyclone Nargis

1 Penanggulangan Bencana Banjir di Pakistan

[ Distrik Charsadda, Provo Khyber

Pakhtunkwa, Pakistan

1 Penanggulangan wabahdemam berdarah

Pakistan

1 EvakuasiWNI overstayer dengan

menggunakan Pesawat Jamaah Haji Kloter I

Arab Saudi

160.000 orang meninggal Pasien yang dilayani : 234 rawat inap 93 kasus bedah 100.000 orang meninggal 25.000 orang hilang Pasien yang dilayani : 9.800 rawat jalan 100 kasus bedah 1.600.000 orang

meninggal 18 juta orang mengungsi Pasien yang dilayani : 1.124 orang wanita 927 orang pria

± 100 orang meninggal ± 12.000 orang rawat

BABI SEJARAH, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPKK A. SEJARAH Sejarah pembentukan PPKK diawali pada tahun 1991 sejalan dengan pembangunan bidang kesehatan yang masih dihadapi kendala permasalahan tingginya angka kesakitan karena penyakit potensial wabah dan kejadian bencana. Selain itu Bakornas-PB serta WHO juga menetapkan kebijakan agar sektor kesehatan lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

inap 1.273 orang

20 anak 48 bayi

Berikut ini kronologis perjalanan pembentukan PPKK hingga ditetapkan sebagai WHO CC untuk Pelatihan dan Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2012.

Tahun 1991

Pembentukan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 360/Menkes/SKN1/1991. Tugas Pokjatab tersebut yaitu: 1) merumuskan langkah dan strategi serta melaksanakan koordinasi dan integrasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara lintas program dilingkungan Departemen Kesehatan. 2) Meningkatkan mekanisme kerja sektoral secara fungsional dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana atas koordinasi Bakornas-PB. 12

Tahun 1995

Pembentukan Unit Fungsional Pusat Penanggulangan Krisis Akibat Bencana (Crisis Center) di Lingkungan Departemen Kesehatan, tanpa membubarkan Pokjatap, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 594/Menkes/SKN1/1995. Tugas unit fungsional

~

~~~


te rse but yaitu menyelenggarakan kegiatan pengendalian akibat bencana sejak fase kewaspadaan dini (early warning) hingga fase tanggap darurat (emergency response) berakhir serta membentuk Pusat Pengendalian Operasi yang segera bekerja aktif bila terjadi bencana.13

Tahun 1998

Pembentukan Pusat Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (Crisis Center) atau PIPPK berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 942/ Menkes/SKlIX/1998. Tugasnya yaitu : 1) menyusun dan membentuk indikator-indikator terpilih yang dipergunakan untuk pemantauan terjadinya dampak akibat krisis ekonomi terhadap kesehatan; 2) Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisisnya; 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan akibat dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan; 3) Menyampaikan hasil analisis, pemantauan dan evaluasinya kepada Tim Pengarah. 14

Tahun 2000

1) Pembentukan unit struktural Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal (Setjen), berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 130/ Menkes/SKII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. Susunan organisasi PPMK terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pemantauan Penanggulangan Masalah Kesehatan, dan Bidang Mobilisasi Sumber Daya, dengan dr. Emil Agustiono, M.Kes, menjabat sebagai Kepala PPMK.1S 2) Pembubaran ketiga unit fungsional (Pokjatab, PPKAB dan PIPPK) dan melimpahkan tugasnya pada PPMK, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 726/Menkes/ SK/IV/2000.16

Tahun 2001

1) Dr. Dotti Indrasanto, M.P.H., ditunjuk sebagai Kepala PPMK yang mulai bertugas pada bulan Januari 2001

KEMENTERIAN KESE HATAN RI

----------------

30 I 17 Desember 2011

I Kecelakaan Tranportasi (tenggelamnya kapal)

Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

103 orang meninggal 144 orang hilang 1 orang rawat inap 2 orang rawat jalan 45 orang meninggal dunia

31 109 Mei 2012

Kecelakaan Transportasi (Jatuhnya Pesawat Sukhoi SJ 100)

Kab. Bogor, Provinsi Provinsi Jawa Barat

32 101 Agustus 2012

Laporan Banjir dan tanah longsor

Kota ambon dan Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku

33 126 Agustus 2012


35 I 28 Oktober 2012

IKonflik Sosial

I Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur

I Kecelakaan TransportasiLaut (KM. Roro Bahuga Jaya)

I

Konflik Sosial

111 orang meninggal 5 orang rawat inap 2530 orang rawat jalan 6179 orang mengungsi 11 orang meninggal 15 orang rawat inap 6 orang rawat jalan 211 orang mengungsi

Kab. Lampung Selatan, 7 orang meninggal Provinsi Lampung 16 orang rawat inap 71 orang rawat jalan Kab. Lampung selatan' 112 orang meninggal Provinsi Lampung 12 orang rawat inap 731 orang rawat jalan 1865 orang mengungsi


21 12 September 2009

22

I 30 September

I Gempa Bumi 7,3 SR I Tasikmalaya , Provinsi Jawa Barat

I Gempa Bumi 7,9 SR I Provinsi Sumatera Ba rat

2009

23

I 1 Oktober 2009 I Gempa Bumi 7 SR

I Kab. Krinci, Provinsi Jambi

24

I 29 Agustus 2010

25

I 2 Oktober 2010

Ka b. Ka ro, Provi nsi Sumatera Utara

Letusan Gunung Sinabung

I Kecelakaan Provinsi Jawa Tengah

Transportasi (Tabrakan Kereta Api) 26 14 Oktober 2010

27

I 25 Oktober 2010

28

I 260ktober 2010

29

I 14 Juli 2011

I Banjir Bandang

Kab. Teluk Wondama, Pr ovinsi Papua Barat

I

KEMENTERIAN KESEHA TAN RI

80 orang meninggal 27 orang hi lang 370 orang rawat inap 1.098 orang rawat jalan 162.368 orang mengungsi 1.117 orang meninggal 788 orang rawat inap 2.727 orang rawatjalan 2.845 orang mengungsi 3 orang meninggal 12 orang rawat inap 58 orang rawat jalan 15.798 orang mengungsi 1 orang meninggal 405 orang rawat jalan 28.756 orang mengungsi 34 orang meninggal 33 orang rawat inap 6 orang rawat jalan 173 orang meninggal 118 orang hilang 165 orang rawat inap 5.154 orang rawat jalan 7.951 orang menungsi

Gempa Bumi 7,7 SR Kab. Kep. Mentaw ai, & Tsunami Provinsi Sumatera Barat

509 orang meninggal 21 orang hilang 175 orang rawat inap 910 orang ra wat jalan 15.097 orang mengungsi

Provinsi DI. Yogyaka

243 orang meninggal 203 orang rawat inap 40.357 orang rawat jalan 41.177 orang mengungsi

Jawa Tengah


Kota Provin si Sulawesi Ut ara

2 orang meninggal 43 orang rawat inap 499 orang rawat jalan 5.185 orang mengungsi

Letusan Gunung Merapi

Letusan Gunung Lo kon

2) Pada bulan Mei, terjadi perubahan nomenklatur Departemen Kesehatan menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Depkes-kesos). Masalah kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana berada di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 446/ Menkes-Kesos/SKN/2001. Ditjen tersebut terdiri dari 2 direktorat yaitu Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kesehatan dan Sosial serta Direktorat Bantuan Kesehatan dan Sosial Korban Bencana. 17 3) Pada bulan Oktober, Depkes-Kesos berubah menjadi Departemen Kesehatan. PPMK kembali menjadi unit yang bertugas melakukan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan berkenaan dengan, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. 18

Tahun 2005

1) dr. Mulya A. Hasjimy, Sp.B. M.Kes., menjabat sebagai Kepala PPMK pada bulan Maret 2005 2) Perubahan nomenklatur PPMK menjadi Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575/ SK/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. 19 3) dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, M.P.H. diangkat sebagai Kepala PPK pada bulan Desember 2005.

Tahun 2006

Pembentukan 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub Regional berdasarkan SK Menkes Nomor 783/MENKES/ SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.

Tahun2007

1) Pembentukan Organisasi di setiap PPK Regional dan PPK Sub Regional berdasarkan SK Menkes yang Nomor 679/ MENKES/ SKNI/ 2007


PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEH AlAN

kemudian diperbaharui dengan menambahkan organisasi untuk PPK Sub Regional Sumatera Barat dengan SK Menkes Nomor 1227/ MENKES/ SK/XI/ 2007. 2) Menentapkan Sumatera Barat sebagai PPK Sub Regional dibawah PPK Regional Sumatera Utara berdasarkan SK Menkes Nomor 1228/MENKES/ SK/XI/ 2007. Tahun 2010

Tahun2012

1) Mudjiharto, S.K.M., M .M. diangkat sebagai Kepala PPK. 2) Perubahan nomenklatur PPK menjadi menjadi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) berdasarkan Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan. 1) dr. Sri Henni Setiawati, M.HA menjadi Kepala Pusat Penanggulangan Krisis sejak Februari 2012. 2) PPKK sebagai World Health Organization Collaborating Centre (WHO CC) untuk Pelatihan dan Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana hingga periode 4 tahun ke depan yaitu 28 November 2016.

10

26 Desember 2007

Banjir

Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Trenggalek , Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jem ber, Kab. Pacitan, Provi nsi Jawa Timur

34 orang meninggal 47 orang hi lang 15 orang rawat inap 5.099 orang rawat jalan 12.062 orang mengungsi

11

15 Januari 2008

Tanah Longsor

Kota Jayapura, Provinsi Papua

11 orang meninggal 5 orang rawat inap

12

8 Februari 2008

Banjir Bandang

Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur


13

4 dan 5 April 2008

Banjir Bandang

Kab. Manggarai, Provinsi NIT

5 orang meninggal

14

6April2008

Banjir Bandang

Kab. Sukabumi, Provin si Jawa Barat

8 orang meninggal 5 orang rawat jalan

15

5 Mei 2008

Tanah Longsor

Kab. Mimika, Provinsi Papua

19 orang meninggal

16

13 17 November 2008

Tanah Longsor

Kab Cianju r, Provinsi Jawa Barat

11 orang meninggal 2 orang hilang 4 orang rawat inap 30 orang rawat jalan 2.491 orang menungsi

17

4 Januari 2009

Gempa Bumi 7,2 SR

Kab. Manokwari, Kota Soro ng, Kab. Sorong Provinsi Papua Barat Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua

4 orang meninggal 37 orang rawat inap 5.122 orang rawatjalan 17.499 orang mengungsi

18

9 Jaunari 2009

Banj ir

Kota Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Ba rat, Provinsi NTB


19

27 Maret 2009

Banjir Bandang (Tanggul Situ Gintung Jebol)

Kota Tangerang Selatan, Provi nsi Banten

100 orang meninggal 17 orang rawat inap 507 orang rawat jalan 902 orang mengungsi

20

16 Juni 2009

Kecelakaan Industri (Tam bang Batu Bara)

Kab. Sijunjung Provinsi 33 orang meninggal Sumatera Barat 5 orang hilang 13 orang rawat inap

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS I. VISI Menurunnya risiko kesehatan akibat krisis kesehatan II. MISI Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka telah dirumuskan misi dengan rincian sebagai berikut : 1. Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. 2. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan. 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya kesehatan dalam penanggulangan



A. PERAN DALAM NEGERI

1 I 27 Mei 2006

Gempa Bumi 5,9 SR

2 118·20 Juni 2006 I Banjir Bandang

3

I 17 Juli 2006

I Gempa Bumi dan Tsunami 6,8 SR

4 11·17 Februari 2007

I Banjir

Provinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

5.778 orang meninggal 26.480 orang rawat inap 166.054 orang rawat jalan, 2.170.974 orang mengungsi

Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

225 orang meninggal 118 orang hilang 23 orang rawat inap 2.926 orang rawat jalan 11.741 orang mengungsi

Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat

684 orang meninggal 65 orang hilang 11.021Iuka-luka

DKI Jakarta

121 orang meninggal 2.114 orang rawat inap 299.579 orang rawat jalan, 420.440 orang mengungsi

5 I 3 Maret 2007

43 orang meninggal 26 orang hilang 18 orang rawat inap 5.712 orang mengungsi

6 I 6 Maret 2007

66 orang meninggal 341 orang rawat inap 12.317 orang rawat jalan

7 I 22 Juli 2007

8

I 12 September


Longsor

Provinsi Sulawesi Tengah

Gempa Bumi 7,9 SR

Provinsi Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat


Kab. _ Pekalongan, Kab. Sukoharjo, Kab. Pemalang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab . Demak, Kab. Pati Kab.Cilacap Provinsi Jawa Tengah


2007 Banjir, Provinsi Jawa 9 125 26 Desember 2007 Tengah

krisis kesehatan yang bermutu dan merata. 4. Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan

krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan

krisis kesehatan.

III. TUJUAN Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan.

IV. SASARAN STRATEGIS Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkan sasaran strategis

yaitu:

1. Meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota melalui: Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan. Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan. 2. Meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPK Regional dan Sub Regional dengan anggota regional. 3. Meningkatnya peran dan fungsi PPK dalam penanggulangan krisis

kesehatan.

Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang



mendukung penanggulangan krisis kesehatan.

Optimalisasi jej aring kerjasama Iintas program dan lintas sektor

dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam

bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis

kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan.

Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan

yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan .

Tersedianya sistem penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan

penanggulangan krisis kesehatan.

Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat,

tepat dan akurat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis

kesehatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA PUSAT

PENAGGULANGAN KRISIS

KESEHATAN

~Q;{

"-~~

BABVI PERAN PPKK DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Bencana masih menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarat Indonesia, karen a dampak setiap kejadian bencana dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, kesakitan, pengungsian bahkan kematian. Upaya penanggulangan bencana sesuai undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Meskipun kebijakan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana difokuskan pada upaya sebelum terjadinya bencana, dengan strategi pada peningkatan upaya prabencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, upaya pertolongan melalui penanganan korban bencana harus dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan suku bangsa, agama dan strata. Secara N~sional upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana menjadi bagian dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2009-2014 yang dituangkan di salah satu program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, sedangkan di forum Internasional peran Indonesia tergabung dalam kerjasama di Kawasan Asia Tenggara sudah terbangun dalam Asociation of South East Asia Nation (ASEAN) melalui Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan kemudian dalam perjalanannya membentukKomite Penanganan Bencana - ASEAN Committee on Disaster Management-ACDM. Komite ini diberikan mandat untuk mengelola kerjasama penanganan bencana, termasuk mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatannya, salah satunya adalah Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana, yang didalamnya memberikan peran kepada Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan pertolongan penanggulangan bencana di negara sahabat yang membutuhkan , sebagaimana yang sudah dilakukan Tim Kesehatan Indonesia di Sinchuan, China, Myanmar (2008), Pakistan (2010 dan 2011). Haiti (2010) dan Jepang (2012).


• • • • • • • • •

[email protected] Email Facebook facebook.com/ppkdepkes Tweeter @ppkkemenkes YM ppkdepkes Telepon 021-5265043,021-5210411,021-5210420 021-5271111,021-5210395 Fax Call Center 081310000811/081212123119 SMS Gateway 081210000170 Komunikasi radio bekerjasama dengan RAPI Frekwensi HF 11.415 MHZ Frekwensi 2m FHV 143.333 MHZ Frekwensi ITKP 143.000 MHZ

• Komunikasi radio berbasis internet (komunikasi gateway) 1. Server ppkkrapi.no-ip.org

Port : 10020

Room : DEPKES

Auto Reconnect di contreng

2. Server e1025rapi.no-ip.org

Port : 10024

Room Kemenkes


• ZELLO Walkie-Talkie Aplikasi 1. Download aplikasi Zello Walkie-Talkie (Blackberry, Android, Iphone, PC, Laptop)

KEMENTERIAN KESEHATA N RI

D. TUPOKSI PPKKdipimpin oleh seorang kepala dan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatan yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melaluiSekretaris Jenderal. Tugas PPKK yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatanberdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnyaPPKK menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; d. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan; e. koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan krisis kesehatan; dan f. pelaksanaan administrasi Pusat.

~

~~~

2. Membuat Account (Nama, Unit Kerja) 3. Add channel (KRISIS KESEHATAN) 4. Tekan PTI untuk berbicara

~~~

KEMENTERIAN KESEH Al AN RI


xQ;{

~~R

BABII

SUMBER DAYA PUSAT PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

14. Kepmenkes No. 406/ Menkes/ SK/ IV/ 2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena). 15. Kepmenkes No. 459/ Menkes/ SKN/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana. 16. Kepmenkes No. 1132/ M ENKES/ SKlXI/ 2009 tentang Penetapan Kemampuan 100 Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan .

B. PEDOMAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebanyak 66 orang, yang terdiri dari : •

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: •

•

Perempuan

Laki-Iaki

Proporsi pegawai berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Honorer

1. Buku Saku Penilaian Cepat Masalah Kesehatan pada Kejadian Bencana (September 2005, tanda tangan Sekjen). 2. Pedoman Operasional Perahu Karet sebagai Sarana Evakuasi dan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana (29 Desember 2006, tanda tangan Kapus). 3. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Februari 2007, tanda tangan Menkes). 4. Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana (April 2007, tanda tangan Kapus). 5. Pedoman Umum Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Kimia (November 2007 , tanda tangan Menkes). 6. Pedoman Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Juni 2008, tanda tangan Kapus) . 7. Pedoman Penyusunan Peta Jalur Evakuasi Bidang Kesehatan pada Bencana Gunung Api (Oktober 2008, tanda tangan Sekjen). 8. Pedoman Penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan (15 September tahun 2009, tanda tangan Menkes). 9. Pedoman Penyusunan Profll Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana untuk Kabupaten / Kota (tahun 2010). 10.Kurikulum Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Mahasiswa Poltekes Kemenkes (tahun 2011). 11. Pedoman Penilaian Kerusakan , Kerugian dan Kebutuhan Bidang Kesehatan Pasca Bencana (tahun 2012). 12. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi Kader Pemberdayaan (Tahun 2012).

c. SISTEM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

PNS

o

10

20

30

40

50

60

1. Media Informasi • Website • SIPPK

http://www.penanggulangankrisis.depkes.go.id http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/ sippk2012


)jQ~


•

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikanadalah sebagai berikut:

y.~~

BABV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

A. PERATURAN/KEBIJAKAN 1. Kepmenkes No. 1361/Menkes/SKlXII/2001 tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini pada Daerah Potensi Bencana. 2. Kepmenkes No.14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks. 3. Kepmenkes No. 1786/Menkes/SKIXII/2005 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan pada Bencana Gempa Bumi. 4. Kepmenkes No. 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana. 5. Kepmenkes No. 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. 6. Kepmenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. 7. Kepmenkes No. 876/Menkes/SKlXI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. 8. Kepmenkes No. 145/Menkes/SK/I/2007tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. 9. Kepmenkes No. 679/Menkes/SKNI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesheatan Regional. 10. Kepmenkes No. 1105/Menkes/SK/IXl2007 tentang Pedomanan Penanganan Medis Korban Massal Akibat Bencana Kimia. 11. Kepmenkes No. 1227/Menkes/SKIXI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkes RI No. 679/Menkes/SKNI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Regional. 12. Kepmenkes No. 1228/Menkes/SKIXI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkes RI No. 783/Menkes/SKlXI/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. 13. Kepmenkes No. 116/Menkes/SK/II/2008 tentang Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat.

•

_

SMA D3

_

51

_

52

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan, sebagai berikut:

KESEHATANMASYARAKA1'

KEMENTERIAN KESEH AlAN RI


Berbagai pelatihan/ workshop/seminar telah diikuti oleh staf PPKK, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kegiatan diluar negeri yang pernah diikuti oleh staf PPKK antara lain:

1. 2. 3. 4.

Public Health Emergency Management and Preparedness, Bangkok, Thailand . Live CBRNE Scene Training, Medicine Hat, Canada. Community Health Education, Wako City, Jepang. Nuclear Safety Seminar Basic Knowledge on Nuclear Radiation and Emergency

Medicine for School Education, Ibaraki, Jepang.

5. Training of epidemiology injury prevention andcare, Khon Kaen, Thailand. 6. Public Health in Complex Emergency, Chiang Mai, Thailand . 7. AUSMAT Team Leader, Darwin, Australia. 8. Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka,

Jepang.

9. Inter Agency Working Groups (lAWG) : Reproduction Health , Istambul, Turkey. 10. Asian Regional Forum (ARF) : Voluntary Demonstration of Response, Clark,

Filipina.

11. Seminar for Commonality Emergency Affair Disposal and Management from

Developing Countries , Beijing, China.

12. Food and Drug Security on Disaster, Bangkok,Thaiiand. 13. Emergency Services on Disaster, New Delhi, India. 14. Management of Death Body Mass, Bangkok, Thailand. 15. Health as a Bridge of Peace, Kathmandu , Nepal. 16. Disaster Medicine on Emergency Preparedness and Disaster Response, Manila,

Filipina.

17. Emergency Response and Relief Training, Beijing, China. 18. Regional Asia-Pacinc Meeting on Infant and Young Child Feeding in Emergencies , Manila, Filipina.

B. SARANA DAN PRASARANA PPKK Untuk menunjang Kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada pada saat bencana

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki sarana-prasana sebagai

berikut :

1. RS lapangan Untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah bencana apabila

terdapat gangguan pelaksanaan pelayanan kesehatan institusi setempat.

Standar Rumah Sakit Lapangan mengacu pada RS tipe D.

217

87

323

20

66

20

516



REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN TERLATIH TAHUN 2010-2012

2.

Alat Transportasi Alat transportasi untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang dimiliki oleh PPKK adalah mobil operasional four wheel drive, kendaraan roda 2, mobil ambulance four wheel drive, motor Unit Reaksi Cepat (URC) perahu karet, dll.

3. Alat Komunikasi Dalam situasi bencana, untuk mendukung alat komunikasi modern yang ada, PPKK juga menyiapkan Radio all band, Rig dan Handy Talky (HT) yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Radio Komunikasi Mobile (Back Pack), dan HP Satelit. 4. Sarana Penunjang Sarana penunjang pelayanan RS lapangan juga disiapkan seperti Air conditioner (AC), genset, veltbed, kitchenset, Water purifier, dll.

4

I Jawa Tengah

9

I Sulawesi Selatan

JUMLAH

~~~

199

Jumlah kabupaten/ kota yang sudah terlatih 200 kabupaten/ kota

351

39



a,Q(;, 7.~~

7.

Pemeliharaan radio komunikasi

8. Simulasi C. Materi Penunjang 1. Membangun Komitmen belajar 2. Rencana tindak Lanjut

BABIII SUMBER DAYA PPK REGIONAL

DAN SUB REGIONAL

Kementerian Kesehatan membentuk 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub Regional yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian bencana dan krisis kesehatan.

7. I Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Dalam Keterampilan Pengolahan data dan Informasi

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Sistem Informasi kesehatan B. Materi Inti 1. Statistik Kesehatan dan metodologi Penelitian 2. Surveilans Bencana 3. Sistem Peringatan Dini 4. sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 5. Teknologi Internet

C. Materi Penunjang 1. SPSSlWindows 2. Rencana tindak Lanjut

1 2

2

2

6 6 4 18 6

8 4



A. SUMBER DAYA MANUSIA Teknis dalam Keterampilan Operasional Rumah sakit Lapangan

dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Kedaruratan Kesehatan

2

"

B. Materi Inti 1. Persia pan SDM untuk bekerja di daerah bencana 2. Persia pan pendirian RS lapangan/ survey lapangan 3. Manajemen Sumber Daya RS Lapangan 4. Pendirian RS Lapangan 5. Sistem Pelayanan Kesehatan di RS lapangan 6. Sarana Penjang RS Lapangan 7. Pengelola RS Lapangan 8. Manajemen Pergudangan

6 5 10 12 4 10 4 2

C. Materi Penunjang 1. Team Building 2. Rencana tindak Lanjut 6. 1 Peningkatan kapasitas Petugas Teknis dalam Keterampilan Penggunaan Radio Komunikasi

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Pedoman sistem Informaasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 3. Peraturan Perundang-undangan nidang komunikasi Radio

•

Oi setiap PPK Regional dan Sub. Regional memiliki sumber daya manusia terlatih yang terdiri dari :

Ookter Spesialis

Ookter Umum

Perawat Pengelola Obat Sanitarian Survelians

011 Oalam pelaksanaan tugas sehari-hari. setiap PPK Regional/Sub Regional dibentuk Sekretariat.

2 2 Daulae

I

2 2.

2

I Sumatera

2

I 1. lis Hismawati 1 JJ. Percetakan Negara No. 23 2. Hasan

5

2

I

6

2 2 6

IJI.Mahmud Akses Bandara SH Badaruddin II

I 0812-7842414

Palembang Sumatera Selatan Telp.0711-385052 email : 3. I DKI Jakarta

B. Materi Inti 1. Peran Komunikasi Radio dalam tugas penanggulangan bencana di lintas sektor 2. Komunikasi radio antar penduduk, fungsi dan perannya dalam Penanggulangan krisis akibat bencana 3. Pengenalan dan perakitan peralatan radio komunikasi 4. Jaring komunikasi radio 5. Prosedur tetap radio 6. Penyampaian berita melalui radio komunikasi

1Badaruddin

Selatan

JJ. Bunga Lau No. 17, Medan Selayang Telp. 061-83694320 I Fax. 061-83694320 email : [email protected]

4. Jawa Tengah

11. Febiantoro 2. Harris Kurniawan,SKM

Jakarta Pusat Telp.021-34833716 Fax. 021-34833716 email: gadardinkes2013@ gmail.com

I JJ. Tambak Aji 2 No.1

Desa Tambak aji Kecamatan Ngalian Kota Semarang Telp. 024-3580713 Fax. 024-3580713 email : harrisjawatengah@ yahoo. com

0812-8485938 0816-1138116

0812-25202157 0812-25257735


Jjg.,

r

· ....

5. Jawa Timur

6. Bali

Person

. ",. . .J
1. Sylvia 2. Gito Hartono

1. dr. I Wayan Ekawijaya

KEMENlERIAN KESEH ATAN RI

----------------------------------------------------------------------------~~~~

. ,.~~~

3. Peningkatan JI. A. Yani 118, Surabaya Telp.031-8273309

Fax. 031-8273309

email: ppkregjatim@

yahoo.com

0812-3038344 I 0819-398678688

JI. Dewi Saraswati Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Bali Telp.0361-8747039 Fa x. 0361-234922 email: [email protected]

0823-39241010

Komplek ASABRI JI. Tegal Arum Rt. 35 Rw.07 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Banjar Baru Telp.0511-3852575 Fa x.0511-3359735 email: ppkregkalsel@ yahoo.com

0813·48567877

Komplek Dinas Kesehatan JI. Perintis Kemerdekaan Km 11. Tamalanrea Makassar Telp. Fax. 0411-585400 email : ppkre~makassar@ yahoo. com

0813-43559459

JI. Desa Kolongan Kecamatan Mapanget Kota Manado Telp.0431-811086 Fax. 0431-811082 email : christofolririmasse@ yahoo. com

0852-98244089 0823-48428641

I

--

8. Sulawesi

Selatan

9. Sulawesi Utara

1. Sahibul

1. H. Muhamma dong,SKM., M.Kes 2. Lukman

1. dr. Christ 2. Jonas Sumampouw

I

JI. Raya Ulu Gadut, Padang Telp.0751 -28025 Fax. 0751 -28025 email: sie.bencana@ yahoo.com

I

"

C. Materi Penunjang 1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana tindak Lanjut

I

4. 0823-48428641

2

2 4

8 2 16

4

.

l

2 2

A. Materi Dasar

Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Dalam Keterampilan Operasional Perahu Karet

2

1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Pengertian SAR B. Materi Inti 1. Per siapan Pengoperasian Perahu Karet 2. Pemeliharaan Perahu Karet beserta perlengkapannya 3. Teknik pertolongan korban di Perairan 4. Penanganan gangguan kesehatan di perairan

I

.

IWAIUU

B. Materi Inti 1. Standar Minimal Pelayanan Kesehatan 2. Masalah Kesehatan yang timbul dari berbagai jenis bencana 3. Langkah-Iangkah upaya kesehatan pada kejadian bencana 4. Tata Laksana RHA 5. Tekn is Pengumpulan, pengolahan data penyajian data/ informasi kesehatan pada bencana 6. Teknik penyusunan rekomendasi hasil RHA

I

I

0812-6701046

--

f

I

1. dr. Van Rafiq

...

2 ",bi"k" d" S'''''g; ""'h"" pada Bencana

I 10. Sumatera Barat

'~.AttJlL

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana

kapasitas Petugas Teknis Dalam Penilaian Kebutuhan Cepat Kesehatan

I 7. Kalimantan Selatan

-

.~ Jl~I$~GfArAiii]-

-C. Materi Penunjang

I

2

11 9 19 4

I

I

1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana tindak Lanjut

2

1

I

5.

I Peningkatan . Kapasitas Petugas

I

' A . Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional

I

2

PUS AT PENANGGULANGAN KRISIS KESEH AlAN

KEMENlERIAN KESEHAlA N RI

- -- -

REproduksi dan Pengarusutamakan Gender 11. Dasar-dasar Perencanaan PKMKL (SDM Kesehatan, SKD, analisis Resiko, REncana kontinjensi 12. Kemitraan 13. manajemen sistem Informasi dan Komunikasi Oublik 14. Manajemen Bencana BErbasis

masyarakat

15. Incident Command System 16. Praktek Kelas (Table Top Exercise)

Kapasitas Petugas Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi

B. Materi Inti 1. Pengantar Rencana kontijensi 2. Pengertian dan Unsur-unsur dalam penilaian Resiko Bencana 3. Teknik Komunikasi 4. Pengembanagn skenario 5. Tujuan dan Kebijakan Operasional dalam Penyusunan Rencana kontinjensi 6. Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 7. Analisis Kegiatan dan Kebutuhan Sumber Daya 8. Rincian Rencana Kontinjensi 9. Penyusunan dan Tindak Lanjut

JI. Raya Abepura Kotaraja Jayapura Telp. 0967-586093 Fax. 0967-586093 email: papuacrisis@ yahoo.com

0813-44509118

2 2 8

Berbagai pelatihan/workshop/seminar telah diikuti oleh PPK Regional/Sub Regional , baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kegiatan diluar negeri yang pernah diikuti oleh PPK Regional/Sub Regional antara lain :

2 2

1. Regional Jawa Timur: Preparedness and Emergency Response in Disaster

I

2

3 2

Management, Osaka, Jepang. 2. Regional Sulawesi Selatan: Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka, Jepang. 3. Regional Jawa Tengah: Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka, Jepang. 4. Regional Bali: Public Health in Complex Emergency, Chiang Mai, Thailand. 5. Regional Sulawesi Utara: Health as A Bridge of Peace, Kathmandu Nepal. 6. Regional Medan dan Papua: Public Health Emergency Management and Preparedness, Bangkok, Thailand.

4 2

B. SARAN A DAN PRASARANA 5 4 2

2

5 7

3

C. Materi Penunjang


Widodo

.

1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana tindak Lanjut 2. I Peningkatan

1. Paminto

3 3

C. Materi Penunjang

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Overview Manajemen Penanggulangan Bencana (Bakornas) 3. Teknik Komunikasi

12. I Papua

5

1 1

Untuk menunjang tugas operasional, di setiap PPK Regional dan Sub. Regional dilengkapi dengan alat sarana dan prasarana yang terdiri dari : 1. RS. Lapangan. 2. Gedung kantor, gudang dan gedung transit. Seluruh PPK Regional telah mempunyai gedung kantor dan gudang, serta berapa PPK Regional telah dilengkapi dengan gedung transit yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan atau tempat singgah bagi tim kesehatan yang akan dikirim ke lokasi bencana, antara lain: PPK Reg Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

K EMENTERIAN KESEH ATAN


:NQx

3. Alat Transportasi • Mobil Ambulance • Mobiloperasional • Mobil Klinik • Perahu Karet dan Motor tempel

~~~

BABIV JENIS PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

• Motor URC 4. Alat Komunikasi dan pengolah data • Rig Antena dan Receiver • Handy Talky • Radio Komunikasi Mobile (Back Pack)

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan petugas kesehatan PPKK telah mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas pada bidangpenanggulangan krisis kesehatan.

• Laptop • Computer • Printer

.

• • • • • • • • •

,

......

~. ,-~~'- ~~~ ~

5. Sarana Penunjang:

!

Veltbed Tandu lipat Personal kits Alat rumah tangga Kitchen set Generator Mist blower Fogging machine Sprayer pump

1. I Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

~~~ I,

-

..

-~

-' . -"'

... -

..

~-

~I

~

Da~a

Konsepsi Dasar Manajemen Bencana Isu Internasional Penanganan Bencana Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 4. Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan B. Materi Inti 1. Penilaian Cepat Kesehatan 2. Manajemen Penanganan korban massal 3. Manajemen Penanganan Penyakit Menular 4. Manajemen Penanganan air Bersih dan I Sanitasi 5. Surveilans 6. Manajemen Pengelolaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan 7. Peran Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 8. Manajemen Penanganan Masalah Gizi Darurat 9. Manajemen Penanganan Kesehatan Jiwa 10. Manajemen Penanganan Kesehatan

2 1

2 2

3 3 3 3

2 4

2 2 3 3

Rl

K EMENTERIAN KESEH ATAN


:NQx

3. Alat Transportasi • Mobil Ambulance • Mobiloperasional • Mobil Klinik • Perahu Karet dan Motor tempel

~~~

BABIV JENIS PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

• Motor URC 4. Alat Komunikasi dan pengolah data • Rig Antena dan Receiver • Handy Talky • Radio Komunikasi Mobile (Back Pack)

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan petugas kesehatan PPKK telah mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas pada bidangpenanggulangan krisis kesehatan.

• Laptop • Computer • Printer

.

• • • • • • • • •

,

......

~. ,-~~'- ~~~ ~

5. Sarana Penunjang:

!

Veltbed Tandu lipat Personal kits Alat rumah tangga Kitchen set Generator Mist blower Fogging machine Sprayer pump

1. I Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

~~~ I,

-

..

-~

-' . -"'

... -

..

~-

~I

~

Da~a

Konsepsi Dasar Manajemen Bencana Isu Internasional Penanganan Bencana Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 4. Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan B. Materi Inti 1. Penilaian Cepat Kesehatan 2. Manajemen Penanganan korban massal 3. Manajemen Penanganan Penyakit Menular 4. Manajemen Penanganan air Bersih dan I Sanitasi 5. Surveilans 6. Manajemen Pengelolaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan 7. Peran Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 8. Manajemen Penanganan Masalah Gizi Darurat 9. Manajemen Penanganan Kesehatan Jiwa 10. Manajemen Penanganan Kesehatan

2 1

2 2

3 3 3 3

2 4

2 2 3 3

Rl

PUS AT PENANGGULANGAN KRISIS KESEH AlAN

KEMENlERIAN KESEHAlA N RI

- -- -

REproduksi dan Pengarusutamakan Gender 11. Dasar-dasar Perencanaan PKMKL (SDM Kesehatan, SKD, analisis Resiko, REncana kontinjensi 12. Kemitraan 13. manajemen sistem Informasi dan Komunikasi Oublik 14. Manajemen Bencana BErbasis

masyarakat

15. Incident Command System 16. Praktek Kelas (Table Top Exercise)

Kapasitas Petugas Teknis Dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi

B. Materi Inti 1. Pengantar Rencana kontijensi 2. Pengertian dan Unsur-unsur dalam penilaian Resiko Bencana 3. Teknik Komunikasi 4. Pengembanagn skenario 5. Tujuan dan Kebijakan Operasional dalam Penyusunan Rencana kontinjensi 6. Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 7. Analisis Kegiatan dan Kebutuhan Sumber Daya 8. Rincian Rencana Kontinjensi 9. Penyusunan dan Tindak Lanjut

JI. Raya Abepura Kotaraja Jayapura Telp. 0967-586093 Fax. 0967-586093 email: papuacrisis@ yahoo.com

0813-44509118

2 2 8

Berbagai pelatihan/workshop/seminar telah diikuti oleh PPK Regional/Sub Regional , baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kegiatan diluar negeri yang pernah diikuti oleh PPK Regional/Sub Regional antara lain :

2 2

1. Regional Jawa Timur: Preparedness and Emergency Response in Disaster

I

2

3 2

Management, Osaka, Jepang. 2. Regional Sulawesi Selatan: Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka, Jepang. 3. Regional Jawa Tengah: Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka, Jepang. 4. Regional Bali: Public Health in Complex Emergency, Chiang Mai, Thailand. 5. Regional Sulawesi Utara: Health as A Bridge of Peace, Kathmandu Nepal. 6. Regional Medan dan Papua: Public Health Emergency Management and Preparedness, Bangkok, Thailand.

4 2

B. SARAN A DAN PRASARANA 5 4 2

2

5 7

3

C. Materi Penunjang


Widodo

.

1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana tindak Lanjut 2. I Peningkatan

1. Paminto

3 3

C. Materi Penunjang

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Overview Manajemen Penanggulangan Bencana (Bakornas) 3. Teknik Komunikasi

12. I Papua

5

1 1

Untuk menunjang tugas operasional, di setiap PPK Regional dan Sub. Regional dilengkapi dengan alat sarana dan prasarana yang terdiri dari : 1. RS. Lapangan. 2. Gedung kantor, gudang dan gedung transit. Seluruh PPK Regional telah mempunyai gedung kantor dan gudang, serta berapa PPK Regional telah dilengkapi dengan gedung transit yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan atau tempat singgah bagi tim kesehatan yang akan dikirim ke lokasi bencana, antara lain: PPK Reg Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.


Jjg.,

r

· ....

5. Jawa Timur

6. Bali

Person

. ",. . .J
1. Sylvia 2. Gito Hartono

1. dr. I Wayan Ekawijaya

KEMENlERIAN KESEH ATAN RI

----------------------------------------------------------------------------~~~~

. ,.~~~

3. Peningkatan JI. A. Yani 118, Surabaya Telp.031-8273309

Fax. 031-8273309

email: ppkregjatim@

yahoo.com

0812-3038344 I 0819-398678688

JI. Dewi Saraswati Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Bali Telp.0361-8747039 Fa x. 0361-234922 email: [email protected]

0823-39241010

Komplek ASABRI JI. Tegal Arum Rt. 35 Rw.07 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Banjar Baru Telp.0511-3852575 Fa x.0511-3359735 email: ppkregkalsel@ yahoo.com

0813·48567877

Komplek Dinas Kesehatan JI. Perintis Kemerdekaan Km 11. Tamalanrea Makassar Telp. Fax. 0411-585400 email : ppkre~makassar@ yahoo. com

0813-43559459

JI. Desa Kolongan Kecamatan Mapanget Kota Manado Telp.0431-811086 Fax. 0431-811082 email : christofolririmasse@ yahoo. com

0852-98244089 0823-48428641

I

--

8. Sulawesi

Selatan

9. Sulawesi Utara

1. Sahibul

1. H. Muhamma dong,SKM., M.Kes 2. Lukman

1. dr. Christ 2. Jonas Sumampouw

I

JI. Raya Ulu Gadut, Padang Telp.0751 -28025 Fax. 0751 -28025 email: sie.bencana@ yahoo.com

I

"

C. Materi Penunjang 1. Membangun Komitmen Belajar 2. Rencana tindak Lanjut

I

4. 0823-48428641

2

2 4

8 2 16

4

.

l

2 2

A. Materi Dasar

Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Dalam Keterampilan Operasional Perahu Karet

2

1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Pengertian SAR B. Materi Inti 1. Per siapan Pengoperasian Perahu Karet 2. Pemeliharaan Perahu Karet beserta perlengkapannya 3. Teknik pertolongan korban di Perairan 4. Penanganan gangguan kesehatan di perairan

I

.

IWAIUU

B. Materi Inti 1. Standar Minimal Pelayanan Kesehatan 2. Masalah Kesehatan yang timbul dari berbagai jenis bencana 3. Langkah-Iangkah upaya kesehatan pada kejadian bencana 4. Tata Laksana RHA 5. Tekn is Pengumpulan, pengolahan data penyajian data/ informasi kesehatan pada bencana 6. Teknik penyusunan rekomendasi hasil RHA

I

I

0812-6701046

--

f

I

1. dr. Van Rafiq

...

2 ",bi"k" d" S'''''g; ""'h"" pada Bencana

I 10. Sumatera Barat

'~.AttJlL

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana

kapasitas Petugas Teknis Dalam Penilaian Kebutuhan Cepat Kesehatan

I 7. Kalimantan Selatan

-

.~ Jl~I$~GfArAiii]-

-C. Materi Penunjang

I

2

11 9 19 4

I

I


2

1

I

5.

I Peningkatan . Kapasitas Petugas

I

' A . Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional

I

2



A. SUMBER DAYA MANUSIA Teknis dalam Keterampilan Operasional Rumah sakit Lapangan

dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Kedaruratan Kesehatan

2

"

B. Materi Inti 1. Persia pan SDM untuk bekerja di daerah bencana 2. Persia pan pendirian RS lapangan/ survey lapangan 3. Manajemen Sumber Daya RS Lapangan 4. Pendirian RS Lapangan 5. Sistem Pelayanan Kesehatan di RS lapangan 6. Sarana Penjang RS Lapangan 7. Pengelola RS Lapangan 8. Manajemen Pergudangan

6 5 10 12 4 10 4 2

C. Materi Penunjang 1. Team Building 2. Rencana tindak Lanjut 6. 1 Peningkatan kapasitas Petugas Teknis dalam Keterampilan Penggunaan Radio Komunikasi

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Pedoman sistem Informaasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 3. Peraturan Perundang-undangan nidang komunikasi Radio

•

Oi setiap PPK Regional dan Sub. Regional memiliki sumber daya manusia terlatih yang terdiri dari :

Ookter Spesialis

Ookter Umum

Perawat Pengelola Obat Sanitarian Survelians

011 Oalam pelaksanaan tugas sehari-hari. setiap PPK Regional/Sub Regional dibentuk Sekretariat.

2 2 Daulae

I

2 2.

2

I Sumatera

2

I 1. lis Hismawati 1 JJ. Percetakan Negara No. 23 2. Hasan

5

2

I

6

2 2 6

IJI.Mahmud Akses Bandara SH Badaruddin II

I 0812-7842414

Palembang Sumatera Selatan Telp.0711-385052 email : 3. I DKI Jakarta

B. Materi Inti 1. Peran Komunikasi Radio dalam tugas penanggulangan bencana di lintas sektor 2. Komunikasi radio antar penduduk, fungsi dan perannya dalam Penanggulangan krisis akibat bencana 3. Pengenalan dan perakitan peralatan radio komunikasi 4. Jaring komunikasi radio 5. Prosedur tetap radio 6. Penyampaian berita melalui radio komunikasi

1Badaruddin

Selatan

JJ. Bunga Lau No. 17, Medan Selayang Telp. 061-83694320 I Fax. 061-83694320 email : [email protected]

4. Jawa Tengah

11. Febiantoro 2. Harris Kurniawan,SKM

Jakarta Pusat Telp.021-34833716 Fax. 021-34833716 email: gadardinkes2013@ gmail.com

I JJ. Tambak Aji 2 No.1

Desa Tambak aji Kecamatan Ngalian Kota Semarang Telp. 024-3580713 Fax. 024-3580713 email : harrisjawatengah@ yahoo. com

0812-8485938 0816-1138116

0812-25202157 0812-25257735



a,Q(;, 7.~~

7.

Pemeliharaan radio komunikasi

8. Simulasi C. Materi Penunjang 1. Membangun Komitmen belajar 2. Rencana tindak Lanjut

BABIII SUMBER DAYA PPK REGIONAL

DAN SUB REGIONAL

Kementerian Kesehatan membentuk 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub Regional yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian bencana dan krisis kesehatan.

7. I Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Dalam Keterampilan Pengolahan data dan Informasi

A. Materi Dasar 1. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Sistem Informasi kesehatan B. Materi Inti 1. Statistik Kesehatan dan metodologi Penelitian 2. Surveilans Bencana 3. Sistem Peringatan Dini 4. sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 5. Teknologi Internet

C. Materi Penunjang 1. SPSSlWindows 2. Rencana tindak Lanjut

1 2

2

2

6 6 4 18 6

8 4



REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN TERLATIH TAHUN 2010-2012

2.

Alat Transportasi Alat transportasi untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang dimiliki oleh PPKK adalah mobil operasional four wheel drive, kendaraan roda 2, mobil ambulance four wheel drive, motor Unit Reaksi Cepat (URC) perahu karet, dll.

3. Alat Komunikasi Dalam situasi bencana, untuk mendukung alat komunikasi modern yang ada, PPKK juga menyiapkan Radio all band, Rig dan Handy Talky (HT) yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, Radio Komunikasi Mobile (Back Pack), dan HP Satelit. 4. Sarana Penunjang Sarana penunjang pelayanan RS lapangan juga disiapkan seperti Air conditioner (AC), genset, veltbed, kitchenset, Water purifier, dll.

4

I Jawa Tengah

9

I Sulawesi Selatan

JUMLAH

~~~

199

Jumlah kabupaten/ kota yang sudah terlatih 200 kabupaten/ kota

351

39

KEMENTERIAN KESEH AlAN RI


Berbagai pelatihan/ workshop/seminar telah diikuti oleh staf PPKK, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kegiatan diluar negeri yang pernah diikuti oleh staf PPKK antara lain:

1. 2. 3. 4.

Public Health Emergency Management and Preparedness, Bangkok, Thailand . Live CBRNE Scene Training, Medicine Hat, Canada. Community Health Education, Wako City, Jepang. Nuclear Safety Seminar Basic Knowledge on Nuclear Radiation and Emergency

Medicine for School Education, Ibaraki, Jepang.

5. Training of epidemiology injury prevention andcare, Khon Kaen, Thailand. 6. Public Health in Complex Emergency, Chiang Mai, Thailand . 7. AUSMAT Team Leader, Darwin, Australia. 8. Preparedness and Emergency Response in Disaster Management, Osaka,

Jepang.

9. Inter Agency Working Groups (lAWG) : Reproduction Health , Istambul, Turkey. 10. Asian Regional Forum (ARF) : Voluntary Demonstration of Response, Clark,

Filipina.

11. Seminar for Commonality Emergency Affair Disposal and Management from

Developing Countries , Beijing, China.

12. Food and Drug Security on Disaster, Bangkok,Thaiiand. 13. Emergency Services on Disaster, New Delhi, India. 14. Management of Death Body Mass, Bangkok, Thailand. 15. Health as a Bridge of Peace, Kathmandu , Nepal. 16. Disaster Medicine on Emergency Preparedness and Disaster Response, Manila,

Filipina.

17. Emergency Response and Relief Training, Beijing, China. 18. Regional Asia-Pacinc Meeting on Infant and Young Child Feeding in Emergencies , Manila, Filipina.

B. SARANA DAN PRASARANA PPKK Untuk menunjang Kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada pada saat bencana

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki sarana-prasana sebagai

berikut :

1. RS lapangan Untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah bencana apabila

terdapat gangguan pelaksanaan pelayanan kesehatan institusi setempat.

Standar Rumah Sakit Lapangan mengacu pada RS tipe D.

217

87

323

20

66

20

516


)jQ~


•

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikanadalah sebagai berikut:

y.~~

BABV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

A. PERATURAN/KEBIJAKAN 1. Kepmenkes No. 1361/Menkes/SKlXII/2001 tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini pada Daerah Potensi Bencana. 2. Kepmenkes No.14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks. 3. Kepmenkes No. 1786/Menkes/SKIXII/2005 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan pada Bencana Gempa Bumi. 4. Kepmenkes No. 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana. 5. Kepmenkes No. 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. 6. Kepmenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. 7. Kepmenkes No. 876/Menkes/SKlXI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. 8. Kepmenkes No. 145/Menkes/SK/I/2007tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. 9. Kepmenkes No. 679/Menkes/SKNI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesheatan Regional. 10. Kepmenkes No. 1105/Menkes/SK/IXl2007 tentang Pedomanan Penanganan Medis Korban Massal Akibat Bencana Kimia. 11. Kepmenkes No. 1227/Menkes/SKIXI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkes RI No. 679/Menkes/SKNI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Regional. 12. Kepmenkes No. 1228/Menkes/SKIXI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkes RI No. 783/Menkes/SKlXI/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. 13. Kepmenkes No. 116/Menkes/SK/II/2008 tentang Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat.

•

_

SMA D3

_

51

_

52

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan, sebagai berikut:

KESEHATANMASYARAKA1'

KEMENTERIAN KESEH Al AN RI


xQ;{

~~R

BABII

SUMBER DAYA PUSAT PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

14. Kepmenkes No. 406/ Menkes/ SK/ IV/ 2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena). 15. Kepmenkes No. 459/ Menkes/ SKN/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana. 16. Kepmenkes No. 1132/ M ENKES/ SKlXI/ 2009 tentang Penetapan Kemampuan 100 Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan .

B. PEDOMAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebanyak 66 orang, yang terdiri dari : •

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: •

•

Perempuan

Laki-Iaki

Proporsi pegawai berdasarkan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Honorer

1. Buku Saku Penilaian Cepat Masalah Kesehatan pada Kejadian Bencana (September 2005, tanda tangan Sekjen). 2. Pedoman Operasional Perahu Karet sebagai Sarana Evakuasi dan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana (29 Desember 2006, tanda tangan Kapus). 3. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Februari 2007, tanda tangan Menkes). 4. Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana (April 2007, tanda tangan Kapus). 5. Pedoman Umum Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Kimia (November 2007 , tanda tangan Menkes). 6. Pedoman Pos Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Juni 2008, tanda tangan Kapus) . 7. Pedoman Penyusunan Peta Jalur Evakuasi Bidang Kesehatan pada Bencana Gunung Api (Oktober 2008, tanda tangan Sekjen). 8. Pedoman Penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan (15 September tahun 2009, tanda tangan Menkes). 9. Pedoman Penyusunan Profll Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana untuk Kabupaten / Kota (tahun 2010). 10.Kurikulum Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Mahasiswa Poltekes Kemenkes (tahun 2011). 11. Pedoman Penilaian Kerusakan , Kerugian dan Kebutuhan Bidang Kesehatan Pasca Bencana (tahun 2012). 12. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi Kader Pemberdayaan (Tahun 2012).

c. SISTEM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

PNS

o

10

20

30

40

50

60

1. Media Informasi • Website • SIPPK

http://www.penanggulangankrisis.depkes.go.id http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/ sippk2012


• • • • • • • • •

[email protected] Email Facebook facebook.com/ppkdepkes Tweeter @ppkkemenkes YM ppkdepkes Telepon 021-5265043,021-5210411,021-5210420 021-5271111,021-5210395 Fax Call Center 081310000811/081212123119 SMS Gateway 081210000170 Komunikasi radio bekerjasama dengan RAPI Frekwensi HF 11.415 MHZ Frekwensi 2m FHV 143.333 MHZ Frekwensi ITKP 143.000 MHZ

• Komunikasi radio berbasis internet (komunikasi gateway) 1. Server ppkkrapi.no-ip.org

Port : 10020

Room : DEPKES


2. Server e1025rapi.no-ip.org

Port : 10024

Room Kemenkes


• ZELLO Walkie-Talkie Aplikasi 1. Download aplikasi Zello Walkie-Talkie (Blackberry, Android, Iphone, PC, Laptop)


D. TUPOKSI PPKKdipimpin oleh seorang kepala dan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatan yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melaluiSekretaris Jenderal. Tugas PPKK yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatanberdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnyaPPKK menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan; b. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; d. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan; e. koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan krisis kesehatan; dan f. pelaksanaan administrasi Pusat.

~

~~~

2. Membuat Account (Nama, Unit Kerja) 3. Add channel (KRISIS KESEHATAN) 4. Tekan PTI untuk berbicara

~~~



mendukung penanggulangan krisis kesehatan.

Optimalisasi jej aring kerjasama Iintas program dan lintas sektor

dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam

bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis

kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan.

Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan

yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan .

Tersedianya sistem penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan

penanggulangan krisis kesehatan.

Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat,

tepat dan akurat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis

kesehatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA PUSAT

PENAGGULANGAN KRISIS

KESEHATAN

~Q;{

"-~~

BABVI PERAN PPKK DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Bencana masih menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarat Indonesia, karen a dampak setiap kejadian bencana dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, kesakitan, pengungsian bahkan kematian. Upaya penanggulangan bencana sesuai undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Meskipun kebijakan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana difokuskan pada upaya sebelum terjadinya bencana, dengan strategi pada peningkatan upaya prabencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, upaya pertolongan melalui penanganan korban bencana harus dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan suku bangsa, agama dan strata. Secara N~sional upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana menjadi bagian dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2009-2014 yang dituangkan di salah satu program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, sedangkan di forum Internasional peran Indonesia tergabung dalam kerjasama di Kawasan Asia Tenggara sudah terbangun dalam Asociation of South East Asia Nation (ASEAN) melalui Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan kemudian dalam perjalanannya membentukKomite Penanganan Bencana - ASEAN Committee on Disaster Management-ACDM. Komite ini diberikan mandat untuk mengelola kerjasama penanganan bencana, termasuk mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatannya, salah satunya adalah Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana, yang didalamnya memberikan peran kepada Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan pertolongan penanggulangan bencana di negara sahabat yang membutuhkan , sebagaimana yang sudah dilakukan Tim Kesehatan Indonesia di Sinchuan, China, Myanmar (2008), Pakistan (2010 dan 2011). Haiti (2010) dan Jepang (2012).



A. PERAN DALAM NEGERI

1 I 27 Mei 2006

Gempa Bumi 5,9 SR

2 118·20 Juni 2006 I Banjir Bandang

3

I 17 Juli 2006

I Gempa Bumi dan Tsunami 6,8 SR

4 11·17 Februari 2007

I Banjir

Provinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

5.778 orang meninggal 26.480 orang rawat inap 166.054 orang rawat jalan, 2.170.974 orang mengungsi

Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan


Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat

684 orang meninggal 65 orang hilang 11.021Iuka-luka

DKI Jakarta

121 orang meninggal 2.114 orang rawat inap 299.579 orang rawat jalan, 420.440 orang mengungsi

5 I 3 Maret 2007

43 orang meninggal 26 orang hilang 18 orang rawat inap 5.712 orang mengungsi

6 I 6 Maret 2007


7 I 22 Juli 2007

8

I 12 September


Longsor

Provinsi Sulawesi Tengah

Gempa Bumi 7,9 SR

Provinsi Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat


Kab. _ Pekalongan, Kab. Sukoharjo, Kab. Pemalang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab . Demak, Kab. Pati Kab.Cilacap Provinsi Jawa Tengah


2007 Banjir, Provinsi Jawa 9 125 26 Desember 2007 Tengah

krisis kesehatan yang bermutu dan merata. 4. Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan

krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan

krisis kesehatan.

III. TUJUAN Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan.

IV. SASARAN STRATEGIS Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkan sasaran strategis

yaitu:

1. Meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota melalui: Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan. Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan. 2. Meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di PPK Regional dan Sub Regional. Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPK Regional dan Sub Regional dengan anggota regional. 3. Meningkatnya peran dan fungsi PPK dalam penanggulangan krisis

kesehatan.

Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang



kemudian diperbaharui dengan menambahkan organisasi untuk PPK Sub Regional Sumatera Barat dengan SK Menkes Nomor 1227/ MENKES/ SK/XI/ 2007. 2) Menentapkan Sumatera Barat sebagai PPK Sub Regional dibawah PPK Regional Sumatera Utara berdasarkan SK Menkes Nomor 1228/MENKES/ SK/XI/ 2007. Tahun 2010

Tahun2012

1) Mudjiharto, S.K.M., M .M. diangkat sebagai Kepala PPK. 2) Perubahan nomenklatur PPK menjadi menjadi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) berdasarkan Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan. 1) dr. Sri Henni Setiawati, M.HA menjadi Kepala Pusat Penanggulangan Krisis sejak Februari 2012. 2) PPKK sebagai World Health Organization Collaborating Centre (WHO CC) untuk Pelatihan dan Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana hingga periode 4 tahun ke depan yaitu 28 November 2016.

10

26 Desember 2007

Banjir

Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Trenggalek , Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, Kab. Jem ber, Kab. Pacitan, Provi nsi Jawa Timur

34 orang meninggal 47 orang hi lang 15 orang rawat inap 5.099 orang rawat jalan 12.062 orang mengungsi

11

15 Januari 2008

Tanah Longsor

Kota Jayapura, Provinsi Papua

11 orang meninggal 5 orang rawat inap

12

8 Februari 2008

Banjir Bandang

Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur


13

4 dan 5 April 2008

Banjir Bandang

Kab. Manggarai, Provinsi NIT

5 orang meninggal

14

6April2008

Banjir Bandang

Kab. Sukabumi, Provin si Jawa Barat

8 orang meninggal 5 orang rawat jalan

15

5 Mei 2008

Tanah Longsor

Kab. Mimika, Provinsi Papua

19 orang meninggal

16

13 17 November 2008

Tanah Longsor

Kab Cianju r, Provinsi Jawa Barat

11 orang meninggal 2 orang hilang 4 orang rawat inap 30 orang rawat jalan 2.491 orang menungsi

17

4 Januari 2009

Gempa Bumi 7,2 SR

Kab. Manokwari, Kota Soro ng, Kab. Sorong Provinsi Papua Barat Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua


18

9 Jaunari 2009

Banj ir

Kota Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Ba rat, Provinsi NTB


19

27 Maret 2009

Banjir Bandang (Tanggul Situ Gintung Jebol)

Kota Tangerang Selatan, Provi nsi Banten

100 orang meninggal 17 orang rawat inap 507 orang rawat jalan 902 orang mengungsi

20

16 Juni 2009

Kecelakaan Industri (Tam bang Batu Bara)

Kab. Sijunjung Provinsi 33 orang meninggal Sumatera Barat 5 orang hilang 13 orang rawat inap

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS I. VISI Menurunnya risiko kesehatan akibat krisis kesehatan II. MISI Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka telah dirumuskan misi dengan rincian sebagai berikut : 1. Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. 2. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan. 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya kesehatan dalam penanggulangan


21 12 September 2009

22

I 30 September

I Gempa Bumi 7,3 SR I Tasikmalaya , Provinsi Jawa Barat

I Gempa Bumi 7,9 SR I Provinsi Sumatera Ba rat

2009

23

I 1 Oktober 2009 I Gempa Bumi 7 SR

I Kab. Krinci, Provinsi Jambi

24

I 29 Agustus 2010

25

I 2 Oktober 2010

Ka b. Ka ro, Provi nsi Sumatera Utara

Letusan Gunung Sinabung

I Kecelakaan Provinsi Jawa Tengah

Transportasi (Tabrakan Kereta Api) 26 14 Oktober 2010

27

I 25 Oktober 2010

28

I 260ktober 2010

29

I 14 Juli 2011

I Banjir Bandang

Kab. Teluk Wondama, Pr ovinsi Papua Barat

I

KEMENTERIAN KESEHA TAN RI

80 orang meninggal 27 orang hi lang 370 orang rawat inap 1.098 orang rawat jalan 162.368 orang mengungsi 1.117 orang meninggal 788 orang rawat inap 2.727 orang rawatjalan 2.845 orang mengungsi 3 orang meninggal 12 orang rawat inap 58 orang rawat jalan 15.798 orang mengungsi 1 orang meninggal 405 orang rawat jalan 28.756 orang mengungsi 34 orang meninggal 33 orang rawat inap 6 orang rawat jalan 173 orang meninggal 118 orang hilang 165 orang rawat inap 5.154 orang rawat jalan 7.951 orang menungsi

Gempa Bumi 7,7 SR Kab. Kep. Mentaw ai, & Tsunami Provinsi Sumatera Barat

509 orang meninggal 21 orang hilang 175 orang rawat inap 910 orang ra wat jalan 15.097 orang mengungsi

Provinsi DI. Yogyaka


Jawa Tengah


Kota Provin si Sulawesi Ut ara

2 orang meninggal 43 orang rawat inap 499 orang rawat jalan 5.185 orang mengungsi

Letusan Gunung Merapi

Letusan Gunung Lo kon

2) Pada bulan Mei, terjadi perubahan nomenklatur Departemen Kesehatan menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Depkes-kesos). Masalah kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana berada di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 446/ Menkes-Kesos/SKN/2001. Ditjen tersebut terdiri dari 2 direktorat yaitu Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kesehatan dan Sosial serta Direktorat Bantuan Kesehatan dan Sosial Korban Bencana. 17 3) Pada bulan Oktober, Depkes-Kesos berubah menjadi Departemen Kesehatan. PPMK kembali menjadi unit yang bertugas melakukan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan berkenaan dengan, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. 18

Tahun 2005

1) dr. Mulya A. Hasjimy, Sp.B. M.Kes., menjabat sebagai Kepala PPMK pada bulan Maret 2005 2) Perubahan nomenklatur PPMK menjadi Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575/ SK/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. 19 3) dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, M.P.H. diangkat sebagai Kepala PPK pada bulan Desember 2005.

Tahun 2006

Pembentukan 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub Regional berdasarkan SK Menkes Nomor 783/MENKES/ SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.

Tahun2007

1) Pembentukan Organisasi di setiap PPK Regional dan PPK Sub Regional berdasarkan SK Menkes yang Nomor 679/ MENKES/ SKNI/ 2007


te rse but yaitu menyelenggarakan kegiatan pengendalian akibat bencana sejak fase kewaspadaan dini (early warning) hingga fase tanggap darurat (emergency response) berakhir serta membentuk Pusat Pengendalian Operasi yang segera bekerja aktif bila terjadi bencana.13

Tahun 1998

Pembentukan Pusat Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (Crisis Center) atau PIPPK berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 942/ Menkes/SKlIX/1998. Tugasnya yaitu : 1) menyusun dan membentuk indikator-indikator terpilih yang dipergunakan untuk pemantauan terjadinya dampak akibat krisis ekonomi terhadap kesehatan; 2) Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisisnya; 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan akibat dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan; 3) Menyampaikan hasil analisis, pemantauan dan evaluasinya kepada Tim Pengarah. 14

Tahun 2000

1) Pembentukan unit struktural Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal (Setjen), berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 130/ Menkes/SKII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI. Susunan organisasi PPMK terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pemantauan Penanggulangan Masalah Kesehatan, dan Bidang Mobilisasi Sumber Daya, dengan dr. Emil Agustiono, M.Kes, menjabat sebagai Kepala PPMK.1S 2) Pembubaran ketiga unit fungsional (Pokjatab, PPKAB dan PIPPK) dan melimpahkan tugasnya pada PPMK, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 726/Menkes/ SK/IV/2000.16

Tahun 2001

1) Dr. Dotti Indrasanto, M.P.H., ditunjuk sebagai Kepala PPMK yang mulai bertugas pada bulan Januari 2001

KEMENTERIAN KESE HATAN RI

----------------

30 I 17 Desember 2011

I Kecelakaan Tranportasi (tenggelamnya kapal)

Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

103 orang meninggal 144 orang hilang 1 orang rawat inap 2 orang rawat jalan 45 orang meninggal dunia

31 109 Mei 2012

Kecelakaan Transportasi (Jatuhnya Pesawat Sukhoi SJ 100)

Kab. Bogor, Provinsi Provinsi Jawa Barat

32 101 Agustus 2012

Laporan Banjir dan tanah longsor

Kota ambon dan Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku

33 126 Agustus 2012


35 I 28 Oktober 2012

IKonflik Sosial

I Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur

I Kecelakaan TransportasiLaut (KM. Roro Bahuga Jaya)

I

Konflik Sosial

111 orang meninggal 5 orang rawat inap 2530 orang rawat jalan 6179 orang mengungsi 11 orang meninggal 15 orang rawat inap 6 orang rawat jalan 211 orang mengungsi

Kab. Lampung Selatan, 7 orang meninggal Provinsi Lampung 16 orang rawat inap 71 orang rawat jalan Kab. Lampung selatan' 112 orang meninggal Provinsi Lampung 12 orang rawat inap 731 orang rawat jalan 1865 orang mengungsi

PUSATPENANGGULANGAN KRISIS KESEH ATAN


xQx:

B. PERAN LUAR NEGERI

1

I 12 Mei 2008

~~R I Provin Sin Chuan

I Gempa Bumi

China

2 03 July 2008


4

I 30 September 2011

5

I 28 Oktober 2011

D istrik Khaw Mu, Myanmar.

Angin Cyclone Nargis

1 Penanggulangan Bencana Banjir di Pakistan

[ Distrik Charsadda, Provo Khyber

Pakhtunkwa, Pakistan

1 Penanggulangan wabahdemam berdarah

Pakistan

1 EvakuasiWNI overstayer dengan

menggunakan Pesawat Jamaah Haji Kloter I

Arab Saudi

160.000 orang meninggal Pasien yang dilayani : 234 rawat inap 93 kasus bedah 100.000 orang meninggal 25.000 orang hilang Pasien yang dilayani : 9.800 rawat jalan 100 kasus bedah 1.600.000 orang

meninggal 18 juta orang mengungsi Pasien yang dilayani : 1.124 orang wanita 927 orang pria

± 100 orang meninggal ± 12.000 orang rawat

BABI SEJARAH, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPKK A. SEJARAH Sejarah pembentukan PPKK diawali pada tahun 1991 sejalan dengan pembangunan bidang kesehatan yang masih dihadapi kendala permasalahan tingginya angka kesakitan karena penyakit potensial wabah dan kejadian bencana. Selain itu Bakornas-PB serta WHO juga menetapkan kebijakan agar sektor kesehatan lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

inap 1.273 orang

20 anak 48 bayi

Berikut ini kronologis perjalanan pembentukan PPKK hingga ditetapkan sebagai WHO CC untuk Pelatihan dan Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2012.

Tahun 1991

Pembentukan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 360/Menkes/SKN1/1991. Tugas Pokjatab tersebut yaitu: 1) merumuskan langkah dan strategi serta melaksanakan koordinasi dan integrasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara lintas program dilingkungan Departemen Kesehatan. 2) Meningkatkan mekanisme kerja sektoral secara fungsional dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana atas koordinasi Bakornas-PB. 12

Tahun 1995

Pembentukan Unit Fungsional Pusat Penanggulangan Krisis Akibat Bencana (Crisis Center) di Lingkungan Departemen Kesehatan, tanpa membubarkan Pokjatap, berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 594/Menkes/SKN1/1995. Tugas unit fungsional

~

~~~



xQx

DAFTAR lSI Kata Pengantar ...... ............ .. Daftar lsi

~~R 3 4

Babl Sejarah, Arah Kebijakan dan Strategi .......................................................... A. Sejarah B. Visi , Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis C. Struktur Organisasi D. Tupoksi ........................

5 5 8 10 11

Babll Sumber Daya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ........................ A. Sumber Daya Manusia B. Sarana dan Prasarana ...................

12 12

14

Bablll Sumber Daya PPK Regional dan Sub Regional.......................................... A. Sumber Daya Manusia ....................................................................................... B. Sarana dan Prasarana .........................................................................................

BABVII WHO COLLABORATING CENTRE UNTUK

PELATIHAN DAN PENELITIAN

PENGURANGAN RISIKO BENCANA

A. SEJARAH WHO CC Pada tahun 2000, Kementerian Kesehatan Indonesia mendirikan Pusat Penanggu langan Krisis Kesehatan dengan fungsi utama untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi , koordinasi , memobilisasi sumber daya, melakukan pengumpulan data-analisis-presentasi, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan manajemen krisis kesehatan. Program ini sejalan dengan program WHO tentang Respon dan Kesiapsiagaan Darurat.

16 17 19

BablV Jenis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia .............................

21

BabV Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan .......................................... A. Peraturan / Kebijakan ............... ......................... ................................................. B. Pedoman .................................................................................................................. C. Sistem Informasi dan Komunikasi ........ .........................................................

28 28 29 29

BabVI Peran dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan .........................

31

BabV11 WHO Collaborating Centre Untuk Pelatihan Dan .................................. Penelitian Pengurangan Risiko Bencana

37

HE/OU



~

~Q~

Pada tahun 2005, belajar dari Tsunami Aceh 2004, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO mendirkan Health Emergency Information and Operation Unit pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan yang beroperasi 24 jam untuk memperkuat sistem informasi darurat.

)!~~

KAlA PENGANlAR

Pada tahun 2007, Program Respon dan Kesiapsiagaan Darurat kemudian berkembang menjadi Program Pengurangan Risiko Bencana Bidang Kesehatan dengan 3 strategi utama dan pencapaian:

1. Mengurangi bahaya dengan mengembangkan pemetaan risiko; 2. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan respon dengan mendirikan 9 Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 Subregional; 3. Meningkatkan kapasitas dengan mengembangkan Prosedur Operasi Standar Darurat bagi petugas kesehatan dan membangun Konsorsium Pelatihan Internasional tentang Pengurangan Risiko Bencana atau International Training Consortium on ~isaster Risk Reduction (fTC-ORR) di mana serangkaian pelatihan nasional dan internasional telah dilakukan sejak saat itu.

P

1\1i syukur kami pal\latkan kehadirat Allah SWT, karena atas

rahmat dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan pembuatan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Disadari bahwa Indonesia merupakan daerah rawan bencana baik bencana alam, non alam dan akibat konflik sosial , karena letak geograns maupun geologis serta sosial yang menempatkan kita pada posisi sulit. Salah satu upaya dalam mengurangi dampak bencana adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyediaan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan. Buku saku ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai hasil kegiatan serta sumber daya yang ada di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, PPK Regional/Subregional, untuk kemudian dapat dijadikan panduan bagi semua pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dan kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan ini. Semoga saku ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

Jakarta, September 2013 Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

lTC-ORR Lounching Sejalan dengan program global fasilitas kesehatan yang aman, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO dilakukan Program Pelatihan Perencanaan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Bencana atau Hospital Disaster Plan Training yang juga menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. Pada 2012, program ini diperluas untuk memperkuat Sistem Penanggulangan Gawat-Darurat dan Bencana Terpadu

dr. Sri Henny Setiawati, MHA NIP 195605161984032003


atau Integrated Emergency and Disaster Medical Service yang melibatkan unit yang berbeda dl Kementerian Kesehatan.

Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam mengelola bencana diakui secara internasional sehingga pada tahun 2012, unit ini telah ditunjuk sebagai WHO Collaborating Center untuk Pelatihan dan Penelitian tentang Pengurangan Risiko Bencana.

B. RENCANA KERJA WHO CC Berdasarkan Kerangka Kerja WHO Collaborating Center, rencana kerja 4 tahun telah dikembangkan yaitu:

1. Yang pertama adalah Penguatan Manajemen Risiko di daerah berisiko tinggi sehingga masing-masing wilayah geografls terse but akan dapat memanfaatkan pemetaan risiko, indeks, manajemen dan rencana sebagai alat operasional utama untuk menemukan celah, kekuatan, dan kelemahan. 2. Penguatan Kesiapsiagaan Fasilitas Kesehatan untuk bencana bertujuan untuk mempersiapkan dan mengurangi risiko fasilitas kesehatan di daerah berisiko tinggi berdasarkan rencana pengurangan risiko.


3. Penguatan koordinasi sektor (cluster) kesehatan dan mobilisasi sumber daya untuk program Pengurangan Risiko Bencana untuk memungkinkan Staf kesehatan di tingkat operasional untuk mengelola bencana melalui mekanisme koordinasi dan mobilisasi sumber daya sektor (cluster) kesehatan yang efektif. 4. Penguatan Informasi Keadaan Darurat dan sistem komunikasi untuk memungkinkan lembaga mitra nasional dan internasional untuk membuat jaringan sebagai wadah untuk berbagi informasi, mobilisasi sumber daya, dan kegiatan penngkatan kapasitas. 5. Mengatur Pelatihan Nasional dan Internasional tentang Pengurangan Risiko Bencana sehingga masyarakat yang terkena dampak akan menerima pelayanan kesehatan yang bermutu dalam keadaan darurat dan risiko bencana akan dikelola secara efektif berdasarkan standar.

~ ~~~

Pusat Penanggulangan Krlsls KesehBtan

KementerlBn KesehBtBn RI

Pusat Penanggulangan Krlsls KesehBtan KementerlBn KesehBtBn RI

Recommend Documents