Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

MEI 2017

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711, Ternate, Maluku Utara Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219 Faksimili: 0921 – 3124017 Email: [email protected]; [email protected]

KATA PENGANTAR Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

serta mengatur

dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah. Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 23 Mei 2017 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK

i iii iv iv v

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

xi

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 1.1 Kondisi Umum 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran

1 2 3 9

BOKS

Potensi dan Daya Saing Industri Perikanan Maluku Utara dalam Menghadapi MEA A. Peta Potensi dan Daya Saing Perikanan B. Tantangan dan Posisi dalam Global Value Chain (GVC) C. Dampak Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN D. Simpulan dan Rekomendasi

19

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH 2.1 Struktur APBD 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 2.3 Realisasi Belanja APBD 2.4 Rekening Pemerintah

35 36 38 40 42

BAB III

INFLASI DAERAH 3.1 Perkembangan Inflasi Tw I-2017 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

45 46 50 52

BAB IV

ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.4 Pengembangan Akses Keuangan

55 56 61 65 71

BAB V

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

73 74 76

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

79 80 82

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN

85

19 27 29 32

7.1 7.2

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Outlook Inflasi Daerah

86 89

DAFTAR TABEL 1 Tabel BOKS

1.1

Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

1

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara Produksi Perikanan Tangkap Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam milyar rupiah) Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara Ekspansi Bisnis Perusahaan Perikanan di Provinsi Maluku Utara Persepsi Perusahaan terhadap Dampak MEA Strategi untuk Menghadapi MEA

20

2.1 2.2 2.3

Penyesuaian APBD Maluku Utara Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV2016

22 25 28

3.1 3.2

Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Rekomendasi Rakorwil TPID se-KTI

32 39

1 2 3 4 5 6 7

Rencana Aksi Dinas Pertanian Kota Ternate

43 43 43 44 44 44 44

4.1 4.2 4.3

Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai Kondisi Likuiditas Korporasi

52 52 54

5.1 5.2

Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara

67 68

6.1 6.2 6.3

Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara Agustus (ribu jiwa) Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua Perkembangan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara

72 73 75

2 3 4 5 6 7 2 Tabel Tabel Tabel 3 Tabel Tabel BOKS

4 Tabel Tabel Tabel 5 Tabel Tabel 6 Tabel Tabel Tabel

iv

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kota Ternate Rencana Aksi BAPELITBANGDA, Administrasi Pembangunan, dan Bina Perekonomian Setda Kota Ternate

4

21 23 25 26 30 31

DAFTAR GAMBAR Boks 3 Gambar 7 Gambar

1

Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

3.1

Kerjasama Antara Daerah “Segitiga Emas Halbar-Ternate-Tidore (SEHaTTi)”

38

7.1

Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017

82

DAFTAR GRAFIK 1 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Grafik Grafik Grafik 2 Grafik Grafik Grafik Grafik

1.20 1.21 1.22 2.1 2.2 2.3 2.4

Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan I-2017 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek Perkembangan Indeks Keadaan Ekonomi Saat Ini Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I-2017 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Struktur PDRB Sisi Penawaran Jumlah Tangkapan Ikan Perkembangan Harga Kopra Dunia Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama Pengeluaran Konsumen untuk Belanja Bahan Makanan Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara Perkembangan Ekspor Maluku Utara Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2017 dan 2018 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016

5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 12 13 13 14 14 16 16 17 17 23 23 24 26

Grafik Grafik Grafik 3 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik BOKS Grafik 4 Grafik Grafik Grafik

2.5 2.6 2.7

Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

26 27 29

Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional Disagregasi Inflasi Maluku Utara Perkembangan Inflasi Rokok Perkembangan Inflasi Bensin Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara Perkembangan Biaya Sandang Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 3.10 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap

32 33 34 34 34 35

1

Perkembangan Bongkar Muat Cargo Bandara Sultan Babullah (kg)

42

4.1 4.2 4.3

48 49

35 36 37 37 37

Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik 5 Grafik Grafik Grafik 6

4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21

Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga berdasarkan Komoditi Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan NPL Kredit Korporasi NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan DPK (miliar rupiah) Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara Perkembangan NPL Perbankan di Malut Perkembangan Perbankan Syariah Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah)

5.1 5.2 5.3

Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara Perkembangan Kliring di Maluku Utara Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

66 68 69

Grafik

6.1

Perkembangan NTP Maluku Utara

73

Grafik Grafik

4.4 4.5

Grafik Grafik Grafik

4.6 4.7 4.8

vi

49 49 50 50 50 51 51 53 54 55 56 56 57 58 59 60 60 62 63

Grafik 7 Grafik

6.2

NTP Tiap Subsektor di Maluku Utara

74

7.1

Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

78

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA A. Inflasi dan PDRB INDIKATOR Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) Laju Inflasi Tahunan (yoy %) PDRB - harga konstan (juta Rp) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Tw.1

Tw.2

2016 % yoy Tw.3

% yoy

Tw.4

% yoy

2017 Tw.1 % yoy

127,64

128,46

129,78

130,27

130,72

5,45

3,87

4,05

1,91

2,41

5176,39

5,17 5340,98

5,72 5478,46

5,61 5560,49

6,54 5566,50

1190,82

1,09 1233,92

2,97 1265,61

5,40 1252,22

7,65 1266,50

Pertambangan dan Penggalian

489,14

Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

% yoy

7,54 6,36

-4,27

484,06

-9,85

519,82

0,95

530,49

7,60

545,80

11,58

301,81

9,88

304,86

10,61

334,22

23,04

320,59

17,11

346,10

14,67

5,70

31,98

6,11

29,90

5,73

24,99

5,81

3,29

5,90

3,54

4,76

7,17

4,97

8,63

4,90

4,48

5,01

3,09

5,10

7,04

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

347,98

12,71

353,17

9,70

357,28

4,26

378,02

6,03

371,80

6,85

944,43

6,30

971,30

6,89 1003,57

7,29

997,15

7,61 1012,00

7,15

Transportasi dan Pergudangan

297,15

7,79

308,53

7,59

321,31

9,90

322,72

10,07

325,60

9,57

24,57

16,59

24,17

11,34

24,92

14,12

25,46

9,12

26,60

8,24

Informasi dan Komunikasi

236,08

9,25

235,42

7,44

245,85

9,60

246,75

8,30

248,40

5,22

Jasa Keuangan dan Asuransi

161,29

10,25

167,68

19,82

166,77

10,96

175,84

11,21

167,80

4,04

6,33

9,68

6,40

9,76

6,52

8,05

6,60

4,97

6,80

7,35

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

17,99

8,18

18,22

8,32

18,75

8,43

18,78

5,17

18,90

5,09

813,85

7,02

878,41

10,89

846,75

-1,79

914,57

-1,01

864,20

6,19

Jasa Pendidikan

179,37

8,35

182,20

6,58

191,07

4,38

193,34

3,31

190,20

6,04

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

110,55

5,22

116,45

8,80

119,23

5,62

120,67

5,12

118,50

7,19

44,56

11,35

45,12

10,47

46,16

8,55

46,47

7,13

46,30

3,91

6,90 11,31

436,85

0,15

-94,75

13,26

223,60

14,82

405,78

31,51

356,83

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)

331,42

0,01

-99,83

19,16

132,72

15,59

179,39

27,89

146,55

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)

69,91

235,93

64,33

540,20

71,79 2259,48

34,95

25,70

11,13

-84,07

Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

109,52

671,84

54,87 2306,36

57,93

34,22

16,87

-84,60

Jasa lainnya

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)

164,69

889,10

B. Perbankan INDIKATOR

Tw.1 % yoy

PERBANKAN Bank Umum: Total Aset (Rp miliar) DPK (Rp miliar) - Tabungan - Giro - Deposito Kredit (Rp miliar) - Modal Kerja - Konsumsi - Investasi LDR Kredit UMKM (Rp miliar) Kredit Mikro (Rp miliar) Kredit Kecil (Rp miliar) Kredit Menengah (Rp miliar) NPL

8078,51 6501,46 3425,44 1671,90 1404,12 5833,12 1493,41 3867,20 472,50 89,72 1599,55 463,05 788,71 347,78 1,91

13,70 13,20 14,13 12,55 11,76 12,11 8,97 14,77 2,09 12,03 30,27 8,29 1,11

Tw.2

8252,50 6511,80 3570,97 1555,70 1385,14 6094,95 1614,79 4003,24 476,91 93,60 1714,24 496,82 826,18 391,22 1,86

% yoy

2016 Tw.3

10,92 4,42 16,20 -15,30 4,41 12,29 10,81 14,32 1,69 12,80 34,04 8,38 1,15

8224,07 6248,34 3531,98 1383,65 1332,71 6197,49 1652,11 4074,35 471,03 99,19 1744,43 494,31 847,24 402,88 1,97

% yoy

6,41 -4,20 4,75 -19,09 -7,48 12,19 13,69 13,02 1,11 11,54 32,86 6,16 2,31

Tw.4

8461,06 6306,79 3774,69 989,57 1542,53 6405,98 1663,31 4286,91 455,77 101,57 1751,19 491,42 872,92 386,85 1,66

% yoy

4,20 1,24 0,87 -19,07 21,99 12,67 12,91 14,68 -3,97 8,47 17,65 9,96 -4,00

2017 Tw.1 % yoy

8452,56 6346,12 3569,27 1323,88 1452,96 6687,33 1737,46 4467,70 482,17 105,38 1742,49 883,49 376,74 358,29 1,77

4,63 -2,39 4,20 -20,82 3,48 14,64 16,34 15,53 2,05 8,94 90,80 -52,23 3,02

C. Sistem Pembayaran INDIKATOR SISTEM PEMBAYARAN Inflow (Rp miliar) Outflow (Rp miliar) Volume Kliring (lembar) Nominal Kliring (Rp miliar) Cek/BG Kosong (lembar)

Tw.1 351,77 160,92 5.190 260,46 23

% yoy 5,96 -23,30 1,15 13,07 -25,81

Tw.2 187,12 895,74 5.160 246,12 36

2016 % yoy Tw.3 15,66 74,55 0,58 3,99 33,33

486,62 456,47 4.676 244,49 32

% yoy 25,38 -45,11 -0,89 3,05 14,29

Tw.4 237,28 737,04 4.879 245,41 44

% yoy 90,39 -12,51 -4,93 -7,45 41,94

2017 Tw.4 % yoy 307,28 248,19 4.722 234,92 40

-12,65 54,23 -9,02 -9,81 73,91

Ringkasan Eksekutif Pertumbuhan Ekonomi Daerah Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2017 meningkat dibandingkan triwulan IV-2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 tercatat sebesar 7,54% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,54% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 terutama didorong oleh meningkatnya ekspor luar negeri, membaiknya tingkat konsumsi yang berasal dari dana pemerintah, dan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. menyebabkan pendapatan dari subsektor tanaman perkebunan tersebut pada level yang tinggi. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor administrasi pemerintahan menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017. Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan, seiring dengan adanya penyesuaian baseline pada titik normalnya, mengingat pada triwulan I-2016 lalu terjadi kontraksi pada pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, produksi smelter yang mulai kembali berada pada titik normalnya, pertumbuhan pada sektor administrasi pemerintahan. Adapun pertumbuhan pada triwulan II-2017 diestimasikan akan sebesar 6,57% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

Keuangan Pemerintah Pada triwulan I-2017, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh 1,23% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai realisasi PAD yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, terjadi penurunan realisasi belanja APBD triwulan I-2017 yang hanya terealisasi sebesar 12,01%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai 13,10%. Kendati demikian, nominal belanja triwulan I-2017 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

xi

Inflasi Daerah Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada akhir triwulan I -2017 tercatat sebesar 2,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2016 yang sebesar 1,91% (yoy). Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pencapaian inflasi tercatat lebih rendah. Pada triwulan I-2016, inflasi tercatat sebesar 5,45% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I-2017. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman cuaca yang diakibatkan oleh el nino sedikit banyak akan mempengaruhi pasokan bahan pangan. Selain itu, adanya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang terjadi pada triwulan II-2017 akan meningkatkan permintaan masyarakat. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan II -2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,70% ±1% (yoy).

Boks Daya Saing Perikanan Potensi perikanan di Maluku Utara sudah terkenal sejak lama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya nelayan yang berasal dari luar Provinsi Maluku Utara, misalnya: nelayan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, bahkan ada yang dari Filipina yang menangkap hasil laut di provinsi ini. Namun, secara umum, daya saing perusahan perikanan di Provinsi Maluku Utara masih rendah untuk keseluruhan aspek (market share, profit, penggunaan teknologi, kualitas produk, pelayanan setelah penjualan, pendidikan manajer, kesinambungan bahan baku, fasilitas pendukung di lokasi perusahaan, dan pekerja profesional). Aspek kualitas produk dan pelayanan setelah penjualan merupakan dua aspek yang memiliki nilai daya saing yang tinggi.

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku Utara, terjadi kenaikan alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi pada triwulan I-2017

dari

53,47% menjadi

57,17%.

Terdapat

indikasi

terjadinya penurunan pendapatan

masyarakat Maluku Utara sehingga menyebabkan pengurangan alokasi untuk tabungan. Hal tersebut terefleksi dari penurunan alokasi penghasilan masyarakat untuk tabungan menurun dari 31,10% menjadi 25,98%. Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah yakni hanya sebesar 0,40% namun masih lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,31%. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I-2017 menunjukkan adanya perlambatan, yakni sebesar 8,20% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya 8,79% (yoy). Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya kinerja kredit non-UMKM, yakni berasal dari tidak lancarnya pembayaran permerintah daerah terhadap beberapa rekanan di sektor konstruksi dan jasa. NPL korporasi UMKM pada triwulan I-2017 tercatat 5,03% sedikit memburuk dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,80%.

xii

Perkembangan Sistem Pembayaran Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan I-2017 di Maluku Utara menunjukkan net inlow (uang yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang keluar dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan I-2017, aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp307,28 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp248,19 miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp59,10 miliar. Sementara itu, fasilitas kliring pada periode triwulan I-201 tercatat mengalami kontraksi 9,81% (yoy).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara terindikasi mengalami peningkatan. Seiring perbaikan kondisi ekonomi Maluku Utara, penyerapan tenaga kerja juga mengalami perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya TPAK Februari 2017 menjadi 69,48%, dibanding periode Februari 2016 yang hanya sebesar 67,83% . Pada triwulan laporan, juga tercatat bahwa NTP Maluku Utara lebih tinggi daripada NTP Nasional, meski mengalami penurunan dibanding dengan NTP triwulan sebelumnya. Namun demikian, NTP Maluku Utara masih terjaga di angka lebih besar dari 100, sehingga, meskipun mengalami koreksi, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara masih terjaga.

Prospek Perekonomian Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2017 diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,7% - 7,2% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang, diikuti oleh realisasi konsumsi pemerintah yang juga akan semakin meningkat. Sementara itu, perbaikan produksi sektor meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU Minerba yang telah diimplementasi pada triwulan II-2017 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri. Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan III -2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Tren peningkatan harga minyak dunia yang tengah berlangsung, ditengarai akan mendorong adanya penyesuian lanjutan terhadap harga BBM di Indonesia. Pertamina dan Pemerintah akan melaksanakan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali, dan diperkirakan evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III-2017 mendatang. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan III-2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,7% ± 1%. (yoy).

xiii

xiv

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH “Perekonomian Maluku Utara Tumbuh Meningkat”

Pertumbuhan yoy Tw-I 2017

7,54%

 Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 7,54% (yoy), terakselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 6,54% (yoy). Akselerasi pertumbuhan Maluku Utara dari sisi permintaan terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, meningkatnya ekspor luar negeri, dan berkurangnya impor luar negeri.

 Perekonomian Maluku Utara pada triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Realisasi belanja pemerintah yang terhambat, akan memberikan dampak ke melambatnya pertumbuhan beberapa sektor antara lain sektor konstruksi, sektor jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan. Hal tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pada triwulan II-2017.

Pertumbuhan qtq Tw I-2017

0,11%

1.1 Kondisi Umum Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2017 meningkat dibandingkan triwulan IV2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 tercatat sebesar 7,54% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,54% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 terutama didorong oleh meningkatnya ekspor luar negeri, membaiknya tingkat konsumsi yang berasal dari dana pemerintah, dan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor administrasi pemerintahan menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017. Dari sisi pertambangan, dengan bertambahnya satu smelter pengolahan nikel yang beroperasi di Maluku Utara dan rencana relaksasi UU Minerba, khususnya terkait pemberian izin ekspor mineral mentah, mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan target produksinya di triwulan I-2017. Berdasarkan informasi dari hasil liaison, salah satu perusahaan tambang terbesar di Malut meningkatkan target produksinya dari 1,6 juta ton/tahun menjadi hampir 10 juta ton/tahun. Sementara, pada sektor konstruksi, pembangunan smelter di Pulau Obi yang terus berlangsung dan pembukaan akses jalan baru di Pulau Halmahera, mendorong pertumbuhan pada sektor ini. Selanjutnya, penyaluran dana BOS dan meningkatnya belanja rutin pemerintah daerah memberikan andil yang cukup signifikan terhadap peningkatan pada sektor administrasi pemerintahan. Pada triwulan berjalan diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan, seiring dengan adanya penyesuaian baseline pada titik normalnya, mengingat pada triwulan I-2016 lalu terjadi kontraksi pada pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, produksi smelter yang mulai kembali berada pada titik normalnya, pertumbuhan pada sektor administrasi pemerintahan. Adapun pertumbuhan pada triwulan II-2017 diestimasikan akan sebesar 6,57% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan

konsumsi

pemerintah diperkirakan

menjadi

penghambat utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2017. Dari sisi penawaran, risiko perlambatan muncul di beberapa sektor utama, antara lain tertundanya realisasi proyek pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan sektor konstruksi, berakhirnya musim liburan yang menyebabkan pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan juga melambat, serta pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan yang masih lambat. Risiko yang timbul akibat pengesahan APBD yang terlambat dapat dihadapi dengan

2

baik oleh Pemerintah Daerah sehingga pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan dan realisasi konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi. Di tengah tingginya pertumbuhan yang berlangsung, sampai dengan triwulan IV-2017, Maluku Utara masih memiliki potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Diberikannya izin ekspor nikel mentah, mulai beroperasinya dua pabrik smelter, peningkatan rencana proyek pemerintah pusat di Maluku Utara, dan tren perbaikan perdagangan antar daerah diperkirakan menjadi pendorong utama akselerasi pertumbuhan Maluku Utara. Berdasarkan perkembangan ekonomi tersebut diatas, maka perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,78% - 6,28% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 bersumber dari membaiknya ekspor luar negeri serta meningkatnya konsumsi pemerintah daerah Maluku Utara pada triwulan tersebut. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Realisasi Konsumsi Pemerintah pada triwulan I-2017 tercatat tumbuh 10,76% (yoy). Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi mengingat pada triwulan sebelumnya sektor ini terkontraksi 0,76% (yoy). Sementara itu, perdagangan luar negeri di Maluku Utara juga menunjukkan perbaikan keadaan. Impor luar negeri tercatat terkontraksi 76,70% (yoy) dibarengi dengan ekspor luar negeri yang tumbuh 264,99% (yoy). Perbaikan ini secara tidak langsung mendorong konsumsi masyarakat sehingga masih berada pada tingkat pertumbuhan yang terjaga, yakni 4,50% (yoy) serta sektor lainnya yang juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Secara andil, ekspor luar negeri merupakan komponen dengan andil pertumbuhan yang paling besar di triwulan I-2017, yakni 4,97% (yoy). Diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercatat 3,12% (yoy). Kendati melambat dibandingkan triwulan IV-2016, konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,68% (yoy) dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2017.

3

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Luar Negeri Impor Luar Negeri Net Ekspor Antar Daerah

PDRB

Pertumbuhan (%) Andil (%) Tw IV 2016 Tw I 2017 Tw IV 2016 Tw I 2017 4.82 4.50 2.82 2.68 3.08 6.96 0.04 0.09 -0.76 10.76 (0.29) 3.12 4.63 4.55 1.35 1.34 -103.34 -111.03 2.66 (1.20) 309.68 264.99 2.50 4.97 20.32 -76.70 1.24 (8.49) 6.58 107.81 (1.30) (11.95) 6.54

7.54

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut, struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan I-2017 masih didominasi oleh konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga yang meski mengalami peningkatan pangsa dari 57,57% menjadi 58.24%. Pangsa terbesar kedua berasal dari konsumsi pemerintah yang menunjukkan penurunan dari 38,68% menjadi 31,74% dari keseluruhan PDRB Maluku Utara. Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) adalah sebesar 27,86%, tidak banyak berubah dari pangsanya pada triwulan IV-2016 yang sebesar 27,78%. Selanjutnya, kinerja ekspor Maluku Utara mengalami perbaikan yang cukup signifikan berkat berlangsungnya produksi dari smelter nikel, dengan kondisi demikian pangsa ekspor luar negeri Maluku Utara meningkat lebih dari 100% dari 2,77% pada triwulan IV-2016 menjadi 5,68% di triwulan I-2017. Sementara, pangsa impor luar negeri yang didominasi oleh impor bahan baku pengolahan smelter menunjukkan penurunan pangsa pasca selesainya pembangunan smelter, turun dari 6,36% pada triwulan sebelumnya, menjadi 2,24% pada triwulan I-2017. Lebih jauh lagi, masih tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan dari luar provinsi menyebabkan terjadinya net impor antar daerah yang tercatat meningkat menjadi sebesar 22,35%, yang menjadi pangsa negatif bagi struktur perekonomian Maluku Utara.

4

Sumber : BPS Prov insi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV-2016

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2017 terpantau masih terjaga meski mengalami perlambatan, dari 4,82% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 4,50% (yoy) pada triwulan I-2017. Sementara itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan I-2017 tumbuh 6,96% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,08% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang demikian, konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 2,77% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga

Sumber : LBU, diolah

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Konsumsi Lokasi Proyek

Konsumsi rumah tangga yang melambat dari triwulan IV-2016 dipengaruhi oleh menurunnya indeks pendapatan rumah tangga. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara, pendapatan rumah tangga terkoreksi dari 105,14 pada triwulan sebelumnya, menjadi 93,67

5

pada triwulan I-2017. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keadaan Ekonomi Saat Ini (IKE) pada triwulan I-2017 menunjukkan adanya penurunan dari 117,0 pada triwulan IV-2016 menjadi 114,4 di triwulan I-2017. Pelemahan kondisi ekonomi masyarakat merupakan dampak dari turunnya indeks penghasilan dari 137,0 di triwulan IV-2016 menjadi 133,3 di triwulan pertama 2017. Meski menurun, indeks keadaan ekonomi saat ini pada triwulan I-2017 masih menunjukkan optimisme masyarakat yang tinggi dengan indeks jauh di atas 100 yakni 114,4. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannyua masih cukup terjaga di tingkat 4,50% (yoy). Meningkatnya ekspor yang juga didorong tumbuhnya beberapa sektor pendukung diperkirakan akan mendorong kegiatan ekonomi di tengah masyarakat ke depannya.

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Keadaan Ekonomi Saat Ini

Pada triwulan berjalan, konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat. Datangnya bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di triwulan II-2017 akan mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan indeks tendensi konsumen mendatang yang meningkat menjadi 112,42, didorong oleh optimisme pendapatan mendatang dan rencana pembelian barang tahan lama yang masing-masing memiliki indeks 115,18 dan 107,58.

1.2.2 Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 10,76% (yoy) atau memberikan andil pertumbuhan pada triwulan I-2017 sebesar 3,12% (yoy). Angka ini menunjukkan pertumbuhan

6

signifikan setelah pada triwulan IV-2016 terkontraksi sebesar 0,76% (yoy). Terlambatnya pengesahan APBD 2017 di Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta baseline effect dari tingginya realisasi anggaran pada triwulan I-2016 merupakan faktor penghambat dalam realisasi anggaran sehingga pertumbuhannya tidak setinggi periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun demikian, penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat serta gencarnya realisasi belanja, utamanya belanja operasional dan belanja hibah, menjadi pendorong tingginya realisasi konsumsi pemerintah.

Grafik 1.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Triwulan

Pada triwulan berjalan, diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan menunjukkan percepatan. Adanya belanja transfer dan belanja hibah yang sudah terjadwalkan serta kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong realisasi belanja Pemerintah Daerah secara tepat waktu akan mendorong realisasi belanja. Dengan akan terealisasinya belanja pemerintah sesuai dengan rencana, diharapkan multiplier effect yang bersumber dari belanja pemerintah akan terjadi pada sektor usaha di Maluku Utara.

1.2.3 Kegiatan Ekspor – Impor Komponen ekspor luar negeri dalam PDRB tercatat mengalami pertumbuhan yang melambat dari 309,68% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi sebesar 264,99% (yoy) pada triwulan I-2017. Namun demikian, didukung oleh meningkatnya pangsa ekspor luar negeri dalam PDRB yang meningkat dari 2,77% menjadi 5,68% pada triwulan pertama 2017 memberikan dampak yang cukup baik sehingga komponen ekspor memiliki andil paling tinggi dalam pertembuhan ekonomi Maluku Utara dari sisi permintaan, yakni 4,97% (yoy). Produksi smelter PT Fajar

7

Bhakti di Pulau Gebe yang terus berlangsung, mendorong peningkatan ekspor luar negeri Maluku Utara yang tercatat 31,49 juta USD pada triwulan I-2017. Di lain sisi, impor luar negeri tercatat terkontraksi sebesar 76,70% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 20,32% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor luar negeri masih didominasi oleh mesin dan pesawat mekanik (2,50 juta USD), bahan bakar mineral (2,30 juta USD), serta mesin dan peralatan listrik serta bagiannya. Impor luar negeri tersebut terutama akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan smelter dan pembangkit listrik.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.9 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri

Ditilik dari sisi perdagangan antar daerah, seiring dengan turunnya produksi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang cenderung meningkat, pertumbuhan impor antar daerah cenderung mengalami peningkatan.

8

Pada triwulan I-2017 tercatat impor antar provinsi mengalami peningkatan pertumbuhan. Kondisi yang demikian, menyebabkan secara keseluruhan Maluku Utara tercatat mengalami net impor antar daerah. Net impor tercatat tumbuh 107,81% (yoy) pada triwulan I-2017, setelah sebelumnya tumbuh 6,58% (yoy) pada triwulan IV-2016.

Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.11 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara

Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara secara keseluruhan (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan I-2017 mengalami net impor sebesar Rp971,76 juta. Secara tahunan, net impor mengalami kontraksi sebesar 7,44% (yoy). Pada triwulan berjalan, net impor diperkirakan semakin melambat, seiring implementasi relaksasi UU Minerba dan peningkatan produksi smelter yang diperkirakan akan meningkatkan ekspor Maluku Utara secara cukup signifikan. Selain itu, peningkatan produksi tanaman pangan lokal dan penguatan kerjasama antar daerah di wilayah Maluku Utara, diperkirakan akan semakin mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap produk impor dari provinsi lain.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran Pada triwulan I-2017, akselerasi pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, dari sisi penawaran, terutama dipengaruhi oleh tingginya andil pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan. Sektor-sektor utama tersebut tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sektor pertanian sebagai sektor dengan pangsa terbesar tercatat tumbuh 6,36% (yoy) pada triwulan I-2017. Selain itu, peningkatan produksi perusahaan-perusahaan tambang juga mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan secara cukup signifikan, yakni menjadi 11,58% (yoy) pada triwulan I-2017. Lebih

9

jauh lagi, sektor perdagangan menunjukkan kinerja yang baik seiring tumbuhnya konsumsi masyarakat, sektor ini tumbuh 7,15% (yoy) pada triwulan I-2017.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.12 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Berdasarkan andilnya, sektor pertanian memberikan andil sebesar 1,46% (yoy) pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat Rp7,54% (yoy), atau 19,41% dari pertumbuhan Maluku Utara. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan andil kedua terbesar dengan nilai sebesar 1,30% (yoy) atau 17,31% dari total pertumbuhan. Andil terbesar ketiga diberikan oleh sektor pertambangan yang mulai aktif kembali, yakni sebesar 1,09% (yoy).

10

Di luar sektor-sektor utama yang memiliki pangsa besar, sektor lain yang juga cukup berdampak signifikan di Maluku Utara juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor administrasi pemerintahan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,19% (yoy) pada triwulan I-2017 setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 1,01% (yoy)

akibat

permasalahan fiskal yang terjadi secara nasional. Seiring dengan tingginya kinerja konsumsi pemerintah, sektor konstruksi tercatat tumbuh semakin tinggi dari 6,03% (yoy) di triwulan IV2016 menjadi 6,84% (yoy) pada triwulan I-2017. Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh melambat dari 17,11% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 14,68% (yoy) di triwulan pertama 2017. Peningkatan pertumbuhan pada triwulan I-2017 terpantau cukup signifikan. Hal ini ditengarai didorong oleh mulai beroperasinya smelter di Pulau Obi dan lokasi lainnya di Maluku Utara sehingga mampu mendorong naiknya sektor pertambangan yang memiliki multiplier effect cukup luas di Maluku Utara. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi pada saat implementasi UU Minerba di awal tahun 2014, tidak aktifnya sektor pertambangan menyebabkan aktivitas ekonomi di Maluku Utara menjadi sedikit menurun. Untuk memitigasi risiko kerentanan tersebut, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan ekonomi Maluku Utara yang lebih berkesinambungan Seiring peningkatan promosi pariwisata Maluku Utara dan penetapan Morotai sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sektor transportasi dan sektor akomodasi dan makanan minuman memiliki potensi untuk terus dioptimalkan pertumbuhannya. Invetasi di sektor ini tercatat sedang dalam tren meningkat, adanya pembangunan beberapa resort di Pulau Morotai, Pulau Widi, dan rencana pembukaan beberapa rute penerbangan baru, dapat menjadi pemicu awal akselerasi sektor ini. Selain itu, sektor industri pengolahan juga perlu untuk terus didorong melalu promosi-promosi investasi, pada tahun 2016 lalu sudah ada investasi dari untuk pabrik pengepakan semen, pabrik smelter, dan pabrik pengolahan bijih besi. Pada tahun 2017, diharapkan adanya promosi investasi yang lebih gencar dan dibarengi dengan peningkatan efisiensi pengurusan izin investasi akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Maluku Utara secara lebih baik dan lebih stabil.

11

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.14 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Di tengah pembangunan ekonomi yang terus berlangsung di Maluku Utara yang disertai berbagai fluktuasi pertumbuhan sektoral, secara umum struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan I-2017 tidak banyak mengalami perubahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 24,64% dari total PDRB. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 17,70% dari total PDRB. Sementara itu, sektor administrasi pemerintah yang triwulan I-2017 tumbuh signifikan memiliki pangsa sebesar 15,62%. Sedangkan sektor pertambangan yang menunjukkan pertumbuhan yang positif selama beberapa triwulan terakhir memiliki pangsa sebesar 9,08%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya 8,72%. Sementara akumulasi dari sektor-sektor lainnya pangsanya hanya sebesar 32,97% dengan struktur yang juga tidak banyak bergeser.

1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pada triwulan I-2017, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 6,36% (yoy) sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,65% (yoy). Perlambatan ini ditengarai terjadi fenomena La Nina sehingga hasil panen ikan, hortikultura, dan perkebunan rakyat sedikit terganggu. Namun demikian, secara jumlah masih menunjukkan hasil yang baik sehingga pertumbuhan pada sektor ini masih terbilang tinggi. Masih tingginya pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari penjadwalan masa tanam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan masa panen yang tidak bersamaan di tiap daerah sehingga petani dari masing-masing daerah dapat menikmati harga yang optimal dan masyarakat mendapat pasokan dan harga yang lebih stabil.

12

Sumber: PPN Ternate, diolah

Grafik 1.15 Jumlah Tangkapan Ikan

Sumber: BPS Maluku Utara

Grafik 1.16 Perkembangan NTP Perikanan

Tinggi gelombang yang relatif stabil meski mulai memasuki masa La Nina tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan produksi ikan di Maluku Utara. Sehingga subsektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar pada pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan data PPN Ternate, hasil tangkapan ikan selama triwulan I-2017 masih menunjukkan perbaikan pasca terkontraksi cukup dalam pertumbuhannya. Pada triwulan I-2017 tercatat hasil tangkapan ikan sebanyak 2.070 ton atau tumbuh 11,93% (yoy), jauh membaik dari triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar 8,19% (yoy). Pada triwulan berjalan, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan akan cenderung meningkat. Hal ini seiring dengan keadaan cuaca yang semakin membaik dan mulai memasuki masa panen menjelang bulan Ramadhan.

1.3.2 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan I-2017, sedikit melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,61% (yoy). Berakhirnya periode liburan akhir tahun memberikan dampak pada perlambatan pertumbuhan sektor ini dibanding periode sebelumnya. Namun demikian, pola kebiasaan masyarakat untuk memperbaharui perabot rumah tangga dan beberapa barang rumah tangga dengan barang baru di awal tahun ditengarai menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan sektor ini. Di samping itu, adanya peningkatan produksi komoditas ekspor dari sektor pertambangan juga memacu aktivitas perdagangan sehingga pertumbuhan di sektor ini tetap terjaga.

13

Sumber: BPS Maluku Utara

Grafik 1.17 Indeks Pendapatan Rumah Tangga

Sumber: BPS Maluku Utara

Grafik 1.18 Tingkat Konsumsi Komoditi Makanan dan Bukan Makanan

Pada triwulan I-2017, pendapatan masyarakat relative menurun. Hal ini terpantau dari indeks pendapatan rumah tangga yang tercatat menurun dari 105,14 di triwulan IV-2016 menjadi 93,67 di triwulan I-2017. Meski begitu, tingkat konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi komoditi makanan dan bukan makan yang meningkat menjadi 112,26 pada triwulan I-2017. Tingginya konsumsi masyarakat mampu menopang pertumbuhan sektor perdagangan sehingga tetap tinggi pada triwulan I2017. Sektor perdagangan besar dan eceran, menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Maluku Utara. Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan semakin meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru dan memicu peningkatan penjualan para pelaku usaha di sektor ini. Selain itu, produktivitas perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, cengkih, dan pala juga masih terjaga dengan baik, sehingga perdagangan antar wilayah tumbuh dengan baik. Terlebih lagi sektor pertambangan yang pernah memberikan sumbangsih besar pada ekonomi Maluku Utara kembali bangkit sehingga konsumsi masyarakat akan semakin tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan diperkirakan akan mengalami akselerasi pada triwulan II-2017, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hasil survei konsumen menunjukkan memperkuat perkiraan tersebut, dimana indeks ekspektasi pengeluaran 3 bulan mendatang tercatat sebesar 155,0, dapat dibilang sangat optimis.

14

1.3.3 Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan pada triwulan I-2017 tumbuh semakin tinggi menjadi sebesar 11,58% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 7,60% (yoy). Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan produksi nikel salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara sebagai respon dari membaiknya harga nikel global dan penyerapan nikel dalam negeri yang cukup tinggi. Selain itu, relaksasi UU Minerba memungkinkan dilakukannya ekspor nikel mentah dalam jumlah terbatas. Salah satu perusahaan tambang terbesar di Maluku Utara telah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor nikel ke luar negeri. Perkembangan harga komoditas dunia dan relaksasi UU Minerba, utamanya pada komoditas nikel, mendorong optimalisasi produksi perusahaan tambang di Maluku Utara. Pada triwulan I-2017, tercatat Maluku Utara melakukan dua kali ekspor, yakni pada bulan Januari dan Maret, dimana komoditas utama yang diekspor adalah hasil olahan nikel, yakni nickel pig iron dan ferronickel.

1.3.4 Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Lainnya Sektor

industri pengolahan tercatat semakin melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya. Pada triwulan I-2017, sektor ini tercatat tumbuh sebesar 14,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2016 sebesar 17,11% (yoy). Perlambatan yang terjadi selama dua triwulan ke belakang disebabkan oleh adanya relaksasi UU Minerba sehingga nikel yang diproduksi oleh perusahaan tambang diekspor dengan izin khusus dalam bentuk mentah sehingga pengolahan nikel di smelter yang telah dibangun di Pulau Gebe menurun. Hal tersebut menyebabkan perusahaan tambang menahan persediaan bahan galian mereka untuk tidak segera diolah, mesti secara kapasitas produksi mereka mengalami peningkatan. Hasil SKDU juga menunjukan hasil yang searah, saldo bersih kinerja usaha sektor industri pengolahan tercatat mengalami penurunan dari 4,23% di triwulan IV-2016 menjadi 6,04% di triwulan I-2017.

15

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Saldo Bersih Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan

Sumber: Dinas ESDM Prov. Maluku Utara, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Pembangunan Smelter di Maluku Utara

Pada triwulan berjalan, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami perlambatan. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada awal Januari 2017, diperkirakan produksi bijih nikel dari perusahaaperusahaan tambang akan cenderung langsung diekspor guna memanfaatkan peluang yang ada dan mengejar peningkatan pendapatan ditengah prediksi adanya peningkatan konsumsi nikel dunia. Hal ini juga sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan perkiraan usaha pada industri pengolahan tercatat -3,02%. Menilik progress pembangunan smelter di Maluku Utara yang total mencapai 9 perusahaan yang telah mengantongi izin. Diperkirakan multiplier effect dari operasionalisasi smelter tersebut baru akan dapat semakin dirasakan pada tahun 2017 dan setelahnya. Hal tersebut mempertimbangkan pula rencana beroperasinya smelter PT Mega Surya Pertiwi selambatnya pada triwulan II-2017. Smelter tersebut rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 180.000-200.000 metric ton per tahun.

16

Sumber: Biro Keuangan Prov. Maluku Utara, diolah

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Ekspor Maluku Utara

Grafik 1.22 Perkembangan APBD Provinsi Maluku Utara sisi Pendapatan

Sektor administrasi pemerintahan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni 6,19% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya sempat terkontraksi 1,01% (yoy). Realisasi PAD dan penerimaan dana perimbangan yang sesuai dengan target menyebabkan APBD Provinsi berada dalam posisi yang positif. Selain itu, adanya dana bagi hasil dari perusahaan tambang yang beroperasi dengan normal juga mendorong tumbuhnya sektor ini. Di lain sisi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan perlambatan dari 10,07% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 9,58% (yoy) pada triwulan pertama 2017. Melambatnya pertumbuhan sektor transportasi dikarenakan berakhirnya liburan akhir tahun pada awal triwulan pertama 2017. Dibukanya beberapa rute penerbangan baru baik menuju maupun keluar

Ternate

dan

penambahan

armada

penyeberangan,

mendorong

peningkatan

pertumbuhan sektor ini.

17

18

BOKS DAYA SAING PERIKANAN

Potensi dan Daya Saing Industri Perikanan Maluku Utara dalam Menghadapi MEA A. PETA POTENSI DAN DAYA SAING PERIKANAN 1. Potensi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki luas daratan 31.982,50 km2 yang terdiri dari delapan kabupaten (Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu) dan dua kota (Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan). Halmahera Selatan merupakan wilayah terluas (25,48%) dan Kota Ternate merupakan wilayah dengan luasan yang terkecil (0,35%). Tahun 2015, jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara mencapai 1.162.345 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 36 jiwa/km2. Kota Ternate adalah kota terpadat di provinsi ini dengan tingkat kepadatan sebesar 1.912 jiwa/km2. Sedangkan Kabupaten Halmahera Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 12,96 jiwa/km2. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 219.836 jiwa. Sedangkan wilayah dengan penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 49.807 jiwa. Lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) yang mencapai 50,23%. Sektor jasa merupakan sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 17,56%. Berdasarkan kabupaten/kota, Halmahera Selatan merupakan wilayah tertinggi dengan persentase jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, yaitu 95,97% dari total angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terbesar berada di Halmahera Tengah yaitu 95.761 orang atau 18,65% dari total angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara. Rata-rata pendidikan tertinggi dari tenaga kerja adalah sekolah dasar atau sederajat (26,01%). Ditilik dari sisi pertumbuhan ekonominya, selama tiga tahun terakhir Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar 5,00% dari 5,48% pada tahun 2014 menjadi 5,77% pada tahun 2016. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini yaitu peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,35%). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan makro ekonomi yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan secara terperinci pola konsumsi rumah tangga di provinsi ini. Pada sisi lain, sisi konsumsi merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan inflasi di wilayah ini terutama pada

19

BOKS DAYA SAING PERIKANAN saat bulan terang (waktu di mana suplai ikan di pasar menjadi berkurang) dan pada waktu hari raya (Idul Fitri). Kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) proses produksi sektor pertanian yang masih tradisional; dan (2) masih tergantung pada komoditas mentah termasuk bahan tambang. Proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi untuk semua sektor, terutama sektor perikanan, belum tersedia di wilayah ini. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah yang diterima dari siklus produksi suatu komoditas adalah yang terendah. Selain itu, penggunaan teknologi yang sifatnya tradisional dalam proses pengambilan bahan baku (misalnya sektor perikanan) menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB

2012 6,47% 3,13% 3,25% 9,51% 6,43%

2013 3,54% 2,80% 6,48% 4,15% 5,18%

2014 3,02% -12,82% 10,20% 30,73% 13,19%

2015 1,67% 6,38% 3,91% 23,39% 6,93%

2016 4,27% -1,57% 15,14% 21,41% 5,78%

14,04% 9,83%

3,88% 12,81%

6,07% 12,25%

10,15% 8,39%

8,01% 7,03%

7,69% 5,15% 8,38% 13,65% 7,24% 6,60% 5,59%

6,44% 4,80% 9,21% 8,51% 4,69% 9,12% 7,26%

9,47% 9,92% 12,24% 4,64% 6,92% 6,45% 10,65%

7,52% 3,54% 9,13% 10,38% 7,31% 5,34% 6,83%

8,86% 12,70% 8,65% 12,94% 8,05% 7,49% 3,44%

5,64% 6,70% 6,16% 6,98%

4,42% 10,41% 5,24% 6,36%

6,97% 9,32% 6,71% 5,49%

7,19% 6,35% 8,99% 6,10%

5,56% 6,17% 9,33% 5,77%

Sumb er : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Pembangunan ekonomi di provinsi ini sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu: jumlah tenaga kerja yang bekerja per sektor dan sumbangan sektor terhadap PDRB. Aspek tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor pertanian menguasai lebih dari setengah pangsa pasar tenaga kerja di provinsi ini. Sedangkan pada aspek sumbangsih sektor terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor

20

BOKS DAYA SAING PERIKANAN pertanian mampu memberikan sumbangan sebesar 24,84%. Namun, distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) sebesar 1,12%. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan dimana persentase luas laut (69,08%) lebih besar dari luas daratan (30,92%). Walaupun demikian, provinsi ini dikenal dengan komoditas yang ada di daratannya yaitu kopra dan cengkih sejak pemerintahan Hindia Belanda. Potensi sumberdaya ikan (standing stock) mencapai 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari (maximum sustainable yield) sebesar 517.000 ton per tahun. Pemanfaatan terhadap potensi perikanan yang ada di provinsi ini baru mencapai 29,31% pada tahun 2014. Perairan Maluku Utara merupakan alur migrasi ikan pelagis besar, misalnya: cakalang, tuna mata besar, tuna sirip biru, tongkol, dan tuna skipjack. Potensi per tahun dari ikan pelagis besar adalah 106.510 ton dengan produksi saat ini 37.460 ton, artinya, pemanfaatan potensi hanya 35,17%. Selain ikan pelagis besar, perairan Maluku Utara juga memproduksi ikan pelagis kecil dan demersal. Pemanfaatan ikan pelagis kecil baru mencapai 31,48% sedangkan demersal mencapai 38,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor perikanan laut di kawasan ini masih sangat besar. Peningkatan teknologi tangkap dan jumlah armada tangkap merupakan solusi yang dapat dikembangkan dalam mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Sebagian besar nelayan di wilayah ini masih menggunakan teknologi tangkap tradisional, misalnya: menggunakan armada tangkap yang berukuran kecil (<5 GT). Jumlah armada perikanan yang saat ini ada sebanyak 3.245 unit dengan distribusi: 37 kapal yang berukuran di atas 30 GT, 10-30 GT sebanyak 124 kapal, dan sisanya kurang dari 10 GT. Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Jenis Ikan Tuna, Tongkol, Cakalang

Volume Produksi 110.069,20 ton

Kerapu

5.773,70 ton

Ekor Kuning, Lolosi, dan Selar

12.541,10 ton

Ikan Ekonomis lainnya

89.052,40

Lokasi Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Sula, dan Morotai

Sumb er : DKP Provinsi Maluku Utara, diolah

21

BOKS DAYA SAING PERIKANAN Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/Men/14 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan PER.01/Men/09 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan di laut Indonesia dibagi menjadi 11 WPP. Provinsi Maluku Utara berada dalam empat WPP, yaitu: (1) WPP-RI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); (2) WPP-RI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); (3) WPP-RI 716 (Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera); dan (4) WPP-RI 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik). Statistik produksi perikanan tangkap di empat wilayah WPP tahun 2005-2013 menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata produksi sebesar 4,56% per tahun, di mana WPP-RI 716 memberikan sumbangsih terbesar 17,73% dan terkecil (2,84%) di WPP-RI 714. Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

2. Analisis Shift-Share Hasil perhitungan Shift-Share hanya menunjukkan sektor dan subsektor terkait dengan perikanan pada PDRB. Secara keseluruhan semua komponen menunjukkan nilai positif, yang dapat diintepretasikan bahwa pengaruh perekonomian nasional selama kurun waktu pengamatan memberikan dampak total (Dij) positif bagi perekonomian Maluku Utara sebanyak Rp1,4 triliun. Komponen Nij menunjukkan nilai positif yang menunjukkan bahwa jika perekonomian Maluku Utara tumbuh sebesar perekonomian nasional, maka dampak yang ditimbulkan adalah sebesar Rp1 triliun. Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Utara (6,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,3%) selama periode pengamatan.

22

BOKS DAYA SAING PERIKANAN Tabel 3. Hasil Perhitungan Shift-Share Maluku Utara (dalam milyar rupiah) Lapangan Usaha

Komponen

Perikanan

Nij 74.5262

Mij -46.7050

Cij -71.8931

Dij -44.0720

Perdagangan Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan (S)

160.3911 54.6866

137.7443 17.8373

133.2141 0.2616

431.3495 72.7854

Penyediaan Akomodasi Penyediaan Makan Minum Informasi dan Komunikasi (S) Jasa Perantara Keuangan

2.5909 1.7560 40.8153 28.0139

0.7940 -0.2591 30.3312 45.9432

-0.7773 -0.2365 -7.0662 34.8616

2.6077 1.2603 64.0802 108.8188

PDB

1002.7935

181.7175

283.8706

1468.3816

Sumber: hasil perhitungan tim peneliti

Komponen industrial mix (Mij) juga menunjukkan angka yang positif meskipun besarannya lebih kecil dibandingkan komponen Nij, yang berarti pengaruh perubahan sektoral (diukur melalui selisih antara pertumbuhan sektor dengan pertumbuhan PDB atau Rin – Rn) memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Maluku Utara sebesar Rp0,18 triliun. Kinerja sektoral di Maluku Utara maupun di tingkat nasional, yang diukur dari rata-rata pertumbuhan sektoral menunjukkan variasi untuk masing-masing sektornya, pada beberapa sektor memiliki nilai positif dan negatif. Secara keseluruhan komponen competitive share (Cij) menunjukkan nilai positif yang dapat diartikan adanya peningkatan daya saing pada perekonomian Maluku Utara dan memiliki nilai sebesar Rp0,28 triliun. Berbeda dengan komponen lainnya, komponen Cij menunjukkan nilai positif dan negatif. Adanya perbedaan nilai rata-rata sektoral Maluku Utara dan Nasional yang menjadi penyebab mengapa nilainilai ini menjadi positif dan negatif.

3. Daya Saing Industri perikanan dapat diklasifikasikan ke dalam industri yang kompetitif atau tidak kompetitif dapat dilihat dari berbagai aspek: (1) share penjualan terhadap total penjualan di pasar (Mathis et al., 1988); (2) tingkat pengembalian usaha (business returns) (Jacobson, 1988); (3) intangible assets (Markides & Williamson, 1996); dan (4) skala multi-dimensional (Molina et al., 2004). Penelitian ini menggunakan pengukuran yang dikemukakan oleh Molina et al. (2004) yang mengombinasikan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan apakah suatu industri berada dalam kategori kompetitif atau tidak. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan perikanan yang bergerak pada bidang produksi dan pengolahan di Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori tidak kompetitif. Sedangkan perusahaan yang bergerak pada bidang eksportir berada dalam kategori kompetitif. Beberapa aspek yang menyebabkan kurang kompetitifnya perusahaan produksi dan pengolahan, antara lain: (1) ketersediaan fasilitas

23

BOKS DAYA SAING PERIKANAN penunjang yang minim (terutama listrik); (2) alat tangkap yang masih tradisional; (3) proses pengolahan produk memiliki nilai tambah yang rendah; (4) produktivitas tenaga kerja yang rendah; (5) regulasi yang belum mendukung; dan (6) suplai bahan baku tergantung pada musim. Berikut adalah sejumlah kendala penting yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan para nelayan, yang terkait dengan peningkatan daya saing perikanan Maluku Utara: 1. Kelompok perusahaan produksi. a. Para nelayan metode pole and line khusus jenis ikan cakalang, utamanya memperoleh ikan dari rumpon milik warga di sekitar Pulau Ternate. Namun, jumlah rumpon yang tersedia dibandingkan jumlah nelayan tidak seimbang, sehingga persaingan meningkat. Ketika ketersediaan ikan di rumpon tidak mencukupi, para nelayan harus mendapatkan ikan dari luar wilayah Ternate, misalnya, sampai ke perairan Pulau Bacan, Halmahera Selatan atau ke perairan Bitung, Sulawesi Utara yang jaraknya cukup jauh. Nelayan membutuhkan bahan bakar dan logistik lain yang lebih besar sehingga biaya operasional meningkat, di lain pihak, harga jual ikan ke penampung tetap. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi para nelayan tangkap. Nelayan berharap bisa memperoleh bantuan rumpon tambahan dari pemerintah, untuk memastikan ketersediaan ikan mencukupi. b. Bantuan armada kapal tangkap pole and line yang berasal dari pemerintah dianggap belum mampu memberikan peningkatan signifikan pada hasil tangkapan. Nelayan justru berpendapat hal ini menambah besar jumlah pesaing dalam memperoleh hasil tangkapan. Contoh: setelah adanya bantuan kapal tangkap Inka Mina dan Mina Maritim, hasil tangkapan yang sebelumnya berkisar dari 5-8 ton/trip menurun menjadi rata-rata kurang dari 2 ton/trip. Nelayan berharap peningkatan jumlah armada juga disertai dengan peningkatan sejumlah fasilitas penangkapan. c. Pemanfaatan teknologi penangkapan juga masih sangat terbatas. Misalnya, untuk peningkatan penangkapan ikan, nelayan belum memiliki alat fish-finder yang sangat membantu mengetahui lokasi ikan. Ketersediaan teknologi perikanan seperti ini diharapkan membantu peningkatan hasil penangkapan. d. Produksi ikan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikitnya ikan-ikan pelagis yang digunakan sebagai umpan. 2. Kelompok perusahaan pengolahan. a. Pemanfaatan teknologi: industri pengolahan perikanan Maluku Utara umumnya masih terbatas pada produk kasar (raw material) atau hanya pada proses pengawetan bahan baku industri, belum berkembang sampai pada pengolahan

24

BOKS DAYA SAING PERIKANAN produk ikan. Untuk media pengawetan ikan, beberapa pengusaha memiliki fasilitas tetapi dengan energi listrik yang tidak mendukung, sehingga media tidak dapat dimanfaatkan. Pada saat jumlah ikan meningkat, media pengawetan terbatas, pengusaha terpaksa membuang ikan yang tidak bisa diawetkan. Kapasitas pasar penjualan ikan juga tidak bisa menampung hasil ikan yang melimpah. b. Harga

ikan

di

Provinsi

Maluku

Utara

sangat

berfluktuasi,

sehingga

mempengaruhi siklus bisnis perusahaan. c. Minimnya ketersediaan pasokan listrik yang berdampak pada keterbatasan penggunaan ABF (Air Blast Freezing) dan cold storage.

Akibatnya, jumlah

tangkapan nelayan pada saat musim ikan tidak dapat di tampung oleh para pengusaha pengumpul ikan di Kota Ternate sehingga banyak ikan yang terbuang. 3. Kelompok Eksportir. a. Regulasi pemerintah daerah dianggap cenderung memperberat usaha, mulai dari izin usaha sampai pada retribusi pelabuhan untuk pengiriman. Pengurusan izin dan retribusi yang berbelit-belit menyebabkan kontainer yang memuat hasil ikan sulit keluar dari wilayah pelabuhan. b. Tenaga kerja umumnya belum terlatih dan tersertifikasi, sebatas buruh kasar sehingga hasil proses pengawetan yang dipasarkan hanya terbatas dalam negeri. Beberapa usaha pengolahan memanfaatkan tenaga kerja asing dari Filipina untuk pengolahan dan pengawetan ikan. Namun, pemasaran lanjutan hanya didistribusikan ke wilayah Bitung yang untuk selanjutnya diolah dan/atau diekspor ke luar negeri. Tabel 4. Variabel yang digunakan dalam menentukan level kompetitif dari pada perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara

Variable

Market Share Profit Penggunaan Teknologi Kualitas dari produk Pelayanan setelah penjualan Pendidikan manager Kesinambungan Bahan Baku Fasilias pendukung di lokasi perusahaan Pekerja professional Rerata

Kelompok Perusahaan Produksi Kategori Rerata C NC 2,5 √ 3,5 √ 1,2 √ 4,28 √ 4,43

√ √

3 3,7

√

Kelompok Perusahaan Pengolahan Kategori Rerata C NC 2,8 √ 3,33 √ 2 √ 4,33 √

Kelompok Perusahaan Eksportir Kateogri Rerata C NC 3,5 √ 4 √ 1,8 √ 4,67 √

3,67

√

4,25

√

3,8

√

3,8

√

3,2

√

3

√

2,8

√

2,2

√

1,8

√

1,3 2.97

√ √

1,33 2,96

√ √

1,23 3,11

√ √

Keterangan: C=competitive dan NC=Non-Competitive Sumber: Data primer diolah, 2016.

25

BOKS DAYA SAING PERIKANAN Peningkatan daya saing sangat erat kaitannya dengan rencana ekspansi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ekspansi perusahaan akan mengindikasikan seberapa besar pangsa pasar yang akan dikuasai oleh perusahaan. Semakin besar pangsa pasar yang mampu direbut oleh perusahaan maka semakin besar pula peranan perusahaan dalam perdagangan suatu komoditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa 60,00% perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara berencana untuk meningkatkan usaha melalui ekspansi bisnis (pengembangan pasar dan/atau pengembangan produk baru). Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan eksportir merupakan dua kelompok perusahaan yang hampir seluruh pelaku usahanya ingin mengembangkan usaha yang dimiliki saat ini. Hal ini sangat erat kaitan dengan potensi perikanan di kawasan ini yang belum terkelola secara optimal. Kondisi ini tidak terjadi pada industri yang bergerak dibidang produksi, di mana mereka cenderung mengoptimalkan apa yang mereka miliki saat ini dan hanya sedikit (30,00 %) yang berniat untuk melakukan ekspansi bisnis. Secara umum, perusahaan perikanan yang ingin melakukan ekspansi bisnis akan memilih model pengembangan pasar yang dilayani saat ini dan produk yang diproduksi saat ini. Artinya, perusahaan perikanan cenderung untuk mengambil strategi bertahan pada pasar yang ada saat ini untuk memastikan bahwa pesaing tidak mengambil pangsa pasar yang dimiliki. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang akan mencoba untuk mengembangkan produk baru (fillet ikan, tuna loin, dan kerajinan dari rumput laut) dalam rangka ekspansi bisnis merek pada masa yang akan datang. Tabel 5. Ekspansi Bisnis Perusahaan Perikanan di Provinsi Maluku Utara

Kelompok Usaha

Ekspansi Bisnis Ya

Produksi Pengolahan Eksportir Ket:

30,00

Tidak

Model Ekspansi Bisnis Model 1 Ya

70,00 100,00

Model 2

Model 3

Tidak

Ya

Tidak

Ya

0,00

33,33

66,67

33,33

Tidak

Model 4 Ya

66,67 33,33

Tidak 66,67

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00 50,00

50,00

0,00

100,00

80,00

20,00

50,00

50,00

0,00

100,00 20,00

80,00

0,00

100,00

Model 1 (pengembangan pasar yang dilayani saat ini dan produk yang diproduk si saat ini) Model 2 (pengembangan produk baru untuk pasar yang dilayani saat ini) Model 3 (pengembangan k e pasar baru yang belum dilayani saat ini dengan menggunak an produk yang dimilik i sek arang) Model 4 (pengembangan produk baru dan pengembangan pasar baru)

Pengembangan yang dilakukan perusahaan erat kaitannya dengan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan (55,56%) berencana

26

BOKS DAYA SAING PERIKANAN melakukan pembangunan fasilitas produksi baru, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya bahan baku yang tidak dapat ditampung oleh perusahaan pengolahan. Pada sisi lain, semakin banyak permintaan ikan dari pasar. Selain itu, perusahaan perikanan juga akan melakukan peremajaan terhadap fasilitas yang dimiliki (22,22%) dan riset pasar (22,22%). Inovasi teknologi berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk memenangi persaingan dalam pasar juga dilakukan oleh perusahaan perikanan di wilayah ini (75,00%).

B. TANTANGAN DAN POSISI DALAM GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) GVC merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bagaimana peranan sebuah perusahaan dalam persaingan global. Peranan perusahaan dalam GVC akan terkait dengan market share dari perusahaan. Artinya, jika peranan perusahaan semakin besar maka market share yang dimasuki oleh perusahaan akan semakin besar pula, dan sebaliknya. Selain itu, GVC juga sangat erat kaitannya dengan ekspansi perusahaan di berbagai negara. Artinya, semakin banyak anak perusahaan yang berdiri di berbagai negara maka posisi perusahaan dalam GVC akan semakin besar. Pada sub bab ini akan membahas bagaimana posisi perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC yang ditinjau dari dua aspek, yaitu: market share dan ekspansi perusahaan. Saat ini, perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara yang bergerak pada bidang produksi dan pengolahan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal (dalam provinsi) dan nasional (antar provinsi di Indonesia). Sedangkan perusahaan perikanan yang bergerak di bidang eksportir berusaha untuk memasuki pasar ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Eropa. Perusahaan-perusahaan pengekspor cenderung tidak langsung melakukan ekspor ke berbagai negara tujuan tetapi melalui perusahaan afiliasi yang berada di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Jika dilihat dari kapasitas produksi per tahun yang baru mencapai 95,57 ton (kelompok produksi), 284,1 ton (kelompok pengolahan), dan 275 ton untuk (kelompok eksportir), maka dapat dikatakan bahwa market share perusahaan perikanan di provinsi ini masih sangat kecil (<1%). Hal ini berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki, di mana provinsi ini adalah salah satu provinsi dengan potensi perikanan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan di Indonesia. Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat posisi perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC adalah ekspansi perusahaan. Seluruh perusahaan perikanan di provinsi ini belum melakukan ekspansi perusahaan di negara lain, namun ada beberapa perusahaan yang telah melakukan ekspansi pada tingkat nasional. Skala usaha 27

BOKS DAYA SAING PERIKANAN yang kecil, struktur modal yang kecil, teknologi yang digunakan masih berskala tradisional dan pemasaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal (dalam dan luar provinsi) merupakan faktor yang menyebabkan perusahaan perikanan belum melakukan ekspansi perusahaan. Khusus untuk perusahaan eksportir, mereka mencoba untuk melakukan memenuhi Mutual Recognition Agreement dalam memasarkan produk perikanan yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan perikanan yang bergerak dalam bidang eksportir telah mengikuti standar internasional dalam penyediaan produknya. Untuk mengidentifikasi dimensi apa saja dalam usaha bisnis yang mempengaruhi kualitas perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC maka digunakan Importance Performance Analysis. Analisis ini membagi pandangan perusahaan terhadap dua kondisi, yaitu: tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance). Kedua tingkatan tersebut digunakan untuk menilai tujuh dimensi, yaitu: infrastruktur, bahan baku, tenaga kerja, energi, modal dan perbankan, regulasi dan kebijakan, serta kinerja makro. Masing-masing dimensi memiliki variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerja dari setiap dimensi. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepentingan terendah berada pada dimensi kondisi ekonomi makro (4,04) dan tertinggi adalah energi (4,61). Sedangkan untuk tingkat kinerja, dimensi bahan baku (3,57) merupakan dimensi tertinggi dan energi (2,71) adalah dimensi yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan sangat tergantung pada suplai energi sebagai bahan bakar dalam pengoperasian perusahaan. Namun, pada kenyataannya, suplai energi di Provinsi Maluku Utara menurut para pengusaha masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan pengajuan penambahan daya listrik dalam rangka pembangunan ABF (Air Blast Freezing) dan cold storage yang tidak disetujui oleh PLN. Keterbatasan ini menyebabkan produktivitas perusahaan menjadi rendah. Masalah utama dari setiap kelompok usaha dalam GVC berbeda-beda. Untuk kelompok produksi, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya modal untuk mengembangkan usaha. Walaupun akses terhadap kredit telah disediakan dengan baik oleh pihak perbankan. Namun menurut pengusaha yang bergerak di bidang produksi menyatakan bahwa untuk mengakses kredit sangat sulit (terkait dengan jaminan) dan bunga yang tinggi. Sedangkan untuk bidang pengolahan dan eksportir terkendala pada aspek asupan sumber energi listrik yang rendah. Untuk kelompok produksi, dimensi regulasi merupakan dimensi yang menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan 28

BOKS DAYA SAING PERIKANAN peranan industri ini dalam GVC. Sedangkan dimensi energi (ketersediaan bahan bakar minyak/solar) dan bahan baku (kualitas dan kuantitas bahan baku) perlu untuk tetap dipertahankan. Namun yang menjadi perhatian adalah jarak tangkapan nelayan yang semakin jauh dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya ikan pelagis yang digunakan sebagai umpan. Solusi yang digunakan oleh masyarakat yaitu membuat rumponrumpon tetapi dalam jumlah yang terbatas. Dimensi infrastruktur dan tenaga kerja menempati kuadran di mana tingkat kepentingan di bawah rata-rata tetapi tingkat kinerja di atas rata-rata. Perusahaan perikanan yang bergerak pada bidang produksi sebagian besar tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, karena selain biaya tenaga kerja yang murah, tenaga kerja berpendidikan rendah di provinsi ini mudah diperoleh. Sedangkan dimensi modal dan perbankan serta kondisi makro berada pada low priority. Artinya, kedua dimensi ini dalam jangka pendek tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perusahaan tetapi perlu melakukan perbaikan. Kelompok industri pengolahan memberikan penilaian terhadap dimensi energi yaitu dengan tingkat kepentingan di bawah rata-rata dan tingkat kinerja di bawah rata-rata. Kondisi ini merupakan akumulasi dari keresahan yang dirasakan oleh industri pengolahan karena sudah bertahun-tahun masalah energi terus disuarakan dalam berbagai kesempatan baik secara individu maupun kelompok. Namun, hingga saat ini perbaikan terhadap dimensi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dimensi energi disarankan harus menjadi prioritas dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini sama dengan yang dirasakan oleh kelompok eksportir, di mana dimensi energi merupakan prioritas utama yang perlu segera untuk dibenahi oleh pemerintah daerah. Perbedaan utama antara kelompok perusahaan pengolahan dan perusahaan eksportir terletak pada dimensi regulasi. Menurut kelompok pengolahan, regulasi saat ini telah memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat kinerja yang tinggi. Namun, pada kelompok eksportir menunjukkan hal yang berbeda bahwa dimensi regulasi memiliki tingkat kepentingan di bawah rata-rata dan tingkat kinerja di bawah rata-rata. Artinya, regulasi untuk perdagangan antar provinsi telah baik dan perlu dipertahankan sedangkan regulasi untuk komoditas ekspor perlu untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.

C. DAMPAK PENERAPAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Untuk menunjang road map perikanan dan kelautan yang terkait dengan MEA, maka pemahaman masyarakat terhadap MEA perlu untuk diketahui. Hasil analisis menunjukkan

29

BOKS DAYA SAING PERIKANAN bahwa sebagian besar perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara (55,00%) telah mengetahui MEA terutama mereka yang berada pada kelompok pengolahan dan eksportir. Sedangkan persentase perusahaan yang belum mengetahui MEA pada kelompok produksi sebesar 80,00%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyebaran informasi terkait dengan MEA belum sampai pada aktivitas ekonomi terendah. Hal ini akan memberikan dampak pada manfaat yang diterima dari adanya MEA. Kelompok perusahaan yang mengetahui adanya MEA berpendapat bahwa MEA belum memberikan manfaat (72,73%) dan cenderung menghambat (27,27%). Fakta ini menunjukkan bahwa dampak MEA di provinsi ini belum terasa untuk sektor perikanan. Walaupun perusahaan perikanan di provinsi ini belum merasakan dampak dari adanya MEA, namun mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA. Persiapan tersebut dapat dilihat dari strategi yang dilakukan, di mana 81,82% pengusaha akan memperluas pangsa pasar mereka dan 18,18% akan tetap menjaga pangsa pasar yang ada saat ini. Tabel 6. Persepsi Perusahaan terhadap Dampak MEA Dampak Variabel

menurun >20%

menurun <20%

tidak berubah

meningkat <20%

meningkat >20%

Pejualan

N/A

N/A

50,00%

33,33%

16,67%

Harga bahan baku

N/A

16,67%

16,67%

33,33%

33,33%

Lebih Sulit

Tidak Berubah

Lebih Mudah

Akses permodalan dalam negeri

N/A

16,67%

16,67%

66,67%

N/A

Akses permodalan luar negeri

N/A

N/A

50,00%

50,00%

N/A

Ketenagakerjaan

N/A

N/A

66,67%

33,33%

N/A

Lebih Mahal

Tidak Berubah

Lebih Murah

Biaya Energi

N/A

N/A

50,00%

50,00%

N/A

Biaya tenga kerja

N/A

N/A

66,67%

33,33%

N/A

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara merasa bahwa MEA tidak akan memberikan perubahan terhadap aktivitas usaha mereka. Pada aspek penjualan, saat ini kelompok usaha produksi dan pengolahan hanya melayani pasar dalam negeri sehingga dampak MEA tidak akan mengubah pangsa pasar mereka. Sedangkan untuk eksportir, dengan adanya MEA maka diharapkan pangsa pasar mereka akan meningkat. Harga bahan baku di provinsi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sepanjang tahun mengalami fluktuasi yang

30

BOKS DAYA SAING PERIKANAN sangat tinggi tergantung pada musim. Pada saat musim teduh dan bulan gelap, harga ikan akan menjadi sangat murah sedangkan pada musim gelombang dan bulan terang, harga ikan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya MEA tidak akan mengubah harga bahan baku di provinsi ini. Menurut persepsi kelompok pengusaha perikanan di Provinsi Maluku Utara, bahwa MEA akan memberikan manfaat bagi kemudahan akses permodalan dalam negeri dan luar negeri. Hambatan perdagangan yang dirasakan oleh para eksportir selama ini akan m ulai dihilangkan sehingga akan banyak investor asing yang akan tertarik untuk berinvestasi pada bidang perikanan di provinsi ini. Selain itu, kelompok produksi akan lebih mudah memperoleh modal karena adanya skim kredit yang lebih baik yang ditawarkan oleh pemerintah (daerah dan/atau pusat). Untuk aspek ketenagakerjaan, dengan adanya MEA tidak akan mengubah struktur tenaga kerja yang ada saat ini, di mana sebagian besar tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, tenaga kerja dengan low skill sangat dibutuhkan dalam industri perikanan. Aspek biaya, baik biaya energi dan biaya tenaga kerja, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan perikanan belum meyakini bahwa akan terjadi perubahan dalam kedua struktur biaya tersebut. Biaya energi akan sangat tergantung pada pasar dunia, sehingga naik dan turunnya harga energi akan sangat tergantung pada faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak akan mengalami perubahan karena tenaga kerja asing tidak akan mungkin bersaing pada pasar tenaga kerja yang low skill. Tabel 7. Strategi untuk Menghadapi MEA Stategi

Tidak Melakukan

Mungkin tidak melakukan

Netral

Mungkin Melakukan

Melakukan

N/A

40.00

20.00

40.00

N/A

60.00

20.00

0.00

20.00

N/A

N/A

20.00

40.00

20.00

N/A

20.00

20.00

N/A

60.00

N/A

Akses pasar Organisasi dan Kapabilitas Talent Operasional Sumber: Data primer diolah, 2016.

Secara umum, perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara berada dalam posisi ragu apakah akan melakukan suatu strategi atau tidak melakukannya. Pemahaman pengusaha perikanan terhadap kehadiran MEA yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan para pengusaha ragu dalam menentukan strategi yang akan

31

BOKS DAYA SAING PERIKANAN dipilih dalam menghadapi MEA. Namun, sebagian besar pengusaha perikanan tidak akan memiliki strategi organisasi dan kapabilitas (peningkatan merger, akuisisi dan joint venture di antara perusahaan di ASEAN) dalam menghadapi MEA.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI a.

Simpulan Hasil analisis yang dilakukan pada tingkat regional, diperoleh beberapa kesimpulan

terkait dengan potensi dan daya saing sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara, tantangan dan posisi dalam GVC, serta dampak dari penerapan MEA, yaitu: 1. Potensi perikanan di Maluku Utara sudah terkenal sejak lama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya nelayan yang berasal dari luar Provinsi Maluku Utara, misalnya: nelayan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, bahkan ada yang dari Filipina yang menangkap hasil laut di provinsi ini. Hasil kekayaan laut di Provinsi Maluku Utara belum digali secara optimal karena pemerintah provinsi masih fokus pada hasil bumi yang ada di daratan (pertambangan). Namun di sisi yang lain, sebagian besar masyarakat Maluku Utara hidup dari sektor perikanan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk berusaha dan menyejahterakan rakyat pada sektor perikanan masih sangat terbuka. Kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan yang cukup lebar menyebabkan adanya potensi illegal fishing yang akan dilakukan oleh pihak lain yang berasal dari luar wilayah Provinsi Maluku Utara. 2. Secara umum, daya saing perusahan perikanan di Provinsi Maluku Utara masih rendah untuk keseluruhan aspek (market share, profit, penggunaan teknologi, kualitas

produk,

pelayanan

setelah

penjualan,

pendidikan

manajer,

kesinambungan bahan baku, fasilitas pendukung di lokasi perusahaan, dan pekerja profesional). Aspek kualitas produk dan pelayanan setelah penjualan merupakan dua aspek yang memiliki nilai daya saing yang tinggi. 3. Posisi perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC yang ditinjau dari dua aspek, yaitu: market share dan ekspansi perusahaan menunjukkan posisi yang masih rendah. Market share dari perusahaan dalam GVC masih di bawah satu persen karena saat ini hanya melayani pasar dalam negeri. Selain itu, perusahaan perikanan di provinsi ini belum melakukan ekspansi perusahaan karena masalah modal. 4. Tantangan utama dari perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara dalam GVC adalah rendahnya suplai listrik. Listrik memiliki peranan penting dalam menjaga agar “rantai dingin” tetap terjaga sehingga kualitas produk tetap terjaga dan harga tidak mengalami penurunan.

32

BOKS DAYA SAING PERIKANAN 5. Kehadiran MEA belum dirasakan oleh para pengusaha perikanan di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat yang cenderung melakukan strategi “menunggu dan melihat”. b. Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan perikanan di Provinsi Maluku Utara, antara lain: 1. Bagi Pengusaha: a. Skala usaha yang ada saat ini masih sangat kecil untuk bersaing dengan perusahaan lain di luar Maluku Utara sehingga diperlukan peningkatan skala usaha. Hal ini didasarkan pada potensi perikanan yang begitu besar, namun pemanfaatan yang masih rendah. b. Perlu ada kerja sama antara pengusaha dalam penyediaan rumpon-rumpon sehingga masalah kekurangan umpan dapat teratasi secara bersama. 2. Bagi pemerintah daerah pada level kabupaten/kota maupun provinsi: a. Penyediaan listrik yang cukup akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan perikan di provinsi ini dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah. b. Penyederhanaan regulasi akan memberikan peluang untuk masuknya investor baru pada sektor perikanan. c. Memberikan bantuan modal bagi nelayan penangkap yang masih memiliki kapasitas tangkap rendah. 3. Bagi pemerintah pusat: a. Perlu adanya sosialisasi tentang bagaimana tantangan dan peluang sektor industri perikanan dalam menghadapi MEA. b. Melakukan pengawasan yang ketat di sekitar perairan utara Provinsi Maluku Utara yang sering menjadi illegal fishing. 4. Bagi pihak perbankan: a. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha terutama nelayan tangkap agar tidak takut melakukan pinjaman ke pihak perbankan. b. Memberikan kredit dengan bunga yang rendah untuk usaha yang produktif.

33

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi Pendapatan Tw I-2016

“Kinerja realisasi belanja pemerintah pada triwulan I-2017 tumbuh melambat”

Rp 0 

Realisasi Belanja Tw I-2017

Rp318,27 miliar

Pada triwulan I-2017, realisasi pendapatan pemerintah tumbuh 1,23% (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh nilai realisasi PAD yang mengalami peningkatan cukup signifikan.



Sementara itu, dari sisi pengeluaran, terjadi penurunan realisasi belanja APBD triwulan I-2017 yang hanya terealisasi sebesar 12,01%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai 13,10%. Kendati demikian, nominal belanja triwulan I-2017 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

35

2.1 Struktur APBD Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2017 adalah sebesar Rp2,86 triliun atau meningkat 32,48% dari anggaran pendapatan pada APBD 2016. Sementara itu, anggaran belanja pada APBD 2016 tercatat sebesar Rp2,65 triliun atau hanya meningkat sebesar 0,05% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Berdasarkan penetapan dari DPRD Maluku Utara tanggal 12 Januari 2017, APBD Provinsi Maluku Utara ditetapkan defisit Rp44,34 miliar. APBD tersebut mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari pengingkatan target PAD yang mencapai 99,17% (yoy) dan peningkatan pendapatan transfer sebesar 30,43% (yoy). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat ses uai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur pendapatan transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 66,61% pada APBD 2017, meskipun demikian pada tahun 2017 ini Pemprov Maluku Utara berupaya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan penyerapan pajak melalui elektronifikasi transaksi, mendorong pembayaran bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan dari sektor perikanan.

36

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran pendapatan. Kenaikan terjadi pada belanja operasional yaitu sebesar 16,53% (yoy). Kenaikan pada nominal belanja operasional tersebut terjadi utamanya karena terdapat peningkatan cukup signifikan pada pos belanja pegawai sebab adanya pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai tetap, timbulnya pos belanja bunga untuk pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, serta peningkatan pada pos belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana pos belanja operasional meningkat pangsanya menjadi sebesar 73,56%, sementara pos belanja modal turun pangsanya menjadi sebesar 26,03%.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017

37

2.2 Realisasi Pendapatan APBD Jumlah total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan I-2017 sebesar Rp549,532 miliar atau sebesar 19,19% lebih rendah dibanding triwulan I-2016 yang terealisasi sebesar 25,11%. Hampir seluruh komponen besaran realiasinya lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali Dana Perimbangan yang persentase realisasi lebih rendah.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Dari komponen pembentuknya, Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi sebesar 10,72% lebih tinggi dibanding triwulan I-2016 yang terealisasi sebesar 6,61%. Sementara itu, Dana Perimbangan tumbuh lebih rendah, hanya sebesar 25,31% pada triwulan I-2017 padahal pada triwulan I-2016 lalu mencapai 35,79%. Masih terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara, menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

38

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Meski secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan I-2017 lebih rendah dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-lain mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Realisasi PAD hingga akhir triwulan I-2017 telah mencapai 10,72%, pencapaian tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi periode yang sama di tahun 2016 yang belum terealisasi sama sekali. Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak BBM, dan pajak air permukaan yang terealisasi cukup tinggi pasca penerapan transaksi non tunai, sehingga risiko kebocoran dapat semakin diminimalisir. Selain itu, pemasukan dari retribusi daerah juga terealisasi cukup tinggi, terutama yang berasal dari retribusi pelayanan RSUD, pengelolaan parkir, dan retribusi pemberian izin usaha. Sementara itu, realisasi komponen pendapatan transfer meski masih menunjukkan kinerja tinggi pada triwulan I-2017, namun persentasenya mengalami penurunan. Komponen pendapatan yang kini menguasai 66,61% dari keseluruhan anggaran pendapatan ini, mencatatkan realisasi sebesar 25,31%, lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama di tahun 2016 sebesar 35,79%. Secara nominal realisasi pendapatan transfer meningkat 9,44% (yoy).

39

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.4 Perbandingan Akumulasi Sisi Pendapatan Realisasi APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016

2.3 Realisasi Belanja APBD Total realisasi belanja daerah pada triwulan I-2017 mencapai Rp318,27 miliar atau terkontraksi sebesar 8,23% (yoy), mengalami penurunan realisasi setelah pada triwulan I-2016 lalu realisasinya tumbuh sebesar 80,90% (yoy). Perlambatan ini terutama disumbang oleh komponen Belanja Operasional dan Transfer yang menurun dari 34,22% (yoy) pada triwulan I2016 menjadi terkontraksi sebesar 10,59% (yoy) pada triwulan I-2017. Masih rendahnya belanja modal di awal tahun ditengarai karena masih berlangsungnya proses pengadaan dan adanya perubahan pejabat anggaran terkait.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan

40

Pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari Belanja Pegawai yang sudah terealisasi sebesar Rp97,03 miliar atau 12,28% dari anggaran, Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp47 miliar atau 14,03% dari anggaran, serta Belanja Barang dan Jasa yang telah terealisasi sebesar Rp64,17 miliar atau 9,28% dari anggarannya. Belanja hibah tersebut, secara spesifik merupakan realisasi alokasi Dana BOS ke seluruh sekolah di Maluku Utara. Serta realisasi belanja barang dan jasa berupa pembelian barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Operasi yang melambat menjadi 11,75% (yoy) yang disebabkan oleh sempat terlambatnya pengesahan APBD 2017. Namun demikian, realisasi Belanja Modal yang cukup ekspansif di triwulan I-2017 ini, meningkat dari Rp89,61 miliar di triwulan I-2016 menjadi Rp88,31 miliar di triwulan I-2017. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan memberikan sumbangan realisasi Belanja Modal terbesar, disusul Belanja Bangunan dan Gedung, dan Belanja Peralatan dan Mesin. Secara pola musiman realisasi belanja pemerintah di awal tahun akan berada pada level rendah, kemudian akan mulai digenjot di triwulan II dan III. Namun demikian, realisasi pada triwulan I-2017 yang sudah cukup ekspansif, diharapkan memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih awal, yang saat ini pengaruh proyek-proyek pemerintah masih cukup besar pada struktur ekonomi Maluku Utara

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Grafik 2.6 Perbandingan Sisi Realisasi APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

41

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I-2017

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

2.4 Rekening Pemerintah Dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan hingga akhir triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp990,83 miliar. Sesuai dengan siklusnya jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp265,98 miliar. Peningkatan terjadi seiring meningkatnya realisasi pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Secara tahunan, dana milik pemerintah daerah tersebut terkontraksi sebesar 11,81% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 58,71% (yoy). Kontraksi yang cukup signifikan ini disebabkan karena lebih awalnya realisasi penggunaan dana pemerintah daerah. Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat terkontraksi 30,66% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 44,39% (yoy). Sementara itu, simpanan likuid lainnya yakni tabungan tercatat tumbuh sebesar 12,23% (yoy) dan simpanan dalam bentuk deposito tumbuh sebesar 58,36% (yoy). Meski mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan, jumlah realisasi belanja Pemerintah di triwulan I-2017 cukup besar, baik pada komponen belanja operasi maupun belanja modal. Perbaikan ini mampu mendorong sektor konstruksi yang bergantung pada keuangan Pemerintah sehingga tumbuh sebesar 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh

42

cukup tinggi, dari kontraksi 0,76% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 10,76% (yoy) pada triwulan I-2017

Sumber : Data Perbankan

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

43

44

BAB III INFLASI “Tekanan Inflasi pada Triwulan I-2017 Terjaga”

Inflasi yoy Tw I2017

2,41%

Kondisi cuaca yang tidak menentu selama triwulan memicu peningkatan tekanan inflasi, namun demikian dengan terjaganya pasokan pangan serta didorong adanya kerjasama strategis antar wilayah di dalam provinsi, inflasi Maluku Utara yang diwakili Kota Ternate terjaga pada level 2,41% (yoy). Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di triwulan II-2017 ini, diperkirakan akan mendorong tekanan inflasi pada triwulan selanjutnya.

Inflasi yoy Tw-IV 2016

1,91%

3.1 Perkembangan Inflasi Tw I-2017 Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate pada akhir triwulan I-2017 tercatat sebesar 2,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2016 yang sebesar 1,91% (yoy). Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pencapaian inflasi tercatat lebih rendah. Pada triwulan I-2016, inflasi tercatat sebesar 5,45% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan I-2017.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Barang dan Jasa Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Inflasi Tahunan (yoy )

2014 III

I

II

3.66 5.68 10.20 10.03 11.19 10.98 14.38 8.80

10.16 8.07 9.36 12.93 11.44 11.36 9.73 9.75

4.06 12.31 3.07 17.41 10.17 7.2 1.71 5.40

IV

I

6.75 12.45 7.34 -5.87 18.34 -21.72 18.60 9.34

9.00 8.73 5.53 20.1 10.51 5.85 7.52 7.92

2015 II III 7.62 6.92 4.89 22.40 10.62 5.42 14.20 8.22

5.75 4.10 4.62 15.24 7.38 5.29 12.32 6.60

IV

I

11.72 4.69 2.80 12.63 1.30 4.00 -2.90 4.52

4.13 6 6.2 6.9 1.7 4.5 5.6 5.45

2016 II III 3.56 7.54 5.23 4.20 1.61 4.34 -1.86 3.87

4.38 8.25 4.39 3.85 2.26 3.55 -0,36 4.05

IV -4.27 8.33 3.43 3.60 3.95 3.77 0.05 1.91

2017 Andil I 4.06 6.95 0.39 2.14 3.22 3.57 0.50 2.41

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Secara bulanan, pada triwulan I-2017, Kota Ternate mengalami dua kali inflasi dan satu kali deflasi. Pada bulan Januari 2017, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm) dan dilanjutkan pada bulan Februari 2017 dengan inflasi sebesar 0,03% (mtm). Selanjutnya, pada Maret 2017 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm). Masih terjaganya pasokan bahan pangan di Kota Ternate dapat menekan inflasi sehingga berada di bawah Nasional yang tercatat sebesar 3,82% (yoy).

46

0.85 1.00 0.14 0.12 0.11 0.16 0.07 2.41

Kelompok administered price merupakan kelompok yang mengalami tekanan inflasi paling tinggi pada triwulan I-2017, tercatat sebesar 5,30% (yoy). Adanya kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2017 dan penyesuaian tarif dasar listrik yang dilakukan bertahap pada Januari dan Maret 2017 mendongkrak inflasi pada kelompok ini. Pada kelompok volatile food, inflasi tercatat sebesar 3,58% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang deflasi 4,07% (yoy). Sementara itu, kelompok core inflation mengalami inflasi sebesar 1,44% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya inflasi 2,79% (yoy).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food menunjukkan adanya peningkatan tekanan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Komoditas penyumbang inflasi favorit Maluku Utara seperti bawang, cabai, tomat, dan ikan cakalang yang pada triwulan IV-2016 mengalami deflasi mulai menunjukkan adanya peningkatan harga. Adanya fenomena el nino yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun sehingga mengurangi pasokan bahan pangan sedikit banyak mempengaruhi tekanan inflasi pada kelompok ini. Namun demikian, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal masih menunjukkan dampak positif sehingga tekanan inflasi pada kelompok ini dapat ditekan.

47

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Rokok (yoy)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Tarif Listrik (yoy)

Penyesuaian cukai rokok yang dilakukan pada Januari 2017 sudah mendorong pedagang untuk meningkatkan harga rokok sejak triwulan IV-2016. Pada triwulan I-2017, komoditas rokok putih, rokok kretek, dan rokok kretek filter tercatat masih menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, rencana pemerintah meningkatkan tarif daftar listrik secara bertahap untuk pengguna listrik rumah tangga dengan daya 900 VA pada bulan Januari dan Maret 2017 memberikan dampak pada pergerakan harga di Maluku Utara. Kembali normalnya tarif angkutan udara setelah sempat turun di awal tahun juga berkontribusi pada meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok administered price. Dengan demikian, kelompok administered prices menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Angkutan Laut dan Udara

48

Pada kelompok inflasi inti, tekanan inflasi terjaga pada nilai 1,44% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 2,79% (yoy). Tingginya inflasi kelompok ini pada dua tahun ke belakang menyebabkan tekanan inflasi pada triwulan I-2017 menjadi tidak terlalu tinggi meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan I-2017 terjatat 7,54% (yoy). Sementara untuk komoditas bahan makanan dan makanan jadi pada inflasi inti, relatif masih terjaga pasokannya, sebagai dampak dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Biaya Sandang

Grafik 3.7 Perkembangan Harga Makanan Jadi, Ikan Diawetkan, dan Bahan Makanan Lainnya

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan I-2017 menunjukkan inflasi sebesar 3,58% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat deflasi 4,07% (yoy). Selama triwulan I-2017 deflasi terutama terjadi pada beberapa komoditas favorit masyarakat Maluku Utara yakni ikan cakalang, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat sayur. Dampak dari

keadaan cuaca berupa el nino yang terjadi di awal tahun

memberikan tekanan inflasi pada komositas-komoditas tersebut. Inflasi paling besar terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, dan buah-buahan. Subkelompok bumbu-bumbuan inflasi 19,10% (yoy) setelah inflasi 21,76% (yoy) pada triwulan IV-2016. Sementara, subkelompok lemak dan minyak inflasi semakin tinggi dari 4,36% (yoy) menjadi 6,97% (yoy). Selanjutnya, untuk subkelompok buah-buahan mengalami inflasi sebesar 6,21% (yoy) setelah pada triwulan IV-2016 mengalami deflasi 11,82% (yoy). Keadaan cuaca yang yang mengalami el nino mempengaruhi komoditas pada subkelompok ikan segar sehingga tercatat mengalami inflasi sebesar 4,39% (yoy) pada triwulan I-2017. Ikan cakalang mengalami inflasi 2,53% (yoy) setelah pada triwulan IV-2016 deflasi 24,94 (yoy). Kemudian, ikan ekor kuning inflasi semakin tinggi dari 5,88% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 7,63% (yoy) pada triwulan I-2017.

49

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Kembung

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan Tekanan inflasi pada triwulan II-2017 diestimasikan terus meningkat. Pada bulan April 2017 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Maret 2017 yang mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm). Secara tahunan, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 2,72% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Maret 2017 sebesar 2,41% (yoy). Dengan inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan April 2017 inflasi Maluku Utara menjadi 0,71% (ytd). Meningkatnya tekanan inflasi pada bulan April 2017 terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta kelompok kesehatan. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 8,87% (yoy) atau menyumbang andil sebesar 1,30% pada inflasi tahunan April 2017. Kemudian, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami inflasi sebesar 3,56% (yoy), menyumbang andil sebesar 0,16% pada keseluruhan inflasi. Sementara, untuk kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 3,22% (yoy), atau menyumbang andil sebesar 0,11% pada total inflasi tahunan April 2017. Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food dan inflasi administered prices tercatat meningkat sementara inflasi inti tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya. Inflasi administered price meningkat dari 5,30% (yoy) menjadi 8,93% (yoy), sementara inflasi volatile food mengalami peningkatan tekanan inflasi dari 3,58% (yoy) menjadi sebesar 4,05% (yoy). Meningkatnya tekanan pada inflasi volatile food ditengarai karena harga komoditas bahan makanan sudah kembali meningkat karena stok dari panen yang terjadi pada triwulan III dan IV2016 sudah menipis serta tren kenaikan harga pada bulan Ramadhan. Inflasi inti tercatat

50

mengalami penurunan inflasi sebesar 0,90% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya inflasi sebesar 1,44% (yoy).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Inflasi administered prices bulan April tercatat mengalami penurunan dari inflasi 5,30% (yoy) menjadi inflasi 8,93% (yoy). Hal ini merupakan dampak terusan kenaikan cukai rokok yang dilakukan pada awal tahun 2017. Penyesuaian tarif listrik yang dilakukan berencana pada bulan Januari dan Maret 2017 juga masih memberikan dampak pada inflasi bulan April 2017. Kenaikan tarif dasar listrik yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Mei 2017 perlu diwaspadai dapat menjadi pendorong tekanan inflasi di triwulan II-2017.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Tarif Listrik

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Cakalang/Sisik dan Cakalang Asap

51

Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada akhir triwulan berjalan. Pola musiman cuaca yang diakibatkan oleh el nino sedikit banyak akan mempengaruhi pasokan bahan pangan. Selain itu, adanya bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang terjadi pada triwulan II2017 akan meningkatkan permintaan masyarakat. Dengan demikian, inflasi hingga akhir triwulan II-2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,70% ±1% (yoy).

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara Sejak dimulainya tahun 2017, TPID Kota Ternate secara aktif melakukan rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Pada rapat yang dilakukan tidak jauh setelah rilis berita resmi statistik itu, dilakukan pembahasan terkait komoditas apa saja yang memberikan tekanan inflasi pada bulan sebelumnya dan bulan berjalan. Rapat koordinasi Kota Ternate selalu dipimpin oleh Sekretaris Kota Ternate selaku ketua TPID Kota Ternate. Pada rapat koordinasi dimaksud, setiap pihak yang diundang menyampaikan permasalahan dan langkah apa saja yang dapat diambil untuk menekan kenaikan harga dari komoditas penyumbang inflasi. Pada rapat di bulan Januari 2017, seluruh peserta rapat yang diundang diminta untuk menyusun

rencana

aksi

pengendalian

harga

sepanjang

tahun

2017.

Dengan

mempertimbangkan sebagian besar komoditas penyumbang inflasi merupakan bahan pangan, sebagian besar rencana aksi berada pada produksi tanaman pangan. Selain itu, juga terdapat rencana aksi yang mendorong pengembangan infrastruktur distribusi pangan. Pada bulan Februari 2017, rapat koordinasi difokuskan untuk membahas rencana aksi yang telah dibuat serta mendapatkan informasi terkini terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut antara lain melakukan Kunjungan ke sentral pertanian baik di Ternate maupun di Wairoro, kabupaten Halmahera Tengah, dan kabupaten Halmahera Timur, melakukan Kunjungan ke para distributor sembako di Kota Ternate untuk memastikan ketersediaan stok, koordinasi dengan otoritas pelabuhan Ahmad Yani Ternate terkait jadwal bongkar muat barang khusus barang pangan kebutuhan masyarakat Ternate di prioritaskan, berkoordiansi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pembatasan penjualan sapi ke luar Maluku Utara, Dinas Pertanian kota perlu mengeluarkan kalender tanam bagi petani di Ternate, dan penggadan cold storage untuk untuk cabai dan tomat.

52

Menindaklanjuti hasil rapat TPID Kota Ternate pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa untuk memastikan kebutuhan masyarakat Kota Ternate, diperlukan kunjungan ke beberapa tempat strategis. TPID Kota Ternate dipimpin oleh Ketua TPID yang juga Sekretaris Daerah Kota Ternate DR. M. Tauhid Soleman pada 17 Maret 2017 melakukan kunjungan ke PT Pelindo cabang Ternate, lahan pertanian di Kelurahan Tubo Kec Ternate Utara, dan Gudang PT Semarak di Kec Ternate Selatan. Adapun hasil kunjungan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Permasalahan keterlambatan bongkar muat di pelabuhan Ahmad Yani seperti yg dikeluhkan oleh para distributor bahan pangan disebabkan karena dermaga Ahmad Yani dalam proses pekerjaan sehingga menganggu aktivitas kapal sandar dan bongkar muat.

2.

Lahan pertanian yang disiapkan oleh petani cabai binaan Dinas Pertanian Kota Ternate khusus di kelurahanTubo kurang lebih seluas 6 HA mulai melakukan persiapan penanaman. Diperkirakan panen dapat dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama kunjungan, beberapa petani di kelurahan lain sudah mulai melaksanakan penanaman.

3.

Berdasarkan hasil tinjauan langsung ke gudang distributor di kelurahan Ubo-ubo, didapatkan informasi bahwa pasokan masih mampu menenuhi kebutuhan masyarakat dua bulan. Sebagai informasi tambahan, pasokan untuk bulan-bulan berikutnya juga sedang dalam perjalanan ke Kota Ternate. Rapat Koordinasi TPID Kota Ternate di bulan April 2017 dilaksanakan untuk membahas

langkah apa saja yang perlu diambil utnuk menghadapi bulan Ramadan yang jaraknya hanya satu bulan. Pada rapat tersebut, beberapa pihak seperti Pertamina, Pelindo, pemasok bahan pangan, dan dinas terkait menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadhan. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain: melakukan koordiansi antara wilayah untuk memastikan ketersediaan stok barito maupun daging sapi untuk memenuhi kebetuhan masyarakat Kota Ternate di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, koordinasi dengan semua pihak agar laju inflasi Kota Ternate tidak melebihi laju inflasi nasional, KSOP dan Pelindo akan membentuk posko menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri dan siap bekerjasama dgn TPID kota Ternate, kebutuhan pangan masyarakat Kota Ternate di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri agar dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, Pertamina Ternate menjamin ketersediaan BBM selama Ramadan dan Idul Fitri, serta TPID

perlu

53

berkoordinasi dengan ASDP untuk membicarakan keluhan para penyalur komoditas pangan dan dicarikan solusinya. Pada bulan April juga telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID Kota Tidore Kepulauan untuk pertama kalinya di tahun 2017. Pada rapat tersebut, dinas terkait menyampaikan informasi produksi komoditas pangan di Kota Tidore Kepulauan yang dapat menekan inflasi Maluku Utara. Pada rapat tersebut juga direncanakan kerjasama yang dapat dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Pada bulan April juga dilakukan kunjungan ke pedagang di Kota Ternate oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan didampingi Kepala Dinas Perindag Provinsi Malut Asrul Gailea dan Kadis Perindag Kota Ternate Nuryadin Rahman serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kunjungan yang dilakukan pemerintah pusat ke Provinsi tujuanya untuk mengecek langsung harga sembilan bahan pokok (sembako) jelang bulan suci Ramadan 1438 H tahun 2017. Selain kepada pedagang, kunjungan juga dilakukan ke pelabuhan Ahmad Yani dan Bulog Subdivre Ternate. TPID Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan rapat koordinasi di bulan April untuk persiapan menghadapi bulan Ramadhan. Pada rapat koordinasi tersebut, turut hadir TPID Kota Tidore Kepulauan dan TPID Kabupaten Halmahera Barat. Pada rapat tersebut lebih fokus membahas bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat sehingga dapat menekan harga. Pada rapat tersebut juga diwacanakan High Level Meeting TPID yang akan dilakukan menjelang bulan Ramadan.

54

NPL Sektor Rumah Tangga

0,64%

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH “Stabilitas Keuangan Daerah Stabil Terjaga”  Secara umum, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh melambat ketahanan sektor rumah tangga masih terkendali. Risiko kredit dari sektor rumah tangga tercatat pada

NPL Korporasi

4,35%

level yang rendah.  Sementara itu, walaupun tumbuh melambat stabilitas keuangan sektor korporasi masih terjaga. Risiko kredit sektor korporasi menunjukan penurunan kinerja baik UMKM maupun non-UMKM namun masih dalam batas wajar. Namun demikian, terdapat perbaikan kinerja di sektor perbankan syariah yang didorong oleh penambahan asset dan pertumbuhan giro yang cukup signifikan.

55

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga 4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% selama setidaknya satu dekade terakhir. Permintaan domestik menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara, meski secara perlahan mulai berkurang pangsanya seiring peningkatan pangsa dari investasi swasta dan konsumsi pemerintah. Hal tersebut terlihat pada pangsa konsumsi rumah tangga di triwulan I-2017 tercatat sebesar 57,87%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 58,48%. Sejalan dengan penurunan pangsa rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan I-2017 yakni sebesar 4,50% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,35% (yoy). Pangsa thd PDRB (%)

% (yoy)

Pangsa

62,0

g_Konsumsi RT (rhs)

6,0

60,0

5,0

58,0

4,0

56,0

3,0

54,0

2,0

52,0

1,0

50,0

0,0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

2014

I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

IV

I 2017

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Sumber: BPS Provinsi Maluk u Utara, diolah

Tren penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun dari 124 menjadi 121, begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen yang mengalami penurunan dari 131 menjadi 129. Terdapat indikasi bahwa melambatnya konsumsi masyarakat khususnya pada triwulan I-2017, diakibatkan oleh kondisi kegiatan usaha yang mengalami perlambatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil SK yang menunjukan indeks kegiatan usaha saat dibandingkan 6 bulan lalu mengalami penurunan dari 131 menjadi 130, begitupula dengan indeks konsumsi barang-barang tahan lama dari 118 menjadi 93.

56

150 130 120

110 100 90

80 70

Pesimis Optimis

140 129,44 121,94 114,44

60 I

II

III 2015

IV

I

II

III

IV

2016

I 2017

IKK (Keyakinan Konsumen) IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini) IEK (Ekspektasi Konsumen)

Grafik 4.2 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Melihat perkembangan konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan, dari hasil SK menunjukan bahwa walaupun terjadi penurunan ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk 6 bulan yang akan datang, masyarakat masih optimis terhadap iklim kondisi usaha ke depan. Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga sangat rendah seiring dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah. Secara umum, masyarakat menilai walaupun terjadi sedikit kenaikan harga sepanjang triwulan I-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya dari 1,91% menjadi 2,41%, namun tidak setinggi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,45%. Hal tersebut ditunjukan bahwa indeks perubahan harga secara umum pada 3 bulan mendatang akan mengalami sedikit penurunan dari 162 menjadi 151.

57

Indeks 200,00

inflasi yoy, % 9,0

180,00

8,0

180 160 140

7,0

120

160,00

100

140,00

5,0

80

120,00

4,0

60

100,00

40

80,00

20

6,0

3,0

2,0 1,0

60,00

0,0 I

0

Ekspektasi Penghasilan Konsumen

Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja 2016 I

2016 IV

II

Ekspektasi Kegiatan Usaha

III

IV

I

II

2015

2017 I

III 2016

Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang

Grafik 4.3. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

IV

I 2017

Inflasi (rhs)

Grafik 4.4. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku Utara, terjadi kenaikan alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi pada triwulan I-2017 dari 53,47% menjadi 57,17%. Terdapat indikasi terjadinya penurunan pendapatan masyarakat Maluku Utara sehingga menyebabkan pengurangan alokasi untuk tabungan. Hal tersebut terefleksi dari penurunan alokasi penghasilan masyarakat untuk tabungan menurun dari 31,10% menjadi 25,98%. Konsumsi

Cicilan pinjaman

Tabungan

100% 90%

24,69

25,70

26,15

80% 70%

15,19

12,85

14,25

60%

27,67

37,31

15,35 11,12

27,53

30,27

17,61

19,49

31,10

17,65

25,98

16,85

50% 40% 30%

60,12

60,00

63,25

57,68

III

IV

54,51

20%

52,45

61,85

53,47

III

IV

57,17

10% 0%

I

II 2015

I

II 2016

I 2017

Grafik 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Penurunan alokasi penghasilan yang digunakan untuk menabung terkonfirmasi dari kondisi Pangsa penghimpunan Dana Pihak Ketiga perseorangan yang turut menyusut dari

58

84,22% pada triwulan IV-2016 menjadi 76,29% pada triwulan I-2017. Namun demikian, tabungan masih mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan. Perseorangan

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

54,58%

9,11%

5,67%

Bukan Perseorangan

15,14% 15,61% 23,71% 15,78% 23,71%

45,42% 90,89% 94,33% 84,86% 84,39% 76,29% 84,22% 76,29% IV

I

IV

I

IV

I

IV

I

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Giro

Tabungan

Deposito

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25,57% 24,72% 23,98% 21,87% 25,43% 24,11% 24,50% 24,51% 25,47%

63,71% 61,63% 62,27% 67,85% 66,51% 66,01% 66,92% 67,03% 67,00%

10,71% 13,65% 13,75% 10,28% 8,06% 9,88% 8,58% 8,46% 7,53% I

II

III

IV

I

II

2015 GIRO

Total

III

IV

2016 TABUNGAN

I 2017

DEPOSITO

Grafik 4.6. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Grafik 4.7. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Sumber: LBU, diolah

Berdasarkan kategori pendapatan, masyarakat dengan pendapatan menengah dan tinggi (3-5 juta) cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lebih tinggi daripada ratarata seluruh kategori (58,33%). Namun diantara kelompok nilai pendapatan masyarakat, pembayaran cicilan hutang paling tinggi yaitu kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah (3-4 juta) dengan komposisi 20,83%. Sedangkan alokasi penghasilan untuk menabung tertinggi ada pada masyarakat dengan kategori pendapatan tinggi (>4 juta) yakni ratarata 30,00% dari pendapatannya. Sementara itu alokasi penghasilan untuk membayar cicilan tertinggi berada pada masyarakat pada kategori pendapatan menengah (Rp3-4 juta) dengan komposisi 20,83%. Namun demikian, secara umum alokasi penghasilan masyarakat untuk cicilan mengalami kenaikan dari 16,15% menjadi 16,78%. Kenaikan cicilan umumnya didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka membiayai konsumsinya. Terjaganya harga di level yang rendah serta suku bunga tabungan dan deposito yang terus mengalami penurunan, menyebabkan preferensi masyarakat untuk menggunakan dananya sendiri dalam melakukan konsumsi. Penggunaan

Pendapatan Rp 1 - 2 juta

Rp 2 - 3 juta

Rp 3 - 4 juta

Rp 4 - 5 juta

> Rp 5 juta

Rata-rata

Konsumsi

56,79

58,18

58,33

58,33

50,00

56,33

Cicilan pinjaman

17,33

14,09

20,83

11,67

20,00

16,78

Tabungan

25,87

27,73

20,83

30,00

30,00

26,89

Tabel 4.1. Alokasi Pendapatan Masyarakat per Kategori berdasarkan Penggunaan Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

59

Di lain sisi, walaupun nilai DPK Perseorangan tumbuh melambat dari 10,79% (yoy) di triwulan I-2016 menjadi 3.24% (yoy) di triwulan I-2017, namun pertumbuhan jumlah rekening masyarakat di perbankan tercatat menunjukkan adanya peningkatan dari 12,09% pada triwulan I-2016 (yoy) menjadi 13,97% pada triwulan I-2017 (yoy). Angka tersebut juga lebih besar dari pertumbuhan di triwulan IV-2016 sebesar 12,85% (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening yang mengalami peningkatan berasal dari kelompok nilai < Rp10 Juta dan >Rp20 Miliar. Sementara itu, jumlah rekening dari kelompok nilai lainnya cenderung tumbuh melambat atau mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

52.803 13,55 58.056 1,16 55.057 4,27

143 5,15 239 40,59 179 25,17

12 33,33 48 37,14 32 166,67

1 -50,00 11 10,00 4 300,00

1 0,00 5 400,00 4 300,00

>20M

305 21,51 433 32,42 395 29,51

>15M - 20M

576 6,08 722 18,75 665 15,45

>10M -15M

5.516 20,62 8.232 16,34 7.517 36,28

>5M - 10M

>2 M - 5M

I

517.441 11,87 570.616 14,11 593.503 14,70

>1 M - 2 M

IV 2017

576.800 12,09 638.368 12,85 657.370 13,97

>500JT - 1 M

2016

Jml yoy (%) Jml yoy (%) Jml yoy (%)

>100JT - 500JT

I

Rekening

<10 JT

Maluku Utara

>10 JT - 100 JT

Kelompok Nilai

2 -71,43 6 50,00 14 600,00

Tabel 4.2. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai Sumber: LBU, diolah

Sementara, kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan penyusutan dari 18,33% (yoy) (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 5,08% (yoy) pada triwulan I-2017. Namun demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami sedikit kenaikan dari 93,90% pada triwulan IV-2016 menjadi 93,95% pada triwulan I-2017. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kredit bukan perseorangan yang cukup signifikan pada triwulan sebelumnya di bulan Oktober 2016 sebesar Rp719.55 Miliar. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki pangsa 67,46%, sementara untuk modal kerja sebesar 20,46% dan untuk investasi sebesar 6,03%. Kredit konsumsi perseorangan tersebut, sebagian besar digunakan untuk keperluan multiguna dengan pangsa 51,24%, sementara untuk keperluan KPR hanya sebesar 10,14%, KKB sebesar 0,48%, dan pembelian peralatan rumah tangga sebesar 0,50%.

60

20,46% 6,03%

Bukan Perseorangan Perseorangan Modal Kerja Perseorangan Investasi

6,05%

93,95%

67,46%

Perseorangan Konsumsi

Grafik 4.8. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber: LBU, diolah

Dari sisi risiko kredit, NPL sektor rumah tangga tercatat di level yang sangat rendah yakni hanya sebesar 0,40% namun masih lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,31%. Penurunan NPL terjadi hampir pada semua jenis kredit yang digunakan sektor rumah tangga mulai dari kredit multiguna, kredit untuk kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian barang elektronik dan furniture.

4.2. Asesmen Sektor Korporasi 4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I-2017 mengalami akselerasi pertumbuhan. Secara sektoral pertumbuhan sektor utama yakni sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik dan gas, serta sector administrasi pemerintah. Namun demikian, perlambatan terjadi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta sektor industri pengolahan makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya produksi ikan tangkap dikarenakan cuaca buruk yang berkepanjangan. Sementara, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada triwulan I-2017 korporasi di Maluku Utara kinerjanya jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan saldo bersih tertimbang -17,49%, jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,58%. Penurunan utamanya didorong oleh Sektor pertanian dengan saldo bersih tertimbang menurun dari -9,96% menjadi -11,27%.

61

Grafik. 4.9. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Perlambatan dunia usaha tersebut dipengaruhi oleh penurunan kapasitas produksi. Hal ini diindikasikan dengan adanya penurunan kapasitas produksi di sektor pertanian dari 65% di triwulan IV-2016 menjadi 30% di triwulan I-2017. Selain faktor kapasitas produksi, perlambatan juga dipengaruhi oleh kondisi likuiditas usaha yang cenderung mengalami hambatan. Namun demikian, berdasarkan akses kredit, kondisi keuangan perusahaan justru mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Q 4 2016

Kondisi Keuangan Akses Kredit Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan likuiditas Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan rentabilitas

Baik

Cukup

Buruk

Q 1 2017 Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)

Baik

Cukup

Buruk

Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)

0,00%

66,67%

33,33%

-33,33%

50,00%

37,50%

12,50%

37,50%

52,00%

44,00%

4,00%

48,00%

43,14%

54,90%

1,96%

41,18%

52,00%

46,00%

2,00%

50,00%

66,67%

33,33%

0,00%

66,67%

Tabel 4.3 Kondisi Likuiditas Korporasi Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi Kredit pada sektor korporasi hanya memiliki pangsa sebesar 32,38% atau dengan nilai nominal Rp2,12 triliun. Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I-2017 menunjukkan adanya perlambatan, yakni sebesar 8,20% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya 8,79% (yoy). Perlambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya kinerja kredit non-UMKM, yakni

62

berasal dari tidak lancarnya pembayaran permerintah daerah terhadap beberapa rekanan di sektor konstruksi dan jasa. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menguasai pangsa sektor korporasi dengan share 78,41%, sementara kredit investasi memiliki pangsa sebesar 21,59%. Penyaluran kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara mengalami perlambatan, pada triwulan I-2017 pertumbuhannya mencapai 12,30% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,62% (yoy). Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kredit investasi pada triwulan I-2017 membaik menjadi -2,53 (yoy) dari -3,70% (yoy) di triwulan sebelumnya. Modal Kerja

459,24 21,59%

1.667,93 78,41%

12,30%

-2,53% I

Modal Kerja

Investasi

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00%

Investasi

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

III

2016

IV

I 2017

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan Sumber: LBU, diolah

Kredit korporasi didominasi oleh penyaluran pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan pangsa 71,45%, disusul oleh Sektor Konstruksi dengan pangsa 9,45%, dan sisanya terbagi rata di seluruh sektor. Pada sektor konstruksi, penyaluran kredit pada triwulan I-2017 menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 17,24% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 17,24% (yoy), sedangkan untuk sek tor perdagangan besar dan eceran, mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,97% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 8,71% (yoy) di triwulan I-2017. Walaupun kinerja sektor perdagangan besar dan eceran menunjukan perkembangan yang baik, namun tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak kinerja NPL sektor korporasi secara keseluruhan. Sektor penyumbang melambatnya kinerja NPL yaitu sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor perantara keuangan dan sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Berdasarkan kategori debiturnya, kredit korporasi didominasi oleh debitur UMKM dengan pangsa sebesar 81,52%, sedikit menyusut dari triwulan sebelumnya yakni sebesar 82,64%. Kredit korporasi pada debitur UMKM nampak mengalami sedikit penurunan dibandingkan

63

triwulan sebelumnya. Secara nominal, pada triwulan I-2017 sebesar Rp1,74 triliun sedikit menyusut dari triwulan sebelumnya sebesar Rp1,74 triliun. Pertumbuhan kredit korporasi UMKM juga mengalami penyusutan dari 8,79% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 8,20% (yoy). Terbatasnya kemampuan likuiditas korporasi UMKM, menyebabkan golongan ini rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Namun demikian, risiko kredit korporasi dengan skala UMKM

64

terindikasi menurun. NPL korporasi UMKM pada triwulan I-2017 tercatat 5,03% sedikit memburuk dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,80%. 8.00%

NPL UMKM

7.00% 6.00% 5.00%

4.52%

4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

2016

Grafik 4.11. NPL Kredit Korporasi Sumber: LBU, diolah

9.00% 8.00% 7.00% 4.35% 4.06% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% III IV I

2017

NPL Non-UMKM

5.03%

1.24%

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

2016

IV

I

2017

Grafik 4.12. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur Sumber: LBU, diolah

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp8,45 triliun. Secara tahunan, aset perbankan Malut tumbuh sebesar 4,63% (yoy) sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,20% (yoy). Secara umum, faktor perlambatan pertumbuhan aktiva perbankan di Malut disebabkan oleh BPD yang mengalami perlambatan dari 6,72% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi 0,80% (yoy) pada triwulan I-2017. Sedangkan percepatan pertumbuhan utamanya disumbang oleh kelompok bank swasta nasional dari -1,52% di triwulan IV-2016 (yoy) menjadi 7,08% di triwulan I-2017 (yoy). Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya, aset perbankan konvensional pada triwulan I-2017 tercatat hanya tumbuh 3,72% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,46% (yoy). Namun sebaliknya kinerja perbankan syariah justru mengalami penaikan cukup signifikan dari triwulan sebelumnya dari -0,66% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 22,41% (yoy) di triwulan I-2017. Namun demikian, secara umum stabilitas keuangan daerah masih tetap terjaga.

65

Miliyar Rupiah

AKTIVA 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

g AKTIVA yoy (%) 8.079

7.105 13,70% 9,97%

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

2016

8.461 8.453 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 4,63% 2,00% 0,00% IV I 2017

Grafik 4.13. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara pada posisi akhir triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp 6,34 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 6,30 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami kontraksi menjadi -2,39% (yoy) semakin menyusut dari triwulan sebelumnya sebesar 1,24% (yoy). Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan I-2017 mencapai Rp3,56 triliun, atau menyusut -5,44% (qtq). Namun secara tahunan, tabungan tumbuh dari 0,87% (yoy) menjadi 4,20% (yoy). Melambatnya pertumbuhan tabungan salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan dana milik sendiri untuk melakukan kegiatan konsumsi akibat meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian pada periode mendatang. Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp1,32 triliun. Walaupun terdapat kenaikan secara nominal, akan tetapi secara tahunan pertumbuhan simpanan giro menyusut sebesar -20,82% (yoy) atau terkontraksi semakin dalam dibanding triwulan sebelumnya sebesar -19,07% (yoy). Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh menurunnya giro sektor pemerintah. Tidak tercapainya target pendapatan pemerintah, mendorong penggunaan giro pemerintah di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan I2017. Sama halnya dengan simpanan giro, simpanan deposito mengalami kontraksi baik secara nominal maupun secara pertumbuhan tahunan. Pada akhir triwulan I-2017, jumlah simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar Rp1,45 triliun. Secara tahunan deposito tumbuh melambat menjadi 3,48% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 22,99% (yoy).

66

Giro

Tabungan

Deposito

g DPK yoy (%)

7.000

25,00%

Miliyar Rupiah

6.000

20,00% 13,20%

5.000

15,00%

4.000

10,00%

3.000

5,00% 1,24% -2,39% 0,00%

2.000 1.000

-5,00%

0

-10,00% II

III

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

2016

IV

I 2017

Grafik 4.14. Perkembangan DPK (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

Dari sisi penyaluran kredit, secara umum jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara mengalami kenaikan pada triwulan I-2017 yang tercatat sebesar Rp6,56 triliun. Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 12,80% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,88% (yoy). Perlambatan ini terutama terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat tumbuh 12,30% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,62% (yoy), serta kontraksi yang semakin mendalam untuk kredit investasi dari -3,70% (yoy) menjadi 2,53& (yoy) pada triwulan I-2017. Meningkatnya aktivitas jasa keuangan dan munculnya BPR baru maupun penyelenggaran jasa money changer baru menyebabkan kredit modal kerja di sektor jasa keuangan tumbuh meningkat dari -30,44% (yoy) menjadi 167.04% (yoy). Menurunnya kinerja kredit disebabkan oleh kesunya permintaan di beberapa sektor. Sehingga hal ini menyebabkan para pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mengajukan kredit investasi baru.

67

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Miliyar Rupiah

7.000

g Kredit yoy (%) 12,88% 12,80% 14,00%

12,10%

6.000

12,00%

5.000

10,00%

4.000

8,00%

3.000

6,00%

2.000

4,00%

1.000

2,00%

0

0,00% II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2015

III

IV

I

2016

2017

Grafik 4.15. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) Sumber : LBU, diolah

Sementara, kredit konsumsi tercatat tumbuh 14,85%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 14,68% (yoy). Percepatan pertumbuhan kredit konsumsi terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit perabot dengan pertumbuhan sebesar 32,01% (yoy) pada triwulan I-2017 dan kredit multiguna dengan pertumbuhan sebesar 18,63% (yoy). Di lain sisi, KPR mengalami penyusutan sebesar -988% (yoy). Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran intermediasi perbankan di Maluku Utara terindikasi mengalami kontraksi namun tetap terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi yakni 103,51%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 101,57%. Kredit (Rp Miliyar)

DPK (Rp Miliyar)

LDR (RHS)

7.000 Miliyar Rupiah

6.000

103,51% 120,00% 101,57% 100,00%

89,57%

5.000

80,00%

4.000

60,00%

3.000

40,00%

2.000

20,00%

1.000 0

0,00% II

III

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III

2016

IV

I 2017

Grafik 4.16. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara Sumber : LBU, diolah

Berdasarkan perkembangan intermediasi perbankan dan rendahnya risiko kredit yang dicerminkan dengan perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan I-2017, secara umum, ketahanan sektor lembaga keuangan yang diwakili perbankan masih berada dalam kondisi yang cukup baik. NPL masih berada di dalam batas aman, di bawah ambang batas yang

68

sebesar 5%. Pada triwulan I-2017 NPL perbankan Maluku Utara tercatat hanya sebesar 1,81%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,66%. Penurunan NPL terutama terjadi pada perbaikan kredit yang disalurkan ke sektor korporasi baik UMKM maupun non-UMKM.

Miliyar Rupiah

Kredit (Rp Miliyar)

NPL's (RHS)

7.000

3,50%

6.000

3,00%

5.000

2,50% 1,66%1,81% 2,00%

1,89%

4.000 3.000

1,50%

2.000

1,00%

1.000

0,50%

0

0,00% II

III

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III 2016

IV

I 2017

Grafik 4.17. Perkembangan NPL Perbankan di Malut Sumber : LBU, diolah

4.3.3. Perbankan Syariah Perbankan syariah secara umum memiliki pangsa aset sebesar 5,71% dari total seluruh perbankan di Maluku Utara. Aset perbankan syariah Maluku Utara pada triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp482 miliar, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp418 Miliar. Secara tahunan, volume usaha perbankan syariah pada triwulan I-2017 mengalami akselerasi sebesar 14,46% (yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -0,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal senada ditunjukan dengan adanya pertumbuhan volume usaha perbankan syariah di Maluku Utara yang tercemin dari pertumbuhan DPK dari 7,51% (yoy) di triwulan IV-2016 menjadi 18,70% (yoy) di triwulan I-2017. Pertumbuhan terutama terjadi pada simpanan jenis giro yang tumbuh signifikan dari sebelumnya tumbuh 38,12% (yoy) terakselerasi menjadi sebesar 307,89% (yoy). Namun demikian, untuk tabungan dan deposito syariah justru mengalami penurunan. Tabungan syariah tercatat tumbuh melambat sebesar 4,37% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 10,47% (yoy). Sementara itu deposito syariah mengalami kontraksi sebesar -6,56% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -6,75% (yoy). Efek berkurangnya rate bagi hasil serta meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan simpanan dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah menurun, namun demikian kinerja di sektor perbankan syariah terlihat semakin membaik.

69

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan I2017 tercatat sebesar Rp222,03 miliar, tumbuh sebesar 19,30% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,77% (yoy). Perbaikan kinerja terutama dialami oleh pembiayaan untuk modal kerja yang tercatat tumbuh meningkat di triwulan I-2017 menjadi 54,56% (yoy) dari 22,58% (yoy) seiring dengan kinerja sektor pertambangan yang terus meningkat selama tahun. Sementara itu, pembiayaan konsumtif tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 14,63% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy). Adapun pembiayan investasi mengalami menyusut sebesar -14707% (yoy) sedikit membaik dari triwulan sebelumnya sebesar17,54% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan I-2016, FDR perbankan syariah Maluku Utara tercatat sebesar 49,60% sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 51,99%. Dari sisi risiko pembiayaan, non performing financing (NPF) mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,39% menjadi 2,64%. Pembiayaan (Rp Juta)

DPK (Rp Juta)

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

FDR (RHS)

53,12%

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2015

II

80,00% 70,00% 51,99% 49,60% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% III IV I 2016

2017

Grafik 4.18. Perkembangan Perbankan Syariah Sumber : LBU, diolah

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku Utara pada triwulan IV-2016 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset BPR/S tumbuh secara nominal menjadi Rp108,02 miliar, dengan pertumbuhan dari 35,85% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi 50,34% (yoy) pada triwulan I-2017. Hal ini dikarenakan pada terdapat adanya BPR baru yaitu BPR modern dan terdapat beberapa BPR yang melakukan ekspansi usaha dengan menambah jaringan kantor di Halmahera.

70

DPK pada triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp58,12 miliar atau tumbuh melambat menjadi 41,97% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,26% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada jenis simpanan berbentuk tabungan yang hanya tumbuh 25,77% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 40,11% (yoy). Dari sisi penyaluran dana, pada triwulan I-2017 BPR/BPRS di Maluku Utara mencatatkan kredit/pembiayaan sebesar Rp44,59 miliar, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp53,62. Secara tahunan, pertumbuhan kredit/pembiayaan menyusut menjadi -7,30% (yoy) di triwulan I-2017, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,87% (yoy). Meningkatnya jumlah kredit pegawai khususnya dari pemerintah kota Ternate menjadi salah satu faktor pendorong kinerja penyaluran dana BPR/S pada triwulan I-2017. DPK (Juta Rp)

Aset (Juta Rp)

Kredit (Juta Rp)

120.000 100.000

80.000 60.000 40.000

20.000 0 I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

III

IV

2016

I 2017

Grafik 4.19 Perkembangan BPR/BPRS (juta rupiah) Sumber : LBU, diolah

4.4. Pengembangan Akses Keuangan Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut pada triwulan I-2017 tercatat Rp1,75 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 8,94% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,47% (yoy). Pelemahan harga komoditas perkebunan dan perikanan berdampak pada turunnya kinerja UMKM yang memiliki usaha pada sektor ini sehingga mereka tidak berminat mengajukan kredit baru. Jumlah debitur UMKM pada triwulan I-2017 tercatat sebesar 25.357 rekening, sedikit melambat 9,31% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 10,21% (yoy). Penyaluran kredit UMKM meningkat pertumbuhannya, sejalan dengan melambatnya kinerja ekonomi Malut, peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja yang disalurkan kepada debitur UMKM pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 11,21% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh

71

sebesar 14,63% (yoy). Sementara itu, kredit investasi UMKM tumbuh sebesar 0,49% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,30% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan I-2017 tercatat sebesar 5,03%, sedikit penurunan kualitas dari triwulan sebelumnya sebesar 4,80%. Penurunan NPL tercatat terjadi pada sektor transportasi seiring kinerja subsektor perikanan dan perdagangan yang berkelanjutnan sehingga sektor penunjang seperti sektor transportasi juga ikut lesu.

72

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN “Transaksi tunai meningkat seiring tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara”  Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan laporan mengalami net inflow meski melambat dikarenakan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di tengah masyarakat Maluku Utara.  Sementara, transaksi keuangan non tunai masih dalam tren kontraksi seiring

Net Inflow Tw I-2017

Rp59,10 miliar Nominal Transaksi Kliring Tw I-2017

Rp234,92 miliar

dengan berkurangnya kegiatan di perbankan.

73

5.1

Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai Aliran uang kartal pada triwulan I-2017 di Maluku Utara menunjukkan net inlow (uang

yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang keluar dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara). Pada triwulan I-2017, aliran uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp307,28 miliar, sementara aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp248,19 miliar sehingga menghasilkan net inflow sebesar Rp59,10 miliar.

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Berdasarkan pola historisnya, pada triwulan I belum banyak proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah yang dimulai sehingga kebutuhan uang di masyarakat tidak setinggi triwulan lainnya. Hal ini ditunjukkan dari terjadinya net inflow pada triwulan pertama setiap tahun di Maluku Utara. Namun, seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di triwulan I-2017, terjadi peningkatan jumlah uang keluar yang cukup signifikan sehingga net inflow tidak setinggi tiga tahun ke belakang yang nilainya di atas Rp100 miliar. Pada triwulan I-2017, net inflow tercatat mengalami kontraksi sebesar 69,03% (yoy), berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini didorong oleh tingginya pertumbuhan uang keluar (outflow) yang tercatat sebesar 54,23% (yoy). Sementara itu, jumlah uang masuk (inflow) pertama kali terkoreksi setelah tahuntahun sebelumnya selalu tumbuh. Adapun kontraksi inflow tercatat sebesar 12,65% (yoy).

74

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih relatif baru dan layak edar serta menjangkau masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut) melaksanakan layanan kas titipan bekerjasama dengan perbankan di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2016. Pada tahun 2017, KPw BI Provinsi Malut juga membuka Pelayanan kas titipan di Kota Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, bekerjasama dengan perbankan setempat. Selain itu, KPw BI Provinsi Malut juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Selama triwulan I-2017 Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut telah melaksanakan 12 kali kas keliling ke luar Kota Ternate dan 25 kali kas keliling dalam kota.

Sumber: Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Maluku Utara

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Pada triwulan I-2017, ditemukan uang palsu sebanyak 32 lembar di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, jumlah ini meningkat jauh dibandingkan temuan triwulan sebelumnya dimana terdapat temuan sebanyak 17 lembar. Dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kriminal pemalsuan uang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara secara periodik melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir temuan uang palsu. Sosialisasi dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

75

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari transaksi pada layanan kliring perbankan mengalami kontraksi. Secara tahunan, nominal transaksi kliring terkontraksi 9,81% (yoy). Sementara itu, layanan keuangan digital kepada masyarakat di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses keuangan digital yang kian tinggi.

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring Transaksi non-tunai melalui fasilitas kliring pada periode triwulan I-2017 tercatat sebesar Rp234,92 miliar, terkontraksi semakin dalam dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,45% (yoy) menjadi 9,81% (yoy). Dari jumlah transaksi pun mengalami kontraksi sebesar 9,02% (yoy) setelah pada dua triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi sebesar 4,93% (yoy) dan 0,89% (yoy) Pengurangan transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) ditengarai karena menurunnya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring perbankan sehingga perpindahan dana melalui kliring ikut berkurang. Hal ini juga ditengarai karena adanya perubahan aturan dimana, transaksi pemindahbukuan senilai Rp100 juta dapat juga dilaksanakan menggunakan fasilitas RTGS. Melambatnya sektor jasa keuangan dan beberapa sektor usaha lainnya juga berkontribusi pada pengurangan transaksi melalui kliring.

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

76

Sumber: Unit Operasional SP KPw BI Maluku Utara

Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG Kosong di Maluku Utara

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong masih terjaga di level yang sangat rendah. Pada triwulan laporan, jumlah cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 40 lembar atau berkurang 9,09% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang berjumlah 44 lembar. Adapun rasio nilai nominal cek/BG kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan IV-2016 adalah sebesar 0,85%, turun dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,90%. Terdapat transaksi ditolak yang nilainya cukup besar sehingga rasio nominal cek/BG kosong meningkat menjadi 9,31% pada triwulan I-2017.

5.2.2 Perkembangan Keuangan Digital Pada triwulan I-2017, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat sebanyak 539 agen yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Maluku Utara. Jumlah ini tumbuh signifikan sebesar 103% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV-2016 yang tumbuh 149% (yoy). Jika dilihat dari segi pertumbuhan antar triwulan, juga terjadi pengurangan jumlah agen sebanyak 32 agen dari 571 agen pada triwulan IV-2016 menjadi 539 agen. Hal ini dikarenakan adanya EDC yang rusak atau ketersediaan EDC tidak sejumlah dengan jumlah agen sehingga terdapat agen yang ditidakaktifkan Dengan banyaknya agen LKD di Maluku Utara, diharapkan masyarakat Maluku Utara mampu menggunakan layanan keuangan digital dalam transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari sehingga mewujudkan Less Cash Society.

Sumber: Unit Pengawasan SP, PUR & KI KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

77

78

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Gini Ratio 2016

0,309%

“Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara terindikasi mengalami peningkatan” 

TPAK

Tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi

69,48%

pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata. 

Seiring perbaikan kondisi ekonomi Maluku Utara, penyerapan tenaga kerja juga mengalami perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya TPAK Februari 2017 menjadi 69,48%, dibanding periode Februari 2016 yang79hanya sebesar 67,83%

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,83% pada Februari 2016 menjadi 69,48% di Februari 2017. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami peningkatan menjadi 4,82% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,43%. Meskipun terjadi peningkatan TPT namun, penyerapan tenaga kerja yang tercermin pada TPAK masih menunjukkan angka yang lebih tinggi, artinya pertumbuhan perekonomian yang berlangsung di Maluku Utara masih memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Penyerapan tenaga kerja paling besar terjadi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, kemudian terdapat sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang peningkatan penyerapannya tampak cukup signifikan. Berdasarkan data historisnya, saat ini tengah berlangsung pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor utama, yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan menuju sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

80

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (ribu jiwa)

Pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan ditandai dengan saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencatatkan nilai positif 7,06%. Penambahan tenaga kerja diperkirakan akan berasal dari sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, dimana terdapat peningkatan target produksi dan mulai beroperasinya beberapa perusahaan baru, terutama perusahaan smelter nikel. Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa)

Indikator Penduduk 15 Tahun Keatas Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja TPAK TPT

2015 Feb Agsts

2016 Feb Agsts

2017 Feb

763,3

773,18

782,4

792,5

801,9

519 490,2 28,8 244,3 67,99% 5,56%

513,6 482,54 31,06 259,58 66,43% 6,05%

530,7 512,5 18,2 251,7 67,83% 3,43%

524,5 503,5 21 268 66,19% 4,01%

557,1 530,3 26,8 244,7 69,48% 4,82%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

81

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah Pada akhir triwulan I-2017, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 101,01 terkontraksi sebesar 3,74% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya. Menurunnya NTP pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain disebabkan oleh peningkatan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibanding indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Hal tersebut juga tercermin dari peningkatan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) yang menunjukkan bahwa pada akhir triwulan I-2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,43% (mtm). Inflasi perdesaan tersebut terjadi karena adanya kenaikan pada enam kelompok pengeluaran, yakni (1) bahan makanan; (2) makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; (3) perumahan; (4) sandang; (5) kesehatan; dan (6) pendidikan, rekreasi, dan olah raga.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Menurunnya NTP Maluku Utara terjadi pada hampir seluruh sektor pertanian, kecuali perikanan. Terjaganya permintaan masyarakat, lancarnya pasokan, dan cuaca yang mendukung menjadi indikator masih terjaganya NTP Perikanan. Sementara, menurunnya NTP pada subsektor lain, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dan harga produk penunjang produksi pertanian. Namun demikian, secara umum, kesejahteraan petani dari berbagai subsektor masih dapat terjaga. Pada triwulan laporan, juga tercatat bahwa NTP Maluku Utara lebih tinggi daripada NTP Nasional, meski mengalami penurunan dibanding dengan NTP triwulan sebelumnya. Namun demikian, NTP Maluku Utara masih terjaga di angka lebih besar dari 100, dimana hal tersebut mengindikasikan pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Sehingga, meskipun mengalami koreksi NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara

82

masih terjaga. Pada triwulan I-2017, dari sepuluh provinsi di wilayah Sulampua, delapan provinsi mengalami penurunan NTP. Hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami peningkatan NTP. Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Wilayah Sulampua

Peringkat Provinsi 1 Sulbar 2 Gorontalo 3 Papua Barat 4 Maluku Utara 5 Sulsel 6 Maluku 7 Sultra 8 Papua 9 Sulteng 10 Sulut Nasional

NTP 105,44 104,43 101,33 101,01 100,74 100,39 96,16 96,07 95,36 91,65 99,95

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Lebih jauh lagi ditelaah, ditengah perbaikan perekonomian hingga triwulan I-2017, tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2016 masih tercatat mengalami peningkatan menjadi 76,40 ribu orang dari 72,65 ribu orang pada periode waktu setahun sebelumnya. Kondisi kemiskinan tersebut masih mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 lalu. Namun demikian, dengan adanya perbaikan perekonomian Malut pada triwulan IV-2016 dan triwulan I-2017, diperkirakan tingkat kemiskinan Malut akan semakin menurun. Selain itu, inflasi tahun 2017 terus terjaga pada level yang rendah, juga diperkirakan akan mengurangi tekanan pada risiko-risiko kenaikan garis kemiskinan, seperti terjaganya harga komoditas beras, rokok, dan perumahan. Lebih jauh lagi, Idul Fitri yang akan jatuh pada triwulan berjalan, diperkirakan akan mampu mendorong peningkatan persepsi kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017, mengingat akan adanya penyairan gaji ke-13 PNS dan THR bagi karyawan. Kondisi perekonomian global yang mulai membaik, serta kembali bergeliatnya sektor pertambangan di Maluku Utara memberikan pengaruh positif pada ekspektasi masyarakat terhadap terhadap kondisi kesejahteraannya pada triwulan I-2017 hingga enam bulan ke depan. Hal tersebut tercermin pada peningkatan indeks keyakinan konsumen dari 124 pada triwulan lalu menjadi 129,4 pada triwulan I-2017.

83

Pada bulan September 2016, BPS Provinsi Maluku Utara juga merilis data mengenai kondisi Gini Ratio Maluku Utara. Berdasarkan rilis BPS, tingkat ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,309, meningkat dibanding kondisi Maret 2016 yang sebesar 0,286. Gini ratio Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, bahkan Malut termasuk dalam tiga terendah se-Indonesia. Meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan pengeluaran di Malut, namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih cukup merata.

Grafik 6.5 Perbandingan Gini Ratio Nasional

84

Grafik 6.6 Tingkat Kemiskinan Maluku Utara

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN a

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat, dan akan dibayangi oleh peningkatan tekanan inflasi” 

Perekonomian Malut pada triwulan III-2017 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan II-2017 dan berada pada kisaran 6,7% (yoy) – 7,2% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah.



Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta risiko lonjakan inflasi pada periode mendatang, inflasi pada triwulan III-2017 diproyeksikan pada kisaran 3,7% ± 1%

Proyeksi Ekonomi Tw III-2017

6,7% 7,2% Proyeksi Inflasi Tw III-2017

3,7% ± 1%

(yoy). 85

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Maluku Utara pada

triwulan III-2017 diperkirakan tumbuh

meningkat dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,7% - 7,2% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan mendatang, diikuti oleh realisasi konsumsi pemerintah yang juga akan semakin meningkat. Sementara itu, perbaikan produksi sektor meningkatnya produksi nikel yang disertai dengan rencana relaksasi UU Minerba yang telah diimplementasi pada triwulan II-2017 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya ekspor baik antar daerah maupun luar negeri.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong dari membaiknya kinerja sektor utama khususnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan. Selanjutnya, di tengah perbaikan perekonomian global dan nasional yang masih berlangsung lambat, para pelaku usaha di Maluku Utara masih sangat optimis terhadap perkembangan usahanya pada tahun 2017 yang sedang berjalan. Hal tersebut dikonfimasi dari hasil SKDU Bank Indonesia yang menghasilkan saldo bersih tertimbang ekspektasi prompt manufactory index yang meningkat dari 48,18% menjadi 50,63%.

86

Secara umum diperkirakan hasil produksi pertanian dan perikanan masih akan meningkat. Selain itu, rencana relaksasi UU Minerba diperkirakan akan memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan ekspor Maluku Utara, utamanya dari komoditas nikel. Relaksasi UU Minerba menjadi sebuah antitesis dari rencana pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi sektor pertambangan, namun demikian, bagi Maluku Utara pembangunan smelter yang tengah berlangsung diperkirakan tidak akan banyak terganggu oleh relaksasi UU Minerba tersebut. Hal tersebut disebabkan, smelter yang telah dibangun di Maluku Utara mendapatkan pasokan nikel dari perusahaan terafiliasi yang berada dalam satu kelompok usaha dengan smelter tersebut. Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil liaison, pelonggaran kebijakan tersebut justru akan memberikan dorongan lebih kepada perusahaan tambang untuk membangun smelter, sebab izin terbatas ekspor konsentrat tersebut hanya akan diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen akan membangun smelter-nya. Dampak dari operasionalisasi smelter di Maluku Utara, cukup signifikan menggerakkan sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan di Maluku Utara. Bahkan selama proses pembangunannya, sektor konstruksi dan sektor perdagangan juga turut terdampak. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan faktorfaktor risiko, diperkirakan perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017 akan tumbuh pada kisaran 6,4% - 6,9% (yoy).

7.1.1 Sisi Permintaan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 terutama didorong oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level yang tinggi, dimana terdapat akan berlangsung Idul Adha, perayaan keberangkatan dan kepulangan haji, serta dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga pada kisaran 5%-6% (yoy) seiring dengan adanya pencairan gaji ke-14 dan tunjangan daerah. Kondisi ini juga didukung dengan kecenderungan harga komoditas nikel, cengkih, fuli, dan pala yang diperkirakan terus membaik pada tahun 2017 sehingga berdampak positif pada pendapatan masyarakat Maluku Utara. Sementara itu, kegiatan ekspor baik luar negeri maupun antar daerah diprediksi mengalami peningkatan sebagai efek lanjutan dari mulai beroperasinya smelter di Pulau Gebe dan smelter Pulau Obi yang ditargetkan akan beroperasi pada triwulan II-2017 mendatang. Selain itu, upaya intensif pemerintah daerah beserta beberapa pengusaha perikanan untuk mendorong pelaksanaan ekpor produk perikanan langsung dari Maluku Utara juga diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Malut.

87

Lebih jauh lagi, penguatan kerjasama antar instansi di Maluku Utara untuk memperkuat pengawasan pencatatan traksaksi perdagangan antar daerah dan antara negara diperkirakan akan semakin menekan terjadinya berbagai transaksi tak tercatat yang selama ini marak terjadi. Implementasi kerjasama antar daerah untuk perluasan dan penguatan juga terus berlangsung, seperti kerjasama antara Halmahera Barat dengan Jawa Timur, kerjasama Tidore Kepulauan dengan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dan berbagai kerjasama lainnya. Kerjasamakerjasama semacam itu, dapat dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kualitas dan produktivitas komoditas-komoditas di Maluku Utara sebab terjadi suatu persaingan yang sehat. Faktor penghambat pertumbuhan diperkirakan akan berasal dari komponen konsumsi pemerintah. Terbatasnya ruang gerak fiskal karena pangsa APBD yang cukup banyak tergerus oleh pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga juga diperkirakan akan berdampak pada berkurangnya belanja modal di Maluku Utara. Disetujuinya utang pemprov kepada bank diperkirakan akan membayangi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah. Lebih jauh lagi, target peningkatan realisasi PAD yang sebagian besar bersumber dari bagi hasil perusahaan tambang masih disangsikan akan dapat dicairkan sepenuhnya pada tahun 2017 ini.

7.1.2 Sisi Penawaran Ditilik dari sisi penawaran, meningkatnya pertumbuhan pada triwulan III-2017 mendatang akan didorong oleh meningkatnya kinerja sektor pertambangan, sektor administrasi pemerintahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Pembukaan beberapa jalur transportasi laut dan udara baru diprediksi berdampak positif pada aktivitas perdagangan di Maluku Utara. Pembukaan pasar-pasar baru baik tradisional maupun modern di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara juga diperkirakan akan meningkatkan kegiatan pada sektor ini. Sementara itu, sektor pertambangan tercatat semakin meningkat, seiring dengan membaiknya harga nikel, serta pelonggaran kebijakan pelarangan ekspor konsentrat. Perusahaan pertambangan nikel yang masih beroperasi tercatat meningkatkan target level produksinya setelah sebelumnya dipangkas akibat turunnya harga nikel selama pertengahan tahun 2016 dan masih belum selesainya pabrik smelter yang ingin mereka bangun. Selanjutnya, pada triwulan III-2017 sejalan dengan telah beroperasinya smelter-smelter baru, baik di Maluku Utara maupun di kawasan lain, juga menjadi peluang perluasan pasar bagi para perusahaan tambang nikel sehingga turut menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan level produksi. Terus

88

berlangsungnya pembangunan jalan lingkar Halmahera, pelabuhan-pelabuhan baru, dan pembangunan kawasan industri Buli diperkirakan akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja sektor konstruksi pada triwulan III-2017 mendatang, yang biasanya juga diikuti dengan peningkatan kinerja pada sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor-sektor utama diperkirakan seluruhnya mengalami akselerasi, sementara sektorsektor pendukung seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa keuangan diperkirakan akan mengalami perlambatan yang disebabkan oleh volatilitas musiman pada sektor-sektor tersebut. Pola pertumbuhan kredit pada triwulan III yang cenderung melambat serta rendahnya pertumbuhan simpanan dalam bentuk giro diperkirakan masih akan menjadi penghambat kinerja sektor keuangan pada triwulan III2017.

7.2 Outlook Inflasi Daerah Tekanan inflasi kota Ternate pada triwulan III-2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Tren peningkatan harga minyak dunia yang tengah berlangsung, ditengarai akan mendorong adanya penyesuian lanjutan terhadap harga BBM di Indonesia. Pertamina dan Pemerintah akan melaksanakan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali, dan diperkirakan evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III2017 mendatang. Mengingat pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa tidak akan kenaikan harga yang bersumber dari penetapan harga pemerintah (administered prices). Kemungkinan kenaikan harga BBM ini perlu diantisipasi agar second round effect tidak terlalu merembet hingga mempengaruhi harga-harga yang lain. Selain itu, data dari BMKG menyatakan bahwa fenomena La Nina masih akan berlangsung hingga bulan Mei 2017. Meskipun dengan intensitas rendah, namun fenomena tersebut telah menggeser awal musim hujan. Intensitas hujan yang berada di atas rata-rata, tercatat akan terjadi di beberapa daerah yang menjadi pemasok bahan makanan Maluku Utara, seperti Jawa Timur, Sulut, dan Sulsel. Kondisi yang demikian ditengarai akan mempengaruhi stabilitas pasokan barang ke Maluku Utara, yang kemudian akan berdampak terhadap stabilitas harga pada triwulan berjalan hingga pertengahan triwulan selanjutnya. Selain di daerah-daerah pemasok di luar Maluku Utara, beberapa wilayah di Maluku Utara juga diperkirakan akan mengalami curah hujan di atas rata-rata dengan disertai angin. BMKG memperkirakan bahwa tren jumlah maksimum hari berturut-turut hujan di Maluku Utara

89

akan cenderung bertambah pada paruh pertama 2017 ini. Kondisi tersebut ditengarai akan memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Maluku Utara.

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Gambar 7.1 Perkiraan Sifat Hujan pada Musim Hujan 2016/2017

Risiko-risiko tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi di triwulan III2017 mendatang. Disamping itu, basis inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016 menjadi risiko munculnya base effect inflasi pada tahun mendatang. Guna mengantisipasi lonjakan harga di tahun 2017, pemerintah daerah telah menyusun beberapa rencana aksi, antara lain peningkatan konektivitas pengangkutan komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Hingga awal triwulan berjalan, program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, dengan meningkatnya produksi komoditas tersebut ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga semakin berkurang.

90

Hingga triwulan III-2017, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan muncul terutama dari inflasi inti dan inflasi administered price. Dari inflasi inti, tekanan berasal dari pola tahunan subkelompok sandang, pendidikan, peralatan pendidikan, dan perlengkapan rumah tangga sebagai dampak lanjutan pasca Idul Fitri dan adanya tahun ajaran baru untuk berbagai level pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA. Sementara itu, dari sisi inflasi administered price, peningkatan tekanan inflasi dipicu oleh implementasi kenaikan BBM, juga kenaikan tarif dasar listrik di triwulan III-2017 mendatang. Tekanan juga meningkat akibat ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga TDL yang berlangsung berturut-turut, serta ekspektasi terhadap kenaikan harga BBM. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada triwulan III-2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,7% ± 1%. (yoy).

91

92