BUPATI SITUBONDO PTRATURAIT BI'PATT SITI'BOISDO
roroR ftlTArfirr 2ot2 TEIT?AIIC PF,TBEI|TT'NAIT DETAil RISET DAERAH XABI'PATET SITI'BOIIDO
n
DET-C'AT
RAEtrAf TT'EAT SIITG trATIA ESA BT'PATI SITI'BOTDO,
fcnlnbans
bahwa dengan a{anya perkembangan [Imu Pengetafiuan dan Telorologi serta dengan telatr diundangkannya undang - Undang Nomor 18 Tatrun 2oo2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengernbngan dan Penerapan Ilaau Pengetatruan dan Teknolog, maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetatruan dan Telarologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan unhrk kepentingan
masyarakat, perlu rnembentuk Dewan Ri'set Daeratr Kabupaten Sihrbondo dalam Peraturan Bupati Sihrbondo.
n V!
Ucngln8rt
: 1. undanyundang Nomor L2 Tatrun 19so tentang
Pembenhrlran Daerah-daerah Kabupaten dalarrl
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iernbaran Neggra Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 lrlornor 41) sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik
lndonesia Trrtrun 1965 Nornor
2.
3.
19; Tambatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273ol; Undang-Undang Nomor 18 Tatnrn 2OO2 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetatruan dan Teknologi ('lernbaran Negua Reptr-blik Indonesia Talurt 2@2 Nomor 84, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); undanpundang Nomor g2 Tatrun 2oo4 tentang Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L2s, Tambatran I*mbarart Negara Republik Indonesia Nomor 44371
Jalan PB sudirman Nomor 1, situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 67 LL6l Email : info @pemdasitubondo.go.id
V4
2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aa); 4, Undang-Undang Nomor L2 Talrun 2011 tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambatran l,embaran Negara Republik Indonesia
n
Nomor a578); 6. Peratrrran Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2Oo5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor a59fl;
7.
Perahrran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengelokasian Sebagian Pendapatan Badan usatra
untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Iembaran Negara
8.
9.
Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 28, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatrun 2oo7 tentang Pembagian Urrsan Pemerintatran Antara Pemerintah, Prmerintahan Daeralr Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oar Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTSTI; Perahrran Pemerintah Nomor 7 Tatrun 2oo8 tentang Dekonsetrasi dan T\rga.s Pembantuan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2O, Talrri},ahan l,emfuraul Negara Republik Indonesia Nomor a816);
1o.
Perahrran Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun
1
2OOS
1. Peraturan
16
tentang Dewan Riset Nasional;
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun
2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tatrun 2011 ' tentang Pembahan Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia 2O11 Nomor 31O; 12. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tatrun 2oLl tentang Pembenhrkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
69a\
\,r
3 13.
Peraflrran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Takrun 2OO8 tentang Umsan Pemerintatran Daeratr Kabupaten Sihrbondo (Lembararr Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2OO8 Nomor O2l
14.
;
Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 04 Tahun 2OOB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lrmbaga Teknis Daerah Kabupaten Sihrbondo (Lembaran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OO8 Nomor O4).
IEETUTUSIIAIS
tenetapkan
:
PERATI'RAIT BIIPATI SITTIBOITIX)
TEITTAITG
PTUBEITTI'KAIT DDWAIT RISE,T ITATRATI I(Ail'PATEIT
SITI'BOIII'O.
BAB I
n
KIDtrEilTIIAIS
Pasal
IITI'T
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud (engarr : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo 2. Bupati adalatr Bupati Sihrbondo. Dewan Perwalcilan Ralryat Daerah, yang selarrjutnya 3. disin$kat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sihrbondo. 4. Pemerintatran daeratr adalah penyelenggaraarr urusan Pemerintaharr oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan hrgas pernbantrran dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesahran Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud
r'1
5.
6.
7. 8.
9.
dalam
UndanpUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintatr Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelmggara pemerintahart daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewqiiban daeratr otonom unhrk mengatrrr dan mengurus sgndiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesr.rai dengan perd turan perundang-undangan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Badan Perencana€rn Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badafi Perencanaan Pembangunan Daeratr Kabupaten Sittrbondo. Dewan Riset Daerah, ymB selanjutnya disingfuat DRD, adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Sittrbondo.
u 'I
10. Ketura Dewan Riset Daerah, yang selaqitrtrrya disebut
Ketrra, adalatt Ketua Dewan Riset Daeratr Kabupaten Situbondo.
BAB
TI
PETBEITT]IINAII
Pasal 2
Dengan Perahrrart Bupati
ini dibenttrk Dewan Riset
Daerah Kabupaten Sittrbondo.
BAB III I{EDI'DI'NAN TIIGAS POKOK Pasel "?
n
(1) DRD adalah Lembaga Non Strlkttrrd
yang
membantu Pemerirrtah Kabupaten Sitrrbondo di Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkgdudukan di Kabupafen
\a/
Situbondo,
(2)
DRD berkedudukan
di bawah koordinasi
BAPPEDA
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pasal 4
.n
DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hrgas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo unttrk men5rusun aratr, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ilmu Pengetatruan dan Teknolog, dan mendulrtrng pemerintah daerah melalrukan koordinasi di bidang llmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah - daeratr lain. Pasal 5
Unhrk menyelenggarakan hrgas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wqiib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.
Pesaf 6 (1)
Dalarn melaksenakan hrgas pokpk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DRD berkerjasama secara sinergt dengan para Staf Ahli Bupati Sihrbondo.
(21
Dalam mewujudkan kerjasama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DRD melalnrkan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
daeratr r daerah tain baik wilayah Kabupaten nnupun luar Kabupaten.
tt",t
5
BAB IV SUSIITAIT ORGAITISASI
Pesal 7
(1)
Susunan Organisasi DRD terdiri dari &. Ketua, merangkap A-nggota, b. UIakil Ketua, merangkap Anggota. c. Sekretaris, meranglmp Anggota. d, Anggota.
:
(21 Bagan Susunarr Organisasi DRD
sebagaimana
tercantrrm dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisdhkan dari Peratrrran Bupati ini.
BAB V PTITJABARAIT TUGAS DAIT TUITGSI
n
Beglan Kesatu KISN'A
Pesrf
I
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal hunrf a, mempunyai hrgas :
a. b. c.
7 ayat (1)
memimpin dan bertanggung jawab atas pelahsanaan tugas pokok dan fungsi DRD; membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan trrgasnya ; melaporkan hasil pelaksanaan ttrgas DRD pada Bupati. Bagian Kedna
WAKLK$IIIA Pasat 9
Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf b, mempunyai hrgas : a. memimpin DRD dafam hal Ketrr4 berhalangan dan
b.
membanhr Ketua dalam rnengkoordinasikan kegiatarr DRD serta $ecara umum mewakili Kehra ; melaksanakan ttrgas lain yang diberikan oleh'Kehra.
t-l
6
Bagien Kcttga STKRETARIS
Pesql 1()
(1)
A
Sekretaris sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) humf c, mempunyai trrgas : a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD; b. memberikan dulnrngan teknis, pelayanan keadrninistrasian dan pembiayaan dalam rangl
B.gl.s Kccnpot AITQG(}IA
Prnl (U
11
Anggota DRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas : a. memberikan masukan kepada Ketua yang
berkaitan dengan pengembangan
b.
'\"
ilmu
pengetahuan dan teknologi ; dart melakukan tugas-tugas lain yang {iberikan oleh
lGtua.
(21 Dalarn melaksanakan tugas sebagximana dimaksud pada ayat (l) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.
Pe..l 12
(1)
Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupa.ti.
{21
(3)
Jumlah a$ggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sekurang-
kurangnlra terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah. Keanggotaan DRD diangkat rtntuk masa jabatan 5 flima| ahun dan dapa.t ahngkat kembali untuk I (satu) l€li masa jabatan unhrk beriln rtnya.
t,t
7
(41 Keanggotaan
a. b.
DRD dapat berakhir apabila : berakhirnya masa jabatan; tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telatr
ditetapkan;
c. meninggal dunia; d. mengundurkan diri; e. tidak melaksakan hrgasnya; f. dinyatakan bersalatr melakukan tindak
pidana
berdasarkan putrrsan pengadilan yang telah memBunJar kel-ruatan hul-rum tetap,
Paset 13
Dalam melaksanahan hrgasnya, DRD dapat membenhrk Selrretariat.
A
BAB V TATA I{TR^'A DAIT Iil'BI'ITGAil Pasal
I{TRTTA
!4
(1) Dalam melahsanakan hrgasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggaralcan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewakhr-walrhr sesuai dengan kebuhrhan, (21 Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (U DRD membahas materi, sariart dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daeratr dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesal 15
3
Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasinya, DRD
bertanggung jawab mengembangkan stmkttrr darr strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fesaf 16
DRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sihrbondo memiliki hubungan kemitraan dalam menyiaplmn arah kebijakan pembangunan ilmu pengetatruan dan Teknologi yang dihrangkan dalam Agenda Riset Daeratr.
t, I
BA.B
VII
PTUBIAYAAIT
Pesel 17 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai dari furggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sittrbondo ydng rnelekat pada anggaran BAPPEDA.
BABVIII XTTEITTUAIT PEilTTTIIP
Paset 18
Hal-hal yang belum diahrr dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang nrengenai teknis pelaksanaannya diahrr lebih lanjut oleh Kehra DRD.
A \t,
f9 Peratrrran Bupati ini mulai berlalru pada Pesef
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahlmn pengundangan Peraturan Eupati ini dengan penepEtannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Sihrbondo. Diltetapkan di Situbndo o#0" tanssal 0 2 l,lAR 2A1Z h
BrrPATr srrrrBolrDo,
DAITATG TSICTARnO, S.H
\.J
Diundangkan di Situbondo STI(RET
(r*. otg,artr,gt- /n tq,d\'q,l '_-1[,
-* r-i
l;
I)rB. HAI)I WI.rOtO. ST.
t.U
Penblaa Utens tuda tfiP. 19541010 1sr760g I o10
i-l*-, -p&u-:f i
*lE%l.*.i-.*.
I
I
BEnITA DAFRAII KABI'PATEIT SITT'BOTI}O TAIIT'T 2',.IaI|OUON
Iq
IAilPIRAII banran hryati fatn+aren SihrMo
SIRI'KTIIR ORGAITISASI DBWAT RTSPI DATRAII IrABrrPATErr SrrIrBOryg
n BAPPTDA
DBSAS RrqBr DAERATT KETUA DAN WAKIL KETUA
SEXRE?ARIS
r\ \-
I
f" ruram srrlJBorrrro, II. DADAIIE
UNG
, 8.II
hve{w t\ t;tch \rqdnosah'
l4g,rtKm
(gw
d
