I
BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARATELEKOMUNIKASI BERSAMA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; b. bahwa
sesuai
dengan
Surat
Gubernur
Bali
Nomor
551.1/1406/lnpar.Ekbang tanggal 5 Maret 2009 tentang Revisi Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007; c.
bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009,
07/PRT/M/2009, Pedoman
19/PER/M.KOMINFO/03/2009,
Pembangunan
dan
Penggunaan
3/P/2009
tentang
Bersama
Menara
Telekomunikasi;
d. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; _
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
V
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
134,
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); •
••
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); -
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 17.Peraturan
Menteri
Komunikasi
02/PER/M.KOMINFO/3/2008
tentang
dan
Informatika
Pedoman
Nomor
Pembangunan
dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009,
19/PER/M.KOMINFO/03/2009,
3/P/2009
tentang
Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Tata Cara dan Retribusi
Bagi Perusahaan yang Harus Memiliki Ijin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 14 Tahun 1992 Seri BNomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.
•
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
_
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
.
• (
7. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
_
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Pengelola Menara
adalah
badan
usaha
mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
yang
untuk
mengelola atau
11. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara
telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
12. Zona cell plan adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan Zona-zona area yang berisikan menara eksisting dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
13. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulan November 2009
14. Zona cell plan menara baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru 15. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Karangasem hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan September 2009.
16. Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang
memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). -
.
ft
17. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kabupaten atau kota 18. Titik Koordinat Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang
_
diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius (jari-jari) yang ditentukan di dalam peraturan ini. 19. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut 1MB Menara adalah ijin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 1MB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
24. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular. BAB II
PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS Pasal
2
Standar baku untuk pembangunan menara adalah sebagai berikut: a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan ' >
menara;
b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis menara bersama dengan ketinggian menara bersama harus memperhatikan area Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) area Bandar udara (air pot), area militer, area wisata, area peribadatan dan kawasan kepadatan tinggi; dan c. struktur menara baru harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; dan
d. struktur menara eksisting harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama dan setelah dilakukan upaya-upaya untuk perkuatan pada menara eksisting.
Pasal 3
(1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara dan mengasuransikan menaranya untuk menjamin resiko/kerugian yang timbul kepada masyarakat termasuk bangunan rumah dan ternak sekitar dengan radius ketinggian menara.
(2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 4
(1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturan bupati ini telah berdiri dan telah memiliki 1MB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.
(2) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama.
Pasal5
Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada : a.
zona cell plan menara baru; dan/atau
b. pada zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama - sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
BAB III
PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA Pasal 6
(1)
Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
(2)
Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan cell plan.
8
(3)
Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal radius 400 (empat ratus) meter.
(4)
Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
(5)
Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7
(1)
Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)
Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
BAB IV PENGGUNAAN MENARA
Pasal 8
Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. *
Pasal 9
(1)
Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2)
Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan
ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
(3)
Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan. Pasal 10
Penggunaan menara antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
BABV
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI -
Pasal 11
(1) Pembangunan menara harus terlebih dahulu memiliki 1MB Menara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan Izin Gangguan (HO). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR); b. Persetujuan Warga dalam radius tinggi menara; dan c. UPL/UKL.
(3) Pemberian 1MB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib .
ft
memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan dan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam cell plan menara bersama.
(4) Setiap pemasangan antenna BTS oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara pada menara bersama harus membuat surat pemberitahuan penempatan antenna yang ditujukan kepada Bupati. Pasal 12
(1) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Bupati, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile.
(2) Penempatan BTS Mobile adalah harus memperhatikan aspek lingkungan
dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitarnya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.
Pasal13
Untuk memperoleh 1MB menara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha ;
b. gambar teknis dan perhitungan konstruksi yang telah dibuat oleh Konsultan konstruksi menara harus mendapat rekomendasi dari Dinas terkait;
c. bukti kepemilikan tanah dan / atau perjanjian sewa-menyewa ; d. 1MB gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung ; dan
e. informasi rencana penggunaan menara bersama. Pasal 14
(1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah „ i
memperoleh 1MB Menara.
(2) 1MB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 15
(1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan operasional menara telekomunikasi bersama meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. _
(3) Hasil dari pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan
kepada
Bupati, untuk
dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
BAB VII
SANKSI
Pasal 16
(1) Menara yang tidak memiliki1MB Menara akan dikenakan sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
teguran secara tertulis oleh Bupati;dan/atau
b. penyegelan dan pemberhentian operasional menara telekomunikasi.
(3) Pemberhentian operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing teguran tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari kalender.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN _
Pasal 17
(1) Penyedia Menara yang telah memiliki 1MB Menara dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi
(existing) sebelum peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama bulan Maret 2011.
(2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan (existing) dapat diarahkan menjadi Menara Bersama dengan ketentuan : a. b. c. d.
mengajukan permohonan kepada Bupati; sesuai dengan zona Cell Plan Menara Bersama; secara teknis kontruksi menara memungkinkan dijadikan Menara Bersama paling sedikit 2operator; dan memenuhi syarat administratis
(3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama paling lama 3 ~
(tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku. (4) Penyedia Menara yang telah memiliki 1MB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini
12
BAB IX
KERJASAMA
Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara dalam rangka pemeliharaan menara Telekomunikasi melalui
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Koperasi.
(2) Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. w
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 7 Oktober2009 KARANGASEM,
1WAYAN GEREDEG [^ •Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Oktober 2009
SEKRE^
BUPATEN KARANGASEM,
DARSA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 35
13
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 7 OKTOBER 2009 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Gambar Peta
91 Zona Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama
yang terdiri atas 47 zona menara eksisting (titik merah) dan 44 zona menara baru (titik biru) di Kabupaten Karangasem
w
^
ARANGASEM,
y-A •.—:—TkJj IWAYANGEREDEGL
14
LAMPIRANII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 7 OKTOBER NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
Cell Plan Kabupaten Karangasem yang Berisikan Menara-Menara Eksisting Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini site Id
no
-
.)
longitude
lattitude
menara eksisting dalam zona
kecamatan
1
mp_krsml
115.676
-8.34804
ABANG
2
mp_krsm2
115.585
-8.40491
ABANG
indosat, telkomsel
3 | mp_krsm3
115.614
-8.34443
ABANG
indosat
4 : mp_krsm4
115.596
-8.2829
ABANG
xl
5 ' mp_krsm5
115.619
-8.32441
ABANG
xl, TBG
6 : mp_krsm6
115.61
-8.42252
ABANG
protelindo
jumlah
xl, indosat
7 ' mp_krsm7
115.616
-8.37431
ABANG
xl, skp, protelindo
8 | mp_krsm8
115.645
-8.37723
ABANG
indosat
9 1 mp_krsm9
115.513
-8.44784
BEBANDEM
nts, xl, telkomsel
10 \ mp_krsmlO
115.527
-8.44686
BEBANDEM
indosat
11 1mp_krsmll
115.559
-8.43707
BEBANDEM
telkomsel
protelindo
12
mp_krsml2
115.521
-8.43552
;:i.••-•.;.;
13
mp_krsml3
115.614
-8.44496
KARANG ASEM
xl, indosat
14
mp_krsml4
115.616
-8.45556
KARANG ASEM
smart
15
l,v
mp_krsml5
115.604
-8.46102
KARANG ASEM
telkomsel
16 | mp_krsml6
115.614
-8.4791
KARANG ASEM
protelindo
17
mp_krsml7
115.597
-8.49304
KARANG ASEM
indosat, skp, protelindo
18
mp_krsml8
115.657
-8.42805
KARANG ASEM
xl, skp
19
mp_krsml9
115.582
-8.51071
KARANG ASEM
xl
20
mp_krsm20
115.606
-8.43658
KARANGASEM
telkomsel
21 j mp_krsm21
115.677
-8.41821
KARANG ASEM
protelindo
22
mp_krsm22
115.495
-8.38502
KUBU
smart, telkomsel
' 23
mp_krsm23
115.478
-8.18431
KUBU
hept
24
mp_krsm24
115.542
-8.7.2798
KUBU
skp, protelindo
25
mp_krsm25
115.573
-8.25583
KUBU
hept, xl, indosat
26
mp_krsm26
115.5
-8.20119
KUBU
xl
27
mp_krsm27
115.482
-8.20343
KUBU
telkomsel
28
mp_krsm28
115.573
-8.29445
KUBU
protelindo telkomsel
29
mp_krsm29
115.586
-8.27029
KUBU
30
mp_krsm30
115.509
-8.53168
MANGGIS
xl, smart, indosat, telkomsel
31
mp_krsm31
115.507
-8.50016
MANGGIS
indosat
32
mp_krsm32
115.522
-8.492
MANGGIS
nts, skp
2
33
mp_krsm33
115.566
-8.50568
MANGGIS
smart, indosat (2 buah), telkomsel
'1
34
mp_krsni34
115.569
-8.48202
MANGGIS
xl
1
35
mp_krsm35
115.487
-8.54282
MANGGIS
protelindo
1
36
mp_krsm36
115.421
-8.42836
RENDANG
xl, indosat, skp, protelindo
4
37
mp_krsm37 '
115.442
-8.38318
RENDANG
telkomsel, protelindo, demeta
3
38
mp_krsm38 i
115.401
-8.47273
RENDANG
xl, skp
39
mp_krsm39 |
115.416
-8.38203
RENDANG
xl
40 | mp_krsm40
115.425
-8.40643
RENDANG
smart
mp_krsm41
115.473
-8.4328
SELAT
indosat, telkomsel
42 ! mp_krsm42 |
115.449
-8.41814
SELAT
xl
43 '• mp_krsm43
115.493
-8.44517
SELAT
indosat
mp_krsm44
115.439
-8.49535
SIDEMEN
FBG
45
mp_krsm45
115.454
-8.45779
SIDEMEN
xl, TBG, indosat
46
mp_krsm46
115.419
-8.51712
SIDEMEN
protelindo
47 ! mp_krsm47
115.458
-8.37945
RENDANG
smart
41
44
78
WAYANGEREDEGl
16
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 7 OKTOBER NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
Cell Plan Kabupaten Karangasem untuk Pendirian Menara-Menara Baru Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini *
no
site id
longitude
lattitude
KECAMATAN
l
mp_krsm48
115.707
-8.37919
ABANG
2
mp_krsm49
115.633
-8.39172
ABANG
3
mp_krsm50
115.61
-8.40467
ABANG
4
mp_krsm51
115.644
-8.33748
ABANG
5
mp_krsm52
115.575
-8.3761
ABANG
6
mp_krsm53
115.581
-8.33176
ABANG
7
mp_krsm54
115.613
-8.30651
ABANG
8
mp_krsm55
115.693
-8.36371
ABANG
9
mp_krsm56
115.693
-8.40543
ABANG
10
mp_krsm57
115.54
-8.42883
BEBANDEM
11
mp_krsm58
115.562
-8.41573
BEBANDEM
12
mp_krsm59
115.541
-8.44554
BEBANDEM
13
mp_krsm60
115.574
-8.46255
BEBANDEM
14
mp_krsm61
115.53
-8.39743
BEBANDEM
15
mp_krsm62
115.553
-8.38668
BEBANDEM
16
mp_krsm63
115.615
-8.43661
KARANG ASEM
17
mp_krsm64
115.59
-8.43357
KARANG ASEM
18
mp_krsm65
115.584
-8.4459
KARANG ASEM KARANG ASEM
'
19
mp_krsm66
115.63
-8.42186
20
mp_krsm67
115.631
-8.44337
KARANG ASEM
21
mp_krsm68
115.63
-8.46108
KARANG ASEM
22
mp_krsm69
115.495
-8.27914
KUBU
23
mp_krsm70
115.53
-8.2521
KUBU
115.462
-8.22302
KUBU
24
mp_krsm71
25
mp_krsm72
115.52
-8.21542
KUBU
26
mp_krsm73
115.498
-8.22607
KUBU
27
mp_krsm74
115.501
-8,25285
KUBU
28
mp_krsm75
115.467
-8.25564
KUBU
29
mp_krsm76
115.473
-8.3033
KUBU
30
mp_krsm77
115.547
-8.2753
KUBU
31
mp_krsm78
115.464
-8.35708
KUBU
32
mp_krsm79
115.492
-8.51689
MANGGIS
33
mp_krsm80
115.537
-8.47485
34
mp_krsm81
115.498
-8.225689
35
mp_krsm82
115.467
-8.49722
MANGGIS ABANG MANGGIS
17
36
mp_krsm83
37
mp_krsm84
38
mp_krsm85
39
mp_krsm86
115.438
40
mp_krsm87
115.45
-8.3227
41
mp_krsm88
115.502
-8.41799
SELAT
115.486
-8.47826
MANGGIS
115,42
-8.34681
RENDANG
115.421
-8.45228
RENDANG
-8.42907
RENDANG RENDANG
42
mp_krsm89
115.465
-8.39987
SELAT
43
mp_krsm90
115.512
-8.4668
SELAT
44
mp_krsm91
115.471
-8.46518
SIDEMEN
ARANGASEM, l/i/H-W
m GEREDEG^,
