•
BUPATIKARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT' PEGAWAI NEGERI S1PIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM,
Menimbang —
: a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal serla dalam usaha meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kcuangan daerab agar dapat tercapai sasaran administrasi yang tertib dan terahir maka aipandang perlu memberikan tambahan penghasilan setiap bulan kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf" a. perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Pembcrian Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Selaku Pengelola Administrasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem :
Mcngingat
:
1. Undang-Urfdang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-.
r'
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
—
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEMBERIAN
IaMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.
S1PI1
DI
Pasal 1.
(1) Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tambahan Penghasilan bagi Eselon : 1. Eselon Ila (Sekda) 2. Eselon lib (Asisten) 3. Eselon lib (Kepala Dinas, Kepala Badan
Rp. 6.000.000,Rp. 4.500.000,-
Inspektur, Sekwan dan Staf Ahli) 4. Eselon Ilia (Kepala Kantor, Kabag pada Setda, Camat dan Direktur) 5. Eselon TVa (Lurah, Kepala UPTD Dispendik, Kepala Puskesmas)
Rp. 3.500.000, Rp. 2.750.000,Rp. 1.200.0(H).
b. Tambahan Penghasilan bagi Eselon/Non Kepala Unit:
1. Eselon Ilia " 2. Eselon Illb 3. - Eselon TVa - Eselon TVa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 4.-Eselon IVb - Eselon IVb sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 5. Eselon V
Rp. 1.500.000, . . Rp. 1.300.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.400.000,Rp. 850.000,-
Rp. 1.200.000,Rp. 750.000,-
w
c. Tambahan Penghasilan bagi Staf dan Pegawai Negeri Sipil: 1. Golongan TV Rp. 650.000,2. a. Golongan III Rp. 550.000,b. Golongan III sebagai Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Rp. 900.000,c. Golongan III sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan), Pengelolaan Barang Daerah (Pemegang Barang, Pengurus Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp.
750.000,-
3. a. Golongan II b. Golongan II sebagai Bendahara Pengeluaran/Pcnerimaan
Rp.
400.000,-
Rp.
650.000,-
Rp. Rp
550.000,350.000.-
Rp.
650.000,-
c. Golongan II sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), Pengelolaan Barang
Daerah (Pemegang Barang, Pengurus Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu 4. a. Golongan I b. Golongan I sebagai Bendahara Pengeluaran/Penerimaan c. Golongan I sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), Pengelolaan Barang Daerah (Pemegang Barang, Pengurus
Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp.
500.000,-
(2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai yany tidak melaksanakan tugas dengan alasan izin dan tanpa keferangan lebih dari 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan. Pasal 2
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem di masing-masing SKPD pegawai yang bersangkutan. Pasal 3
Pejabat Eselon Ilia yang telah dilantik sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan menduduki Jabatan Eselon 111b diberikan Tambahan Penghasilan setara dengan Eselon Ilia. Pasal 4
Pada saat Perahiran Bupati ini mulai berlaku, maka :
I. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Selaku Pengelola Administrasi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 16); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembenan Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil/Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 6);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 21 Januari 2010 n KARANGASEM.
i?
L .
I iWayAn geredeg -j-
~
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 21 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
)ARSA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 5
_
