Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

w

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; 2. Undang-Undang Nomor 5 ?ahun 2oo2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten [.a.mandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 18o);

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendah araarr Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a381; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523$; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

Page L of

1.4

8.

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintahan Daerah

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ALS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

9.

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO

Nomor 197, Taf,nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O1S) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lootentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strukhrral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan

aBal; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20OS Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

t2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201'6 tentang Perangt
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A361;

Dengan Persehtjuan Bersama DETffAN PERIVAKII.,AN RAIryAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSI(AN MenetapKaN

:

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Page 2

of 14

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang meqiadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan. 5. Bupati adalah Bupati Katingan. 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerinta.han Daerah.

8.

Daerah Otonom yang selar{utnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang benuenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggar€ran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

L4. Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Katingan.

15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan 16. Unrsan Pemerintahan Wajib adalah Umsan Pemerintahaan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. L7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimifiki Daerah. Page 3

of 14

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kepala yang berada di bawah dan seorang dimpimpin oleh bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Daerah adalah Badan Daerah l(abupaten Katingan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsu.r pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis otrrerasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaraPPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

18. Dinas Daerah merupakan

19.

20. 21.

22.

23. 24.

BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagan Kesatu Perangkat Daerah Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah susunan sebagai berikut :

a. b. c. d.

ini dibentuk

Perangkat Daeratr dengan

Sekretariat Daerah; -, Sekretariat DPRD; , Inspektorat Daerah; Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; , 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; "' 3. Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan; -' 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; ,5. Satuan Polisi Pamong Freia menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran; * 6. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; " 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan pidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Page 4

of L4

8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; "" 9. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependuaut
1 I".

"r'

Dinas Komunikasi Informatika, persandian dan statistik

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; " 12. Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah, perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menegah dan perdagangan dan Perindustrian; 13. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu; ,,

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan

14.

olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga; r

15.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Ke4a; , 16. Dinas Pertanian, Pangan dan perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan Perikanan. Badan Daerah Terdiri dari : u

1. Badan Perencanaan pembangunan, penelitian

dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaar., Penelitian dan Pengembangan; ;

2. 3.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan, Aset Daerah, pajak dan Retribusi Daeruh; t Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan melaksanakan fungsi penur{ang Kepegawaian, Pendidikan dan peratihxt.,z Bagran Kedua Tipelogi Pasal 3

Perangkat Daerah dengan tipelogi sebagai berikut a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A z

b. c. d.

:

Sekretariat DPRD dengaa Tipe C Inspektorat Daerah dengan Tipe A Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A -

2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B 3. Dinas Pekerjaan [Jmum, penataan dengan Tipe A

4. Dinas

:

Ruang dan perhubungan

"

Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan Tipe B , Page 5 of 14

5. Satuan Polisi Pamong PrAia dengan Tipe A, 6. Dinas Sosial dengan Tipe B " 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A,t'

8. 9.

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A..

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B' 1O. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B " I 1. Dinas Komunikasi dengan Tipe A "

12.

Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian dengan Tipe A " 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A " 14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Tipe A

Olahraga dengan

,

15. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B 16. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan Tipe A"

e.

Badan Daerah Terdiri dari

:

1. Badan Perencanaan Pembangunarl, Penelitian Pengembangan dengan Tipe A

2. 3.

dan

"

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A . Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan Tipe C' Pasal 4

(1)

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

(21 Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Katingan Kuala dengan Tipe A

a. b. Kecamatan Mendawai dengan Tipe A c. Kecamatan Kamipang dengan Tipe A d. Kecamatan Tasik Payawan dengan Tipe A e. Kecamatan Katingan Hilir dengan Tipe A f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan Tipe A g. Kecamatan Pulau Malan dengan Tipe A h. Kecamatan Katingan Tengah dengan Tipe A i. Kecamatan Sanaman Mantikei dengan Tipe A j. Kecamatan Marikit dengan Tipe A k. Kecamatan Katingan Hulu dengan Tipe A 1. Kecamatan Petak Malai dengan Tipe A m. Kecamatan Bukit

Raya dengan Tipe A

Page 6

of 14

Pasal 5

Susunan dan Tipelogi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana rlimaksud dalam pasal 3 : 1. Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari : a. Paling banyak 3 (ASa) Asisten; b. Asisten sebagaimana dimaksud pada hurrf a, terdiri dari paling banyak 4 {empat} bagian; c. Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari paling banyak 3 (trga) sub bagian; d. Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (dga) Staf Ahli. 2. Sekretariat DPRD Tipe C, terdiri dari : a. Terdiri dari 3 (tiga) bagian; b. Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 2 (dua) sub bagian. 3. Inspektorat daerah Tipe A, terdiri atas : a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri dari 3 (riga) Sub Bagian; c. Inspekur Pembantu terdiri dari paling banyak 4 (empat) inspekhrr pembantu; d. Auditor dan Jabatan ftrngsional lainnya. 4- Dinas/Badan Tipe A, terdiri dari : a. Kepala DinaslBadan; b. Sekretariat, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian; c. Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang; d. Bidang sebagaimana dimaksud pada hurup c, terdiri dari paling banyak 3 {tiga} Sub bidang/Seksi. 5. Dinas/Badan Tipe B, terdiri dari : a. Kepala Dinas/Badan; b. Sekretariat, terdiri dart 2 (dua) Sub Bagian; c. Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang; d. Bidang sebagaimana dimaksud pada hurup c, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bidang/Seksi. 6. DinaslBadan Tipe C, terdiri dari : a. Kepala Dinas/Badan; b. Sekretariat, terdiri dafi 2 (dua) Sub Bagian; c. Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) bidang; d, Bidang sebagaimana dimaksud pada hurup c, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bidang/Seksi. 7Kecamatan Tipe A, terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat, terdiri daxi2 (dua) Sub Bagian; c. Seksi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Seksi. Pasal 6

Ketentuan lebih lar{ut mengenai kedudukan, strslrnan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Page 7

of 14

Pasal 7

Dalam menetapkan besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas: a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; b. Efisiensi;

c. Efektivitas; d. Pembagian Hasil ?ugas; e. Rentang Kendali; f. Tata Kerja yang jelas;dan g. Fleksibilitas. BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 8

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Pelaksanaan Teknis (UPT).

Unit

,,

(21 UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya. .

Pasal 9 (1)

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Teknis Dinas Daerah Kabupaten

Kabupaten

7 terdapat Unit Pelaksanaan

di Bidang Pendidikan berupa

Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten., (2t

Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal. " Pasal

1O

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Kabupaten

7, terdapat Unit Pelaksana

Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional.,

(21 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layarran Umum Daerah.

u

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. ,. Page 8

of

14

BAB IV STAF AHLI

Pasal 12 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (Tiga) Staf Ahli. -' (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

atau dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris

Daerah.' (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : a. Staf AhU Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik; " b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Mantrsia; ' c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. ' BAB V KEPEGATil/AIAN Pasa1 1"3

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang Terbentuk Dalam Susunan Organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. , (2t

Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urus€ul pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. .

(3)

Anggaran Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. ' Pasal L5

Perangkat Daerah yang melaksana sub urusan Pemerintahan Bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap meliaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan. .

Page 9

of L4

Pasal 16

Dalam hal Pembentukan Lembaga dan Unit lainnya berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

ini, Pejabat yang ada jabatannya tetap menduduki dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah

Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 18 Pelaksanaan T[rgas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun zAfi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

:

a. Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan {Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 8);

b. Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2oa8 tentang organisasidan Tata Kerja sekretariat Daerah dan selsetariat Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah KabupatenKatingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OL5 Nomor 52, Tambahan kmbaran Daerah I(abupatenKatinganNomor 23) ;

c. Perattrran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2OLs tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2oa& tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten l(atingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 24);

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2o1s tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (I*mbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2al5 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015

tentang organisasi dan Tata Keda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 26); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Page 1O of 14

Pasal 20

Ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan Daerah ini. Pasal 21

Dalam hal pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala unit Kerja pada Perangkat Daerah dilakukan setelah peraturan Daerah lni diundangkan atau selambat-lambatnya sebelum Tahun Anggaran 2417.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, sllsun€Ln organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diselesaikan paling

lambat 2 {dua} bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini

diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, BUPA

teber

2016

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan SE

KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR 6y NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 24/2016

Page 11 of 14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR

9

TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I.

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rWhtsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di DaerahKabupatenKatingan. HaI ini juga sejatan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokkan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic e@q), Sekretaris Daerah {middle tilrc\, Dinas Daerah {operatbry @re\, Badan/fungsi penunjang (teehnostrucfirel, dan staf inti (operating mre) sertaSekterariat Daerah/fungsifasilitatif (sapporting stafi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melakanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yarrg diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusa.n pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostrucfiirel yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan

pengurusan

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti

{operating eorel.

Dalam rangka mewqiudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas elisiensi, efektivitas, pembagran habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 2g rahun 2aL4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsui staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas daerah dan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang

yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur d.an Kepala Satuan Polisi Pamong Pra.ia dan Kebakaran bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Sekretariat Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administratif untuk memverifikasi

kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, Inspektur dan Kepala SatuanPolisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusrrn pemerintahan yang berkaitan Page L2 of L4

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AM sebagaimana dimaksud di atas, Pembentukan Perangkat Daerah harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe c. Penetepan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis, Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD,dengan bobot sebesar 2O7o (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 8O7o (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 2O0 sampai dengan 1OOO dan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dansusunan Perangkat Daerah serta Staf Ahli Bupati Katingan. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Perangkat Daerah yang harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas. Pasal 2

Cukup Jelas. Pasal 3

Cukup Jelas. Pasal 4

Cukup Jelas. Pasal 5

Cukup Jelas. Pasal 6

Cukup Jelas. Pasal 7

Cukup Jelas. Pasal 8

Cukup Jelas. Pasal 9

Cukup Jelas. Pasal

1O

cukup

Jelas' Page 13 of 14

Pasa1 11

Cukup Jelas. Pasal 12

Cukup Jelas. Pasal 13 Culmp Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15

Cukup Jelas. Fasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 2O Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cutnrp Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas, TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR

Page 14 of 74